The development of information technology is currently increasing rapidly from year to year. One evidence of technological development or advancement is the presence of the internet. The internet has many important benefits for human life. An example of the benefits of having the internet is its popular website. Website is one type of service or facility provided by the internet which is most widely used for various services in many fields, including education, namely schools. Madrasah Aliyah Syamsul Huda, an Islamic-based high school, which is located in Kedungreja District. Madrasah Aliyah Syamsul Huda uses the website as a medium for delivering information related to Madrasah Aliyah Syamsul Huda to students and prospective students. The better the quality of a website, the more users are interested in accessing the website. The purpose of this study is to measure the service quality of the Madrasah Aliyah Syamsul Huda website, a measurement of the measurement of website users on the level of performance and level of importance. The method in this research is the WebQual 4.0 method which consists of 3 variables, namely usability, information quality, quality of service interaction, this study also uses the IPA (Importance Performance Analysis) method. The population in this study were students, teachers, and the community with a sample of 80 respondents. The results showed that 89.03% of the Madrasah Aliyah Syamsul Huda website services had met the respondents' expectations and the Cartesian Impotance Performance Analysis (IPA) results diagram showed that the variables that were of good quality and had to be maintained were US6, IQ1, IQ4, IQ7, and SIQ3. because it has met the expected performance of the respondent. Meanwhile, the variables that are important and are in priority for improvement are IQ3, IQ5, SIQ1, and SIQ6.

Technological developments encourage changes in the way decisions are made. In terms of stopping the application of urea fertilizer, farmers still rely on BWD observations. In this study, using the RnD method by directly observing the research location in the farmer group Gapoktan, in the village of Tosari, Kendan district and analyzing the problem then making a prototype which will be tested by experts. In this study, a tool was made using NodeMCU with TCS3200 sensor to detect color, which was then sent via the internet to the database using IoT technology. In this study, using several trials with different parameters of urea fertilizer use and the results of the TCS3200 sensor can detect colors according to what is on the BWD and send data to the database via the internet. In this system, farmers can recommend the use of suitable urea fertilizers outside a certain area so as to minimize errors in the observation on BWD, this will make the use of urea fertilizer to be the right dose.
 

Recent technological developments determine humans to be creative in creating tools that implement technology in it with the aim of facilitating human tasks in daily activities. Inappropriate use of fertilizers can cause losses, both losses on fertilizer, on plants, as well as on the soil and the environment around fertilization. Losses on plants such as unhealthy plant growth and susceptible to disease pests, plant yields are not as expected or low. From the background above, the writer found an idea to create a system or tool that can help farmers in determining the dose of Nitrogen fertilizer in their rice plants, through the storage of the dosage data of each land. The user did five scans, from each scan producing RGB values, each RGB value from five samples was then matched with the BWD dose color indicator. The sample dose results are then sent by the NodeMcu microcontroller to the webserver database. Based on the assessment of the test conducted by 10 Users by Gapoktan Farmers Group of Tosari Kendal Village, the total value of 372 that has been averaged to be 37.2 is between 31 - 40 which is classified in the category of "Very Valid or Very Effective".

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi kebijakan dalam penataan kawasan sempadan sungai di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin mengupayakan pencegahan penggunaan sempadan sungai untuk kawasan yang belum terganggu oleh peruntukan lain dan upaya penertiban bagi pelanggaran sempadan sungai yang telah digunakan untuk peruntukan lain melalui Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sempadan sungai, kemudian diperkuat dengan studi lapangan menggunakan teknik purposive accidental sampling. Hasil dari penelitian ini adalah telah terjadinya alih fungsi lahan sempadan sungai di Kota Banjarmasin menjadi permukiman penduduk yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Implementasi Perda mengalami beberapa hambatan, pertama dikarenakan kondisi eksisting dimana masyarakat Kota Banjarmasin secara lokal budaya memang masyarakat yang bertumbuh di pinggiran sungai, dan kedua karena pengaturan jarak sempadan sungai yang cukup lebar dinilai kurang sesuai dengan kondisi geografis Kota Banjarmasin dengan wilayah yang sempit namun dialiri oleh banyak anak sungai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba dan untuk memahami dan menganalisa kendala dan solusi kewenangan Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Direktorat Reserse narkoba Polda Jateng dalam penanganan tindak pidana narkoba   secara garis besarmya dapat dibagi menjadi 2 yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur non penal. Dalam penerapan pidana terhadap tindak pidana narkotika dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, baik itu bagi masyarakat umum maupun anggota Kepolisian. Prosesnya yang membedakan antara masyarakat umum dan anggota Kepolisian, karena apabila anggota yang melakukan tindak pidana maka aka nada sidang kode etik yang diatur tersendiri dengan aturan yang berlaku yaitu Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan disiplin serta sanksi atas pelanggaran Kode Etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003 jo Pasal 28 ayat (2) Perkapolri No. 14 Tahun 2011. Jalur non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkotika kepada masyarakat maupun anggota Kepolisian serta ancaman pidana bila mereka melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan Direktorat narkoba Polda Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana,   faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah   dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya melakukan: upaya pre-emtif (penyuluhan) dengan melakukan kerjasama ke berbagai pihak perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah dengan membuat MoU (Nota Kesepahaman) bebas dari narkoba. Upaya represif (penegakan hukum) mulai dari penyelidikan hingga penyidikan yang mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

This paper is aimed at analyzing the concepts and parameters to determine an act as a bribery and gratuity in the Anti-Corruption Law and court cases.  This involved the application of the doctrinal legal research to understand these differences. The results of this study showed that bribery requires a meeting of mind between the bribe givers and bribe recipients which is not found in gratuity. The reporting mechanism and the reversal burden of proof do not apply to bribery while Operation Catching Hand does not apply to gratuity due to its inability to satisfy the provisions of the Criminal Procedure Code. Criminal sanctions are also imposed on both the giver and the recipient of a bribe while the act of a giver in gratuity is not considered as a criminal offense. The study also found that the court failed to apply these essential differences.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan prosedur penyusunan perjanjian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Salatiga serta menganalisis keabsahan dari perjanjian tersebut. Penelitian ini membahas ketidaksesuaian penerapan perjanjian kredit berdasarkan klausula baku undang- undang No 08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses pelaksanaan dan kendala dari pasal-pasal yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur tidak melibatkan debitur dalam negosiasi untuk menentukan isi atau pasal-pasal perjanjian sehingga klausul yang dibuat merupakan klausul eksonerasi yang telah disusun pada (draft) yang disediakan kreditur kepada notaris dan PPAT untuk disusun sebagai perjanjian yang berbentuk notariil. Perlindungan hukum diberikan dari beberapa sudut pandang yaitu tidak ada negosiasi isi dari perjanjian kredit dan denda dari kelalaian atau keterlambatan pembayaran oleh debitur. Untuk mendapatkan kepastian hukum, kreditur menggunakan gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Salatiga untuk menindak tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Kendala yang dialami kreditur ialah penolakan gugatan yang meminta denda yang dimuat dalam perjanjian berbentuk akta autentik.

Tujuan penelitan ini adalah melakukan kajian keadilan dalam praktek politik dinasti pemilihan kepala daerah di Indonesia. Urgensi penelitian ini lahir dari eksistensi sosiologis politik dinasti di tengah masyarakat Indonesia. Politik dinasti tersebut di analisis berdasarkan putusan MKNo.33/PUU-XIII/2015. Tujuan penelitian untuk menjelaskan bahwa politik dinasti sebagai realitas empiris dan yuridis merupakan konsekwensi negara hukumyang harus menciptakan keadilan. Realitas sebagai sesuatu yang bisa diterima sekaligus juga dapat dipersoalkan sehingga perlu ada sebuah resultante sebagai solusi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil kajian ini menyimpulkan Pertama, politik dinasti sebagai realitas pemilihan kepala daerah bersifat konstitusional. Kedua, sebagai novelty, keadilan dalam sebuah realitas politik dinasti dilakukan dengan pengawasan bayang dengan prinsip e-information serta penegakan hukum melalui badan peradilan khusus pemilu.

<em>Camera rental business is a business in the field of photography and videography rental services that are currently developing, but in general data management is still done manually. With the increasing number of cameras owned and the increasing number of tenants conducting transactions, the resulting data is managed to be even greater, thus managing data manually is no longer effective and efficient, so as to ensure accuracy in recording transactions, security in data storage, and accuracy and speed in presenting information needs to be built an Android-based camera rental application. Making this camera rental application begins by collecting data relating to the system to be built, then carried out an analysis, and proceed with designing the system based on the results of the analysis, the next step is to write the program in accordance with the design results. After the program has been written, a test will be carried out to ensure that the program is made as expected. The final step of this activity is to create a documentation system that is realized in the form of research reports. The results of this study are an android-based camera rental application which, when implemented, is expected to be able to overcome all problems in data processing in the camera business area</em>

Bandeng presto (Chanos Chanos Forks) disukai sebagai makanan karena cita rasa  yang gurih, rasa daging kenyal, dan   mengandung 202.6 kkal energy,   27.10% protein, 9.98% lemak, 0.22% kalsium, dan 58.93% kadar air. Kulit bawang putih Bandeng presto (Chanos Chanos Forks) disukai sebagai makanan karena cita rasa yang gurih, rasa daging kenyal, dan mengandung 202.6 kkal energy, 27.10% protein, 9.98% lemak, 0.22% kalsium, dan 58.93% kadar air. Kulit bawang putih mengandung senyawa anti mikroba. Daun jeruk purut mengandung antioksidan sebagai anti mikroba dan senyawa bio aktif seperti minyak atsiri, flavonoid, saponin, dll. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kulit bawang putih dan daun jeruk purut terhadap sifat fisiko kimia dan organoleptik pada bandeng presto. Metode yang digunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) satu factor yaitu konsentrasi kulit bawang putih dan daun jeruk purut, dengan 4 perlakuan 5 kali ulangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dan dilanjut uji BNJ pada taraf 5%.