Kegiatan berwirausaha telah menjadi salah satu penggerak masyarakat melakukan kegiatan penjualan di era yang sangat kompetitif ini. Wirausaha telah menjadi salah satu ide atau gagasan yang mendukung kemampuan manusia untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki. Namun, dalam menjalankan sebuah usaha tentu perlu adanya pemasaran yang mejadi jalan utama dalam meningkatkan popularitas masyarakat sehingga mudah diterima oleh kalangan umum. Proses pemasaran tersebut harus memiliki indikator yang berbeda dengan pesaing sehingga dapat menjadi inti dari diferensiasi yang akan dikembangkan oleh wirausaha. Tujuan penelitian ini untuk mengukur keberadaan orientasi kewirausahaan dengan menggunakan pandangan Islam serta keunggulan dalam bersaing untuk meningkatkan pemasaran bisnis Koaki Store. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif sehingga hasil penelitian bisa relevan dengan focus penelitian yang dikaji. Sumber data yang digunakan adalah hasil wawancara dengan pemilik Koaki store serta beberapa referensi yang menunjang hasil analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan hingga wawancara mendalam. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan apabila dalam orientasi kewirausahaan Islam, Koaki store telah mengimplementasikan indikator inovasi, berani dan ambisi namun masih jauh dalam pemenuhan aspek tidak bergantung dengan pihak lain. Sedangkan dalam aspek keunggulan bersaing, Koaki store memiliki keunggulan yang inovatif dengan memberikan hadiah sebagai bentuk loyalitas pada konsumen dan ditujukan untuk promosi produk Koaki Store.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis esensi keberadaan UU Narkotika dan ratio legis Pasal 103 UU Narkotika. Secara faktual, terdapat beda tafsir dan beda pendapat antara penegak hukum tentang penerapan UU Narkotika. Hal ini terbukti pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehablitasi, walaupun pidana penjara lebih besar jumlahnya. Beda tafsir antara penegak hukum mengakibatkan belum tercapainya tujuan diberlakukannya UU Narkotika berkaitan dengan penyalahguna narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Analisis terhadap rumusan masalah dilakukan secara preskriptif dengan menggunakan penafsiran Gramatikal dan penafsiran Sistematis. Ketentuan hukum yang dianalisis adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa Pasal 103 UU Narkotika mengandung unsur ratio legis yang tepat untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memberikan atau menjatuhkan hukuman rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Fakta lain menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotikaternyata kurang efisien karena tidak mampu menimalisasi jumlah penyalahguna narkotika. Penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkotika dinilai tidak tepat.