Publication Search

Di era Industri 5.0, adaptabilitas tenaga kerja menjadi urgensi utama karena terjadinya pergeseran paradigma dari fokus pada otomatisasi dan efisiensi menuju kolaborasi harmonis antara manusia dan teknologi yang berpusat pada manusia (human-centric), berkelanjutan, dan resilien. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap 40 artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan tahun 2020–2025 dari basis data Google Scholar, Scopus, dan Garuda. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi strategi upskilling dan reskilling yang efektif sebagai mekanisme adaptabilitas tenaga kerja terhadap disrupsi AI dan otomatisasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) kesenjangan keterampilan global merupakan ancaman nyata dengan 50% karyawan membutuhkan reskilling pada 2025; (2) strategi upskilling dan reskilling yang efektif mencakup pembelajaran berbasis proyek, microlearning, platform digital adaptif, dan kemitraan industri; (3) dukungan organisasi, kepemimpinan transformasional, dan budaya belajar berkelanjutan merupakan faktor penentu keberhasilan; serta (4) hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kesenjangan infrastruktur digital. Temuan ini menegaskan bahwa investasi pada pengembangan modal manusia melalui program upskilling dan reskilling merupakan imperatif strategis untuk menjaga ketahanan organisasi dan daya saing tenaga kerja di era transformasi digital.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

Abstract:

Traditional wedding rituals constitute intangible cultural heritage rich in symbolic meaning, serving to strengthen social solidarity and transmit cultural values. The massive penetration of modernization and digitalization has created new pressures for the Bugis-Makassar community in maintaining this heritage. This study analyzes the transformation of Bugis-Makassar traditional wedding rituals in South Sulawesi within the digital era context, focusing on how the community negotiates their cultural identity between the forces of tradition and modernity. Using a critical ethnographic approach with a multiple case study design grounded in Bhabha's concept of the third space, the study involved 42 informants from three groups: young couples (digital generation, aged 22–35), parents/family (middle generation, 40–60), and customary elders (to panrita lopi/bissu, 65+) in Makassar City, Bone Regency, and Wajo Regency. Data were collected through in-depth interviews, participant observation in 12 wedding ceremonies, and social media content analysis. Results reveal three main transformation patterns: (1) digital spectacularization—rituals adapted for social media consumption; (2) reflective selectivity—young couples actively choosing which traditional elements to retain; and (3) procedural hybridization—the integration of customary procedures with contemporary elements. These transformations are colored by intergenerational contestation that generally ends in compromise between demands for customary completeness and the aesthetic preferences of the younger generation. The study concludes that this transformation is not merely a loss of tradition, but a creative form of identity negotiation in which the Bugis-Makassar community actively reconstructs the meaning of siri' (self-esteem/dignity) and pesse (solidarity) within the changed socio-cultural landscape. The findings imply the need for cultural preservation policies that understand change as inherent to living culture, and open avenues for longitudinal studies on the intergenerational transmission of cultural values.

This study aims to describe the implementation of Islamic school culture in shaping the religious character of students at SMK Islam Insan Mulia. The research employed a descriptive qualitative approach based on interview transcripts with three students from different vocational programs, namely Mechanical Engineering, Accounting, and Culinary Arts. Data were analyzed through data condensation, thematic coding, data presentation, and interpretive conclusion drawing to obtain a comprehensive understanding of students’ experiences. The findings indicate that Islamic school culture is implemented through religious routines, student discipline, teacher guidance, ethical vocational learning, and the development of a clean and orderly school environment. These practices contribute to the formation of religious character, which is reflected in students’ worship awareness, moral responsibility, honesty in learning, discipline, cooperation, and future orientation. The study also identified several challenges, including limited student independence, peer dependence in group assignments, and the gradual development of facilities in a new vocational program. These findings suggest that Islamic school culture needs to be managed consistently through habituation, teacher role modeling, continuous monitoring, and integration with vocational competencies. The study implies that strengthening Islamic school culture can support both religious character formation and vocational readiness among students.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, khususnya dalam instansi pemerintah yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Budaya kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Secara simultan, disiplin kerja dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin kerja dan semakin baik budaya kerja yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

This study aims to analyze the political culture of the community in supporting the implementation of social assistance programs in Rantau Indah Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employed a descriptive qualitative approach to understand community political culture through cognitive, affective, and evaluative orientations toward social assistance programs. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, RT/RW leaders, and social assistance beneficiaries. The findings indicate that community political culture plays an important role in supporting the implementation of social assistance programs. In the cognitive aspect, most people understand the existence and objectives of social assistance, although some still have limited understanding of beneficiary criteria. In the affective aspect, the community shows trust in village officials despite perceptions of inequality in aid distribution. Meanwhile, the evaluative aspect reflects community participation in supervision and feedback. Overall, community political culture tends to be participatory in supporting social assistance implementation. The study also reveals that transparent communication, active community involvement, and accountability of village authorities contribute significantly to strengthening public trust and improving the effectiveness of program implementation. Community participation in monitoring and evaluating the distribution process helps minimize potential conflicts and encourages greater transparency. These findings suggest that strengthening political awareness, enhancing public access to information, and promoting participatory governance are essential to ensure that social assistance programs are implemented fairly, effectively, and sustainably while improving community welfare and reinforcing good local governance practices.

This study aims to identify the pragmatic failures of Large Language Models (LLMs) and the biases of Anglophone-based AI moderation algorithms in detecting Indonesian hate speech expressed through sarcasm, satire, euphemism, and local cultural metaphors. It also examines the extent to which AI systems understand and interpret the pragmatic meanings within the corpus. This study employs a qualitative descriptive approach with a comparative design. Data were collected through the documentation of hate speech expressions on social media containing elements of local cultural hatred. The data were analyzed using qualitative descriptive methods with pragmatic and thematic approaches. The findings show that all corpus data contain political satire and indirect hate expressed through irony, sarcasm, absurd metaphors, and popular culture wordplay. Testing with Claude AI showed that the system was capable of identifying the data as implicit criticism and recognizing the pragmatic functions of emoticons and contextual meanings in the utterances. However, the analysis also demonstrated limitations in understanding local sociocultural contexts, particularly the metaphors “daun nangka” and “daun sawit,” which were interpreted merely as absurd humor. These findings indicate that AI detection accuracy does not necessarily reflect a deep pragmatic and cultural understanding within the Indonesian context.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembelajaran tafsir Al-Qur'an menggunakan bahasa Bali sebagai media instruksional di Desa Pegayaman, Buleleng. Di tengah arus globalisasi yang mengancam eksistensi bahasa daerah, masyarakat Pegayaman menunjukkan resiliensi budaya melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Bali. Melalui studi kasus pada kegiatan pengabdian masyarakat di Masjid Safinatussalam pada 04 April 2026, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Ustadz Zihni Hasan mentransformasikan pemahaman Surah Al-Baqarah kepada jamaah remaja putri dan ibu-ibu melalui medium bahasa Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnopedagogi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, melainkan strategi "pribumisasi" Islam yang memperkuat identitas "Nyama Selam"( penduduk islam yang telah lama menetap dan mengadopsi budaya bali dalam kehidupan sehari-hari). Penggunaan bahasa ibu terbukti efektif menurunkan hambatan kognitif dan emosional dalam memahami teks suci, sekaligus berfungsi sebagai sarana konservasi bahasa daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan agama Islam berbasis budaya sebagai model moderasi beragama di Indonesia.

The development of social media has significantly changed human communication patterns. On the one hand, digital media provides a space for freedom of expression, but on the other hand, it has also given rise to digital judgmental cultural phenomena such as Cancel culture and cyberbullying. These phenomena often give rise to verbal violence, public humiliation, and massive social exclusion in cyberspace. This article aims to analyze the phenomena of Cancel culture and cyberbullying from a Christian ethical perspective. The research method used is a literature review with a theological-ethical approach. The results of the study indicate that the digital judgmental culture contradicts the principles of love, respect for human dignity as the Imago Dei, and Christian communication ethics taught in the Bible. Christian ethics views every individual as having value before God, so the practices of humiliation, digital bullying, and public judgment are unjustifiable. The church and believers are called to present constructive, loving, communication in the digital space.

D Dowry (mahar) is an obligation of a groom to his bride in Islamic marriage, symbolizing respect and responsibility. In the Buton community, mahar also develops as a customary tradition known as boka, which carries both symbolic and socio-cultural meanings. This study aims to analyze the concept of mahar according to the Shafi’i school of law and its implementation in Taduasa Village, South Buton Regency. This research uses a qualitative method with data collection techniques including interviews, documentation, and literature review. The findings show that mahar is viewed as a symbol of respect for women and is determined based on lineage and social status. According to the Shafi’i school, such practices are permissible as long as they are based on mutual agreement and do not burden the groom. However, excessively high dowry amounts in some cases may hinder marriage. This study concludes that the mahar tradition in Taduasa Village remains consistent with Shafi’i principles but should be adjusted to the Islamic values of ease and public welfare.

Artikel ini membahas filsafat eksistensialisme dalam konteks dunia modern, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh individu dalam pencarian makna hidup di tengah kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas kehidupan kontemporer. Filsafat eksistensialisme, yang berakar pada pemikiran tokoh seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre, menekankan pentingnya kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna yang autentik. Dalam artikel ini, eksistensialisme dianalisis dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya modern, serta relevansinya dalam membantu individu mengatasi masalah seperti kecemasan eksistensial, alienasi, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang cepat berubah. Diharapkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensialisme dapat memberikan wawasan tentang cara-cara individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka di dunia yang serba cepat dan serba digital.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter peserta didik dalam lingkungan pendidikan multikultural di SDS Unity Primary School. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas keberagaman di lingkungan sekolah yang menuntut adanya pengelolaan peserta didik yang tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga mampu membangun sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan karakter yang kuat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara, dan analisis dokumentasi sekolah, kemudian dianalisis menggunakan kerangka SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kesiswaan di SDS Unity Primary School diimplementasikan melalui integrasi nilai-nilai Kristiani, seperti kasih, integritas, tanggung jawab, kerendahan hati, dan pelayanan ke dalam berbagai kebijakan dan program kesiswaan. Keberagaman peserta didik yang terdiri atas berbagai agama dan etnis dikelola melalui pendekatan inklusif yang mendorong interaksi lintas budaya dan lintas agama. Analisis SWOT menunjukkan bahwa identitas spiritual sekolah, program pembinaan rohani, kegiatan ekstrakurikuler, serta dukungan orang tua menjadi kekuatan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Di sisi lain, keterbatasan pembina rohani dan tantangan sekularisasi menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa harmonisasi program kerohanian, ekstrakurikuler, dan program anti-perundungan berbasis pendekatan restoratif berkontribusi terhadap terciptanya iklim sekolah yang aman, toleran, dan harmonis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi manajemen kesiswaan berbasis nilai Kristiani efektif mendukung pembentukan karakter peserta didik serta dapat menjadi model pengelolaan pendidikan multikultural yang inklusif dan berorientasi pada pengembangan karakter secara holistik.

Perundungan di sekolah menengah pertama sering kali tidak muncul sebagai agresi verbal yang terang-terangan, melainkan tersembunyi dalam candaan yang telah menjadi norma di kalangan remaja. Bentuk dominan yang ditemukan adalah ejekan yang melibatkan nama orang tua siswa. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti alasan di balik penggunaan ejekan nama orang tua sebagai candaan dalam interaksi remaja, serta memaknainya sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam bullying verbal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru Bimbingan dan Konseling serta peserta didik, observasi langsung terhadap interaksi siswa di sekolah, dan dokumentasi pendukung. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaku memandang ejekan nama orang tua sebagai humor dan sarana membangun kedekatan sosial, namun korban mengalami dampak psikologis yang serius, seperti rasa malu, sedih, takut, dan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah. Fenomena ini diperkuat oleh dinamika kelompok sebaya, agresi relasional, serta normalisasi bahasa yang dilegitimasi melalui respons lingkungan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa ejekan nama orang tua adalah manifestasi kekerasan simbolik yang dinormalisasi dalam budaya pergaulan remaja, namun kerap luput dari perhatian institusional, sehingga memerlukan perhatian mendalam dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

This study aims to map the trends, integration forms, effectiveness, and contribution of ethnomathematics in elementary school mathematics learning toward national cultural preservation. A systematic literature review (SLR) approach following the PRISMA 2020 protocol was employed. Searches across four academic databases (Scopus, Google Scholar, CrossRef, and Semantic Scholar) yielded 1,176 articles, from which 30 articles met the inclusion criteria. Results indicate that ethnomathematics research in elementary schools has increased significantly during 2023–2026, particularly following the implementation of Kurikulum Merdeka. The three most dominant forms of integration are digital modules and media (53.3%), traditional games (33.3%), and ethnomathematics-based worksheets (13.3%). Geometry and measurement is the most researched mathematics topic (50.0%), and conceptual understanding shows the most significant improvement (40.0%). Beyond improving mathematics achievement, ethnomathematics integration contributes to cultural preservation through cultural contextualization in learning (60.0%), strengthening cultural identity and values (26.7%), and active local cultural preservation (10.0%). The study recommends teacher training, curriculum policy strengthening, cross-sector collaboration, and further research to sustain ethnomathematics implementation in Indonesian elementary schools.

This study is motivated by the increasing complexity of global culture, which demands a value system capable of providing direction and meaning in human life. In this context, Islam is viewed as having the potential to serve as a global value system through a cultural concept grounded in revelatory values. This study aims to analyze the concept of culture from an Islamic perspective as a global value system by examining the thought of Ali Ahmad Madkur. The method used is a qualitative approach based on a Systematic Literature Review (SLR), systematically and critically examining various relevant scientific literature. The results of the study indicate that Islamic culture in Madkur’s thought is built upon two main dimensions: the normative dimension, which is derived from the Qur’an and Sunnah, and the practical dimension as its actualization in social life. Although this approach has strengths in maintaining the integrity of values, it still faces challenges in responding to the complex, dynamic, and hybrid nature of global cultural dynamics. Therefore, a more integrative approach is needed to ensure that Islamic cultural values remain relevant and operational in a global context. This study has implications for strengthening more contextual studies of Islamic culture and developing Islamic education that is adaptive to the changing times.

This study aims to analyze the process of internalizing legal values in the formation of a culture of law-abidingness by emphasizing the perspective of civic responsibility and the Islamic Sociological Jurisprudence Theory approach. The main problem studied is how legal values are not only understood normatively, but also internalized in the individual and collective consciousness of society, thus giving rise to sustainable law-abiding behavior. The research method used is a normative juridical approach with strengthening conceptual and sociological analysis of legal dynamics in society. The results show that the internalization of legal values is a multidimensional process involving cognitive, affective, and spiritual aspects, which are influenced by education, the social environment, role models, and the consistency of law enforcement. In the context of civic responsibility, a culture of law-abidingness is not only formal compliance with regulations, but also reflects moral awareness and active participation of citizens in maintaining social order. Meanwhile, Islamic Sociological Jurisprudence Theory offers an integrative paradigm that combines the normative dimensions of sharia with social reality, through a comparative approach of schools of thought, maqāṣid al-syarī‘ah, and an orientation toward the welfare of the people. This research emphasizes that the formation of an effective culture of law-abidingness requires a holistic and contextual approach, in which law is understood as a living and adaptive social instrument. Thus, the internalization of legal values based on civic responsibility and an Islamic sociological jurisprudence approach can encourage the realization of substantive justice, high legal awareness, and a civilized and sustainable social order.    

The objective of this research is to examine how Minangkabau migrants in Bandung negotiate their cultural identity and how the philosophy "di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung" is implemented in their social adaptation. Data were collected through in-depth interviews with migrant students from West Sumatra at Universitas Pendidikan Indonesia, utilizing a qualitative approach and phenomenological method. The study indicates that Minangkabau migrants actively and dynamically negotiate their identity through integration patterns rather than assimilation. Situational strategies are employed; informants gain social acceptance by adopting local linguistic identities and behaviors (Sundanese) in public spaces, while maintaining core values in private spaces. The religious principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, and the communication ethics of Kato Nan Ampek serve as adaptation guidelines that allow for external flexibility, such as in language and daily habits, while preserving fundamental, non-negotiable values. The success of this negotiation is significantly supported by the educational environment and the early internalization of traditional values. This process results in a hybrid identity, enabling migrants to preserve their authentic Minangkabau identity while becoming an integral part of the Bandung community.

This study aims to examine the influence of principal leadership and school culture on teacher discipline in public junior high schools (SMP Negeri) in Sembawa District, Banyuasin Regency. Teacher discipline is an important factor in supporting the effectiveness of the learning process and achieving educational goals. Therefore, understanding the factors that contribute to teacher discipline is essential for improving school performance. This study employed a quantitative research method with a purposive sampling technique. Data were collected through the distribution of questionnaires consisting of 66 statement items measured using a five-point Likert scale. The collected data were analyzed using statistical techniques to determine both partial and simultaneous effects of the independent variables on teacher discipline. The results indicate that principal leadership has a positive and significant partial effect on teacher discipline, as evidenced by a t-value of 5.127, which is greater than the t-table value of 1.9809. School culture also has a positive and significant partial effect on teacher discipline, with a t-value of 7.244 exceeding the t-table value of 1.9809. Furthermore, principal leadership and school culture simultaneously have a positive and significant effect on teacher discipline, as indicated by an F-value of 34.152, which is greater than the F-table value of 3.07. These findings suggest that strengthening principal leadership and fostering a positive school culture can significantly improve teacher discipline.