This research aims to determine the discipline of students in the Islamic Education Guidance and Counseling Study Program Semester 6. This type of research is qualitative descriptive research with a phenomenological research method. The research objects were students of the 6th Semester Islamic Education Guidance and Counseling Study Program which were determined using purposive sampling. Data collection instruments use interview guidelines and are supported by observation and documentation activities. The research results show that indiscipline has a negative impact on the perpetrators, such as not understanding the material presented at the beginning, not being allowed to enter class, and resulting in poor final assessment results by the lecturer.

Penelitian ini membandingkan kondisi sosial, ekonomi, dan pemerintahan Indonesia dan Iran. Secara sosial, Indonesia dan Iran menghadapi tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman. Secara ekonomi, Indonesia lebih besar dan lebih maju dibandingkan Iran, namun kedua negara mengalami kesenjangan ekonomi dan masalah infrastruktur. Sanksi internasional berdampak pada perekonomian Iran sementara Indonesia terus berupaya untuk menjadi lebih kompetitif di pasar global. Dari segi politik, Indonesia adalah negara demokrasi perwakilan, sedangkan Iran adalah republik Islam yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh pemimpin spiritual. Namun, korupsi dan tuntutan reformasi politik masih menjadi tantangan di kedua negara. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, kedua negara memiliki tantangan yang serupa dalam hal menjaga stabilitas, mengatasi kesenjangan, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan. Adanya studi ini memberikan wawasan berharga mengenai tren sosial, ekonomi dan politik di Indonesia dan Iran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sistem pemerintahan.

When globalization brings significant changes to the business world, companies must strengthen their advanced human resource management foundations through innovation in employee training and development. Given the dynamics of change and intense competition, human resource training and development are becoming increasingly crucial. Effective training enhances individuals' skills while fostering an organizational culture that supports innovation and learning. Companies can gain a competitive advantage by enhancing their employees' ability to adapt to change through the implementation of inventive HR training approaches.

The validity of voting results depends on various factors, one of which is the completeness and validity of the ballot paper, which is one of the important elements in elections that voters use to mark their choices. Based on the circular letter of the Tanjungpinang City General Election Supervisory Agency (Bawaslu) Number: 136/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 there were 2 TPS taking place at TPS 006 and TPS 015 there were 115 x 5 ballot papers that were not signed by KPPS so that the ballot box is open during voting, raising questions regarding its validity and the potential for fraud in the voting process. This research aims to analyze the consequences of not signing the ballot paper and its impact on the validity of the voting results, as well as the conditions for re-voting. The research method that researchers use is normative juridical, namely based on basic legal materials. This research was conducted by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations that are relevant to this research topic. The research results show that there are several factors that cause ballot papers not to be signed, including KPPS negligence, lack of socialization, and misinterpretation of regulations. Thus, re-voting is a step that can be taken to ensure the validity and legitimacy of voting results by considering various factors, including the number of unsigned ballot papers, the potential for fraud, and the impact on democratic stability.
 

Pengelolaan anggaran sangat penting untuk keberlangsungan dan keberhasilan sebuah perusahaan. Analisis realisasi anggaran adalah Langkah penting untuk menilai sejauh mana anggaran yang telah direncanakan dapat diterapkan dan untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara realisasi dan anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana realisasi anggaran pendapatan dan belanja PT Wijaya Machinery Perkasa dilaksanakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dengan menggunakan analisis varian pendapatan, analisis varian pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli, varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Wijaya Machinery Perkasa untuk rata-rata pendapatan 475,37%, pertumbuhan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan 156,72%, efektivitas pendapatan asli dengan rata-rata pertumbuhan 371,64%, varian belanja dengan rata-rata pertumbuhan 244,80%, pertumbuhan belanja dengan rata-rata pertumbuhan 74,07%, dan efisiensi belanja dengan rata-rata efisiensi 244,80%. Jadi realisasi anggaran pendapatan asli PT Wijaya Machinery Perkasa sudah baik.

Language errors are inappropriate or incorrect use of grammar rules, vocabulary, spelling, or sentence structure in a language. Language errors can occur due to various factors, such as a lack of understanding of grammatical rules, influence from other languages, or lack of awareness of correct and appropriate usage in certain communication situations. This research aims to analyze errors in using Indonesian properly in making presentations by students of the Indonesian Language Education Study Program at Medan State University. The method used for research and collecting data is through direct observation through presentations during lectures via Via-zoom media by recording the progress of the presentation. The implication of this research is the importance of increasing understanding and mastery of good and standard Indonesian for students. The research target is students of the Class C Indonesian language study program class of 2022 at Medan State University in order to improve the quality of presentations for the future.
 
Keywords:, , 

This research aims to identify and analyze the factors causing the ineffectiveness of legal aid information in society and ways to enhance the understanding and legal awareness of the community, particularly among the impoverished, to utilize legal assistance. Despite legal provisions and institutions to address this issue, significant challenges still need to be addressed to ensure that the less privileged members of society have adequate access to justice. This research utilizes qualitative methods, specifically field research, employing a descriptive-analytical approach. The study delves into how to deepen the public's understanding of legal concepts to access advocacy services, especially for low-income groups. The findings of this research highlight the legal aid institutions in the Ajatppareng area, namely the Justice Image Institution of Parepare City, the Bhakti Justice Legal Aid Institution of Parepare, the Sunan Legal Aid Institute of Parepare, the Patriot Justice Legal Aid Institute of Sidrap, and the Patriot Indonesia Foundation, South Sulawesi Branch in Pinrang. These legal institutions provide legal assistance to impoverished communities in their respective areas, particularly in general criminal, narcotics, and juvenile cases. However, legal aid for impoverished communities facing legal issues in the Ajatppareng area has yet to be fully optimized, as many people still need to learn of the existence of these legal aid institutions. This lack of awareness is attributed to the limited dissemination of information to the community, resulting in unfulfilled access to justice for the impoverished. It is hoped that there will be an outreach to all segments of society, especially those with low incomes, regarding the existence of legal aid centers.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kurang efektifnya informasi bantuan hukum dalam masyarakat dan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin untuk menggunakan bantuan hukum. Meskipun sudah ada ketentuan dan lembaga hukum untuk mengatasi masalah ini, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses efektif keadilan. Metode penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif-analitis kritis. Kajian ini secara mendalam membahas tentang cara dan metode yang digunakan untuk memperdalam konsep pemahaman hukum publik untuk mengakses layanan advokasi khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah. Hasil penelitian ini ialah Lembaga bantuan hukum yang ada di wilayah Ajatppareng yaitu Lembaga Citra Keadilan Kota Parepare, Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Parepare, YLBH Sunan Kota Parepare, LBH Bantuan Hukum Patriot Keadilan Sidrap, dan Yayasan Patriot Indonesia Sulsel Cabang Pinrang. Lembaga-lembaga hukum tersebut telah memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah masing-masing dalam beberapa kasus seperti kasus pidana umum, narkotika dan kasus anak. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum yang ada di wilayah Ajatppareng belum berjalan maksimal, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan lembaga bantuan hukum tersebut. Hal ini disebabkan minimnya informasi sampai kepada masyarakat sehingga akses untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat miskin tidak tercapai. diharapkan adanya penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat berpendapatan rendah terkait adanya pusat bantuan hukum. 

The Equator Pasaman Geopark area, with its natural beauty and cultural diversity, is a potential destination to be developed. Equator Pasaman Geopark is a geopark located in West Sumatra, Indonesia, which combines geological, biological, and cultural diversity. In addition to being an attractive tourist destination, this geopark also plays a role in the preservation of nature and culture, as well as sustainable local economic development. The uniqueness of the geopark, such as its location on the equator line, national history with the figure of Tuanku Imam Bonjol, and biodiversity, make it a valuable asset for tourism promotion and environmental education. Service activities were carried out at the National Cross Tourism Competition (LAWNAS). The purpose of this community service activity is the promotion of geoparks, environmental promotion, cultural preservation, local economic development, increasing tourism, and external party partnerships. The research method is to identify service to the integrated tourism system, then organize competitions, as well as promotion and marketing of geotourism and finally environmental education and conservation. The parties involved in this activity include local governments, communities, and community service teams. The results of this community service activity show that all contribute and are actively involved in this activity, thus making a positive contribution to the development of local tourism

This research aims to determine the implementation of the principles of justice and supervision of consumer protection in protecting consumers who use whitening cream cosmetic products (from the perspective of legal justice theory). The urgency of this research was initiated because many whitening cream products are circulating that contain dangerous ingredients and are sold at low prices. The research involved takes a juridical-normative approach. Techniques for data collection include literature studies and observations at BPOM Pekanbaru City. The principle of justice in consumer legal protection has not been effectively implemented by Article 2 paragraph (2) of the UUPK. One of the factors is a lack of effective compensation. The government merely issues administrative and criminal sanctions without being obliged to compensate for damages or restore the health of the skin affected by products. Then, according to UUPK rules, the BPOM does not have the authority to supervise the execution of consumer protection (Article 30 (1) UUPK). As a result, the Pekanbaru City BPOM's supervisory function on this research issue is ineffective, leaving consumers with insufficient facilities and infrastructure, free legal aid, and quick access to settle consumer disputes with business actors.

Pulau Rantau Village is one of the villages under the working area of ??Tanah Grogot District. Community Service by providing material related to TQM so that village employees are able to carry out their duties and responsibilities well, namely by providing maximum service to every community who needs services at the village office. The target of implementing this activity is all employees at the Pulau Rantau Village Office, Tanah Grogot District, with the material of Implementing TQM in Improving the Quality of Excellent Service carried out through lecture and question and answer discussion methods. In this activity, the importance of cooperation between all village officials in providing services to the community is also conveyed, so that excellent quality service and satisfaction is felt by every community member who receives services at the village office.