Publication Search

Inflation is closely related to unemployment and the economic performance of a country. The relationship between the inflation rate and unemployment affects decisions to be taken in financial policy. The purpose of this article is to analyze government policies in Batam City regarding the threat of unemployment in inflation in 2018-2020. The method we use is library research. From the results of our analysis, we find that the highest unemployment rate is in 2020 at 11.79% . And the movement of inflation has increased and decreased. We also analyze the policies that can be taken by the Batam city government in overcoming this problem.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di kelas IV SDN 1 Sumberwaru. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, tiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus dihentikan ketika indikator keberhasilan telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan sekolah. Ketuntasan belajar untuk mata pelajaran PAI kelas IV yaitu 70. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PAI siswa pada setiap siklus. Peningkatan hasil belajar ditunjukan hasil pretest dengan persentase ketuntasan belajar 48% dan terjadi peningkatan pada hasil posttest siklus 1 menjadi 76%, dan meningkat lagi pada hasil posttest siklus 2 menjadi 97%. Peningkatan hasil belajar dari hasil pretest, posttest siklus I ke posttest siklus II dikarenakan perbaikan dalam penerapan LT setelah mengevaluasi kegiatan proses belajar dan hasil belajar. Dari hasil observasi pada proses pembelajaran, siswa meyukai pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD. Siswa menjadi lebih aktif dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran PAI dapat meningkatkan Hasil belajar siswa.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

MT. MPMT XV merupakan kapal tanker yang dalam kegiatan bongkar muat mengangkut mutan cair, sehingga rawan akan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Selama kurang dari 5 tahun terakhir ini banyak kejadian yang menyebakan terjadinya tumpahan minyak di wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan pencemaran laut dengan kerugian yang tidak sedikit. Pencegahan terjadinya pencemaran laut harus dapat dilakukan oleh awak kapal MT. MPMT XV dengan melalui berbagai proses dan langkah-langkah yang harus satu tujuan antara perusaahaan dengan kapal, sehingga sanksi atau denda yang akan ditanggung oleh perusahaan bila terjadi pencemaran dapat dihindari. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui cara pencegahan terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sanksi yang akan di tanggung oleh perusahaan bila terjadi pencemaran laut. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, kajian-kajian di lapangan dianalisis secara ilmiah, dan leterasi pustaka yang berasal dari berbagai sumber. Hasil dai penelitian ini meningkatkan keterampilan dan keilmuan awak kapal MT. MPMT XV sehingga tidak melakukan kesalahan dalam kegiatan bongkar muat yang dapat mengakibatkan pencemaran laut.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Berikut suatu data dari kementerian koperasi maupun UMKM pada tahun 2014, terdapat sebanyak 57,8 jt pelaku UMKM di indonesia pada tahun 2017. Diperkirakan beberapa tahun kedepan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah dan UMKM memiliki peran serta strategis dalam perkembangan ekonomi nasional. UMKM juga berperan sebagai  distribusi hasil dan sejauh ini telah berkontribusi sekitar 57,60% produk domestic bruto (PDB) serta memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 97% dari seluruh tenaga kerja nasional ( profil bisnis UMKM oleh LPPI dan BI, 2015). Dari data yang tercantum pad badan puasat statistic menunjukkan bahwa setelah krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, UMKM bertambah, bahkan menyerap 85jt hingga 107jt pekerja hingga tahun2012. Dari jumlah tersebut UMKM menduduki jumlah sebanyak 99,99%, selebihnya sekitar 0,01% atau 4.968 unit ialah pengusaha besar. Contohnya dari kebijakan UMKM dipemerintah kabupaten blora terkait dengan peran UMKM terhadap pembangunan, secara khususnya dikabupaten blora sendiri. Banyak Langkah dan proses yang harus dilewati agar mencapai tujuan tersebut, sehingga dibutuhkan keseriusan antara pihak terkait maupun Kerjasama antar daerah. Bentuk nyata populisme ekonomi merupakan dalam suatu bentuk dukungan kepada UMKM, sehingga produksi UMKM tidak hanya dipasarkan dipasar local namun merambah kepasar yang lebih luas. Selain itu jika terdukung menggunakan informasi teknologi, pemasaran produk tidak lagi terhambat oleh waktu maupun tempat. Kata Kunci : , , 

Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin diminati oleh banyak individu karena beberapa faktor menarik. Salah satunya adalah stabilitas pendapatan yang menawarkan keamanan finansial bagi PNS dan keluarganya. PNS juga menawarkan jaminan pensiun yang menarik, memungkinkan mereka pensiun dengan martabat dan keuangan yang terjamin. Namun, daya tarik utama PNS juga mencakup tanggung jawab mereka sebagai abdi masyarakat. Mereka harus memberikan pelayanan yang adil kepada warga masyarakat dengan efektif, efisien, produktif, dan profesional sesuai dengan peran mereka. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi PNS memerlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Di Kabupaten Grobogan, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) memiliki peran penting dalam menjalankan evaluasi kinerja PNS secara rutin setiap tahun. Evaluasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk Surat Keputusan Penilaian (SKP), tingkat pendidikan, kompetensi, dan disiplin pegawai. Hasil evaluasi mengklasifikasikan PNS menjadi tiga klaster: berkualitas baik (24%), cukup (30%), dan perlu perbaikan (16%). Pendekatan evaluasi komprehensif ini membantu BKPPD memastikan PNS di Kabupaten Grobogan tetap menjaga dan meningkatkan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ibadah haji adalah rukun islam yang kelima, dimana hukumnya wajib bagi yang mampu dan beragama Islam dan dilaksanakan satu tahun sekali secara serentak di Negara Arab Saudi tepatnya di Mekkah. Manasik ialah tata cara beribadah, sedangkan definisi dari Manasik Haji adalah pembelajaran, pembinaan, pelayanana dan perlindungan terhadap jama’ah haji. Kegiatan tersebut identik dengan berkerumunan atau secara bersama-sama. Pada saat ini kondisi tersebut bertentangan dengan protokol kesehatan Covid-19, yaitu physical distancing (Jaga Jarak) dan melarang untuk berkerumun. Salah satu contoh kasus Klaster Asrama Haji di Surabaya 81 orang terpapar positif Covid-19, setelah melakukan kegiatan manasik haji. Maka dari itu, dengan memanfaatkan teknologi yang sedang trending yaitu VR (Virtual Reality). Virtual Reality secara gampang merupakan ruang digital yang sebelumnya sudah berisikan data-data dan objek-objek yang dibentuk secara nyata sesuai dengan benda aslinya. Metode yang digunakan sudah tersaji dalam kerangka pemikiran dari awal sampai proses evaluasi. Dengan adanya peneraan VR dapat mencegah terpaparnya Covid-19.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Fenomena yang sering dilihat dan didengar, tidak sedikit kasus yang terjadi terkait dengan pencantuman tanggal daluwarsa pada produk makanan. Masih banyak ditemukannya produk-produk kemasan yang tidak mencantumkan label tanggal kadaluarsa terutama produk industri rumah tangga, yang tentunya akan sangat merugikan bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen. Perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang lebih, tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah, akan tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan  merupakan landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran  dan atau perdagangan pangan. Peraturan yang mengatur tentang  produk pangan sampai saat ini sebenarnya sudah dirasakan cukup memadai, namun permasalahannya adalah sampai seberapa jauh para produsen pangan mampu menerapkan atau menindaklanjuti setiap ketentuan dimaksud. Perlindungan terhadap konsumen dipandang dari aspek materiil maupun formal makin terasa sangat penting dan sangat dibutuhkan, mengingat produk pangan yang beredar luas di masyarakat ada indikasi tidak memenuhi standar sebagai produk yang tidak layak.  Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut akhirnya baik langsung maupun tidak langsung perlu adanya upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen. Peran  BPOM  terhadap  konsumen  dan pembinaan  kepada  pelaku  usaha  merupakan  bentuk  perlindungan  hukum  kepada  masyarakat  melalui  proses  sosialisasi,  pembinaan,  pemeriksaan,  dan  pengawasan  terhadap peredaran produk pangan yang beredar di pusat atau sarana pembelanjaan konsumen. Tujuan dari review ini adalah untuk mengetahui penerapan undang-undang perlindungan konsumen  terhadap  produk  pangan  daluwarsa  dan  bagaimana  upaya pengawasan dan pencegahan  produk pangan / makanan  dan  minuman daluwarsa  yang  beredar  di  masyarakat. 

STPK Matauli atau singkatan dari Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang bergerak untuk meningkatkan pendidikan tinggi di bidang perikanan dan kelautan yang berdiri sejak tahun 2018 oleh Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti ). Petty Cash adalah sejumlah uang tunai dalam nominal yang kecil dimana mempunyai fungsi yang khusus dalam kegiatan operasional yang di jalankan secara langsung. Umumnya dipergunakan dalam bentuk transaksi kecil yang terjadi setiap harinya pada jam operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ppenerapan petty cash yang digunakan. Objek di dalam penelitian ini adalah STPK Matauli.  Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melewati wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode imprest fund dimana dalam metode selalu tetap sesuai dengan jumlah pengisian kembali petty cash. Metode yang digunakan sudah tepat karna dengan menggunakan imprest fund, maka akan lebih mudah dalam pembuatan laporannya. Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli tidak memiliki prosedur khusus dalam pencairan dana, dikarenakan semua sistem keuangan masih dikelola oleh Yayasan Matauli. Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli hanya akan mengajukan permohonan ketika angka minimal kas sudah minim.

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada cv anugrahprint kajian kuantitatif, menggunakan teori secara deduktif dan menempatkannya pada awal perencanaan suatu kajian. Di sisi lain, studi kuantitatif sering menggunakan ukuran standar. Penelitian kuantitatif sering menggunakan eksperimen untuk mengumpulkan data, dan jenis eksperimen, dalam studi kuantitatif, seseorang menggunakan teori secara deduktif dan menempatkannya di awal proposal penelitian. Sementara penelitian kuantitatif dapat memberi tahu Anda kapan, di mana, dan seberapa sering sesuatu terjadi, penelitian kualitatif melihat "mengapa" dan "bagaimana". Sistem informasi manajemen merupakan hal yang sangat penting, karena pada era sekarang ini segala sesuatu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sistem yang mendukung kegiatan akuntansi adalah sistem informasi akuntansi. Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian mini ini adalah penerapan teori sistem informasi akuntansi dapat diimplementasikan pada cv anugrahprint dan dapat merubah operasional penggajian pada cv tersebut menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, akhirnya hasil penelitian mini ini untuk mengetahui operasi pembayaran di cv anugraprint kemudian dipadukan dengan teori sistem informasi akuntansi. Saat ini dibutuhkan kerjasama dalam suatu teori ilmu karena dapat memajukan suatu perusahaan menjadi lebih efektif. Pada dasarnya sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas menangani formulir, laporan dan pencatatan, serta menyusun, menganalisis, mengklasifikasikan, dan kemudian mengolahnya menjadi informasi. Sia biasanya digunakan oleh manajemen untuk mengelola suatu organisasi atau perusahaan, serta melakukan pengembangan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan teori ini sangat bermanfaat untuk operasional gaji di cv anugrahprint agar lebih tertata dan tidak tersesat dalam menjalankannya.  

Pesantren sebagai lembaga keagamaan mendapat momentum dalam sistem pendidikan nasional dengan UU No. tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. sistem pendidikan nasional pendidikan agama masih diatur  dengan peraturan pemerintah no. 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan agama. Salah satu pesantren yang masih berdiri di usia 180 tahun pada tahun 2019 adalah Pesantren Zainul Hasan Genggong  di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem nilai falsafah hidup pondok pesantren dan juga prinsip pendidikan pondok pesantren Genggomg. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  hasil penelitian penting sebelumnya.

Pendekatan saintifik (mengamati, menanya, menganalisis, menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan mencipta) merupakan bagian dari Keterampilan Proses Sains (KPS). KPS terdiri dari Keterampilan Proses Sains Dasar (KPSD) dan Keterampilan Proses Sains Terintegrasi (KPST). Dalam melatihkan KPSD dan KPST pada siswa harus didukung oleh salah satunya adalah buku ajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komponen KPS pada buku ajar IPA yang disusun oleh tim MGMP IPA dan diterbitkan tahun 2021. Tahapan dalam penelitian ini yaitu memilih buku ajar, pengambilan dan penetapan sampel, menganalisis komponen KPS dalam buku, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah komponen keterampilan porses sains pada buku ajar IPA siswa yang paling banyak ditemukan adalah KPSD mengamati dan melakukan komunikasi dan KPST merencanakan dan melakukan eksperimen. Sementara komponen KPS yang tidak ditemukan dalam buku tersebut adalah komponen KPST definisi operasional variabel

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

Salah satu unsur yang harus dilestarikan dan dijaga melalui kegiatan pendidikan adalah nilai, tradisi, budaya, keterampilan dan konsep yang berlaku pada masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menggulirkan perubahan kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran muatan lokal. Melalui pembelajaran muatan lokal diharapkan peserta didik, tidak saja memiliki pengetahuan akademis berupa pengetahuan yang bersifat global sebagaimana diharapkan, tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai sosio-kultural yang melingkupi pesertadidik. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian library research atau penelitian pustaka. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan muatan lokal Baca Tulis Al-Qur'an adalah  kompetensi dan potensi daerah yang dituangkan kedalam suatu muatan pendidikan yang mempelajari tentang membaca dan menulis Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid. Di dalamnya juga diajarkan tentang adab-adab dalam membaca dan menulis Al-Qur'an

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana besarnya pengaruh penggunaan media pembelajaran powerpoint terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bersama guru mata pelajaran SKI yang bernama Bu Zuheni, S.Ag di MTsN 2 Pasaman Barat yang ditinjau dari nilai pre test dengan nilai post test pada materi pokok Peristiwa Hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah tahun pelajaran 2022/ 2023. Populasi penelitian yaitu siswa kelas VII.2, VII.3, VII.4. Sementara sampel yang digunakan dalam penelitian ini simple random sampling, adapun kelas yang terpilih yaitu kelas VII.2 sebagai kelas eksperimen dan VII.3 sebagai kelas kontrol. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pretest-posttest control group design. Instrumen penelitian berupa tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 20 soal yang sudah diuji validitas menggunakan rumus korelasi point biserial dan reliabilitasnya menggunakan rumus KR-20 (kuder Richardson- 20). Untuk uji Prasyarat analisis data yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, menggunakan rumus Chi Kuadrat dan Uji-F. Teknik analisis data pengujian hipotesis menggunakan rumus uji-t Poled Varians. Adapun hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh penggunaan media powerpoint terhadap hasil belajar SKI Siswa di MTsN 2 Pasaman barat.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini bertujuan medeskripsikan aktivitas dan kemampuan dalam melaksanakan shalat wajib lima waktu melalui strategi modelling the way pada siswa Kelas IV SD Islam AL-Ishlah Semester I tahun pelajaran 2022/2023. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap pengamatan/observasi dan refleksi. Melalui strategi modelling the way dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan melakukan shalat wajib pada siswa Kelas IV SD Islam Al-Ishlah Semester I tahun pelajaran 2022/2023. Aktivitas belajar dari siklus I ke siklus II terdapat peningkatan: aspek membaca rukun shalat (nilai rata-rata meningkat 1,1; persentase naik 21,8%; dari kategori baik menjadi amat baik), aspek membaca syarat shalat (nilai rata-rata naik 0,7; persentase naik 14,8%; dari katoegori baik menjadi amat baik), aspek membaca hal yang membatalkan shalat (nilai rata-rata meningkat 0,7; persentase naik 15,7% dari kategori baik menjadi amat baik), dan aspek praktek shalat (nilai rata-rata naik 0,9; persentase naik 18,3%; dari kategori baik menjadi amat baik). Hasil belajar siswa dari kondisi awal siklus I ke siklus II mengalami peningkatan, yaitu dari 2 siswa (30%) yang mendapat nilai tuntas menjadi 13 siswa (100%). Terjadi peningkatan sebanyak 11 siswa (70%) dan nilai rata-rata kelas dari 60,2 menjadi 85,0 meningkat sebesar 24,8%.