Publication Search

Nominee agreement sebagai salah satu perkembangan hukum kontrak atau perjanjian di luar KUHPerdata merupakan suatu praktik yang sering terjadi Di Indonesia. Mengenai hak milik atas tanah terhadap Warga negara asing tidak diatur lengkap dalam UUPA.Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui, menganalisis factor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Pembeli Warga Negara Asing serta 2. Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam memutus suatu perkara pada putusan Nomor489/PK/Pdt/2021 dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan.  Metode penelitian yang digunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data sekunder dan metode analisis datanya kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut: 1. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Pembeli Warga Negara Asing yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. 2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus suatu perkara pada Putusan Nomor 489 PK/Pdt/2021 yaitu menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon NICHOLAS JOHN HYAM dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara dan 3. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu tanggung jawab secara perdata oleh Notaris yakni dengan tanggung gugat berupa ganti rugi yang didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan penghadap. Notaris yang membuat perjanjian nominee yang akibatnya akta tersebut batal demi hukum Pasal 1320 KUHperdata, Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yaitu dapat berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara, pemecatan dari keanggotaan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

The Criminal Code is a body of laws that precisely governs how people behave in order to foster national development and alignment with state objectives, particularly for the Indonesian populace. One of the many tribes, nations, races, faiths, and civilizations that make up Indonesia is that it maintains the diversity of religious views among its citizens. There are believers of their own faiths in different parts of Indonesia, however the religions included in Presidential Determination Number 1 of 1965 are Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. The existence of Law Number 1 of 2023 is controversial because there is legal ambiguity regarding the form and basis of sanctions against perpetrators of religious blasphemy or beliefs. As a result, their rights have not yet been granted and there is no basis for legal regulations. The study's objective is to ascertain the criminal penalties that, under Law Number 1 of 2023, are meted out to those who commit acts of religious blasphemy as well as the legal foundations for those who do so. It is possible to determine the types of criminal penalties that are given to offenders of religious blasphemy under Law Number 1 of 2023 by using a normative juridical approach.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perniagaan penyu dalam perkara Nomor 27/Pid.B/LH/2023/PN lbo serta Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap pelaku tindak pidana perniagaan penyu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian ini memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di hubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Penyu Dalam Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Pada putusan ini, USMAN NDIU sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp1.000,000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagang Penyu Pada Perkara Nomor 27/ Pid. B/LH/2023/PN.lbo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN lbo Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridi Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Dalam penerapan self assessment system, Pemerintah   memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang  yang akan dibayarkan ke Kas Negara, namun kepercayaan dimaksud di lain pihak dapat juga memberikan peluang ketidakpatuhan.  Agar pelaksanaan pemungutan pajak  tidak hanya surplus kepercayaan tetapi  minus kepatuhan, maka terhadap otoritas perpajakan diberikan wewenang  untuk melakukan pemeriksaan pajak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pemeriksaan pajak merupakan cikal bakal timbulnya sengketa pajak, yang dalam penyelesaiannya wajib pajak berhak mengajukan keberatan dan banding. Mengajukan keberatan dan banding merupakan hak wajib pajak yang dilindungi undang-undang,  namun  sangat disayangkan  ketika wajib pajak mencari kepastian hukum dan keadilan berdasarkan amanat undang-undang,  disaat yang sama justru mendapatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam bentuk sanksi denda akibat kekalahan sebagian atau seluruh tuntutannya dalam keberatan dan banding. Penerapan sanksi denda  baik dalam keberatan maupun banding telah menimbulkan antinomi yakni pertentangan antar  norma hukum dan  antar peraturan  yang berlaku, sebab sanksi denda dikenakan pada saat wajib pajak justru  melaksanakan amanat undang-undang dan tidak melakukan pelanggaran atas peraturan perpajakan yang berlaku.  Oleh karenanya permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, mengapa penerapan sanksi denda akibat putusan keberatan dan banding dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan? Kedua, bagaimana seharusnya sistem pengaturan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan? Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan penerapan  sanksi denda dalam  penyelesaian sengketa pajak belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa pajak belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Penerapan sanksi denda  atas kekalahan sebagian atau seluruh  tuntutan dalam  keberatan dan banding  telah menimbulkan beberapa  konflik norma hukum  dan konflik antar beberapa peraturan perpajakan. Pengenaan sanksi denda pada umumnya ditujukan untuk menciptakan efek jera sehingga wajib pajak tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dalam konteks ini,  menciptakan efek jera bagi  wajib pajak untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dapat dikategorikan sebagai upaya menghalang-halangi atau merintangi usaha wajib pajak  dalam mencari kepastian hukum dan keadilan melalui  keberatan dan banding, dan oleh karenanya sanksi denda  dimaksud sepatutnya  dihapuskan.

Along the times the number of crimes that occur in Indonesia is currently increasing. This crime is certainly caused by many factors whether it is from human’s self or from the rapid technology that shows the varied practices of crimes that community can imitating the pattern of crime which can be very cruel crimes such as murder accompanied by mutilation. Provisions murder or premeditated murder have been regulated in the Indonesian Criminal Code (KUHP) in book II regarding Crimes articles 338-340, if the murder is premeditated murde then the perpetrator will be threatened with a maximum sanction of the death penalty.

This study aims to determine the effect of love of money (X1), Machiavellian (X2), tax rates (X3), understanding of taxation (X4) and self-assessment system (X5) on tax evasion (Y) and tax sanctions (Z) as moderating variable, for individual taxpayers who are active and registered at the Kediri Primary Tax Office in 2023. The analysis technique in this study uses multiple linear regression analysis with moderating variables (MRA). The sampling technique uses random sampling and determines the number of samples of 100 WPOP obtained from the calculation of the Slovin Formula. The results of the study show that love of money, Machiavellianism, tax rates, understanding of taxation and the self-assessment system have a positive and significant effect on tax evasion. The test results of the variable moderation of tax sanctions are able to weaken the Machiavellian influence, tax rates and understanding of taxation on tax evasion actions, while the role of moderation of tax sanctions in the influence of love of money and self assessment systems on tax evasion actions is able to strengthen.    

The purpose of writing this research is to find out the regulation of kasapekang sanctions and the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents in Dewasana Traditional Village based on the perspective of Human Rights (HAM). The research that the researcher conducted was empirical research using a statutory approach, case approach, facts and comparisons. The results of the study show that the regulations that guarantee the existence of customary law communities are regulated according to Indonesian positive law in the 1945 Constitution article 18b paragraph 2 and also village awig-awig, especially the Dewasana Customary Village related to kasapekang sanctions are regulated in the village awig-awig in pawos 69. Kasepekang sanctions when viewed from a human rights perspective can lead to human rights violations because they are contrary to the formulations in the 1945 Constitution. For the implementation of kasepekang sanctions imposed on residents of Desa Adat Dewasana, it has been carried out in accordance with awig-awig pawos 69. In its implementation, the stage of imposing sanctions is considered quite mild, but it can also cause human rights violations.

Basically Corporate Social Responsibility (CSR) is manifested in the social role of a company or Limited Liability Company (PT) towards the company's internal environment, namely the welfare of its workers' lives. The existence of a level of welfare for workers is one way or strategy that can increase the participation of workers, motivation and loyalty of the workers. This problem is included in the Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and in addition to the Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UUPM) Article 34, namely "companies that invest in are required to implement CSR" to create conditions that are harmonious, balanced and in accordance with the environment, norms, and culture, as well as the Law that regulates the Social Security System and which establishes the Employment Social Security Administering Agency as an institution that regulates all labor guarantees for all Indonesian people, namely BPJS employment. The purpose of this writing is; 1). Providing a form of CSR responsibility to the company for the welfare of the workers; 2). Implement sanctions given to companies if they do not carry out CSR responsibilities to employees. This method uses writing in the form of normative legal methods or in legal research literature from the results of a study, there is one main thing that can be concluded. Namely, there are several rules that regulate corporate social responsibility, there is a law on State-Owned Enterprises (BUMN), an investment law and a social security law. a requirement for CSR that has the potential to cause multiple interpretations in practice, because not all laws that have regulated and contain rules that are subject to sanctions in it.

Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya merupakan bandara tempat dilaksanakan penelitian ini. Sisi udara merupakan bagian vital yang harus terus mendapatkan pengawasan untuk setiap pergerakan kendaraan yang beroperasi di sisi udara agar berjalan dengan lancar untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Pengawasan ini merupakan tugas dari petugas Apron Movement Control (AMC). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui unit Apron Movement Control dalam pengawasan pergerakan kendaraan di sisi udara, serta pelanggaran apa yang sering terjadi dan sanksi apa yang diberikan terhadap pelanggaran pengguna kendaraan di sisi udara, dan kendala yang pernah dihadapi dalam melakukan tugas pengawasan pergerakan kendaraan di sisi udara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dikarenakan peneliti melakukan observasi secara langsung. Dimana peneliti ini meneliti analisis peran unit Apron Movement Control Dalam Pengawasan Pergerakan Kendaraan Di Sisi Udara Untuk Meningkatkan Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dengan tiga marasumber petugas Apron Movement Control dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pergerakan kendaraan di sisi udara untuk meningkatkan keselamatan penerbangan oleh petugas AMC sudah cukup baik, dengan mengikuti SOP yang sudah ditetapkan serta melakukan peneguran dan penindakan tegas bagi setiap pengguna kendaraan yang beroperasi di sisi udara yang melanggar aturan. Namun dalam hal ini tidak adanya CCTV yang mengarah langsung ke sisi udara sehingga dapat di pantau langsung dari ruangan AMC untuk melihat pergerakan kendaraan di sisi udara secara langsung masih menjadi kendala yang sampai saat ini masih dihadapi oleh petugas AMC.

This study aims to identify and analyze the causes and legal consequences of falsifying a health certificate or a Rapid Test Covid-19 letter. This research is included in descriptive empirical research with data collection carried out through document studies and interviews, and is supported by primary legal materials in the form of applicable regulations and related to forgery of rapid test letters, secondary materials of law books and also legal journals related to forgery of letters rapid test. The data collected through research was analyzed qualitatively by arranging existing sentences so that they were easy to understand. The results of this study indicate that the factors that cause rapid test letter falsification are economic factors, time factors, factors of someone who wants to pass to travel outside the region, factors of intention and opportunity. The application of sanctions for perpetrators of crimes in the form of document forgery is generally regulated in the Criminal Code in Article 263 paragraph (1), so that criminal sanctions for perpetrators of forgery of rapid test letters are punishable by a maximum penalty of 6 (six) years in prison.

Sexual crimes against minors are increasingly prevalent and are even at an alarming stage, so that the Government deems it necessary to take a stand. This type of research is field research. Field research research. namely a research that is carried out systematically by raising existing data in the field. Methods of data collection by way of observation, interviews and documentation. The data obtained is then processed by reducing data, presenting data, and making conclusions. The results of the study show that chemical castration is a form of criminal punishment. This punishment is appropriate because Islamic law recognizes tadzir punishment. Current criminal law policies in efforts to protect children related to sexual crimes are contained in Law Number 17 of 2016 concerning ratification of Regulation in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 35 of 2014 concerning the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Sexual crimes against children that occurred in North Binjai District, Binjai City are a form of crime that violates positive law. In the perspective of the Muslim community in North Binjai District, Binjai City stated that they agree to the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual crimes against children.

Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang merupakan instansi pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pengendalian jumlah penduduk yang ada di kabupaten karawang melalui program keluarga berencana (KB). Kerja Praktik dilaksanakan dengan cara magang kerja disuatu instansi atau perusahaan didaerah Karawang terkait dengan tujuan memberi wawasan kepada mahasiswa tentang dunia kerja yang sebenarnya. Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengetahui Disiplin Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah. Metode dasar dalam memperoleh data yaitu dengan cara wawancara langsung, pengamatan, serta observasi langsung ke lapangan. Hasil laporan Kerja Praktik ini menunjukkan bahwa kondisi tingkat kedisiplinan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Karawang sudah cukup baik, walaupun didapati beberapa pegawai yang masih belum menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk, dan terdapat beberapa pegawai datang dan pulang tidak sesuai dengan jam dan waktu yang sudah ditentukan oleh Dinas. Kendala yang dihadapi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Kurang tegasnya Sanksi yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang serta lunturnya Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Adapun penyelesaian permasalahan tersebut ialah dengan memberikan sanksi dan tindakan yang lebih tegas terhadap setiap pelanggaran agar setiap pegawai bisa lebih Disiplin lagi dalam segala hal dan dapat memberikan efek jera agar Pegawai yang lain tidak meniru atau melakukan pelanggaran serupa atau lebih berat lagi.

Jasa asuransi di Indonesia semakin lama semakin diminati oleh khalayak masyarakat umum di indonesia. Hampir setiap risiko transaksi menggunakan jasa asuransi telah menjadi kebutuhan hidup sebagaian masayarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi tumbuh pesat dilihat dari jumlah premi yang berhasil dihimpun oleh perusahaan asuransi.oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap asuransi harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi. KUHP, KUHD dan UU No. 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian sebagaimana diperbaharui melalui UU No. 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen pemegang polis asuransi. UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menetapkan tentang bagaimana perlindungan bagi perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Asuransi. Sengketa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi merupakan sebuah sengketa yang lazim untuk dialami oleh konsumen dikarenakan perusahaan jasa asuransi tidak mampu memberikan kewajiban yang menjadi sebuah hak oleh konsumen pemegang polis asuransi sehingga sudah seharusnya terdapat sanksi pidana bagi pelanggar UUPK termasuk bagi perusahaan asuransi.

The public's reaction to the rousing welcome from the former convict of sexual crimes against children with the initials SJ got a lot of attention. Sexual crimes against children which are special crimes have special treatment, both as victims and perpetrators. Because of its specificity, there is a separate treatment starting from the investigation, trial, sanctions, sentencing, also post-trial.After sentencing, the perpetrators are not automatically able to move freely in public, so that when a former convict appears in public, there is a reaction from the public. Normically or socially there is a restriction for former convicts of sexual crimes. This is related to the ethics that apply in society where sexual crime is an immoral act against children that should be protected by all parties, be it society, institutions or the government. Because it is related to the morals of the immoral act, the burden borne by the victim psychologically will affect the future of the child, so that the perpetrator of the crime cannot be accepted immediately to appear in public, thus causing sanctions after completion of sentencing

The National Health Insurance Program is the Government's effort to provide guarantees so that health services are provided to Participants in the National Health Insurance Program. In its implementation, there is a risk in the form of fraud committed by unscrupulous persons. The consequence of fraud is the imposition of sanctions which are an important part of every law and regulation. One of the imposition of sanctions for perpetrators of fraud is administrative sanctions. Administrative sanctions that arise do not erase criminal sanctions in accordance with the provisions of the legislation. Administrative sanctions are considered to be far more effective in forcing people to comply with legal provisions governing business and industry and environmental protection than criminal sanctions. With the imposition of these sanctions it is expected to maintain the sustainability of the National Health Insurance Program

Sanctions are an important closing part in administrative law. In a sociological context, sanctions are a form of law enforcement effort. Law enforcement is a process to make legal wishes come true. The sanctions themselves can be in the form of criminal sanctions, civil sanctions, and also administrative sanctions. The purpose of this study is to find out the prosecution of people who do not use masks according to governor regulations and to find out the criminal status of people who are subject to administrative fines including criminal acts according to the article regarding the application of discipline to health protocols in the new era of life. This research method uses normative legal research methods. The results of the study show that the application of sanctions for violations of health protocols during the Covid-19 pandemic in Indonesia is regulated in various Mayoral or Governor Regulations of each region by imposing written warning sanctions, administrative sanctions, social sanctions and criminal sanctions on violators.

The pandemic has an impact on almost all sectors of life. The emerging of the covid virus made everyone have to adapt to the new world rules. The health protocol is one way to control the COVID-19 disease. In other ways such as vaccination. In case no need a lot of cost, health protocols are also effective in reducing the number of cases of COVID-19. The implementation of the health protocol in its implementation is accompanied by sanctions to make the community more obedient. However, the unclear rules, and the frequent changes in these rules make many people who violate health protocols and get sanctions for it. Not to mention the uneven socialization from the government that makes people less disciplined towards health protocols.

This study was conducted to determine the factors that affect tax payer compliance in Semarang such as taxation awareness, taxpayer motivation, taxpayer's economic level and attitudes of tax payers on the implementation of sanctions and fines on UMKM in Semarang.The population in this study is Mandatory UMKM in South Semarang active as many as 74 UMKM consisting of 6 area data obtained from the Department of Cooperatives and UMKM in Semarang. The sampling method was conducted by census method, that is the amount of tax payer population of UMKM in South Semarang was all used as sample in this research. The results showed there was a significant and positive influence between the consciousness of taxpayers have a positive effect on taxpayer compliance. partially there is no significant and negative influence between tax payer motivation has a positive effect on tax payer compliance, partial there is a significant and negative influence between the tax payer's economic rate have a positive effect on tax payer compliance, partially there is no significant and negative influence between mandatory attitude the tax on fine sanction strengthens the influence of taxpayer's awareness of taxpayer compliance, partially there is no significant and positive influence between taxpayer's attitude on the implementation of fine sanction strengthens the influence of taxpayer motivation on taxpayer compliance, there is no significant and positive influence between attitude the taxpayer on the fine sanction strengthens the influence of the taxpayer's economic level on taxpayer compliance.

In Article 80 of the Law on Environmental Protection and Management, it has been regulated regarding government coercive administrative sanctions aimed at stopping violations and taking action to restore environmental functions.  According to Law no.  32 of 2009 regarding the protection and management of the environment which is already stated in Article 1 paragraph (14) which states that environmental pollution is the entry or inclusion of living things.  The data analysis method used is qualitative with research results based on certain statutory norms related to environmental protection and management.  In Indonesia there have been several cases that are quite detrimental and endanger the region itself.  To protect the area from these things, the government also issued an Environmental Protection and Management Act aimed at protecting and preventing the environment from environmental crimes from irresponsible actors as well as informing or guiding local communities and entrepreneurs to protect their environment.  Fine criminal sanctions are carried out to overcome and restore the environment, and pay compensation to the government as an environmental supervisor.  The principle of ultimum remedium is applied here, namely criminal sanctions that are given after administrative sanctions have been given once to the perpetrators of crimes in the form of imprisonment and also fines.  Imprisonment sanctions as an ultimatum remedium support the enforcement of norms and strengthen administrative sanctions if they are not implemented optimally.

Whereas the legal regulation governing the Criminal Sanctions for Money Laundering of Narcotics Crimes is Article 2 of Law Number 8 of 2010 Concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes paragraph (1) point 3 concerning Narcotics. The implementation of the implementation of the Criminal Sanctions for Money Laundering from Narcotics Crime is still overlapping and separate or simultaneous. This occurs both at the placement stage, the distribution stage, and the collection stage, so that handling becomes increasingly difficult and requires systematic and continuous capacity building. Factors constraining Criminal Sanctions for Money Laundering from Narcotics Crime are the Globalization Factor, the Rapid Technological Advancement Factor, the Very Strict Bank Confidential Provisions Factor of the Country Concerned. Therefore, stricter legal arrangements are needed in enforcing criminal sanctions for money laundering of the proceeds of narcotics crimes and should pay more attention to the principles of simple, fast and low-cost criminal procedural law so that the next stage of the judicial process can be carried out immediately.