Layanan Jasa Keuangan (digital financial technology) merupakan layanan keuangan yang mengandalkan teknologi digital untuk penyampaian dan penggunaanya oleh konsumen. Keuangan digital mencakup semua produk, layanan, teknologi, infrastruktur yang memungkinkan individu atau perusahaan memiliki akses ke pembayaran, tabungan, fasilitas kredit secara daring tanpa perlu mengunjungi cabang bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa layanan keuangan (digital financial technology) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya-upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan perjanjian pinjaman online yang illegal. Jenis penelitian yuridis normatif, yaitu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, spefikasi penelitian deskriptif analitis, penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu. Jenis data yang digunakan data sekunder, dari perundang-undangan, buku, jurnal, tesis, artikel ilmiah, terkait dengan penulisan penelitian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yaitu upaya untuk mengungkap makna dari data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam layanan jasa keuangan (digital financial technology) ditinjau dari UU No 8 Tahun 1999, tersirat dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 44 ayat (2) sampai dengan ayat (3), sebenarnya untuk perlindungan konsumen layanan jasa keuangan ada pada UUOJK No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Pasal 28, 29, dan 30. Upaya yang ditetapkan pemerintah terkait dengan pinjaman online illegal ditangani oleh satuan tugas waspada investasi (satgas waspada investasi) merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung.

Pada    dasarnya    energi    listrik     merupakan    sesuatu     kebutuhan    yang     sangat dibutuhkan oleh semua manusia. Dengan adanya energi listrik, kegiatan manusia sehari- hari dapat dilaksanakan dengan mudah, nyaman dan tidak terganggu Permasalahan penelitian ini adalah: Perlindungan Hukum Pelanggan Listrik di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,kendala dalam Perlindungan hukum Bagi pelanggan listrik di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Area Semarang Rayon Semarang Selatan, Upaya yang dilakukan oleh  PT.PLN  (Persero)Distribusi  Jawa   Tengah  dan  D.I.Yogyakarta  Area  Semarang Rayon Semarang Selatan dalam menangani kendala tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosioslogis dengan pendekatan penelitian pustaka dan wawancara,dan     surve    lapangan.    Hasil    Penelitian     Perlindungan    Hukum    Terhadap Pelanggan Listrik di PT. PLN (Persero) banyak memberikan perlindungan hukum bagi pelanggan PT.PLN dalam memberikan informasi dan penjelasan mengenai barang atau jasa.Kendala  yang  timbul  dalam   gangguan  tersebut  telah  mengakibatkan  terjadinya padam pada beberapa daerah yaitu Semarang,Ungaran,danKaliwungu.Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala adalah Upaya  dalam menghadapi pelanggan dalam keluhan pelanggan yang tertinggi adalah masalah keakuratan pembacaan meter, dalam, hal ini PT.PLN diharapkan penanganannya dengan menerima Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidangnya.

Adanya penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota kendal yang tidak tercantum label informasi dan peringatan pada kemasannya dilatarbelakangi oleh maraknya transaksi rokok elektrik di Kota Kendal yang dijual secara bebas oleh pelaku usaha. Kurangnya Informasi dari pelaku usaha dan tidak adanya informasi yang jelas dalam paket pembelian rokok elektrik sering menyesatkan konsumen. Dengan adanya hal itu, maka timbul beberapa permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya. Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum bagi konsumen rokok elektrik terhadap pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya yaitu dapat ditemui pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK serta Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha rokok elektrik di Kota Kendal yang tidak mencantumkan label informasi dan peringatan keselamatan pada kemasannya antara lain memberikan garansi produk, mengganti kerugian yang diderita konsumen, dan membantu sebagian dari biaya pengobatan apabila terbukti gangguan kesehatan yang diderita oleh konsumen itu disebabkan oleh penggunaan rokok elektrik.

ABSTRAK  Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau diharuskan menikahi orang dari luar sukunya. Dalam rumusan masalah akan membahas mengenai pelaksaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau yang sesuai dan tidak melanggar hukum adat setempat, pelaksanaan perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau, perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau dilaksanakan dengan beberapa rangkaian prosesi upacara adat yang melibatkan para tetua dan pemuka adat. Prosesi perkawinan tersebut disebut dengan istilah Baralek. Begitu pula pelaksanaan perkawinan sesuku atau perkawinan yang dilarang adat pun memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan para tetua dan pemuka adat karena adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencarikan solusi bagi pelaku perkawinan sesuku yang akan dilaksanakan secara adat. Disamping itu akan diterapkannya sanksi kepada si pelaku perkawinan sesuku, sesuai dengan ketentuan adat setempat, seperti dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku, dikucilkan oleh masyarakat, membayar denda sesuai kesepakatan bersama.    

Pada  era  perdagangan  bebas  sekarang   banyak  kosmetik  yang  beredar  di  pasaran  dengan berbagai jenis  merek.  Keinginan  seorang  wanita  selalu   tampil  cantik   banyak  dimanfaatkan  oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang   tidak   memenuhi   persyaratan  BPOM   untuk dapat   diedarkan   kepada   masyarakat.  banyaknya konsumen  yang   tidak   mengetahui   akan  bahan  berbahaya  kosmetik  memberikan  peluang   besar terhadap pengusaha-pengusaha   nakal   dalam memproduksi  kosmetik ilegal,  konsumen   mengalami kerugian akibat kosmetik yang digunakan mengandung bahan berbahaya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap problematika kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM, tugas dan fungsi BPOM dalam menangani maraknya peredaran kosmetik ilegal dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang diterapkan serta cara pencegahnya, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dengan tujuan untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap. Hal perlindungan konsumen, telah diatur didalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diperdagangkan. Peran BPOM dalam hal ini, melakukan kegiatan pengawasan, dan penyidikan terhadap pelaku usaha nakal. Para penjual kosmetika yang telah melanggar kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1,5 Miliar dengan alasan efek jera  

ABSTRAK Perlindungan hak cipta terhadap cover lagu di Youtube. Perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada ekspresi pencipta dan bukan kepada ide atau informasi yang didapat dari suatu ciptaan. Lagu atau musik merupakan karya yang dilindungi meskipun terdiri atas melodi, lirik, dan syair. Salah satu yang peling sering menjadi masalah adalah menyanyikan ulang lagu di platform Youtube, menyanyikan ulang sendiri merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi asli. Pihak-pihak yang melakukan cover lagu tidak menyadari bahwasannya setiap lagu telah dilindungi oleh hak cipta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta tentang cover lagu melalui youtube ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 serta untuk mengetahui upaya pengoptimalan perlindungan hukum hak cipta karya lagu pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh yang ditinjau dari UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan suatu kasus. Diperoleh kesimpulan bahwa tindakan menyanyikan ulang pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dilindungi dalam UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf d dan upaya untuk mengoptimalkan perlindungan hak cipta karya lagu diunggah di media Youtube pada kasus lagu Akad milik Payung Teduh dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat membuat peraturan kebijakan mengenai sistem aplikasi yang terhubung dengan Youtube untuk dilakukan pemantauan penggunaan karya cipta yang digunakan oleh Pencipta.

Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji implementasi dari Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2019   tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan batas atas usia perkawinan untuk laki-laki (Pasal 7 ayat 1) dinilai sudah tidak sesuai lagi, dan berdampak pada     tingginya angka kematian ibu dan anak, adanya diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945,   terjadinya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan batas usia perkawinan yang baru yaitu menjadi 19 (sembilan belas ) tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu untuk dikaji lebih mendalam, dalam hal ini  mengenai implementasi batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian menggunakan  metode pendekatan     yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi UU No 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya beberapa permohonan kasus   perkawinan yang dilakukan dibawah  batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan dibawah batas usia.