Publication Search

Torture is an act of physical injury but not to the point of loss of life or death. Persecution is divided into intentional or planned abuse and unintentional. The focus of this research is on intentional or planned abuse. This social phenomenon regarding premeditated abuse is an act that violates Islamic law. Therefore, cases of planned abuse must be followed up immediately and become an urgency in this research. The aim of this research is to analyze the sanctions received by perpetrators of planned abuse from the perspective of Islamic Criminal Law. The research method used in this research is the library research method with a normative juridical research approach and qualitative data analysis. The results of this research show that (1) If the abuse occurs intentionally or premeditated, in accordance with sharia law, the punishment is Qishas on the basis of Surah Al-Maidah verse 45 that Qishas is a balanced and appropriate penalty imposed on the perpetrator of the crime of intentional or premeditated abuse as The main punishment and if the victim's family forgives, then the punishment is changed to Diat which can then be replaced again with the Ta'zir punishment. (2) The provision of sanctions for planned persecution in Islamic criminal law upholds the principles of justice and the usefulness of sanctions. By imposing appropriate and fair punishments, and ensuring that these sanctions are beneficial to society, Islamic criminal law is able to create a safe and just environment.

Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan.  Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

The Criminal Code is a body of laws that precisely governs how people behave in order to foster national development and alignment with state objectives, particularly for the Indonesian populace. One of the many tribes, nations, races, faiths, and civilizations that make up Indonesia is that it maintains the diversity of religious views among its citizens. There are believers of their own faiths in different parts of Indonesia, however the religions included in Presidential Determination Number 1 of 1965 are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The existence of Law Number 1 of 2023 is controversial because there is legal ambiguity regarding the form and basis of sanctions against perpetrators of religious blasphemy or beliefs. As a result, their rights have not yet been granted and there is no basis for legal regulations. The study's objective is to ascertain the criminal penalties that, under Law Number 1 of 2023, are meted out to those who commit acts of religious blasphemy as well as the legal foundations for those who do so. It is possible to determine the types of criminal penalties that are given to offenders of religious blasphemy under Law Number 1 of 2023 by using a normative juridical approach.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perniagaan penyu dalam perkara Nomor 27/Pid.B/LH/2023/PN lbo serta Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap pelaku tindak pidana perniagaan penyu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian ini memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di hubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Penyu Dalam Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Pada putusan ini, USMAN NDIU sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp1.000,000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagang Penyu Pada Perkara Nomor 27/ Pid. B/LH/2023/PN.lbo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN lbo Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridi Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah   memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang  yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan.  Agar pelaksanaan pemungutan pajak  tidak hanya surplus kepercayaan tetapi  minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang  untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang,  namun  sangat disayangkan  ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang,  disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda  baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar  norma hukum dan  antar peraturan  yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru  melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.  Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan  sanksi denda dalam  penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda  atas kekalahan sebagian atau seluruh  tuntutan dalam  keberatan dan banding  telah menimbulkan beberapa  konflik norma hukum  dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini,  menciptakan efek jera bagi  wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak  dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui  keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda  dimaksud sepatutnya  dihapuskan.

Every motorized vehicle driver must comply with traffic rules and regulations. This aims to ensure the safety of motorized vehicle drivers and other road users. But because of the increase in the number of motorized vehicles, the accident rate continues to increase every year and the number of victims continues to increase, which is one of the bad factors in the increase in the number of motorized vehicles in Indonesia. This factor occurs due to the driver's human negligence, starting from lack of sleep, fatigue, carelessness, and low rider discipline. The police enforced it with fines but it was still frequently violated by motorists. Therefore, the existence of electronic tickets (E-TLE) using CCTV surveillance cameras, is expected to help reduce violations and reduce the level of road accidents. This study raises problems by looking at the obstacles experienced in the implementing E-TLE ticket fines and the obstacles experienced in the implementing E-TLE ticket fines in the jurisdiction of the Surabaya City Police. This research uses empirical juridical research. The results of this study are the obstacles that traffic police officers face when applying ETLE fines are: Unclear ETLE cameras, lots of fake license plates, E-tickets that are not on target, Accessibility of the application network, E-ticket services that are just In Time, integration of data that has not been uploaded, lack of socialization and the community does not have the E-Tilang application. And the obstacles faced by traffic police officers when applying ETLE fines are: factors of law enforcers who still accept bribes and lack of understanding of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Community factors, namely the lack of understanding of the community in driving on the highway and the lack of knowledge about traffic violations, and application system factors and electronic devices where there are still errors in their use and CCTV cameras that are not clear in photographing violating motorists.

The type of research applied in this research uses quantitative descriptive. This research was carried out at the Kediri City Micro Business and Manpower Service. The research sample for a population of 230 and the 90% confidence level is 70. The results of this study show that the tax rate change variable (X1) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the tax rate change variable is 0.001< 0.05, then H1 is accepted and H0 is rejected. The tax sanctions variable (X2) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the organizational commitment variable is 0.000 < 0.05, so Ha2 is accepted and H0 is rejected. Tax payment awareness variable (X3 ) has a partially significant effect on taxpayer compliance (Y). This shows that the significant value of the organizational culture variable is 0.000<0.05, so Ha3 is accepted and H0 is rejected. The variables changes in tax rates (X1), tax sanctions (X2) and awareness of tax payments (X3) have a significant effect simultaneously on taxpayer compliance (Y). This is shown by the significant value of the solidarity, organizational commitment and organizational culture variables of 0.000<0.05, then Ha4 is accepted and H0 is rejected.

Along the times the number of crimes that occur in Indonesia is currently increasing. This crime is certainly caused by many factors whether it is from human’s self or from the rapid technology that shows the varied practices of crimes that community can imitating the pattern of crime which can be very cruel crimes such as murder accompanied by mutilation. Provisions murder or premeditated murder have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) in book II regarding Crimes articles 338-340, if the murder is premeditated murde then the perpetrator will be threatened with a maximum sanction of the death penalty.

This study aims to determine the effect of love of money (X1), Machiavellian (X2), tax rates (X3), understanding of taxation (X4) and self-assessment system (X5) on tax evasion (Y) and tax sanctions (Z) as moderating variable, for individual taxpayers who are active and registered at the Kediri Primary Tax Office in 2023. The analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis with moderating variables (MRA). The sampling technique uses random sampling and determines the number of samples of 100 WPOP obtained from the calculation of the Slovin Formula. The results of the study show that love of money, Machiavellianism, tax rates, understanding of taxation and the self-assessment system have a positive and significant effect on tax evasion. The test results of the variable moderation of tax sanctions are able to weaken the Machiavellian influence, tax rates and understanding of taxation on tax evasion actions, while the role of moderation of tax sanctions in the influence of love of money and self assessment systems on tax evasion actions is able to strengthen.    

Sexual violence involves forced sexual acts by an adult on a child or a child on another child. This study aims to identify the factors that influence children to commit such crimes, apply a restorative justice approach to child perpetrators of sexual violence, and analyze the court decision at the Pamekasan District Court in case Number: 8/Pid.Sus-Anak/2022 /Pn. Pmk. The method used is a normative juridical approach with a qualitative descriptive approach, as well as data collection through documents and literature studies. Data analysis was carried out following the theory through the stages of condensing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying results (Miles et al., 2014). The results of the study show that the factors that influence children to become involved in this crime include the relationship between the perpetrator and the victim that is used by the perpetrator, as well as environmental influences such as isolation or activities without parental supervision. The restorative justice approach is used in dealing with cases of sexual violence against minors. Analysis of the judge's decision in case Number: 8/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Pmk shows the judge sentenced him to one year's prison sentence at Pamekasan Prison and job training at Upt. Contribution to Social Services on Jl. Ronggo Sukowati, Pamekasan Regency for three months.

The purpose of writing this research is to find out the regulation of kasapekang sanctions and the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents in Dewasana Traditional Village based on the perspective of Human Rights (HAM). The research that the researcher conducted was empirical research using a statutory approach, case approach, facts and comparisons. The results of the study show that the regulations that guarantee the existence of customary law communities are regulated according to Indonesian positive law in the 1945 Constitution article 18b paragraph 2 and also village awig-awig, especially the Dewasana Customary Village related to kasapekang sanctions are regulated in the village awig-awig in pawos 69. Kasepekang sanctions when viewed from a human rights perspective can lead to human rights violations because they are contrary to the formulations in the 1945 Constitution. For the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents of Desa Adat Dewasana, it has been carried out in accordance with awig-awig pawos 69. In its implementation, the stage of imposing sanctions is considered quite mild, but it can also cause human rights violations.

Basically Corporate Social Responsibility (CSR) is manifested in the social role of a company or Limited Liability Company (PT) towards the company's internal environment, namely the welfare of its workers' lives. The existence of a level of welfare for workers is one way or strategy that can increase the participation of workers, motivation and loyalty of the workers. This problem is included in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in addition to the Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) Article 34, namely "companies that invest in are required to implement CSR" to create conditions that are harmonious, balanced and in accordance with the environment, norms, and culture, as well as the Law that regulates the Social Security System and which establishes the Employment Social Security Administering Agency as an institution that regulates all labor guarantees for all Indonesian people, namely BPJS employment. The purpose of this writing is; 1). Providing a form of CSR responsibility to the company for the welfare of the workers; 2). Implement sanctions given to companies if they do not carry out CSR responsibilities to employees. This method uses writing in the form of normative legal methods or in legal research literature from the results of a study, there is one main thing that can be concluded. Namely, there are several rules that regulate corporate social responsibility, there is a law on State-Owned Enterprises (BUMN), an investment law and a social security law. a requirement for CSR that has the potential to cause multiple interpretations in practice, because not all laws that have regulated and contain rules that are subject to sanctions in it.

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya merupakan bandara tempat dilaksanakan penelitian ini. Sisi udara merupakan bagian vital yang harus terus mendapatkan pengawasan untuk setiap pergerakan kendaraan yang beroperasi di sisi udara agar berjalan dengan lancar untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Pengawasan ini merupakan tugas dari petugas Apron Movement Control (AMC). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unit Apron Movement Control dalam pengawasan pergerakan kendaraan di sisi udara, serta pelanggaran apa yang sering terjadi dan sanksi apa yang diberikan terhadap pelanggaran pengguna kendaraan di sisi udara, dan kendala yang pernah dihadapi dalam melakukan tugas pengawasan pergerakan kendaraan di sisi udara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti melakukan observasi secara langsung. Dimana peneliti ini meneliti analisis peran unit Apron Movement Control Dalam Pengawasan Pergerakan Kendaraan Di Sisi Udara Untuk Meningkatkan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan tiga marasumber petugas Apron Movement Control dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pergerakan kendaraan di sisi udara untuk meningkatkan keselamatan penerbangan oleh petugas AMC sudah cukup baik, dengan mengikuti SOP yang sudah ditetapkan serta melakukan peneguran dan penindakan tegas bagi setiap pengguna kendaraan yang beroperasi di sisi udara yang melanggar aturan. Namun dalam hal ini tidak adanya CCTV yang mengarah langsung ke sisi udara sehingga dapat di pantau langsung dari ruangan AMC untuk melihat pergerakan kendaraan di sisi udara secara langsung masih menjadi kendala yang sampai saat ini masih dihadapi oleh petugas AMC.

This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.

Sexual crimes against minors are increasingly prevalent and are even at an alarming stage, so that the Government deems it necessary to take a stand. This type of research is field research. Field research research. namely a research that is carried out systematically by raising existing data in the field. Methods of data collection by way of observation, interviews and documentation. The data obtained is then processed by reducing data, presenting data, and making conclusions. The results of the study show that chemical castration is a form of criminal punishment. This punishment is appropriate because Islamic law recognizes tadzir punishment. Current criminal law policies in efforts to protect children related to sexual crimes are contained in Law Number 17 of 2016 concerning ratification of Regulation in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 35 of 2014 concerning the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Sexual crimes against children that occurred in North Binjai District, Binjai City are a form of crime that violates positive law. In the perspective of the Muslim community in North Binjai District, Binjai City stated that they agree to the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual crimes against children.

Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya Disiplin Pegawai  pada Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran disiplin kerja pegawai pada Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan mengetahui faktor apa yang paling dominan mempengaruhi disiplin kerja pegawai pada Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai    Kantor Badan Prencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, berjumlah 38 orang. Karena populasinya terbatas, maka penelitian ini dilakukan secara sensus atau sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analisis faktor. Hasil  analisis  deskriptif menunjukan persentase skor total untuk variabel disiplin kerja  adalah 71.58% dengan kategori baik. Berdasarkan  hasil analisis faktor terdapat dua komponen dalam membentuk disiplin kerja. Secara keseluruhan, komponen  yang paling dominan dalam memengaruhi disiplin kerja pegawai Kantor Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka ialah komponen pertama (Pengawasan Melekat, Sanksi Hukuman, Ketegasan, Hubungan Kemanusiaan)  dengan nilai variance sebesar 37.314%.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) baik secara parsial maupun simultan. Metote penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di Desa Blata Tatin yang berada di wilayah Kecamatan Kangae yang seluruhnya berjumlah 318 wajib pajak. Sedangkan pengambilan sampel berjumlah 77 wajib pajak menggunakan metode stratifikasi secara proposional. Data dalam penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan kuesioner yang telah dikaji uji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dengan SPSS Versi.25 diperoleh persamaan Y = 7,269 – 0,203X1 + 0,354X2 + 0,791X3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pendidikan wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dan secara simultan, faktor pendidikan wajib pajak, pendapatan wajib pajak dan sanksi pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pengaruh tersebut sebesar 63,7% sedangkan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pengendalian jumlah penduduk yang ada di kabupaten karawang melalui program keluarga berencana (KB). Kerja Praktik dilaksanakan dengan cara magang kerja disuatu instansi atau perusahaan didaerah Karawang terkait dengan tujuan memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengetahui Disiplin Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah. Metode dasar dalam memperoleh data yaitu dengan cara wawancara langsung, pengamatan, serta observasi langsung ke lapangan. Hasil laporan Kerja Praktik ini menunjukkan bahwa kondisi tingkat kedisiplinan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang sudah cukup baik, walaupun didapati beberapa pegawai yang masih belum menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk, dan terdapat beberapa pegawai datang dan pulang tidak sesuai dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan oleh Dinas. Kendala yang dihadapi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Adapun penyelesaian permasalahan tersebut ialah dengan memberikan sanksi dan tindakan yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran agar setiap pegawai bisa lebih Disiplin lagi dalam segala hal dan dapat memberikan efek jera agar Pegawai yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran serupa atau lebih berat lagi.

Jasa asuransi di Indonesia semakin lama semakin diminati oleh khalayak masyarakat umum di indonesia. Hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tumbuh pesat dilihat dari jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi.oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap asuransi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi. KUHP, KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian sebagaimana diperbaharui melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang polis asuransi. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menetapkan tentang bagaimana perlindungan bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Asuransi. Sengketa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan sebuah sengketa yang lazim untuk dialami oleh konsumen dikarenakan perusahaan jasa asuransi tidak mampu memberikan kewajiban yang menjadi sebuah hak oleh konsumen pemegang polis asuransi sehingga sudah seharusnya terdapat sanksi pidana bagi pelanggar UUPK termasuk bagi perusahaan asuransi.

Pembiayaan dengan akad Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran yang dapat  mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Agar Bank tidak mengalami kerugian secara terus menerus dan nasabah membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan disaat awal akad pihak bank melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menghindari adanya wanprestasi dari para nasabah. Nasabah yang melakukan wanprestasi seperti menunda-nunda angsuran pembiayaan yang sebenarnya mampu untuk membayarnya maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.17 Tahun 2000 yaitu dengan sanksi Ta’zir. Bank Danamon Syariah Cabang Denpasar telah mengimplementasikan Ta’zir tersebut terhadap nasabahnya yang melakukan penundaan pembayaran angsuran terutama pada pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik. Pembiayaan Ijarah Al Muntahiya Bit Tamlik pada bank tersebut merupakan pembiayaan sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang atau sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang.