Publication Search

This study aims to examine the implementation of Probolinggo City Regional Regulation Number 2 of 2024 concerning the Respect, Protection, and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, specifically regarding entrepreneurial rights in Kanigaran District. A descriptive qualitative approach with a single case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with four key informants, field observation, and documentary study. Data analysis used Miles and Huberman's interactive model, interpreted through Thomas B. Smith's policy implementation theory encompassing four variables: Idealized Policy, Target Groups, Implementing Organization, and Environmental Factors. Findings indicate that implementation has been underway but has not yet reached an optimal state. The policy possesses strong normative substance, yet socialization to target groups remains shallow and uneven. Entrepreneurial motivation among persons with disabilities is high, but constrained by limited capital, social stigma, transportation barriers, and insufficient post-training mentorship. The DKUP has conducted training and marketing facilitation programs, however capital support capacity and sustained mentorship remain critically limited. Environmental factors reveal potential through the KDK community and digital technology, while social stigma and transportation infrastructure continue to pose significant obstacles.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta yang ditandatangani tidak bersamaan oleh para penghadap dan akibat hukumnya terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa: (1) Ketika pihak tertentu mendatangi notaris agar dituangkan kehendak mereka dalam sebuah akta dokumen resmi, lalu Notaris menyusun akta berdasarkan permintaan para pihak tersebut maka telah terbentuk sebuah akta yang berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang terlibat. (2) Notaris wajib memastikan waktu dalam pembuatan dan penandatanganan akta tersebut dan bertanggung jawab jika di kemudian hari muncul masalah terkait keabsahan akta tersebut yang mana waktu penandatangannya tidak sesuai. (3) Notaris wajib memberikan kepastian waktu kedatangan dan penandatanganan akta yang disebutkan di bagian awal akta untuk membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir dan menandatangani dokumen pada waktu yang telah disebutkan dengan prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh Notaris akan mengakibatkan akta terdegradasi menjadi dibawah tangan dan kemudian Notaris tersebut akan dikenai sanksi dan dikenakan tanggung jawab secara perdata di mana pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, kompensasi, dan bunga dari Notaris yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PTSL dalam sistem hukum agraria Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan asas fungsi sosial tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PTSL masih berorientasi pada kepastian hukum formal melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, sementara asas fungsi sosial tanah belum terintegrasi secara operasional dalam norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi PTSL agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan agraria.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

This study aims to analyze legal protection for auction winners of mortgage rights within the framework of Indonesian laws and regulations. The auction of mortgage rights serves as a mechanism for executing secured collateral with binding legal force; however, in practice, it often raises legal issues, particularly concerning legal certainty and protection for auction winners. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for auction winners has been regulated under various laws, including the Mortgage Law, auction regulations, and provisions governing collateral execution. Nevertheless, challenges remain in its implementation, such as lawsuits filed by debtors or third parties that hinder the transfer and control of auctioned objects. This condition reflects a discrepancy between legal norms and their practical application. Therefore, strengthening regulations and ensuring consistency among law enforcement authorities are necessary to guarantee legal certainty and protection for auction winners. This study is expected to contribute to the development of secured transactions law and the improvement of auction practices in Indonesia.

This study aims to analyze the authority of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Sukabumi City based on Government Regulation Number 12 of 2018 concerning Guidelines for the Preparation of Standing Orders of Regional People's Representative Councils of Provinces, Regencies, and Cities. The authority of the DPRD is a crucial element in ensuring the effective implementation of regional governance under the principle of check and balances. This research employs a normative juridical legal research method with a descriptive-analytical specification. The approaches used include the statute approach, conceptual approach, and case approach. The analysis is conducted using the Authority Theory of Philipus M. Hadjon, which classifies sources of authority into attribution, delegation, and mandate. The results indicate that the authority of the DPRD of Sukabumi City in exercising its supervisory function originates from constitutional attribution directly conferred by Article 20A paragraph (1) of the 1945 Constitution, reinforced by Law Number 17 of 2014, Law Number 23 of 2014, and operationalized through Government Regulation Number 12 of 2018 Articles 19, 21, and 22. Such authority is imperative in nature, not merely discretionary. Failure to exercise it constitutes a violation of the constitutional mandate, resulting in what Hadjon refers to as a legal oversight vacuum that enables systematic and recurring legal violations.

Market levies are a regional taxation category that holds significant promise for increasing regional fiscal resources, complementing local tax revenues. The objectives of this study are; (1) Understanding the Communication Mechanism in the Implementation of Market Service Fee Policy in Gorontalo City. (2) Examination of Resource Availability in the Implementation of Market Service Tax Policy in Gorontalo. (3) Understanding the Bureaucratic Framework in the Implementation of Market Service Tax Policy in Gorontalo City. (4) Examination of the Implementation of Market Service Tax Policy Disposition in Gorontalo City. The method used in this study is a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the communication of market service fee policy has been carried out through systematic formal channels and is supported by a clear bureaucratic structure and division of tasks, but its implementation is still not optimal. This is caused by several obstacles, including unequal understanding and distribution of information among traders, limited resources in terms of both quantity and quality of human resources, budget, and inadequate market facilities. Furthermore, weak coordination and suboptimal implementation of SOPs in the field also impact work consistency, while the disposition or attitude of implementers who have demonstrated commitment but are not yet unified requires a more comprehensive strategic approach. Therefore, integrated efforts are needed, including improving the communication framework, strengthening human resource capacity, improving facilities, stricter supervision, and ongoing coaching to create more effective and professional policy implementation.

General elections constitute a fundamental pillar of Indonesia’s democratic system, functioning as a mechanism for the exercise of popular sovereignty and the protection of citizens’ voting rights. During the 2024 Regional People’s Representative Council (DPRD) election in Tarakan City, the Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan recorded twelve reports of alleged administrative violations throughout the electoral stages, including during the national vote recapitulation process. Of these reports, three allegations were proven, involving violations related to the Additional Voter List, the Special Voter List, and the eligibility requirements of candidates running for the Tarakan City DPRD in 2024. Essentially, election law enforcement serves as a safeguard to ensure fairness, legal certainty, and the protection of citizens’ constitutional right to vote. This study aims to examine the implementation of legal enforcement mechanisms against administrative violations in the 2024 Tarakan City DPRD election. A socio-legal research approach was employed to analyze both normative regulations and their practical application. Referring to Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 concerning the Settlement of Administrative Violations of General Elections, the findings indicate that the Tarakan City Bawaslu holds authority in adjudicating and imposing sanctions on proven violations. As a result, one candidate, Erick Hendrawan Septian Putra, was disqualified from Electoral District 1. Furthermore, sanctions were imposed on the chairpersons and members of Polling Station 88 in Karang Anyar and Polling Station 2 in Pamusian for failing to carry out their duties as voting organizing groups in the election and subsequent processes.

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) plays a strategic role in supporting sustainable development through improving community welfare and environmental protection. However, the implementation of CSER in regional areas still faces several challenges, including the lack of optimal local regulations, weak coordination among stakeholders, and limited understanding among the public and business actors regarding CSER implementation. This community service activity aims to provide socialization regarding the preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in 2025 concerning CSER. The activity was carried out through lectures, interactive discussions, and academic assistance involving local government representatives, academics, business sectors, and the community. The results of the activity indicated an increased understanding among participants regarding the importance of establishing the CSER Regional Regulation Draft, the mechanism for preparing academic manuscripts, and the need for collaboration between the government, companies, and the community in supporting participatory and sustainable regional regulations.

This study is motivated by the fact that the regulation of securities investment and direct investment in Indonesia still faces legal harmonization issues between the provisions of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector particularly those governing the capital market and Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment. This research aims to analyze the compatibility, substantial differences, and legal implications of the two regulations in the context of establishing an integrated and equitable investment legal system. This study applies a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data were collected using a literature study technique through a review of legislation, legal literature, and related policy documents. Furthermore, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques with an emphasis on systematic interpretation and the principle of harmonization of laws and regulations. The results of this study indicate that there is still a lack of synchronization between the regulation of securities investment in the capital market and the mechanism of direct investment by the government, particularly in terms of authority, risk management, and legal accountability. The findings of this study imply the need for improvements to derivative regulations and implementation guidelines that are capable of integrating capital market legal principles with government investment policies in order to create legal certainty and effective management of national investments. Keywords: Legal Harmonization, Securities Investment, and Government Investment

This study aims to (1) describe the development process of the Smart Box I Obey the Rules media; (2) describe the validity of the Smart Box I Obey the Rules media; and (3) describe student responses to the Smart Box I Obey the Rules media. This study uses the ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation) model. This research was conducted at the UPT SD Negeri 253 Gresik during the odd semester. The subjects were 25 students, 10 boys and 15 girls. Data collection techniques used included interviews, media expert validation questionnaires, material validation questionnaires, and student response questionnaires. The results of the study indicate that the Smart Box media I Obey the Rules achieved a validation result of 96,25% from media experts, categorized as very valid, a validation result of 98,75% from material experts, and a student response result of 96,8%, categorized as very good. Based on these results, the Smart Box learning media I Obey the Rules is declared valid and pravtical, making it suitable for use as a learning medium for Pancasila Rducation for first-grade elementary school students.

This study examines the legal implications of the regulation of foreign investment (FDI) and domestic investment within the Indonesian legal system, as well as its relation to national economic sovereignty. The background of this research is rooted in the need of developing countries, including Indonesia, to attract investment in order to promote economic growth while still safeguarding national interests as mandated by the constitution. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that although foreign and domestic investments are regulated under a single legal framework through Law Number 25 of 2007, there are significant differences in terms of legal subjects, business entities, as well as ownership and sectoral restrictions. These differences do not constitute discrimination, but rather reflect the state’s protective legal policy. On the other hand, foreign investment brings positive impacts such as capital inflow, technology transfer, and market expansion. However, it also poses potential risks, including economic dependency and reduced policy autonomy. Therefore, a balance between investment openness and regulatory control is necessary to ensure that economic sovereignty is maintained and the benefits of investment can be optimally realized for society.

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam memperkuat transparansi pengelolaan aset pemerintah. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi empiris mekanisme lelang berkontribusi, apakah pelaksanaan telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik administratif dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas. Penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif diaplikasikan sebagai metode dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumen di KPKNL Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik meningkatkan transparansi prosedural melalui keterbukaan informasi, mekanisme yang terstandar, dan proses yang dapat ditelusuri. Namun, transparansi substantif masih dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, koordinasi antar instansi, serta literasi digital masyarakat. Dengan demikian, lelang kendaraan dinas efektif secara prosedural, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

This study aims to analyze the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order in Gorontalo City. The method used is empirical legal research with a descriptive analytical approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results indicate that the implementation of this regional regulation has not been effective, as indicated by the continued occurrence of various violations in public spaces. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak law enforcement by officials, the community's economic conditions, lack of regulation dissemination, and limited facilities and infrastructure. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to improve the effectiveness of regional regulation implementation by strengthening law enforcement, increasing public awareness, and policies that are more responsive to the community's socio-economic conditions.

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Regional Regulation of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village, Bilato District. This research employs an empirical legal method with a sociological juridical approach to examine law not only as written norms but also as a social practice within society. Data were collected through interviews with village officials, regional regulation enforcement officers, and livestock owners, as well as through documentation and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Soerjono Soekanto’s theory on factors influencing law enforcement. The results indicate that the implementation of the regional regulation has not been optimal. The influencing factors include legal substance, legal structure (law enforcement officers), facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Normatively, the regulation contains clear provisions; however, its implementation is hindered by inconsistent enforcement, limited supporting facilities, and low levels of public legal awareness. Legal culture and the lack of consistency among law enforcement officers are the most dominant factors affecting the effectiveness of the regulation’s implementation. Therefore, it is necessary to strengthen consistent law enforcement, improve supporting facilities, and undertake continuous efforts to build public legal awareness in a participatory manner.

Community service is a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education which aims to make a real contribution to society through the application of science and research results. This activity focuses on improving the quality of regional public services through transparency of information on governor's regulations at the Legal Bureau of the Banten Provincial Regional Secretariat. The problem faced by the community is that there is still limited access and understanding of various regional law products, especially governor's regulations related to the implementation of government and public services. The methods used in this activity include the preparation stage, implementation of socialization, delivery of information, and evaluation of activities to the community. The results of the activity show that transparency of legal information is able to increase public understanding of local government policies and encourage community participation in the process of implementing government. In addition, this activity also contributes to increasing public legal awareness and strengthening the relationship between the government and the community. Thus, information transparency is an important factor in realizing good and accountable governance, transparent, effective, efficient, and oriented to the public interest.

This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority to test laws and regulations (judicial review) in the Indonesian state system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study applies a normative juridical method using three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reviewed through qualitative analysis. The results of the study show that normatively the division of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court has been expressly regulated in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Supreme Court is given the authority to test regulations under the law against the law, and the Constitutional Court is given the authority to test laws against the 1945 Constitution. This division of authority is a manifestation of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances after the third amendment to the 1945 Constitution. However, in practice, this two-roof judicial review system tends to give rise to conceptual and practical problems, such as overlapping authority and differences in decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court which have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the judicial institution. Therefore, it is necessary to reorganize the authority of judicial review by strengthening coordination between institutions or unifying the authority of judicial review which is centered on one institution only in order to guarantee legal certainty, harmonization of norms, and supremacy of the constitution in the Indonesian state system.  

The issuance of billboard installation permits is part of local government authority in regulating public space, maintaining public order, and ensuring legal certainty. This study examines the implementation of billboard permit administration under Serang City Regional Regulation Number 3 of 2021. It applies an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with relevant local officials and a review of applicable laws and supporting legal materials. The findings indicate that the permit process involves several agencies: the Investment and One-Stop Integrated Service Office as the licensing authority, the Public Works and Spatial Planning Office for technical recommendations, the Regional Revenue Agency for tax collection, and the Municipal Police for supervision and enforcement. Although the regulatory framework is comprehensive, challenges remain, including inter-agency coordination, tax compliance, supervision effectiveness, and limited legal awareness among business actors. The study concludes that effective permit administration depends not only on clear regulations but also on strong institutional coordination and proper implementation.