Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023

Miranda Mazaya ; Tomy Michael
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 📅 2023 Vol 2, No 1 🔗 DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1890
Abstract
The Criminal Code is a body of laws that precisely governs how people behave in order to foster national development and alignment with state objectives, particularly for the Indonesian populace. One of the many tribes, nations, races, faiths, and civilizations that make up Indonesia is that it maintains the diversity of religious views among its citizens. There are believers of their own faiths in different parts of Indonesia, however the religions included in Presidential Determination Number 1 of 1965 are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The existence of Law Number 1 of 2023 is controversial because there is legal ambiguity regarding the form and basis of sanctions against perpetrators of religious blasphemy or beliefs. As a result, their rights have not yet been granted and there is no basis for legal regulations. The study's objective is to ascertain the criminal penalties that, under Law Number 1 of 2023, are meted out to those who commit acts of religious blasphemy as well as the legal foundations for those who do so. It is possible to determine the types of criminal penalties that are given to offenders of religious blasphemy under Law Number 1 of 2023 by using a normative juridical approach.
Keywords
Application of Criminal Sanctions; Criminal act; Religious Blasphemy
How to Cite

Miranda Mazaya & Tomy Michael (2023). Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(1). https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1890

Miranda Mazaya; Tomy Michael, "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023," Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 2, no. 1, 2023.

Miranda Mazaya; Tomy Michael. "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, vol. 2, no. 1, 2023.

Miranda Mazaya; Tomy Michael. "Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 1 (2023).

Miranda Mazaya & Tomy Michael (2023) 'Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023', Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2(1). doi: 10.59581/doktrin.v2i1.1890.

Miranda Mazaya; Tomy Michael. Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik. 2023;2(1).

Artikel Terkait

Keabsahan Akta Wasiat Notaris terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Perdata

Cicik Septiani Sugiarti

Human Security dan Politik Kolaboratif Sektor Swasta dalam Pencegahan Perdagangan Manusia

Aninatasya Pasanea; Ananias R.P Jacob; Stefanus Triadmajda

Status Yuridis Aset Digital Produktif sebagai Objek Harta Bersama: Tinjauan Komparatif terhadap Praktik Digital Estate di Uni Eropa

Nadira Zahra Faisal

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Penipuan pada Toko Jujur Store di Denpasar: Studi Kasus Putusan Nomor 995/Pid.B/2023/PN Dps

Nurtisari Nurtisari; Ni Made Witari Dewi; I Wayan Adnyana

Penanganan Perkara Tindak Pidana Hak Cipta Lagu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat

Suci Arianty; Indah Kusuma Wardhani

Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Siti Almunawaroh; Lia Safitri; Eka Fanisa; Abhi Praya Ramadan; Asrah Asrah; Ika Dwimaya Roza
Tren Sitasi Jurnal