Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo

Haikal Pontoh ; Lisnawaty W. Badu ; Nuvazria Achir
Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 📅 2026 Vol 3, No 1 🔗 DOI: 10.62383/jembatan.v3i1.2963
Abstract
This study aims to analyze the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order in Gorontalo City. The method used is empirical legal research with a descriptive analytical approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results indicate that the implementation of this regional regulation has not been effective, as indicated by the continued occurrence of various violations in public spaces. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak law enforcement by officials, the community's economic conditions, lack of regulation dissemination, and limited facilities and infrastructure. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to improve the effectiveness of regional regulation implementation by strengthening law enforcement, increasing public awareness, and policies that are more responsive to the community's socio-economic conditions.
Keywords
Inhibiting Factors; Law Enforcement; Legal Effectiveness; Public Order; Regional Regulations
How to Cite

Haikal Pontoh, et al. (2026). Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 3(1). https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2963

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir, "Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo," Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 1, 2026.

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir. "Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, vol. 3, no. 1, 2026.

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir. "Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo." Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 3, no. 1 (2026).

Haikal Pontoh, et al. (2026) 'Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo', Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 3(1). doi: 10.62383/jembatan.v3i1.2963.

Haikal Pontoh; Lisnawaty W. Badu; Nuvazria Achir. Faktor Penghambat Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum di Kota Gorontalo. Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara. 2026;3(1).

Artikel Terkait

Peran Advokat dalam Perlindungan Hak Korban Pemerkosaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Faidhul Rasyid; Reza Fitri Ananda

Phishing dan Upaya Perlindungan Hukum di Indonesia Sebagai Ancaman Kejahatan Siber

Gina Sonia Kafiar

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Ilomata, Kecamatan Bilato

Cici Cahyani Lamunte; Erman I. Rahim; Julius T. Mandjo

Implementasi Permensos Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang dalam Praktek Pengumpulan Donasi Bencana Alam oleh Mahasiwa

Ratih Sulastri; Zamroni Abdussamad; Fitran Amrain

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Roby Andika Harahap; Tri Reni Novita

Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam : Studi Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Dian Anggraini Sihombing; Muhammad Hizbullah
Tren Sitasi Jurnal