Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Mawaddah Mawaddah
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, d... 📅 2025 Vol 2, No 2 🔗 DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i2.598
Abstract
This study aims to analyze the implementation of sanctions against wealthy customers who delay payments in the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. The study was conducted at PT. BPRS Alwashliyah Gunung Krakatau Medan with a normative and empirical legal approach. The results of the study indicate that the application of sanctions against customers who delay payments is an effort by banks to maintain the smoothness of the financing system. The application of the DSN-MUI fatwa provides a legal basis for Islamic banks in imposing sanctions on wealthy customers who neglect to fulfill their obligations. This fatwa also strengthens the position of banks in the Indonesian civil law system.
Keywords
Sanctions; Capable Customers; DSN-MUI Fatwa; Sharia Financing
How to Cite

Mawaddah Mawaddah (2025). Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) . Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(2). https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.598

Mawaddah Mawaddah, "Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) ," Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 2, 2025.

Mawaddah Mawaddah. "Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) ." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, vol. 2, no. 2, 2025.

Mawaddah Mawaddah. "Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) ." Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan 2, no. 2 (2025).

Mawaddah Mawaddah (2025) 'Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) ', Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, 2(2). doi: 10.62383/desentralisasi.v2i2.598.

Mawaddah Mawaddah. Analisis Sanksi Terhadap Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Perspektif Ekonomi Syariah : (Studi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000) . Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. 2025;2(2).

Artikel Terkait

Imunitas Advokat dan Kemanfaatan Hukum: Studi Kasus Potensi Kriminalisasi Profesi dalam Perkara Hendra Sianipar

Citra Azra Amalia; Rafif Gadi Maulana; Shelomita Azalia Widiyaningrum; Arie Sukanti Siagian; Baidhowi Baidhowi

Perspektif Hukum Teknologi Informasi dan Ham pada Fenomena Buzzer Politik di Media Sosial

Ni Komang Githa Chandra Dew; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Ketut Sari Adnyani

Analisis Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jambi dalam Penanganan Pencemaran Sungai Batanghari Akibat Tambang Ilegal

Marcelia Amanda Slaliahi; Michael Lega; Suci Rahmadani

Harmonisasi Hukum Ketenagakerjaan Nasional dengan Standar Hukum Perburuhan Internasional

Riska Amelia Putri

Peran Etika Bisnis dalam Membangun Kepercayaan Konsumen pada Pedagang Kaki Lima di Kota Dumai

Putri Sulisti; Hildawati Hildawati

Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam

Andi Rachmat Indra; Ruslan Abdul Gani; Rahmi Hidayati; Abdul Halim
Tren Sitasi Jurnal