Publication Search

This research aims to implement Business Intelligence and the TOPSIS method in a Decision Support System for selecting the best-selling products in retail stores through an analytical Dashboard. Retail businesses generate large amounts of transaction data every day, but the data is often only used for operational reporting and has not been optimally utilized for strategic decision making. This study integrates Business Intelligence technology, data Warehouse, ETL process, Dashboard Analytics, and TOPSIS method to analyze product sales patterns and determine the best-selling products based on several criteria such as sales quantity, stock turnover, profit level, customer demand, and sales frequency. The research method uses a system development approach consisting of data collection, dimensional modeling, ETL implementation, TOPSIS calculation, Dashboard design, and system evaluation. The results show that the implemented system can accelerate reporting processes, improve decision-making accuracy, and assist management in identifying strategic products quickly and interactively. The integration of TOPSIS with Business Intelligence Dashboards contributes to effective data-driven decision making in retail management.

As a strategic public policy, the Free Nutritious Meal program serves as a long-term social investment aimed at enhancing the quality of human resources. This study is directed to examine and map the positive contributions of the MBG initiative to the pillars of health, discipline levels, and academic achievement of students through a literature review method. The article search, utilizing keywords such as "Makan Bergizi Gratis," "Implementasi MBG," and "Dampak MBG," yielded 10 relevant scientific articles, which were subsequently analyzed using thematic analysis techniques. The findings indicate that the MBG program exerts a significant positive impact on various dimensions of student development. In the academic aspect, this program improves students' focus, concentration, motivation, and active learning engagement. Health-wise, MBG contributes to improving nutritional status, which supports children's physical and psychological readiness, whereas, in terms of discipline, this intervention is proven to increase attendance rates while reducing tardiness at school. Overall, it is concluded that the MBG program does not merely function to fulfill essential nutritional intake, but also acts to maximize learning effectiveness and student academic performance across all education levels.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Pengelolaan keuangan desa yang bersifat transparan dan akuntabel adalah salah satu prinsip utama untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik. Perkembangan teknologi digital mendorong pemerintah desa agar menggunakan teknologi informasi dalam mengelola dan mempublikasikan keuangan desa dengan menerapkan Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif implementasi SISKEUDES dalam mendukung transparansi APBDes melalui media digital di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi, serta analisis isi terhadap media informasi digital desa. Narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa dan operator SISKEUDES di Desa Rahayu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Rahayu telah berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan desa, mempercepat proses administrasi dan pelaporan, serta mendukung transparansi informasi publik melalui website desa, media sosial, banner APBDes, dan papan informasi pembangunan desa. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfungsi untuk alat administrasi, tetapi juga bagian dari transformasi digital dalam pemerintahan di tingkat desa. Namun, implementasi transparansi digital masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat yang rendah dalam komunikasi publik secara digital di desa. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi SISKEUDES dipengaruhi oleh kemampuan pemerintahan desa dalam menggabungkan sistem administrasi keuangan dengan media komunikasi publik yang berbasis digital.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Taman Apsari Kota Surabaya berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir, dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di kawasan Taman Apsari belum berjalan secara optimal. Pada aspek komunikasi, pemahaman masyarakat terhadap sistem pembayaran non-tunai masih terbatas. Pada aspek sumber daya, keterbatasan pengawasan, sumber daya manusia, dan kendala jaringan masih menjadi hambatan implementasi. Pada aspek disposisi, masih terdapat juru parkir yang lebih mengutamakan pembayaran tunai meskipun sistem pembayaran digital telah diterapkan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pengawasan antar pelaksana kebijakan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem parkir digital guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Surabaya.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah mencapai 171.264 unit usaha pada tahun 2023. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses pembiayaan formal, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya pendampingan usaha. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menginisiasi Program KURDA SAYANG melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 yang dilaksanakan bersama BPR Delta Artha. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program KURDA SAYANG menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek organisasi didukung struktur kelembagaan yang cukup jelas, meskipun koordinasi dan sinkronisasi data UMKM belum optimal. Dari aspek interpretasi, regulasi program berkembang dari Perbup No. 95/2020, No. 52/2023, hingga No. 8/2025, namun masih terdapat perbedaan pemahaman kriteria penerima dan sosialisasi yang belum merata. Pada aspek aplikasi, program memberikan dampak positif terhadap kapasitas usaha, perluasan pasar, dan pertumbuhan omzet UMKM, dengan kendala kredit macet, minimnya pendampingan pascapencairan, dan monitoring berbasis dampak yang belum optimal.

This research focuses on developing an ERP application accessible through a web platform by utilizing the Laravel framework to support operational data integration within the company. The application development process adopted the Waterfall approach, which was carried out through several sequential stages including requirements identification, system design, implementation, evaluation, and maintenance. Laravel was used as the development framework and MySQL as the database management system. The findings indicate that the developed application is capable of consolidating operational information into a unified platform that can be accessed by different organizational units.

Early Marriage in Pagar Alam City is currently still quite high, the Pagar Alam Religious Court only relies on a recap of the number of cases per year to draw conclusions about the early marriage data. This method has limitations in classifying early marriage factors, so the Religious Court has difficulty in monitoring and controlling the occurrence of Early Marriage in Pagar Alam City. The purpose of this research thesis is to produce a classification system for Early Marriage factors using the K-Nearest Neighbor Algorithm to find out what factors influence the occurrence of Early Marriage, the method used in this study is the Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) which has 6 stages, namely: Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation, and Deployment. The testing stage in this study uses Confusion Matrix and BlackBox Testing. The final results of this study indicate that the system can classify Early Marriage factors. The classification model built achieved an Accuracy of 94.12% and a Precise value of 85.71% and a Recall value of 100.00%, while testing using Black Box testing in the form of alpha obtained a feasibility value of 83.2%, so this system is very suitable for use.  

The advancement of digital technology has encouraged the transformation of airport services, including the implementation of Customer Service through Contact Center 172. This study aims to analyze the implementation of Contact Center 172 in improving service responsiveness at Adi Soemarmo International Airport, Boyolali. The study employed a descriptive qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, interviews with five informants, and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Contact Center 172 has supported digital service transformation through an integrated communication system that facilitates real-time information delivery and complaint handling. The service has improved Customer Service responsiveness by providing easier access to information, faster response times, and more effective coordination among service units. Supporting factors include competent human resources, integrated systems, and adequate digital facilities, while the main obstacles involve limited internet connectivity, system maintenance disruptions, high complaint volumes, and limited user understanding of digital services. Therefore, strengthening technological infrastructure, improving staff competencies, and increasing public awareness are essential to optimize digital-based airport services.

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mempercepat adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui konektivitas internet, sehingga proses menjadi lebih otomatis, efisien, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang mengkaji dan menyintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai penerapan IoT di berbagai sektor, seperti rumah pintar (*smart home*), layanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa IoT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, penghematan energi, perbaikan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keamanan data, masalah privasi, interoperabilitas antarperangkat, biaya implementasi, dan ketergantungan pada infrastruktur internet yang stabil. Temuan studi ini menunjukkan bahwa IoT telah menjadi salah satu teknologi kunci yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup. Pengembangan di masa mendatang diharapkan berfokus pada penguatan aspek keamanan, perluasan standar interoperabilitas, dan integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna memaksimalkan efektivitas penerapan IoT dalam aktivitas sehari-hari.  

The rapid development of the digital era has significantly impacted adolescents by increasing academic stress due to academic demands, performance pressure, and technological distractions. This condition is often exacerbated by low levels of emotion regulation, which negatively affect students’ learning focus and psychological well-being. Therefore, effective interventions are needed to help students manage their emotions adaptively. This community service program aims to enhance emotional balance and reduce academic stress through a mindfulness-based intervention at MA Plus Nururrohmah. The program employed a participatory approach with stages of preparation, implementation, and evaluation. It was conducted in two main sessions: a mindfulness session delivered by Erlin Kurnia Sri Rejeki, M.Pd.I, and an interactive stress-release session facilitated by Estria Solihatun Nurjannah, M.Pd. Data were collected qualitatively through observation, documentation, and analysis of students’ responses and participation. The results show improved emotional awareness, better recognition of stress conditions, and increased student engagement. Additionally, students demonstrated more positive emotional states after the program. Thus, mindfulness implementation contributes positively to enhancing emotion regulation and reducing academic stress and has potential as a sustainable school-based mental health intervention model.

This study aims to analyze the implementation of Dayak local wisdom values in the Merdeka Curriculum at public elementary schools in Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan. Dayak local wisdom, which encompasses values such as mutual cooperation, solidarity, tolerance, environmental awareness, and respect for cultural traditions, plays a significant role in shaping students' character amid the challenges of globalization and the disruptive era. This research employs a qualitative approach using a case study method. The research participants include school principals, teachers, students, and educational stakeholders from several public elementary schools in Pulang Pisau Regency. Data are collected through observations, in-depth interviews, documentation, and literature reviews. Data analysis is conducted using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings are expected to provide a comprehensive description of how Dayak local wisdom values are integrated into the planning, implementation, and evaluation of learning activities within the Merdeka Curriculum framework. Furthermore, the study seeks to identify supporting and inhibiting factors affecting the implementation of local wisdom in educational practices and to formulate strategic recommendations for strengthening character education and preserving local culture in elementary schools. The results are expected to serve as a reference for educational policy development that promotes cultural preservation and enhances the quality of learning in accordance with the socio-cultural context of local communities.

The Free Health Check-up (CKG) is a government program designed to strengthen promotive and preventive health efforts through the early detection of risk factors, pre-disease conditions, and diseases across the community according to the life-cycle approach. As a relatively new initiative, the implementation of the CKG program in primary healthcare settings still requires further evaluation to assess implementation readiness, digital support systems, and community participation. This literature review aimed to examine the implementation of the Free Health Check-up Program in primary healthcare services. Relevant literature was retrieved from the Google Scholar database using the keyword "implementation of the free health check-up program" and was limited to open-access, full-text articles published between 2025 and 2026. The search identified eight eligible articles, which were extracted and analyzed in this review. The synthesis revealed three major themes in the implementation of the CKG program: (1) primary healthcare service readiness, (2) digitalization and reporting systems, and (3) community participation and communication strategies. Primary healthcare readiness includes the availability of human resources, infrastructure, medical equipment, consumable medical supplies, funding, service workflows, and cross-sectoral coordination. Digitalization through the SATUSEHATplatform and integrated reporting systems has the potential to improve service efficiency; however, challenges remain regarding digital literacy, internet connectivity, and the technical capacity of healthcare personnel. Community participation is influenced by knowledge, attitudes, the roles of community health volunteers, teachers, healthcare workers, and communication strategies tailored to the characteristics of the target population. The successful implementation of the CKG program requires strengthening primary healthcare systems, optimizing digital health platforms, and adopting community-based communication strategies to ensure the program is more effective, inclusive, and sustainable.

In this study, it is planned to analyze teachers' and students' perceptions regarding the implementation of the Merdeka Curriculum at IRE classes in MTs Tanada. In terms of method used, this study is a qualitative study carried out with field studies in which methods of observation, interviews, and documentation are included. According to the findings obtained from the study, the Merdeka Curriculum has brought about changes in the process of PAI teaching in terms of active participation of students, using digital media in learning processes, discussion activities through the P5 process. While teachers see the Merdeka Curriculum as flexible and supportive of creative learning, students see the lessons taught within the scope of this curriculum as diverse and attractive. Although the implementation of the Merdeka Curriculum shows some positive aspects, it has also faced a number of challenges related to different understandings between teachers, regulations, difficulty in assessing attitudes, and the heavy workload of students. This study concluded that the implementation of the Merdeka Curriculum in Islamic Education in MTs Tanada was quite successful despite the need for improvements in teaching skills.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

This study aims to analyze the implementation of Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan or PBB) collection and its significant impact on local revenue generation. Land and building tax is a crucial component of local government revenue in Indonesia, especially following the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization policies. Despite its critical role in funding local infrastructure and public services, the realization of PBB often falls short of its potential targets. This research utilizes a qualitative descriptive approach, employing secondary data collected from local revenue agencies and extensive literature reviews of previous academic publications. The objectives are to evaluate the effectiveness of current collection mechanisms, identify the primary obstacles hindering taxpayer compliance, and assess the overall contribution of PBB to regional financial independence. The findings reveal that while the administrative framework for PBB collection is generally well-established, practical implementation faces numerous challenges, including outdated land value assessments, low taxpayer awareness, suboptimal database management, and limited human resources within the tax apparatus. Furthermore, the study indicates that targeted digitalization of tax services and proactive public socialization campaigns can significantly enhance compliance rates. Practically, the results provide valuable recommendations for local policymakers to reform their tax collection strategies, optimize revenue streams, and ensure sustainable regional development.