Program Pengabdian masyarakat yang dilakukan tahun ini berfokus mengenai industri sektor pertanian maupun perkebunan seringkali diarahkan untuk mendorong sektor industri lainnya untuk menyediakan bahan baku. Dan hal ini menjadi kelemahan dalam meningkatkan lapangan usaha industri yang seharusnya dapat lebih menguntungkan banyak pihak. Selain itu, penggunaan internet menjadi salah satu media yang tidak tertinggal dalam meningkatkan produktivitas dan interaktif dengan target pasar dalam lapangan usaha sebuah industri. Kami berfokus pada usaha dalam mengoptimalkan hubungan antara sektor perkebunan dengan sektor industri agar bahan baku mentah hasil perkebunan dapat memiliki nilai tambah produk dan dapat menciptakan sumber daya manusia yang produktif. Berjalannya program ini, hasil yang telah tercapai sampai dengan 12 Juni 2021 yaitu, produksi 3 varian sambal (Sambal Bawang, Sambal Bajak, dan Chili Oil) yang di-packing dengan botol 150ml. Proses program ini dalam memproduksi sambal ‘Nyambel Neh’ sudah hampir mencapai tahap penjualan yang diharapkan mampu memberikan dampak dari segi ekonomi Padepokan Siti Dhumillah, Bogor.
 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba   secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana,   faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah   dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

The high demand of food and beverage products make competitors so tight; consequently, companies are encouraged to be more creative in creating a brand association in the minds of consumers. By using celebrity endorsers in promotional activities, the company can form a brand image of its products. The purpose of this study was to determine the extent of the influence of celebrity endorser on brand image in tea product advertisements around Dramaga-Bogor. Data collection used purposive sampling techniques and questionnaire for 100 respondents. The study was tested using a linear regression analysis method through partial t-test by using SPSS 15.0. The results showed that the public perception around Dramaga Bogor District towards celebrity endorser in advertisement was very good, therefore it has a positive effect on brand image of the tea product.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan dalam penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pencegahan penggunaan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah digunakan untuk peruntukan lain melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sempadan sungai, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadinya alih fungsi lahan sempadan sungai di Kota Banjarmasin menjadi permukiman penduduk yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Implementasi Perda mengalami beberapa hambatan, pertama dikarenakan kondisi eksisting dimana masyarakat Kota Banjarmasin secara lokal budaya memang masyarakat yang bertumbuh di pinggiran sungai, dan kedua karena pengaturan jarak sempadan sungai yang cukup lebar dinilai kurang sesuai dengan kondisi geografis Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sempit namun dialiri oleh banyak anak sungai.

This paper is aimed at analyzing the concepts and parameters to determine an act as a bribery and gratuity in the Anti-Corruption Law and court cases.  This involved the application of the doctrinal legal research to understand these differences. The results of this study showed that bribery requires a meeting of mind between the bribe givers and bribe recipients which is not found in gratuity. The reporting mechanism and the reversal burden of proof do not apply to bribery while Operation Catching Hand does not apply to gratuity due to its inability to satisfy the provisions of the Criminal Procedure Code. Criminal sanctions are also imposed on both the giver and the recipient of a bribe while the act of a giver in gratuity is not considered as a criminal offense. The study also found that the court failed to apply these essential differences.

The development of information technology is currently increasing rapidly from year to year. One evidence of technological development or advancement is the presence of the internet. The internet has many important benefits for human life. An example of the benefits of having the internet is its popular website. Website is one type of service or facility provided by the internet which is most widely used for various services in many fields, including education, namely schools. Madrasah Aliyah Syamsul Huda, an Islamic-based high school, which is located in Kedungreja District. Madrasah Aliyah Syamsul Huda uses the website as a medium for delivering information related to Madrasah Aliyah Syamsul Huda to students and prospective students. The better the quality of a website, the more users are interested in accessing the website. The purpose of this study is to measure the service quality of the Madrasah Aliyah Syamsul Huda website, a measurement of the measurement of website users on the level of performance and level of importance. The method in this research is the WebQual 4.0 method which consists of 3 variables, namely usability, information quality, quality of service interaction, this study also uses the IPA (Importance Performance Analysis) method. The population in this study were students, teachers, and the community with a sample of 80 respondents. The results showed that 89.03% of the Madrasah Aliyah Syamsul Huda website services had met the respondents' expectations and the Cartesian Impotance Performance Analysis (IPA) results diagram showed that the variables that were of good quality and had to be maintained were US6, IQ1, IQ4, IQ7, and SIQ3. because it has met the expected performance of the respondent. Meanwhile, the variables that are important and are in priority for improvement are IQ3, IQ5, SIQ1, and SIQ6.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.

Current technological developments can no longer be denied, various innovations are continuously present to pamper consumers in the transactions they make. The innovations that are present include a payment system that can already be done through a digital system called a digital wallet. The presence of these various digital wallet platforms must compete very tightly to win the hearts of consumers. To win the hearts of consumers, of course, you have to know what the needs and expectations of consumers are for these new innovations. The purpose of this study is to find out what are the public perceptions of using digital wallets in digital transactions. The method used in this research is quantitative research with a descriptive approach. The results of the study show that people have a tendency to use a digital wallet platform for the reason of getting more convenience and security in transactions they make with digital wallets compared to transactions with other systems.

Parijoto fruit (Medinilla speciosa Blume) is an epiphytic shrub with a height of 0.45-1.2 meters. Parijoto fruit contains secondary metabolites of flavonoids, anthosionins, glycosides and others which have pharmacological effects as antioxidants, antidiabetic, anticancer, antibacterial, anti-inflammatory. Parijoto plant growth is influenced by temperature, humidity, rainfall and altitude where it grows. This study aims to determine the total flavonoid content in Parijoto fruit from Kudus and Semarang districts. This type of research is an experimental laboratory research using UV-Vis spectrophotometry method using quercetin and rutin as a comparison. The total flavonoids of Parijoto fruit extract from Kudus Regency and Semarang, respectively, with a quarcetin ratio of 81.60 mgQE/g and 76.48 mgQE/g, while with a routine comparison of 79.33 mgRE/g and 73, respectively. 06 mgRE/g. The total flavonoids of the two extracts showed quite strong results, but were significantly different as evidenced by the value of the paired sample t-test between the two extracts with a significance value (2-tailed) <0.05.

Tujuan penelitan ini adalah melakukan kajian keadilan dalam praktek politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia. Politik dinasti tersebut di analisis berdasarkan putusan MKNo.33/PUU-XIII/2015. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bahwa politik dinasti sebagai realitas empiris dan yuridis merupakan konsekwensi negara hukumyang harus menciptakan keadilan. Realitas sebagai sesuatu yang bisa diterima sekaligus juga dapat dipersoalkan sehingga perlu ada sebuah resultante sebagai solusi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan Pertama, politik dinasti sebagai realitas pemilihan kepala daerah bersifat konstitusional. Kedua, sebagai novelty, keadilan dalam sebuah realitas politik dinasti dilakukan dengan pengawasan bayang dengan prinsip e-information serta penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu.