This study aims to examine the criminal law provisions governing the arrest of Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser, as well as the criminal law defenses for Ananda Badudu as a crowdfunding-based fundraiser. The novelty of this study is to analyze the legal protection of the Anand Badudu case as a fundraiser on student protest in 2019. This study was conducted utilizing a normative legal approach. The result of this research are: The arrest of Ananda Badudu by the police was an arbitrary act as it was not in accordance with the provision contained therein The Code of Criminal Procedure as well as the Chief of Police Regulation that has resulted in a violation of human rights. That act alone is considered arbitrary and Ananda Badudu must get legal protection in accordance with the laws and regulations. One of the grounds why legal protection must be pledged is to create legal certainty.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai ketentuan hukum pidana tentang penangkapan Ananda Badudu sebagai penggalang donasi berbasis crowdfunding dan mengkaji tentang perlindungan hukum pidana terhadap Ananda Badudu sebagai penggalangan donasi berbasis crowdfunding. Kebaharuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum kasus Ananda Badudu sebagai fundraiser dalam kegiatan crowdfunding pada aksi mahasiswa tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Ananda Badudu tidak sesuai dengan prosedur yang sudah diatur di dalam undang-undang baik di dalam KUHAP maupun Perkapolri, sehingga menyebabkan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan perbuatan sewenang-wenang serta Ananda Badudu harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan mengapa perlindungan hukum harus diberikan ialah agar menciptakan suatu kepastian hukum.      

The Research that entitled “The Influence of Interest Rate and Earnings Percapita To Saving In Banyumas Regency”. Data that used are secondary data : interest rate of deposit at public bank, GDRB according to Constant price in Banyumas Regency, sum up resident in Banyumas Regency, saving of Banyumas sociedy, period of year time are 2016-2021 aims to 1) partial analyzing the influence of interest rate an earning per capita to saving in Banyumas Regency (2) knowing the most factor effects to saving in Banyumas Regency.
The Result of analyzing during period 2016-2021 shows :

Saving mean in Banyumas Regency during the research period are Rp. 1.634,683 milliar, the mean of interest rate are 19,50%. The mean of Earnings percapita during the research period are Rp. 1.498.677,- its better than minimum regional wage, it’s mentioned indicate that the good enough society Banyumas earnings.
The correlation coefficient show that the variable of interest rate has a strong relation with saving, its mentioned of 0,596, The correlation coefficient of earnings percapita with saving are 0,943. It’s mean that retation of variable of earnings percapita has the strong relation with saving.
Partial effects from independent variable show that interest rate and earnings percapita have a significant effect. Earnings percapita is a most effect to saving its show by significance of alpha 0,000 and t value is 6,951 its above of t tables 2,18 interest rate has t value 3,238 with the significance of alpha 0,017.
Simultan effects show that independent variable (interest rate and earnings percapita) have an effect to saving with significance of alpha 5%, it’s mentioned proved with the F value 40,259 bigger than F tables 3,86 and with significances of alpha 0,000.
Based on elasticity of earnings percapita have a biggest effect to saving with the value 1,314.

Therefore, government of Banyumas Regency suggested to make-up of earnings percapita so that saving in Banyumas Regency can increase.

Program bantuan adalah salah satu jalan yang diberikan pemerintah untuk penanggulangan masalah kemerosotan ekonomi pada pedagang yang disebabkan karena virus covid-19 yang menjalar di Indonesia menyebabkan jarang ada pelanggan untuk membeli sesuatu bahan atau produk ke pasar, bermaksud agar bisa memenuhi kebutuhan pedagang  yang mempunyai ekonomi yang lemah dan meningkatkan kehidupan pedagang dengan menerima program bantuan. Proses untuk menentukan penerima program bantuan di pasar masih menggunakan cara yang masih manual dengan menulis formulir dalam wujud kertas yang sudah dibagikan, perhitungan matematis skor pun masih dilakukan secara manual dan dipindah ke format excel dari hasil seleksi yang sudah didata, hal ini hanya membuat lebih banyak peluang terjadinya error dan memperlambat performa para petugas pasar. Sering kali terjadi miskomunikasi penyaluran bantuan yang menjadi rumit, atau berkurangnya jumlah nominal, sehingga terjadi kesalah pahaman antar masyarakat. Metode Simple Additive Weighting (SAW) membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan. Untuk penyelesaian masalah ini, penulis menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk mendapatkan penilaian kriteria majemuk dan lengkap.
Kata Kunci: SPK, COVID 19, Bantuan, Metode SAW.

Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan hubungan antara para pihak dalam P2P Lending, tanggung jawab para pihak dan perlindungan konsumen dalam risiko gagal bayar, serta penjelasan mengenai P2P Lending ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yang menjadi bahan dari penelitian normatif adalah data sekunder atau bahan pustaka. Artikel ini juga menjelaskan skema P2P Lending secara umum, peraturan-peraturan P2P Lending di Indonesia, risiko gagal bayar dan perlindungan konsumen, serta P2P Lending ilegal. Berdasarkan penelitian ini didapati fakta terdapat hubungan kuasa, perjanjian pinjam meminjam, dan perjanjian kerjasama diantara para pihak dalam P2P Lending. Risiko gagal bayar dapat menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman maupun penyelenggara P2P Lending, tergantung dari alasan mengapa gagal bayar tersebut terjadi. Perusahaan penyelenggara P2P Lending yang legal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada peraturan-peraturan OJK, sedangkan P2P Lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan pada P2P Lending ilegal adalah melanggar syarat subjektif sehingga dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan negeri.  This article aims to describe the legal relationship between the parties in P2P the responsibilities of the parties and consumer protection in the risk of default, and an explanation of illegal P2P Lending. This research uses normative legal research as the research method. The author will conduct research limited to library materials only. This article also describes P2P Lending schemes in general, P2P Lending regulations in Indonesia, risk of default and consumer protection, as well as illegal P2P Lending. Based on this research, it was found that there are the power of attorney relations, loan agreements, and cooperation agreements between parties of P2P Lending. The risk of default can be the responsibility of either the lender or P2P Lending provider, depending on the reason why the default has occurred. Legal P2P Lending companies are supervised by the Financial Services Authority (OJK) and shall comply with OJK regulations, while illegal P2P Lending is not subject to OJK regulations. The loan agreement that has been made on illegal P2P Lending violates subjective conditions of agreement so that a party could ask for the cancelation of the agreement at court.  

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi atas perbuatan debitur dan kekuatan eksekutorial terhadapan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur. Lelang eksekusi hak tanggungan lahir karena debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu perjanjian dan dalam hal ini pihak kreditur berhak melakukan lelang eksekusi sebagai pemegang jaminan untuk mendapatkan kembali haknya. Lelang merupakan cara penyelesaian hak tanggungan dan merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh kreditur, apabila cara-cara penyelesaian lainnya yang telah ditawarkan tidak ditanggapi oleh debitur. Sebelum melakukan lelang eksekusi, kreditur juga perlu melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan debitur untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik untuk kedua belah pihak. Apabila masih belum menemuikan kesepakatan baru dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan milik debitur. Penelitian ini   menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada artikel ini membahas terkait kedudukan hukum wanprestasi dalam UUHT dan kekuatan eksekutorial terhadap permohonan lelang eksekusi hak tanggungan oleh kreditur atas debitur wanprestasi.  This paper aims to analyze the legal position of default on the actions of the debtor and the executive power of the application for the auction of mortgage execution by the creditor. A mortgage execution auction was born because the debtor defaulted on an agreement and in this case the creditor has the right to conduct an execution auction as a guarantee holder to get his rights back. Auction is a method of settlement of mortgage rights and is the last method carried out by the creditor if the other settlement methods that have been offered are not responded to by the debtor. Before conducting an execution auction, creditors also need to negotiate with the debtor to resolve the problem in the best way for both parties. If a new agreement is not found, an execution auction of the debtor's mortgage will be held. This research used normative juridical research methods. The difference between previous research with this research is that the following this article discusses the legal position of default in the UUHT and the executive power of the auction application for the execution of mortgage rights by the creditor on the defaulting debtor.

This study aims to analyze the legal standing of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company and the legal liability of a notary whose deed of amendment to the company is not registered. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, in making a deed of establishment and changes to a limited liability company, the parties want to be protected and get legal certainty. This writing has urgency, namely whether or not the deed made by a Notary has been requested to change the deed to the Ministry of Law and Human Rights so that it cannot be approved by the Ministry of Law and Human Rights. This research method uses normative juridical research methods. This research has a new perspective because it analyzes the legal position of the deed of amendment to the general meeting of shareholders of a limited liability company that is not registered with the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show that the Notary is responsible for compensating for losses by making a deed of the amendment, changing and correcting the registration data of a limited liability company when there is an error in data entry. The responsibility of a notary for a deed of change of a limited liability company that is not registered is that a notary can make a deed of confirmation or a deed of confirmation of the deed that is not requested, this is done if the shareholders feel they are not harmed due to negligence committed by the board of directors and carry out an inauguration or a deed of confirmation can be made and requested again.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum akta, perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas dan tanggung jawab hukum Notaris yang akta perubahan perseroan tidak terdaftar. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik, pada proses pembuatan akta pendirian dan perubahan perseroan terbatas para penghadap ingin terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum. Penulisan ini memiliki urgensi yaitu keabsahan tidaknya akta yang dibuat Notaris tetapi tidak dimohonkan perubahan akta kepada Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak dapat persetujuan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempunyai kebaruan pandangan sebab menganalisis kedudukan hukum akta perubahan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris bertanggung jawab untuk mengganti kerugian melalui pembuatan akta perubahan, mengganti serta melakukan perbaikan pendaftaran perseroan terbatas jika terjadi kesalahan dalam penginputan data. Tanggung jawab Notaris atas akta perubahan Perseroan yang tidak didaftarkan ialah Notaris dapat membuat akta pengukuhan ataupun akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan, hal tersebut dilaksanakan jika pemegang saham merasa tidak dirugikan akibat kelalaian yang dilakukan pihak direksi dan melakukan pengesahan atau akta penegasan yang dapat diolah dan dipermohonkan kembali.                                                                                          

This study aims to determine: 1) How pessimistic students are, 2) How is the process of Islamic guidance in dealing with students' pessimism and 3) How is the impact of Islamic guidance on students' pessimism. The type of research used in this research is descriptive with a qualitative approach. Data collection methods used are interviews, observation and documentation. The results of the study concluded that 1) Madrasah Aliyah Darul Ulum Rampak Sana Laok Waru Pamekasan showed several characteristics of pessimism experienced by students including being unusually loud in front of many people, lack of socializing with other friends and lack of self-confidence possessed by students .2) The process of providing Islamic guidance is carried out in groups and sanctions are held for students who cannot change their pessimistic nature. 3) The process of providing Islamic guidance in the village of Sana Laok can actually change the character of students who initially have a pessimistic nature to become more optimistic and start trying to have high self-confidence.

Promiscuity is not a new fenomena in social life, because the existance has been continued long in human being life at many places, whether in urban or rural area. From time to time, this promiscuity is more bloom carried out by young generation without shame and obeying the norms applied,  whether religion or social norms. Promiscuity is an action or attitude carried out by individual or groups without controlled and unlimited by the law regulations applied in social life. In daily understanding, promiscuity is identic with behavior can break the values arrangement in social. Promiscuity is social pathology fenomena on teengers are caused by a social abandoment form and result in deviant behavior. Among the promiscuity forms are carried out by young generation this time are the use of prohibited drugs, drinking liquor, free sex, brawl or fight, theft, etc. The occured of promiscuity in young generation circles mentioned is influenced by many factors. Among the factors influence the promiscuity in young generation circles are families and socials environment and the technology progress.Promiscuity in young generation circles is despicable action or deed which bring out the big loss, whether for the young generation selves or for other people. Therefore, Islam with Quran and Sunnah as the main sources prohibit or forbid on promiscuity such as done by many young generations this time. 

The case fatality rate caused by Covid-19 in Indonesia is around 2.9%. The death rate by age group is from all Covid-19 patients who died, including 0.5% aged 0-5 years, 0.5% aged 6-18 years, 2.8% aged 19-30 years, 12.7 % were aged 31–45 years, 36.8% were aged 46–59 years, and 46.7% were aged 60 years and over. With the large number of cases that occurred in Indonesia, it turned out to be due to the lack of proper handling of the early symptoms of the Covid-19 virus. To overcome this, it is needed as a tool for early detection of the Covid-19 variant by using the CBR-AHP expert system with the Sorgenfrei algorithm. The results of the consultation for the early detection of the Covid-19 variant were obtained from the highest similarity value of Sorgenfrei. Of all the variants found above, the highest similarity value of Sorgenfrei is Omicron with a similarity of 1,000. Omicron has the highest value because it has a value of a, which is the same symptom between old cases and large new cases.

Peneliti yang ingin melakukan penelitian di Subang harus memiliki rekomendasi penelitian berupa Surat Keterangan Penelitian (SKP), yang dapat diperoleh dengan mengajukannya di kantor Bakesbangpol dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, dan pas foto 3x4. Namun, penerapan SKP saat ini cukup memakan waktu. Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan hasil penelitian ke Bakesbangpol untuk diteruskan ke Bagian Litbang BP4D Subang. Adapun tugas R&D adalah mengelola dokumen penelitian dan melacak kemajuan penelitian di Subang. Tugas R&D lainnya adalah mempublikasikan sejarah perkembangan R&D, hasil R&D, berita & artikel, agenda, dokumentasi foto terkait R&D, dan SOP & landasan hukum R&D. Namun, sejauh ini R&D hanya bisa menggunakan WhatsApp untuk melakukannya. Dari uraian di atas, penulis bertujuan untuk membangun E-R&D dan Layanan Rekomendasi Penelitian Online. Fathurrasyid Ibrahim adalah mahasiswa program studi sistem informasi 2018 yang mengembangkan sistem ini menggunakan Scrum dengan pendekatan Agile Model. Hasilnya adalah E-R&D dan Layanan Rekomendasi Riset Online. Pengujian dilakukan dengan metode black box yang menunjukkan fungsionalitas 100%, dan penilaian UAT dengan total hasil 95,62%.