SciRepID - Scientific Publication Search

Publication Search

54,413 articles from 425 journals · 1,456 citations tracked

Showing 1-20 of 82

Analytics

Fahmi Hudaya; Khusnul Yaqin; Tahegga Primananda Alfath

Notary Law Research 2026 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Kepastian hukum dalam pembuatan akta autentik merupakan aspek penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, terutama dalam menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, notaris seringkali dihadapkan pada permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas pertanggungjawaban administratif dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi yuridisnya berdasarkan putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis bahan hukum sekunder dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran notaris pada dasarnya bersifat administratif, kecuali terdapat unsur kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Selain itu, terdapat perbedaan penafsiran dalam putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan batas pertanggungjawaban notaris guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan profesi notaris

Buchori Muslim; Khusnul Yaqin; Tahegga Primananda Alfath

Notary Law Research 2026 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.

Ardi Ardi; Abdul Halim; Risnita Risnita

Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2026 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study uses an integrated analysis of positive law and Islamic law at Polres Bungo to investigate the reconstruction of sanctions for juvenile offenders during the investigation stage. Empirical trends suggest a procedural and administrative orientation that may restrict substantive rehabilitation, even though Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System Act) formally adopts restorative justice, diversion, and the best interests of the child as guiding principles. Using a multidisciplinary approach that integrates statutory, theological-normative (shar‘i), and historical considerations, this study uses a normative qualitative design based on library research. The theoretical framework incorporates maqāṣid al-sharīʿah as a normative evaluation instrument, legal effectiveness theory, and punishment theories. The findings reveal a conceptual convergence between Indonesian positive law and Islamic criminal jurisprudence in differentiating criminal responsibility based on maturity and prioritizing rehabilitation over retribution. There are still differences, nevertheless, when it comes to age criteria and the classification of sanctions: Islamic law places more emphasis on moral and biological maturity (baligh and tamyīz), whereas positive law focuses on strict legislative boundaries. The predominance of formal legality over psychosocial assessment at the investigative level runs the risk of undermining rehabilitative goals. In order to maintain proportionality and child protection, this study suggests a reconstructive paradigm that operationalizes maqāṣid-based principles, combines thorough psychological evaluation, and improves diversion measures. In addition to realistically advancing the creation of a more equitable, rehabilitative, and child-centered investigative framework, the research theoretically advances the conversation about harmonizing state and Islamic law.

Nugraha, Dwi Putra; Kiki Amaliah

Notary Law Research 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan tanggung jawab notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta otentik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris memiliki kewenangan membuat akta otentik yang berkekuatan hukum sempurna, namun hal ini juga menciptakan celah bagi pemalsuan yang merugikan. Pemalsuan akta termasuk tindak pidana pemalsuan surat, menimbulkan kompleksitas dalam menentukan batas tanggung jawab notaris karena kewajiban verifikasi notaris yang terbatas dalam investigasi materiil, serta adanya perbedaan pendekatan antara KUHP dan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statute dan conceptual, mengkaji peraturan dan literatur hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti sengaja terlibat dalam pemalsuan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan UUJN untuk memastikan kepastian hukum bagi notaris dan masyarakat, dengan penekanan pada pembuktian unsur kesengajaan (dolus) notaris.

Dimas Hadijaya

Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study aims to analyze the implementation gap (Das Sein) against the normative provisions (Das Sollen) regarding the prohibition on riding a motorbike with more than one passenger (Bonceng Tiga/BOTI) as regulated in Article 106 Paragraph (9) of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (LLAJ Law). The main problems studied are the factors underlying public non-compliance and the effectiveness of the role of the authorities in implementing criminal sanctions in the form of fines in Article 292 of the LLAJ Law. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The secondary data analyzed are in the form of primary legal materials (LLAJ Law) and secondary (journals, books, study results). The results of the initial study indicate a significant gap between the prohibition norm (Das Sollen) and practice in the field (Das Sein). Public non-compliance is influenced by socio-economic factors (wanting to save time and costs), while the effectiveness of the maximum fine of IDR 250,000.00 (Article 292) is considered low because the nominal value does not create an adequate deterrent effect. In addition, inconsistent law enforcement also exacerbates ineffectiveness. Therefore, a revision of the legal substance and an increase in enforcement consistency are needed to optimize traffic safety guarantees.

Meriana Lende; Samuel Bora Lero

Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Match fixing is a serious issue in Indonesian football, as it undermines public trust and damages the sport’s reputation. This research aims to: (1) analyze the legal requirements for individuals involved in match fixing in Indonesian football competitions to receive sanctions from the Indonesian Football Association (PSSI) and criminal penalties from the court; and (2) examine the fairness of sanctions, particularly fines, imposed on football clubs involved in match fixing as stipulated in the PSSI disciplinary code. This study employs a doctrinal research method, focusing on written legal provisions and relying heavily on secondary data obtained from literature. The research also applies comparative, case, and statutory approaches. Legal materials are classified into primary, secondary, and tertiary sources, with data collected through literature study. The analysis uses a normative juridical method. Findings indicate that disciplinary sanctions by PSSI are regulated under Article 7, which stipulates that intentional or negligent disciplinary violations will result in sanctions without exception. Sanctions may include playing matches in closed stadiums or banning play in certain locations to maintain security and prevent riots, even without concrete evidence of disciplinary violations. In contrast, for a court to impose criminal penalties, several elements must be met: (1) the existence of a legal subject; (2) proof of fault; (3) unlawful conduct; (4) actions prohibited or mandated by law with specified penalties; and (5) occurrence in a specific time, place, and context. Regarding fines against football clubs involved in match fixing, the PSSI disciplinary code provides only administrative sanctions and monetary penalties paid to PSSI. These measures are considered less effective and fair because they lack provisions for criminal sanctions in the applicable legal framework, leaving a gap between sports governance and criminal law enforcement.

Putri Ramadhani Rangkuti; Muhammad Aldi Khoiri; Sumantri Ritonga; Putri Nabila Sitorus Pane

Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study uses a qualitative method to examine the criminal sanctions against phishing crimes under Indonesian criminal law. Phishing is a form of cybercrime committed by deceiving victims into disclosing personal or confidential information such as identity data, bank accounts, or other sensitive details. In Indonesian criminal law, phishing is not explicitly mentioned, but it can be prosecuted under several articles of the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 19 of 2016), particularly Articles 35 and 36, which regulate manipulative acts that cause harm to others. Offenders may face imprisonment of up to 12 years and/or fines of up to 12 billion rupiah. Additionally, offenders may be charged under the Indonesian Penal Code (KUHP) if their actions meet the elements of fraud or data theft. This study highlights the need for legal reform to be more responsive to the rapid advancement of digital technology. More specific regulations are needed to ensure legal certainty and provide adequate protection for victims of phishing crimes in Indonesia.

Edy Susanto

Jurnal Akta Notaris 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister

Salah satu kasus terkait dengan tindak kejahatan bidang perpajakan adalah yang dilakukan oleh Christin Marliana sebagai pemilik UD Jaya Raya Sumbawa terbukti melakukan tindak pidana secara sengaja telah menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang berisi data pajak yang tidak benar atau tidak lengkap yang menimbulkan kerugian Negara. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pemeriksaan bukti permulaan, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan, dan akibat hukum atas Putusan pada Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemeriksaan bukti permulaan?, 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan? dan 3) Bagaimana akibat hukum atas Putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw? Metode penelitian ini termasuk yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemeriksaan bukti permulaan dimulai dari memeriksa saksi-saksi dan bukti berupa dokumen faktur pajak standar yang dilaporkan Christin Marliana; (2) Pertimbangan hakim atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah pada saat dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tidak dapat dikurangkan dalam menghitung kerugian pada pendapatan negara karena pajak tersebut disetor setelah melewati batas waktu seharusnya disetor kekas negara dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan untuk tahun pajak 2007, 2008 dan 2009 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak; (3) Akibat hukum atas putusan No.239/Pid.Sus/2014/Pn.Sbw adalah Christin Marliana dijatuhi hukuman penjara pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Denda 2 (dua) kali pajak terhutang yang kurang dibayar yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp. 8.422.542.800,- = Rp 16.845.085.600, subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

Naufal Abdurrahman Supangkat

Notary Law Research 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

OJK melaksanakan Pemeriksaan terhadap Bank melalui pemeriksaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali untuk setiap Bank dan pemeriksaan sewaktu-waktu apabila terdapat laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kewajiban bank. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan terhadap aspek kegiatan usaha Bank. Pemberian sanksi terhadap Penyelenggara Laku Pandai yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan data nasabah diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, dimana akan dikenai sanksi administratif, denda administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU P2SK. OJK harus melakukan pemeriksaan secara berkala dan terus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terbit sehingga dapat melakukan sinkronisasi dalam penerbitan POJK demi memberikan perlindungan kepada nasabah yang menitipkan uangnya kepada Penyelenggara Laku Pandai. OJK harus mensosialisasikan POJK yang baru diterbitkan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat luas paham dan mengerti bagaimana melindungi hak-hak mereka selaku nasabah. Masyarakat harus berperan aktif sehubungan dengan adanya dugaan penyelewengan tindakan oleh Penyelenggara Laku Pandai dengan cara melakukan pelaporan kepada OJK sehingga OJK dapat segera melakukan pemeriksaan

Nur Zaqiyyah; Yulies Tiena Masriani

Notary Law Research 2025 Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Notaris atau PPAT dalam jabatannya tidak terlepas dari sebuah kesalahan dan pelanggaran. Salah satu yaitu kasus dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 diketahui dalam kasus bahwa MVS selaku Notaris atau PPAT dititipi uang pembayaran uang tanah oleh SRW selaku pembeli. Uang tersebut tidak diberikan kepada pihak yang berhak yaitu 19 ahli waris selaku penjual maupun BA selaku kuasa jual, Namun diberikan kepada EW. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :1). Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. 2). Bagaimana tanggung jawab Notaris atau PPAT terhadap jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 3).Bagaimana akibat hukum terhadap Notaris atau PPAT yang turut serta dalam proses jual beli tanah dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa, 1).  Proses jual beli tanah ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pengecekan data, tahapan persiapan dan perpajakan, terakhir tahapan jual beli dan balik nama. 2). Sikap Notaris atau PPAT dalam Putusan Nomor 1379K/Pid/2023 merugikan bagi pihak penjual dan pembeli sehingga Notaris atau PPAT bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan Adminitratif. 3). Notaris atau PPAT dengan menerima uang titipian dari SRW dinilai menjadi pihak yang ikut serta Notaris atau PPAT dalam jual beli tanah tersebut dan hal itu telah melanggar Pasal 52 UUJN, maka akibat dari keikutsertaan menerima sanksi pidana yaitu penjara selama tujuh bulan.

Alfarobbi, Kevin Ariel; Ubaidillah, Lutfian U

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

The Indonesian criminal justice system upholds the principle of legal certainty to ensure the protection of the rights of all parties involved in legal proceedings. One of the recurring issues is the ambiguity regarding the timeframe for Investigators to submit case files to Public Prosecutors, particularly in minor offense cases. Article 110 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) merely states the word "immediately" without specifying a definite time limit, creating opportunities for delays without firm legal consequences. This research employs a normative juridical method with a conceptual and evaluative approach to analyze statutory provisions and their practical application in Indonesia. The findings reveal that although ethical and disciplinary sanctions are regulated within internal police regulations, there is no explicit legal norm governing sanctions for Investigators who fail to promptly submit case files. Consequently, it is necessary to revise Article 110 of KUHAP by establishing a clear and binding timeframe, while strengthening both internal and external supervisory mechanisms to uphold legal certainty and enhance the effectiveness of the criminal justice system. Furthermore, public participation through digital media can serve as a form of social control over the negligence of law enforcement officers in Indonesia.

Kartiko, Nafis Dwi; Soegiono, Samuel Putra; Indradewi, Astrid Athina; Ginting, Yuni Priskila; Boong, Vicariya Retnowati

Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This research aims to conduct a juridical analysis of cases of circulation of illegal cosmetic products. The method used is normative-dogmatic juridical research, which focuses on relevant legal doctrines and principles. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach, with primary legal sources including the Health Law, BPOM Regulations, the Criminal Code (KUHP), and the Criminal Procedure Code (KUHAP). Secondary legal sources include journals, books, and other references that support the analysis. The results show that the distribution of illegal cosmetic products that do not meet safety and quality standards, as in the case of the defendant Megawati binti Rahmat alias Mega in verdict number 39/Pid.Sus/2020/PN Slr, is a serious violation of health law and consumer protection in Indonesia. Based on the principle of liability based on the element of fault, the defendant can be held legally responsible because it is proven that she distributed cosmetics without a distribution permit containing hazardous substances such as mercury. The Panel of Judges considered that the defendant's actions fulfilled the elements of unlawful acts in accordance with Article 1365 of the Civil Code and Article 196 of Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009 concerning Health. The implications of this research emphasize the importance of strict law enforcement and the application of the principle of responsibility to protect public health from dangerous cosmetic products.

Nando Joe Syakuur; Rangga Febrio Pratama; Rachmad Naufal Muzhakki; Moch Rofiuddin Mufaqqih; Rena Fandani +1 more

Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora 2025 Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

The criminal act of pedophilia or sexual violence against children still frequently occurs in Indonesia. Although the penalties for perpetrators and clauses regarding child protection have been regulated by national law, this has not stopped the emergence of pedophiles committing crimes. One of the contributing factors is that pedophiles are often individuals close to the victim's environment. This article is prepared to examine the role of law in Indonesia in providing protection to children who become victims of pedophilia cases. Additionally, this article aims to explore how to impose a deterrent effect on pedophiles based on state policies. The research method used in this article is normative legal research, which focuses on the legislation and legal norms in force. Data collection techniques are conducted through literature studies from various legal sources. Laws regarding penalties for perpetrators of violence against children or pedophilia have been structured in such a way as to address these issues. The government has also formulated regulations concerning legal protection for children, especially for those below the legal age of marriage, as an effort to protect them from pedophilic criminal acts. It is hoped that the government, parents, and the immediate environment of children can implement these policies to create a safe environment free from cases of sexual violence against children.

Aliya Mardhatilla Az-Zahra; Vanessa Hayla Isyqina; Dewi Ratu Fatima Noviany Sutadi; Aghnia Putri Septiani

Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2025 International Forum of Researchers and Lecturers

The rapid growth of urban areas has triggered the rise of unlicensed development or illegal buildings that have a negative impact on spatial planning, the environment, and the social life of the community. Controlling illegal buildings is a big challenge for local governments, especially in applying administrative sanctions effectively and fairly. This article analyzes various problems faced in applying administrative sanctions, including structural constraints, weak legal culture, and socio-economic impacts of the crackdown. Using normative and empirical juridical approaches, this research evaluates the effectiveness of administrative sanctions in a number of cities such as Surabaya, Bekasi, and Pontianak, and highlights the need for regulatory reform, strengthening the capacity of the apparatus, and participatory approaches to the community. The results show that the effectiveness of administrative sanctions is still limited due to slow bureaucracy, lack of coordination between agencies, and low public legal awareness. Therefore, a comprehensive and collaborative strategy is needed to improve administrative law enforcement that is consistent and has a real impact in creating an orderly, sustainable and socially just urban space.

Wahyu Nurhardiyanto Hulopi; Ramdhan Kasim; Roby W. Amu

Majelis : Jurnal Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Law enforcement against criminal acts of companies that do not pay and deposit BPJS contributions based on the Social Security Organizing Agency Law. To determine and analyze the factors that influence the enforcement of criminal acts against companies that do not pay and deposit contributions to the Social Security Organizing Agency. Where this research method is normative juridical and empirical juridical. Normative juridical research is conducted by examining library materials or secondary materials only. This research is also carried out by describing, examining and explaining and analyzing normative provisions associated with the research nisi. While empirical research is based on the reality that researchers get in the field. From the results of this study it is known that the application of criminal sanctions against companies that are in arrears of employment social security contributions in Gorontalo Province has not shown optimal effectiveness or in other words less effective, this is based on the findings showing that the application of criminal sanctions against violations of participation in the employment social security program has not been effective, because 64.48% of workers have not received the protection of the program. Factors that influence companies that do not pay and deposit contributions to the Social Security Organizing Agency, namely: Economic and Financial Factors of the Company, Level of Knowledge and Compliance, Perception of Benefits and Risks, Access and Ease of Payment, Law Enforcement and Sanctions, Social and Cultural Factors.

Moh. Renaldy; Martam, Nurmik K.; Amu, Robby W.

Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Artikel ini membahas secara normatif mengenai ketentuan hukum dan kebijakan sanksi terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri menjadi sorotan masyarakat karena meningkatnya jumlah kasus setiap tahun dan berdampak langsung terhadap kredibilitas institusi Polri sebagai penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, serta putusan-putusan relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Tindakan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi mulai dari teguran, penundaan kenaikan pangkat, mutasi, demosi, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi sering tidak konsisten dengan ketentuan normatif yang berlaku, serta terdapat tumpang tindih mekanisme antara sidang disiplin, sidang peradilan umum, dan sidang kode etik. Penulis menyarankan agar pemerintah dan institusi Polri memperkuat sistem penegakan hukum internal melalui reformasi regulasi dan pelaksanaan sanksi yang tegas, adil, dan transparan demi menjaga marwah institusi Polri serta meningkatkan kepercayaan publik

Mawaddah Mawaddah

Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This study aims to analyze the implementation of sanctions against wealthy customers who delay payments in the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. The study was conducted at PT. BPRS Alwashliyah Gunung Krakatau Medan with a normative and empirical legal approach. The results of the study indicate that the application of sanctions against customers who delay payments is an effort by banks to maintain the smoothness of the financing system. The application of the DSN-MUI fatwa provides a legal basis for Islamic banks in imposing sanctions on wealthy customers who neglect to fulfill their obligations. This fatwa also strengthens the position of banks in the Indonesian civil law system.

Azka Habibah; Tajul Arifin

Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 2025 Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

This research examines the sanctions against premeditated murder within the framework of Indonesia's positive law and Islamic law. The study focuses on analyzing Article 340 of the Indonesian Criminal Code and Hadith Sahih al-Bukhari No. 6878 as primary sources. The method employed is descriptive-analytical with a normative juridical approach, using literature review and qualitative analysis. The findings reveal that both legal systems regard premeditated murder as a serious violation of the right to life. The imposed sanctions aim not only to punish but also to protect social stability and uphold human dignity. The maqāṣid al-sharī‘ah approach, particularly the principle of protecting life, serves as a fundamental basis for these sanctions. This study recommends the integration of substantive justice values and the protection of the right to life in the future development of the national criminal law system.

Rifai, Choirur; Haryono, Waty Suwarty; Wiryadi, Uyan

DINAMIKA HUKUM 2025 Universitas Stikubank

Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan masuk dalam rumusan deli sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika. Dengan demikian tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dimaksud dalam Putusan Putusan Negeri Jakarta Selatan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel., dan Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel., yaitu seorang yang tidak berhak atas Narkotika Golongan I atau yang menggunakannya tidak untuk kepentingan pengobatan, tidak mendapatkan izin, dan melakukan perantara jual beli dengan melawan hukum. Penelitian ini akan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan tindak pidana tersebut menurut hukum pidana. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (library research), sehingga mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni data-data yang dikumpulkan dari sumber dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dan analisis yang digunakan adalah Teknik analisis isi (Content Analysis), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Jual beli narkotika memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dari perbuatan tersebut pelaku kejahatan akan mendapatkan sanksi hukuman karena dalam perkara ini pelaku melakukan tindak pidana.

Sukron Makmun; Widyarini Indriasti Wardani

Jurnal Akta Notaris 2024 Program Studi Kenotariatan Program Magister

Keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dapat terjadi karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, prosedur administratif yang berbelit, hingga kesalahan dalam pengisian formulir atau persyaratan dokumen. Rumusan masalah yang diangkat meliputi: (1) Mengapa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mengalami keterlambatan dalam Pendaftaran akta peralihan hak? (2) Bagaimana Tanggung Jawab dan Akibat Hukum keterlambatan akta peralihan hak yang didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Batang?, serta (3) Bagaimana implikasi hukum dan konsekuensi keterlambatan pendaftaran akta peralihan hak di Kabupaten Batang bagi pihak-pihak yang terlibat? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bertanggung jawab secara hukum atas keterlambatan pendaftaran akta, yang dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Faktor utama penyebab keterlambatan adalah ketidak sesuaian administrasi, keterbatasan sumber daya manusia di Kantor Pertanahan, serta rendahnya tingkat kepatuhan hukum di kalangan PPAT. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan kapasitas PPAT melalui pelatihan, optimalisasi sistem pendaftaran elektronik, dan peningkatan koordinasi antara PPAT dan Kantor Pertanahan. Keterlambatan ini berdampak signifikan terhadap para pihak, termasuk kerugian finansial dan ketidakpastian hukum atas kepemilikan hak. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan efisiensi proses pendaftaran akta sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul.