Publication Search

Kegiatan pertambangan memiliki resiko merubah fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan melakukan perbandingan terhadap penggunaan citra Google Satellite Imagery dan ESRI World Imagery dalam interpretasi sebaran lahan tambang. Interpretasi menggunakan pendekatan spasial yang diolah menggunakan ArcGIS 10.8. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan luasan tambang yang teridentifikasi berdasarkan sumber citra satelit yang digunakan. Google Satellite Imagery mampu mendeteksi luasan pertambangan yang lebih besar, yaitu 12.022,02 Ha, dibandingkan ESRI World Imagery yang menghasilkan 11.485,41 Ha, sedangkan data acuan dari KLHK tahun 2023 mencatat luas tambang sebesar 10.798,46 Ha. Perbedaan ini dipengaruhi oleh resolusi spasial, kejelasan tekstur permukaan, serta pembaruan data pada masing-masing citra. Persentase perubahan luas lahan pertambangan yang dihitung dari perbandingan Google Satellite Imagery dengan data KLHK mencapai 11,33%, sementara perbandingan dengan ESRI World Imagery hanya sebesar 6,37%. Hasil ini menunjukan Google Satellite Imagery lebih sensitif dalam mengidentifikasi ekspansi tambang, meskipun berpotensi menghasilkan overestimation, sedangkan ESRI World Imagery cenderung lebih konservatif dalam estimasi luas. Untuk memastikan konsistensi dan akurasi pemantauan perubahan lahan tambang, diperlukan pemilihan sumber citra yang tepat, penggunaan metode interpretasi yang konsisten, serta validasi silang dengan data resmi maupun observasi lapangan.

Piutang pelanggan Indihome yang tidak tertagih merupakan salah satu permasalahan yang berdampak langsung terhadap arus kas dan stabilitas keuangan perusahaan. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penagihan piutang pelanggan Indihome di Telkomsel Branch Jambi, mengidentifikasi media komunikasi yang digunakan pada setiap tahapan penagihan, serta mengetahui kendala yang dihadapi. Metode penulisan yang digunakan pada laporan ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada divisi BCR (Billing Collection Retention) Indihome Telkomsel Branch Jambi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penagihan dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan pelanggan menunggak, pengiriman informasi tagihan, pengingat setelah jatuh tempo, penagihan via media komunikasi, pemberian surat peringatan, penagihan oleh tim CTB (Caring Territory Base), hingga isolir sementara layanan. Media komunikasi yang digunakan meliputi telepon, WhatsApp, dan email, dengan telepon dan WhatsApp sebagai media yang paling efektif. Kendala utama yang ditemui yaitu nomor pelanggan tidak aktif, pelanggan tidak merespon, serta penundaan pembayaran akibat kendala ekonomi. Pembaruan data pelanggan secara berkala dan peningkatan intensitas follow-up diperlukan untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman tentang bagaimana peran dan tanggung jawab seorang guru dalam mempersiapkan peserta didik menjadi individu-individu yang sesuai dengan kehendak Allah. Peran guru juga sangat penting dalam membentuk karakter spiritual dan perkembangan peserta didik. Dalam konteks pendidikan Agama Kristen, tugas guru tidak hanya terbatas hanya pada aspek akademik, akan tetapi juga mencakup pembentukan moral dan spiritual peserta didik Yang  Berdasarkan Roma 12:2, yang mendorong umat untuk tidak hidup dengan pola dunia ini, tetapi mengalami pembaruan pikiran yang  dapat berkeadaan sesuai dengan kehendak Allah, guru memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi tantangan dunia dengan nilai-nilai Kristiani melalui pembaharuan pikiran. Tanggung jawab guru ini dapat meliputi pendampingan dalam pengembangan pribadi, serta pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran agama kristen.  Dengan demikian, guru tidak hanya  sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing spiritual yang menuntun peserta didik untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang benar yang sesuai dengan pengajaran Alkitab.

This study examines Fazlur Rahman’s double movement paradigm as a methodological framework for renewing contemporary Islamic thought. The background of this research lies in the ongoing crisis of Islamic epistemology, marked by the dominance of textual-literal interpretations that are detached from historical context, as well as modernist approaches that often lack strong Islamic methodological foundations. This condition has weakened the ability of Islamic thought to respond to modern social, ethical, and intellectual challenges. This research employs a qualitative approach using library research. The primary data consist of Fazlur Rahman’s major works, including Islam, Major Themes of the Qur’an, and Islam and Modernity, while secondary data are drawn from academic journals, books, theses, and previous studies discussing his thought. Data were analyzed through content analysis and interpretative analysis to identify key concepts, methodological patterns, and their implications for contemporary Islamic thought. The findings show that Fazlur Rahman conceptualizes the Qur’an as a source of universal moral values rather than a static legal code. His double movement method emphasizes understanding the Qur’anic text within its historical context and reapplying its moral principles to contemporary realities. This approach positions Rahman within the framework of Islamic neo-modernism, bridging classical Islamic tradition and modern intellectual demands. The study concludes that the double movement paradigm offers a relevant epistemological foundation for renewing Islamic thought, particularly in Qur’anic interpretation, Islamic law, and Islamic education, by promoting contextual, ethical, and critical reasoning.

This service activity was carried out in the Domestic Trade Sector, Central Java Provincial Industry and Trade Office with the aim of supporting the data collection process and updating the prices of basic necessities. This activity focuses on providing accurate and up-to-date price data as the basis for making price stabilization policies by local governments. The implementation of activities includes observation of the internal data collection system, daily price data input, data validation, and preparation of price development reports. In addition, the service team also coordinates with field officers and market managers to ensure the completeness of information and consistency of the data received. The technical assistance process related to the use of data collection application tools is also carried out to improve the competence of apparatus in managing information more effectively. The results of the activity show that systematic data updates are able to improve administrative efficiency, database accuracy, and support decision-making processes related to regional economic stability. Furthermore, the availability of more reliable price data allows local governments to detect potential price fluctuations early and formulate more timely and targeted intervention steps.

The Protestant Reformation, pioneered by Martin Luther in the 16th century, was an important moment in Christian history. This movement emerged as a critique of Catholic Church practices, particularly the sale of indulgences and the abuse of power by clergy, which were considered to deviate from the teachings of the Bible. In response, the Catholic Church convened the Council of Trent. This council not only reaffirmed the teachings of the faith but also tightened spiritual discipline and reformed the internal structure to maintain the unity of the Church. In addition, the Council of Trent also encouraged pastoral renewal supported by religious orders, especially the Society of Jesus (Jesuits), which played a major role in education, missions, and social services. This study analyzes the roots of the Reformation, examines the Council of Trent as the official response of the Catholic Church, and explores the forms of pastoral renewal that emerged afterwards. The results show that although the Protestant Reformation was a major challenge, the Catholic Church's response through the Council of Trent and the pastoral renewal movement succeeded in strengthening Catholic identity and left an important legacy that has influenced the development of the Church to this day.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran yang diterapkan oleh Honor of Kings dalam meningkatkan loyalitas pengguna di pasar global. Metodenya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran Honor of Kings melibatkan kombinasi digital marketing, kolaborasi dengan influencer lokal, adaptasi budaya, serta penguatan komunitas game. Penyesuaian konten dengan preferensi budaya lokal menjadi kunci dalam menciptakan kedekatan emosional dengan pengguna. Selain itu, pembaruan konten secara berkala dan interaksi dua arah dengan pemain melalui komunitas memperkuat loyalitas pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang berorientasi pada nilai dan budaya lokal mampu meningkatkan keterlibatan dan retensi pemain dalam pasar global yang kompetitif

Perang siber adalah suatu kondisi konflik dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikas dimana menjadi sebuah fenomena sosial dalam relasi internasional yang menjadi masalah serius bagi bangsa-bangsa di dunia dalam membangun stabilitas internasional. Mmenghadapi variasi bentuk perang siber, dibutuhkan adanya proses pembangunan nasional berbasis keamanan siber/cyber security sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa bangsa-bangsa di dunia. Perang siber sesungguhnya merupakan bentuk dari perang dunia ketiga yang sudah terjadi. Kekosongan dalam literatur hukum internasional membuat model serangan siber semakin menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik siber, yang melibatkan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan digital, menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada dapat diterapkan dalam konteks konflik ini. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal  study  research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dari bahan primer dan sekunder. Tantangan HHi dalam mengatur konflik siber mulai dari definisi, pelacakan pelaku, perlindungan masyarakat, sampai penyesuaian hukum dengan teknologi baru. Diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kerja sama antar negara, dan penguatan cara penegakan hukum agar perlindungan kemanusiaan tetap terjaga di zaman digital. HHI dapat diterapkan pada konflik siber tetapi perlu adaptasi melalui instrumen baru atau interpretasi progresif sebagaimana Kasus Rusia-Ukraina yang menjadi bukti urgensi penyesuaian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai Konsili Trente (1545–1563) sebagai respons resmi Gereja Katolik terhadap tantangan Reformasi Protestan, sekaligus sebagai tonggak pembaruan internal Gereja. Masalah yang diangkat dalam studi ini adalah ketegangan teologis dan historis antara tuntutan pembaruan dari dalam Gereja serta kritik keras yang dilancarkan oleh para reformator Protestan terkait Kitab Suci, sakramen, dan otoritas Gereja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis data sekunder dari dokumen konsili, literatur teologi, serta penelitian historis sebelumnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penegasan peran Konsili Trente bukan hanya sebagai instrumen “kontra” terhadap Reformasi, melainkan juga sebagai wadah refleksi teologis yang menghasilkan reformasi internal mendalam dalam bidang liturgi, sakramentologi, formasi imam, dan disiplin gereja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsili Trente berhasil mengokohkan identitas Katolik melalui penegasan ajaran iman sekaligus memperbarui praksis pastoral, yang pada akhirnya menjadi landasan teologi dan kehidupan Gereja Katolik hingga Konsili Vatikan II. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya melihat Konsili Trente secara seimbang: sebagai benteng iman sekaligus sumber pembaruan yang relevan bagi dinamika Gereja sepanjang sejarah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala dalam aspek pemasaran dan branding produk. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Welahan, adalah minimnya inovasi dalam desain kemasan serta kurangnya pemanfaatan strategi pemasaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk UMKM, khususnya Kerupuk Lala 73, dengan mengembangkan desain kemasan yang lebih menarik serta menerapkan strategi digital marketing. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini mencakup observasi, pendampingan, pelatihan, dan evaluasi terhadap pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan pada desain label dan kemasan mampu meningkatkan daya tarik produk, sedangkan pemanfaatan platform digital seperti TikTok, Facebook, dan marketplace lainnya berhasil memperluas jangkauan pasar. Dengan strategi pemasaran digital yang tepat, produk UMKM berpotensi lebih dikenal luas dan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan penjualan.

This study examines the regulation of adultery and cohabitation (living together without marriage) from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, especially after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). In Islamic law, adultery is a hudud crime that has strict and permanent sanctions (qat'i). Islamic law considers adultery as an act that damages morality, honor, and lineage, and provides severe punishment for the perpetrators. The purpose of implementing this punishment is to maintain social integrity and protect the family as the smallest unit in society. Cohabitation, which is considered an illegitimate relationship according to Islamic law, is seen as a form of adultery that is not tolerated both socially and legally. Therefore, this act is not only considered a violation of religious norms, but also a threat to the desired social order in Islam. Meanwhile, in the context of Indonesian positive law, the 2023 Criminal Code expands the formulation of the crime of adultery and explicitly regulates cohabitation as a criminal offense. Based on this provision, adultery and cohabitation can be prosecuted, although they are still classified as absolute complaint offenses, meaning that these acts can only be prosecuted if there is a report from an interested party. This shows that although there are differences in law enforcement between Islamic law and positive law, both share a common goal: to protect morality and public order. The approach used in this study is normative juridical with a qualitative analysis method of Islamic legal norms and national statutory provisions. This study aims to compare the perspectives of the two legal systems on adultery and cohabitation, and to find common ground between the two.

Abstract. The environment is not merely a legal object, but rather a living space for humans that is intertwined with the continuity of life itself. In this context, the criminalization of environmental crimes must be understood as an effort to uphold substantive justice, not merely the fulfillment of legal procedures. This article examines the comparison between the 2023 Criminal Code and Law No. 32 of 2009 (Environmental Protection and Management Law), as well as the alignment of both in responding to ecological crimes. With a normative juridical approach and philosophical analysis, a tension was found between the formalistic approach in the Criminal Code and the ecological approach in the Environmental Protection and Management Law. This inconsistency has the potential to obscure the substance of environmental justice. Therefore, a renewal of the penal paradigm that favors the intrinsic value of nature and the principle of sustainability is necessary. Abstrak. Lingkungan hidup bukan sekadar objek hukum, melainkan ruang hidup manusia yang menyatu dengan keberlangsungan kehidupan itu sendiri. Dalam konteks ini, kriminalisasi tindak pidana lingkungan harus dimaknai sebagai upaya menegakkan keadilan substantif, bukan semata pemenuhan prosedur hukum. Artikel ini mengkaji perbandingan antara KUHP 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH), serta menelaah keselarasan keduanya dalam merespons kejahatan ekologis. Dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis filosofis, ditemukan adanya ketegangan antara pendekatan formalistik dalam KUHP dan pendekatan ekologis dalam UU PPLH. Ketidaksinambungan ini berpotensi mengaburkan substansi keadilan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan paradigma pemidanaan yang berpihak pada nilai intrinsik alam dan prinsip keberlanjutan.

Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violation that occurs in the domestic space and has a wide impact on the integrity of the family. The reform of the criminal law through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a more serious recognition of domestic violence as a criminal act. This article aims to examine the update of the criminal rules against domestic violence perpetrators in the new Criminal Code and examine it from the perspective of Islamic law. Using a normative juridical approach and comparative analysis, this study found that the new Criminal Code has adopted a more progressive approach to victim protection, including in criminal arrangements against perpetrators. On the other hand, Islamic law views domestic violence as a violation of the principles of justice, compassion, and moral responsibility in the family. Criminalization in Islam is preventive and corrective, and emphasizes a just solution, not merely repressive. Therefore, the reform of the national criminal law needs to be harmonized with Islamic values, in order to establish a penal system that is not only legally just, but also ethically and socially.

The reform of criminal law in Indonesia through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) marks an important paradigm shift in the criminal justice system, especially related to the protection of victims of crimes. So far, the orientation of the Criminal Code of colonial heritage has emphasized more on the perpetrators of crimes, while victims are often positioned passively and marginalized. This article aims to critically examine the extent to which Law No. 1 of 2023 strengthens the rights of victims, both in material and procedural aspects. With a normative juridical approach and an analysis of the new norms in the National Criminal Code, this article finds that a number of provisions, such as the victim's right to restitution, participation in judicial proceedings, and identity protection, reflect a greater recognition of the interests of the victim. However, in practice, there are still implementation challenges, including limitations in the mechanism for the implementation of these rights, as well as potential inequalities in access to justice. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations, socialization, and synergy between law enforcement agencies to ensure that victim protection runs effectively and fairly.

Kepemilikan tanah oleh orang asing di Indonesia melalui metode peminjaman nama atau kontrak nominee merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang bertentangan dengan peraturan agraria nasional. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) secara jelas melarang kepemilikan tanah oleh orang asing, tetapi kekurangan peraturan khusus mengenai kontrak nominee menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi untuk menghindari ketentuan. Penulisan ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan untuk mengevaluasi praktik penyalahgunaan hukum ini dalam kerangka hukum agraria dan hukum perdata internasional. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kontrak nominee tidak hanya bertentangan dengan prinsip nasionalitas dan kaidah yang ada dalam hukum perdata internasional, tetapi juga bisa membahayakan stabilitas hukum serta kedaulatan negara. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya pembaruan regulasi yang lebih spesifik terkait perjanjian nominee, serta peningkatan kerja sama internasional untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

This study aims to analyze the effect of the implementation of the Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia on tax revenue performance, specifically on the efficiency of employee performance at the Directorate General of Taxes through qualitative approach methods. The sample collection technique used purposive sampling where respondents were determined with the criteria of being employees at the Directorate General of Taxes with the position of Tax Executor and Counselor. Coretax, as a digital technology-based tax system, is expected to increase the transparency of tax information and strengthen the supervision mechanism in tax management. This study aims to show that the implementation of Coretax contributes significantly to increasing the effectiveness of employee performance at the Directorate General of Taxes and strengthening the ability of tax authorities to search for transaction data, reduce opportunities for fraud, and accelerate the audit process of tax cases. The results of the study show that Coretax is able to improve service performance faster, more efficiently and transparently and. However, the challenges in implementation practice from early January 2025 to the end of April 2025 still have system error problems that do not always run smoothly and a series of other technical problems, both from the user interface of taxpayers and tax officers themselves.  

This service to the Pringgolayan Catholic community aims to renew their understanding of the liturgy (especially the eucharist). The main focus of the reform is the liturgical system according to the General Guidelines for the Roman Missal. Through observations that took place from January 2024 to June 2024, the population identified a gap between the knowledge, understanding and liturgical practices of Pringgolayan Catholics. Some people do not even understand the liturgical movements they perform while participating in the liturgical celebration. This service is carried out by combining dialogic lectures, questions and answers, and observations of the course of the event. The results of this activity consist of liturgical catechesis content on TikTok Komsos Pringgolayan and increasing people's understanding of the liturgy. This increase can be seen in the quality of question and answer discussions and the number of uses of technical liturgical terms in subsequent liturgical celebrations. The commitment and consistent presence of the participants is one of the challenges for this activity considering that it takes place every Sunday at 9.00 - 10.30 WIB, from August 2024 - November 2024. On the next occasion, this activity can be carried out again with a time setting that takes up less time

Pancasila has been established as both a rechtsidee (legal ideal) and a grundnorm (fundamental norm). The values of Pancasila must guide and be embodied in legal reform in Indonesia whether at the substantive level (legal content), structural level (legal institutions), or cultural level (legal culture). These values must be embedded in the Constitution of the Republic of Indonesia and further reflected in all subsequent laws and regulations. The value of national unity contained in Pancasila is reflected in the enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage. The unification of marriage law through this legislation abolished the diverse marriage laws that existed prior to its enactment. The value of social justice for all Indonesian people is reflected in the enactment of Law No. 16 of 2019, which amended Law No. 1 of 1974 on Marriage. The amendment, which revised the minimum age for marriage, provides justice for both men and women regarding the legal validity of marriage in Indonesia.

Perkembangan digitalisasi menjadikan teknologi informasi sebagai elemen penting bagi organisasi dalam menghadapi dinamika bisnis yang kompleks. Evoluz adalah sistem manajemen tugas dan pelaporan yang bertujuan untuk mempermudah alur kerja internal dan meningkatkan layanan pelanggan. Penelitian ini mengevaluasi sistem Evoluz menggunakan kerangka ITIL V.3, khususnya domain Service Design, untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terstruktur melalui survei, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Evoluz efektif dalam manajemen tugas, ditemukan beberapa kesenjangan pada komponen ITIL seperti Service Catalogue Management dan Service Level Management. Sebanyak 25% SLA tidak tercapai, dan katalog layanan belum komprehensif. Rekomendasi perbaikan meliputi pembaruan katalog layanan, otomatisasi pemantauan SLA, serta peningkatan kapasitas dengan migrasi ke cloud.

This study examines the period of Islamic education reform in India during the 19th to early 20th centuries, focusing on educational transformation, religious thought renewal, and socio-political impacts. Employing qualitative research with a library research approach, the study analyzes primary and secondary sources to gain comprehensive insights. The findings reveal that educational transformation, through integrating modern curricula with Islamic values and revitalizing traditional madrasahs, played a pivotal role in addressing the challenges of modernity. Religious thought reform, via ijtihad and reinterpretation of religious texts, facilitated a dialogue between Islamic traditions and modernity. The socio-political impacts included the emergence of an educated Muslim middle class, women's empowerment, and increased political engagement of the Muslim community. This research concludes that this historical experience provides valuable lessons for contemporary Islamic reform efforts, particularly in harmonizing Islamic values with modern demands.