Perpustakaan sekolah dibangun oleh komponen sarana prasarana perpustakaan, pengelola peprustakaan dan kepala sekolah. Perpustakaan Sekolah Anak Terang Bethany Salatiga, membutuhkan sentuhan pengelolaan perpustakan secara profesional serta penerapan Teknologi Informasi. Program pengabdian masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Manusia dengan memberikan pelatihan klasifikasi pustaka dan pelatihan pengelolaan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dengan penerapan SLiMS (Senayan Lybrary Management System). Hasil dari program ini Perpustakaan Sekolah Anak Terang Bethany Salatiga lebih mudah dalam penelusuran dan pengelolaan pustaka serta kemudahan anak-anak didik dalam mengakses buku-buku perpustakaan.

In the current covid-19 endemic, degenerative diseases still have a high prevalence and morbidity rate, one of which is hypertension. The high prevalence of hypertension can be caused by many factors such as improper lifestyle management that can be prevented by adopting a healthy lifestyle. Adults and elderly with hypertension are encouraged to receive non-pharmacological treatments to minimize risk factors for cardiovascular and other systemic and degenerative diseases. Families have an important role in providing information about hypertension and the risk of complications for patients. Families also have a role in providing appropriate care, especially during the period towards endemic covid-19. Counseling was conducted on patients and their families in Sumberejo Village, Poncokusumo District, Malang Regency. The activity was carried out with an initial examination and counseling consisting of 2 main topics: 1) what is hypertension and 2) hypertension care management by family at home. The results showed an increase in knowledge related to physical activity, high blood control, and the role of the family at home with a score of 70 and joint exercises were routinely carried out every 2 weeks. For the sustainability of the program, coordination was carried out with relevant stakeholders.

Abstrak: Penelitian ini melatar belakangi dalam membangun sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar yang dapat menyampaikan informasi secara detail, singkat dan jelas, mudah dimengerti dan dipahami dengan tampilan yang menarik. Membangun sistem informasi pengelolaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan prosedur proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada kantor gunung melayu estate. Pengambilan data secara langsung, dan observasi langsung, yaitu mengamati langsung ke lapangan untuk mengetahui dan mempelajari permasalahan yang ada di perusahaan tersebut yang erat kaitnya dengan objek yang diteliti. Studi Literatur (Studi Pustaka) Selain pengambilan data secara langsung, demi tercapainya tujuan pembangunan website sehingga memenuhi kriteria pembangunan website yang baik dan sistematik, maka penyusun juga melakukan studi literatur. Studi Literatur merupakan penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang mendukung dalam pendefinisian masalah melalui buku-buku dan internet yang erat kaitnya dengan permasalahan. Sehingga penelitian ini dibuat untuk memanfaat sistem informasi surat masuk dan surat keluar untuk menimalisir resiko kerusakan terhadap informasi surat masuk dan surat keluar serta mempermudah petugas dalam pembuatan laporan

<p>Kegiatan surat-menyurat dalam masyarakat, terutama di instansi, departemen atau lembaga dipergunakan ragam surat dinas yang sesuai dengan pedoman. Dalam pelaksanaannya, penulis surat sering mengabaikan hal-hal yang terkait dengan syarat surat yang baik. Pengabaian tersebut bisa menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sampai kepada penerima pesan dengan tepat. Kesalahan ini terjadi, biasanya, karena pengonsep surat dinas atau bahkan juga pejabat/pemimpin yang menandatangani surat tersebut kurang memahami kaidah bahasa baku. Dari analisis tersebut dilakukan pelatihan membuat surat dinas dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan menulis surat dinas yang benar. Sasaran adalah para pengurus PKK dan pejabat kelurahan di Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang.  Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan, diskusi, dan praktik membuat surat resmi. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dilakukan <em>pretest </em>dan <em>postest.</em>  Hasilnya bahwa terjadi peningkatan pemahaman para pengurus PKK dan pegawai Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang berkaitan dengan surat-menyurat dinas. Rata-rata peningkatannya adalah 45,973%. Sementara<em>, </em>hasil praktik peserta dalam menulis surat dinas adalah bahwa sebagian besar peserta mampu menulis surat dinas yang baik.</p>

<p>Masalah kesehatan mental pada anak didik SMA dirasakan dampaknya terhadap kinerja akademik siswa. SMA perlu melakukan pencegahan dini terhadap kesehatan mental siswanya yang terkadang masih dianggap tidak serius, sehingga siswa kerap mengalami penurunan prestasi akademik atau peristiwa sosial di luar akademik yang mengganggu kegiatan sekolah mereka. Melihat situasi demikian, maka tim pengabdian kepada masyarakat memberikan edukasi di SMA Tunas Patria, Kabupaten Ungaran dalam bentuk penyuluhan dan demo sederhana mengenai pengetahuan tentang keseimbangan gut microbiota, pentingnya nutrisi tertentu dalam pangan lokal dan peranan makanan fermentasi tradisional sebagai sumber probiotik yang membantu meningkatkan kesehatan mental. Materi penyuluhan ini diutamakan membahas pemanfaatan pangan lokal di sekitar Kabupaten Ungaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Tunas Patria memberikan manfaat dan berjalan optimal dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang materi kegiatan yang diberikan. Yaitu dengan diperolehnya peningkatan peningkatan pengetahuan peserta secara signifikan melalui uji statistic sebelum dan sesudah penyuluhan secara signifikan.</p>

Modal sosial yang ada di Desa Slangit sebagai upaya pengembangan keseniatan tari Topeng Slangit mencakup norma, kepercayaan dan jejaring, unsur tersebut adalah parameter modal sosial yang saling berkaitan dan terimplementasi dengan baik dalam pengembangan tari topeng. Tari topeng di Desa Slangit dijadikan ciri khas atau icon desa, selain bertujuan untuk menjaga kebudayaan, tari topeng di Desa Slangit juga dijadikan daya tarik pariwisata dalam hal kesenian. Masalah utama dalam penelitian yaitu bagaimana modal sosial dapat mengembangkan kesenian tari topeng Slangit di Desa Slangit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana modal sosial terimplementasi dengan baik agar dapat mengembangkan kesenian tari topeng Slangit. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode etnografi yang fokus pada analisis kebudayaan, yaitu kebudayaan seni tari topeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial sangat berperan dalam mengembangkan kesenian tari topeng di Desa Slangut. Norma yang ada berupa Wiraga (gerak tari), Wirama (penyesuaian irama) dan Wirasa (penjiwaan). Sedangkam, kepercayaan diciptakan melalui interaksi antar individu dan jejaring dibuktikan dengan keterkaitan individu dan masyarakat sekitar mampu mengembangkan kesenian tari topeng.

The purpose of this research is to analyze the investigation of juvenile criminal cases through restorative justice in the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). The importance of a friendly and fair resolution for children facing the law. The diversion of cases from the criminal justice process to non-criminal justice processes. Diversion can be carried out when the criminal threat is below 7 (seven) years and is not a repeat offense. This type of research uses a socio-legal approach. The research findings indicate that the juvenile diversion process in Central Java Regional Police involves transferring cases from the criminal court to a deliberation process to achieve balance and restoration. Mediators in the deliberation can be trusted community figures, school principals, or teachers. Standard rules are needed for non-formal treatment of cases involving children in conflict with the law to limit negative practices in the justice system. Diversion is carried out to promote the well-being of children, especially in cases of juvenile delinquency, and to prevent recidivism.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polda Jawa Tengah. Pentingnya penyelesaian perkara yang ramah dan adil bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pengalihan perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilaksanakan apabila ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian proses diversi anak pada Polda Jawa Tengah melibatkan pengalihan perkara dari pengadilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan memulihkan keadaan. Mediator dalam musyawarah dapat berupa tokoh masyarakat yang dipercaya atau kepala sekolah atau guru. Aturan standar diperlukan untuk perlakuan non-formal terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum untuk membatasi praktik negatif dalam sistem peradilan. Diversi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan bagi anak, khususnya terhadap kejahatan anak, dan untuk mencegah terjadinya residivis.

The purpose of this research is to analyze the effectiveness of combating online gambling crimes in the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah). This research is important because of the increasing prevalence of online gambling, or what is more commonly known as illegal lottery gambling (togel), which has become a significant issue across all layers of Indonesian society. The research methodology used is socio-legal. The novelty of this research lies in examining the effectiveness of combating online gambling within the jurisdiction of the Central Java Regional Police. The findings of this study explain that the factors influencing individuals getting involved in online gambling can be divided into two categories: internal and external factors. The application of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP) for conventional gambling and Article 45 jo. Article 27 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) is discussed. Various methods can be employed for the prevention of online gambling, including pre-emptive, preventive, and repressive methods. The prevention of online gambling is an effective means of combating online gambling crimes.


Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Penelitian ini penting karena semakin maraknya judi online atau yang lebih dikenal perjudian togel gelap (togel) yang saat ini marak menjadi salah satu permasalahan yang cukup signifikan disoroti di semua lapisan masyarakat Indonesia. Metode penlitian menggunakan yuridis sosiologis. Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat terjerat judi online antara lain terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP untuk judi konvensional maupun Pasal 45 jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Upaya pencegahan judi online dapat dilakukan berbagai cara antara lain dengan metode pre-emptive, metode preventif dan metode represif. Metode pencegahan perjudian online merupakan sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana judi online.

Technological developments and changes in the curriculum are challenges for teachers to overcome. Presenting digitalized learning and digitalized learning tools is a necessity that needs to be prepared well. A training program that focuses on strengthening teacher literacy and competency in developing digitalized Modul Ajar in Kurikulum Merdeka is the aim of this community service activity. Modul Ajar in Kurikulum Merdeka itself is one of the key learning tools in the learning process, so it needs to be developed well. Systematically, teachers have been given training ranging from socialization activities, demonstrations, mentoring, to evaluation design so that teacher literacy and competence develops. With this activity, not only does teacher literacy and competence develop, but the learning process becomes better quality so that students' learning outcomes can increase.

This research aims to understand the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in investigating and prosecuting corruption and understand the constraints and solutions of the KPK's authority in investigating and prosecuting corruption crimes in the context of law enforcement. KPK is an independent institution in Indonesia which was formed to fight corruption with the main task of investigating, prosecuting and eradicating criminal acts of corruption. This is regulated in Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission as amended by Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002. With the changes in provisions in the KPK Law, there have been several changes in the authority of the KPK. The type of research used in this research is normative juridical with statutory approach method, collecting and analyzing legal data, laws and regulations, as well as court decisions related to the KPK's authority. The results of the research show that the KPK has broad authority in investigating and prosecuting corruption. The KPK can carry out wiretapping, search and arrest of corruption suspects, and has the authority to submit charges to court. The KPK also has an independent and professional team of investigators and prosecutors. However, there are several limitations in the KPK's authority. Since 2019, the KPK's authority in wiretapping and searching has been limited by the Indonesian Constitutional Court. Apart from that, there is also debate about the independence status of the Corruption Eradication Committee and political interference that can affect the enforcement of corruption laws. In the context of effective law enforcement, it is important for the KPK to continue to strengthen its authority and ensure its independence from political forces. The active role of the community and government support are also needed to support KPK's efforts to eradicate corruption.


Penelitian ini bertujuan untuk memahami kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta memahami kendala dan solusi kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum. KPK adalah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi korupsi dengan tugas utama menyelidiki, menuntut, dan memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, mengakibatkan adanya beberapa perubahahan kewenangan KPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, mengumpulkan dan menganalisis data hukum, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan terkait kewenangan KPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang luas dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penangkapan terhadap tersangka korupsi, serta memiliki wewenang untuk mengajukan dakwaan ke pengadilan. KPK juga memiliki tim penyidik dan tim penuntut yang independen dan profesional. Namun, ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan KPK. Sejak tahun 2019, kewenangan KPK dalam penyadapan dan penggeledahan telah dibatasi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selain itu, ada juga perdebatan mengenai status independensi KPK dan intervensi politik yang dapat mempengaruhi penegakan hukum korupsi. Dalam rangka penegakan hukum yang efektif, penting bagi KPK untuk memperkuat kewenangannya dan memastikan independensinya dari kekuatan politik. Peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah juga diperlukan untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.