Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia

Putri Ramadhani Rangkuti ; Muhammad Aldi Khoiri ; Sumantri Ritonga ; Putri Nabila Sitorus Pane
Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komuni... 📅 2025 Vol 2, No 3 🔗 DOI: 10.62383/konstitusi.v2i3.908
Abstract
This study uses a qualitative method to examine the criminal sanctions against phishing crimes under Indonesian criminal law. Phishing is a form of cybercrime committed by deceiving victims into disclosing personal or confidential information such as identity data, bank accounts, or other sensitive details. In Indonesian criminal law, phishing is not explicitly mentioned, but it can be prosecuted under several articles of the Electronic Information and Transactions Law (Law No. 19 of 2016), particularly Articles 35 and 36, which regulate manipulative acts that cause harm to others. Offenders may face imprisonment of up to 12 years and/or fines of up to 12 billion rupiah. Additionally, offenders may be charged under the Indonesian Penal Code (KUHP) if their actions meet the elements of fraud or data theft. This study highlights the need for legal reform to be more responsive to the rapid advancement of digital technology. More specific regulations are needed to ensure legal certainty and provide adequate protection for victims of phishing crimes in Indonesia.
Keywords
criminal sanctions; Cybercrime; data protection; EIT Law; phishing
How to Cite

Putri Ramadhani Rangkuti, et al. (2025). Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2(3). https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.908

Putri Ramadhani Rangkuti; Muhammad Aldi Khoiri; Sumantri Ritonga; Putri Nabila Sitorus Pane, "Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 3, 2025.

Putri Ramadhani Rangkuti; Muhammad Aldi Khoiri; Sumantri Ritonga; Putri Nabila Sitorus Pane. "Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, vol. 2, no. 3, 2025.

Putri Ramadhani Rangkuti; Muhammad Aldi Khoiri; Sumantri Ritonga; Putri Nabila Sitorus Pane. "Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi 2, no. 3 (2025).

Putri Ramadhani Rangkuti, et al. (2025) 'Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia', Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi, 2(3). doi: 10.62383/konstitusi.v2i3.908.

Putri Ramadhani Rangkuti; Muhammad Aldi Khoiri; Sumantri Ritonga; Putri Nabila Sitorus Pane. Sanksi Pidana terhadap Kejahatan Pishing Menurut Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi. 2025;2(3).

Artikel Terkait

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Mario Silitonga

Penerapan Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Website Digikel di Kelurahan Biawao & Limba U1 Kota Gorontalo

Israwati Salsabila Karsimin; Irawaty Igirisa; Alfiyah Agussalim

Ketiadaan Batas Waktu dalam Peradilan Perdata dan Dampaknya terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Chairul Huda Yudi Mahardika; Rhamaditya Oktaviano Suryo Adi; Anggi Sri Haryati Simarmata

Pelaksanaan Mediasi dalam Peradilan Perdata dan Kaitannya dengan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Tubagus Muhamad Faldiansyah; Hayev Fackih Faturohman; Anggi Sri Haryati Simarmata

Analisis Yuridis Viktimologi dalam Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia

Muhammad Raihan Sam; Tasya Kusuma Wardani

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahaan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo

Ibel Stefani Putri; Yacob Noho Nani; Romy Tantu
Tren Sitasi Jurnal