Publication Search

Pembelajaran SKI tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kognitif berupa pengetahuan sejarah, tetapi juga memiliki tujuan untuk membentuk karakter peserta didik melalui nilai-nilai keteladanan. Melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu memahami, menghayati, serta meneladani perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tokoh-tokoh Islam lainnya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat SD/MI, materi SKI pada dasarnya telah disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang cukup berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Di MI Ar-Rahmah Karawang, pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), permasalahan yang ditemukan meliputi dominasi metode ceramah, terbatasnya variasi media pembelajaran, serta rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pemahaman siswa pada materi SKI yang cenderung bersifat historis dan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang memengaruhi pembelajaran SKI serta merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan guru SKI, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembelajaran terletak pada pemanfaatan media video yang membantu siswa memahami materi secara lebih konkret. Kelemahan utama terdapat pada dominasi metode ceramah yang menyebabkan pembelajaran kurang interaktif. Sementara itu, peluang muncul dari tingginya rasa ingin tahu siswa serta perkembangan teknologi pembelajaran, sedangkan ancaman berkaitan dengan kurangnya pengulangan materi yang menyebabkan siswa mudah lupa terhadap materi yang telah dipelajari. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran SKI di MI Ar-Rahmah masih memerlukan peningkatan pada aspek metode dan strategi pembelajaran. Oleh karena itu, penerapan strategi PAIKEMI direkomendasikan sebagai alternatif untuk menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, inovatif, dan bermakna.

Harga emas dunia merupakan faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan pertambangan emas, namun hubungan keduanya tidak selalu bersifat linear mengingat kompleksitas struktur bisnis dan biaya perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif tren harga emas dunia dengan profitabilitas PT Aneka Tambang Tbk periode 2021–2025 menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan komparatif tren. Data bersumber dari laporan keuangan konsolidasian audited PT Aneka Tambang Tbk tahun 2021–2025 serta data harga emas rata-rata tahunan yang diterbitkan oleh World Gold Council, dengan indikator profitabilitas Return on Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga emas mengalami kenaikan akseleratif dari USD 1.793,38 menjadi USD 3.518,43 per troy ounce dengan pertumbuhan kumulatif 96,2%, sementara profitabilitas perusahaan bergerak fluktuatif dengan puncak tertinggi pada 2025. Analisis komparatif terhadap empat fase pergerakan menunjukkan hubungan yang tidak konsisten dan non-linear, di mana dua fase bergerak searah, satu fase berlawanan, dan satu fase bersifat parsial, yang disebabkan oleh fluktuasi volume penjualan, ekspansi aset yang belum produktif, dan lonjakan beban pokok pembelian logam mulia dari pihak ketiga. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa analisis profitabilitas perusahaan pertambangan perlu mempertimbangkan struktur biaya, strategi pengadaan, dan keputusan investasi secara simultan, tidak cukup bertumpu pada pergerakan harga komoditas semata.

Kemacetan lalu lintas di kawasan Ampera–Cinde Kota Palembang masih menjadi persoalan transportasi perkotaan yang belum terselesaikan secara optimal. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi serta belum maksimalnya integrasi transportasi publik menyebabkan kepadatan arus lalu lintas terus meningkat, terutama pada jam sibuk. Meskipun Kota Palembang telah memiliki layanan Light Rail Transit (LRT), keberadaan transportasi publik tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi dominasi kendaraan pribadi karena layanan angkutan pengumpan (feeder) masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti jumlah armada yang terbatas, cakupan rute yang belum merata, serta belum optimalnya sinkronisasi layanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan implementasi kebijakan transportasi publik dan merumuskan alternatif kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemacetan di kawasan Ampera-Cinde Kota Palembang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis dilakukan menggunakan teori  evaluasi kebijakan William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada keterbatasan armada feeder, rendahnya integrasi transportasi publik, belum optimalnya implementasi kebijakan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penguatan layanan feeder melalui penambahan armada dan perluasan rute dinilai sebagai alternatif paling efektif dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik serta mendorong peralihan masyarakat menuju transportasi umum. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan mendukung sistem transportasi perkotaan yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Palembang.

Pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase besar di kawasan Simpang Patal Kota Palembang masih sering terjadi dan menyebabkan kemacetan, risiko kecelakaan, serta kerusakan jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis alternatif kebijakan yang paling tepat untuk penertiban mobil barang di kawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) berdasarkan kriteria William N. Dunn. Terdapat tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu mempertahankan kebijakan yang berlaku (status quo), revisi Perwali Nomor 26 Tahun 2019 dan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta penyediaan kantong parkir (holding area) di kawasan Pelabuhan Sungai Lais. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyediaan kantong parkir (holding area) memperoleh skor tertinggi sebesar 91 dengan rata-rata 4,55 sehingga dinilai paling optimal dalam mengurangi pelanggaran, kemacetan, dan risiko kecelakaan serta mendukung transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berkelanjutan.

Pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Indonesia, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam implementasi prinsip pelayanan publik ramah Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hambatan fisik dan prosedural. Meskipun ada kebijakan afirmatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemohon disabilitas masih mengalami kesulitan. Kendala ini mencakup aspek normatif, kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, dan budaya pelayanan yang belum sepenuhnya menjadikan HAM sebagai inti orientasi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penerapan prinsip ramah HAM dalam pelayanan paspor bagi pemohon disabilitas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menggali dan menganalisis urgensi implementasi prinsip pelayanan publik ramah HAM, didukung oleh studi kasus kontekstual dari analisis kebijakan, laporan lembaga, dan publikasi daring. Penerapan prinsip keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian di Kantor Imigrasi Semarang menunjukkan arah positif dalam pelayanan paspor yang selaras dengan semangat pelayanan publik ramah HAM. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan standar teknis, kurangnya petugas terlatih, fasilitas fisik yang belum universal, dan orientasi kinerja yang fokus pada efisiensi administratif. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang telah berada pada jalur pelayanan publik yang inklusif dan berdimensi HAM, namun memerlukan penguatan melalui standar operasional eksplisit, pelatihan SDM berkelanjutan, penataan fasilitas universal, dan reformasi budaya pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang manusiawi dan nondiskriminatif.

ABSTRAK Perkembangan tata kelola digital di Indonesia mendorong berbagai instansi pemerintah, termasuk rumah tahanan negara (rutan), untuk mentransformasi sistem pelayanan publiknya melalui aplikasi berbasis digital. Rutan Kelas I Surabaya menginisiasi aplikasi RUSABAYA sebagai platform digital terintegrasi untuk mengelola pelayanan kunjungan tatap muka warga binaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi aplikasi RUSABAYA dalam meningkatkan kualitas pelayanan kunjungan warga binaan, mengidentifikasi hambatan implementasi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi strategis perbaikan layanan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi partisipatif selama kegiatan magang, wawancara terbatas dengan petugas dan pengunjung, serta studi dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa RUSABAYA telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan ketertiban pelayanan kunjungan. Aplikasi ini memungkinkan pendaftaran kunjungan secara daring, pengelolaan antrean digital melalui tiket berbasis kode QR, penjadwalan berbasis sesi dengan kuota 80 orang per sesi, serta fitur riwayat kunjungan yang lengkap. Namun, dua hambatan kritis teridentifikasi: aplikasi tidak tersedia di platform distribusi populer seperti Google Play Store dan Apple App Store, serta sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat belum optimal sebagaimana tercermin dari ketiadaan petunjuk penggunaan di loket pelayanan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas digitalisasi pelayanan publik tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas teknis sistem, tetapi juga oleh aksesibilitas, dukungan literasi digital, dan komitmen institusional terhadap pelayanan yang inklusif.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai inovasi pelayanan yang terintegrasi dan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, serta partisipasi pada Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Data diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja instansi pemerintah, dokumen resmi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, serta berbagai sumber literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diterapkan melalui penyediaan berbagai kanal informasi dan pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Prinsip akuntabilitas tercermin dari capaian kinerja organisasi yang seluruh indikatornya mencapai target dengan predikat sangat berhasil. Responsivitas diwujudkan melalui sistem pengelolaan pengaduan berbasis quick response. Efektivitas dan efisiensi terlihat dari tingginya indeks kepuasan masyarakat serta optimalisasi pelayanan berbasis digital. Sementara itu, prinsip partisipasi diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelayanan melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip good governance pada PTSP DKI Jakarta secara umum telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transformasi digital dan kedisiplinan pegawai terhadap tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 41 responden pengguna layanan. Pengolahan data penelitian dilakukan menggunakan teknik regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 2,791 lebih besar dari t tabel 2,023. Disiplin pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai t hitung sebesar 5,826 lebih besar dari t tabel 2,023. Secara simultan, transformasi digital dan disiplin pegawai berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan dengan nilai F hitung sebesar 16,714 lebih besar dari F tabel 3,24. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan integrasi transformasi digital dan peningkatan disiplin pegawai secara berkelanjutan.

Pelayanan perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kota Batam memiliki dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Batam serta mengkaji dampak dualisme kewenangan terhadap efektivitas pelayanan publik pada tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan penataan kewenangan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaksanaan pelayanan perizinan masih menghadapi tantangan berupa koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, dan belum optimalnya integrasi tata kelola antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian dualisme kewenangan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi memerlukan penguatan collaborative governance, pembagian kewenangan yang jelas, serta koordinasi kelembagaan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat maupun investor.

Pengelolaan arsip dokumen klaim merupakan aspek krusial dalam mendukung akuntabilitas administrasi perusahaan penjaminan kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan arsip dokumen klaim berdasarkan prinsip good governance dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur (Perseroda). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan pencatatan lapangan reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dokumen klaim belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance, khususnya pada aspek transparansi dan akuntabilitas yang tercermin dari sistem penemuan kembali arsip yang masih dilakukan secara manual serta rendahnya pemanfaatan Electronic Document Management System (EDMS) dalam praktik kerja sehari-hari. Optimalisasi EDMS disertai penguatan SOP dan peningkatan kapasitas pegawai menjadi solusi strategis yang direkomendasikan.

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan pendidikan dan promosi terhadap keputusan mendaftar menjadi mahasiswa di Politeknik Bumi Akpelni Semarang, sebuah institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang kemaritiman. Fenomena penurunan jumlah pendaftar dari 944 orang pada 2019 menjadi 352 orang pada 2023 menjadi latar belakang yang mendorong urgensi penelitian ini. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah 846 taruna aktif Politeknik Bumi Akpelni, dan sampel sebanyak 140 responden diperoleh menggunakan formula Hair. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur dengan skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) lingkungan pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mendaftar dengan koefisien regresi 0,453 dan nilai t hitung 5,853 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); (2) promosi berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien regresi 0,376 dan nilai t hitung 4,855 > t tabel 1,980 (sig. 0,000); dan (3) secara simultan keduanya berpengaruh signifikan dengan nilai F hitung 96,462 > F tabel 3,060 serta koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,579 atau 57,9%. Lingkungan pendidikan terbukti menjadi faktor dominan dibandingkan promosi. Penelitian ini berkontribusi mengisi kesenjangan literatur yang selama ini mengkaji kedua variabel tersebut secara terpisah, serta menambahkan perspektif spesifik pendidikan vokasi kemaritiman yang masih sangat terbatas. Implikasi manajerial mencakup peningkatan kualitas fasilitas kampus secara berkelanjutan dan transformasi strategi promosi menuju pendekatan digital yang lebih inovatif.  

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan pada 6 Januari 2025 melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024, menjadi salah satu inisiatif sosial terbesar di Indonesia dengan dana sebesar Rp71 triliun dan memperkirakan 82,9 juta penerima manfaat. Pengelolaannya ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui SPPG. Studi ini menganalisis pemanfaatan TikTok sebagai alat transparansi dalam manajemen SOP MBG untuk meningkatkan akuntabilitas publik dalam konteks hubungan keuangan antara pusat dan daerah melalui DAK Nonfisik. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, melibatkan analisis dokumen dan konten publik di TikTok. Sumber data terdiri dari dokumen resmi BGN, Juknis No. 401.1 Tahun 2026, laporan dari ICW dan CISDI, akun TikTok SPPG, serta penelitian akademik. Validitas ditentukan melalui triangulasi serta analisis perbandingan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok SPPG berperan dalam tiga dimensi transparansi: verifikasi di tingkat pusat, pengawasan lokal, dan akuntabilitas publik di tingkat nasional. Namun, ada empat tantangan utama, yaitu kurangnya konsistensi konten di berbagai akun SPPG, ketimpangan digital di daerah 3T, ketiadaan mekanisme tindak lanjut resmi, dan potensi kriminalisasi partisipasi masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan model optimalisasi yang mencakup standardisasi konten, perlindungan partisipasi masyarakat, serta integrasi dengan sistem pengawasan resmi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas MBG dengan pendekatan digital.

Bendung Ranggah merupakan bendung yang terletak di DAS Sungai Ngeluk, Desa Materaman, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang mengairi daerah irigasi seluas 1,163,20 Ha. Bendung Ranggah  memiliki kerusakan pada komponen struktural yang dapat menurunkan kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bendung Ranggah berdasarkan kondisi fisik komponen utama bendung. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui observasi lapangan, pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis pembobotan Analytic Hierarchy Process (AHP) guna menentukan tingkat kepentingan per komponen terhadap kinerja bendung secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bobot komponen pada mercu sebesar 56,81%, bangunan pengambilan 24,10%, bangunan penguras 13,33%, dan sayap 5,76%. Berdasarkan analisis kondisi, Bendung Ranggah mengalami kerusakan sebesar 26,56% dan masuk dalam tingkat kerusakan sedang. Secara keseluruhan bendung masih berfungsi, namun memerlukan rehabilitasi struktural secara terencana dan berkelanjutan agar kinerja bendung mampu mendukung sistem irigasi secara optimal.

Asset inventory management is vital for enhancing the operational efficiency of an organization. At the Communication and Informatics Office of Tegal Regency, the process for managing asset inventory is still performed manually, leading to various issues including challenges in asset documentation, data retrieval, management of borrowing, reporting damage, and overseeing the condition of assets. This research intends to create a web-based asset inventory management solution that leverages Quick Response (QR) Code technology to boost the effectiveness, efficiency, and precision of inventory management. The methodology employed for the system's development was Agile Development, which includes stages such as planning, analyzing requirements, designing the system, developing, testing, and conducting iterative evaluations. Data gathering was conducted through observation, interviews, and reviewing existing literature. The completed system offers several key features, such as inventory management, the ability to generate and scan QR Codes, processes for borrowing and returning assets, damage reporting, a monitoring dashboard, and management of user access based on roles.  The findings reveal that the implemented system enhances asset identification through QR Codes, delivers real-time inventory data, and enables more efficient monitoring of assets. According to Black Box Testing results, all functionalities of the system performed in alignment with the identified functional requirements. Consequently, the web-based asset inventory management system utilizing QR Code technology can act as a useful solution to enhance the asset inventory management quality at the Communication and Informatics Office of Tegal Regency.

Studi ini menganalisis elemen desain dan semiotika visual konten Instagram pada akun @disparekrafpora_gorontaloprov milik Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo sebagai media komunikasi visual dalam membangun identitas pariwisata daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode semiotika Roland Barthes pada tiga tingkat makna: denotasi, konotasi, dan mitos. Objek penelitian adalah konten visual pada akun Instagram dengan 1.989 unggahan dan 5.643 pengikut per Mei 2026, yang dipilih secara purposif berdasarkan kategori foto destinasi alam, infografis promosi, dan konten budaya/agama. Analisis berfokus pada elemen desain termasuk tipografi, warna, tata letak, dan fotografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten secara konsisten menggunakan palet warna hijau-putih yang mewakili alam Gorontalo, tipografi sans-serif yang berani yang memproyeksikan modernitas, dan fotografi destinasi (pantai, air terjun, hiu paus, Masjid Baiturrahim) yang membentuk narasi mitologis Gorontalo sebagai surga tersembunyi dan 'Serambi Madinah' Sulawesi. Elemen-elemen desain ini bekerja secara sinergis untuk membangun identitas pariwisata Gorontalo di ruang digital.

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah mempercepat adopsi *Internet of Things* (IoT) dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. IoT memungkinkan perangkat fisik untuk berkomunikasi dan bertukar data melalui konektivitas internet, sehingga proses menjadi lebih otomatis, efisien, dan responsif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan IoT dalam meningkatkan efisiensi kehidupan sehari-hari melalui pendekatan tinjauan pustaka. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang mengkaji dan menyintesis temuan dari berbagai studi terdahulu mengenai penerapan IoT di berbagai sektor, seperti rumah pintar (*smart home*), layanan kesehatan, transportasi, pertanian, dan pemantauan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa IoT berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi operasional, penghematan energi, perbaikan proses pengambilan keputusan, serta peningkatan kenyamanan pengguna. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, masih terdapat sejumlah tantangan, termasuk keamanan data, masalah privasi, interoperabilitas antarperangkat, biaya implementasi, dan ketergantungan pada infrastruktur internet yang stabil. Temuan studi ini menunjukkan bahwa IoT telah menjadi salah satu teknologi kunci yang mendukung transformasi digital dan peningkatan kualitas hidup. Pengembangan di masa mendatang diharapkan berfokus pada penguatan aspek keamanan, perluasan standar interoperabilitas, dan integrasi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) guna memaksimalkan efektivitas penerapan IoT dalam aktivitas sehari-hari.  

Studi ini meneliti peran digitalisasi pajak dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. Isu ini relevan karena Indonesia terus memperkuat layanan pajak elektronik, sementara kepatuhan wajib pajak masih bergantung pada kesadaran internal dan kemudahan praktis dalam memenuhi kewajiban pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kausal kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 170 wajib pajak perorangan yang memiliki nomor identifikasi wajib pajak, telah melaporkan SPT pajak penghasilan, dan telah menggunakan layanan pajak digital seperti DJP Online atau e-Filing. Sampel dipilih melalui purposive sampling, dan data dianalisis menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Digitalisasi pajak juga mendukung kepatuhan dengan meningkatkan akses, kecepatan, transparansi, dan efisiensi administrasi. Lebih penting lagi, digitalisasi pajak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak penghasilan. Wajib pajak dengan kesadaran yang lebih kuat lebih cenderung menerjemahkan niat mereka menjadi perilaku patuh ketika sistem digital mudah digunakan dan bermanfaat. Studi ini berkontribusi pada penerapan Teori Perilaku Terencana dan Model Penerimaan Teknologi dalam penelitian kepatuhan pajak dan menawarkan masukan praktis untuk meningkatkan kebijakan pajak digital, panduan pengguna, dan pendidikan wajib pajak.

Industrial hygiene is a branch of public health research that aims to prevent illness and promote Industrial hygiene is an aspect of public health that prioritizes health protection measures for workers through the identification, evaluation, and control of various elements of the work environment that can cause health problems. The goal of implementing industrial hygiene is to prevent work-related illnesses and create a safe, healthy work environment that supports workers’ well-being. Industrial Safety and Health (IS&H) encompasses these various components, including risk identification, risk assessment, risk mitigation, and worker health monitoring, waste management, and emergency response planning. Workplace risks can include physical, chemical, biological, psychological, and ergonomic hazards. Hazard analysis is a crucial step in industrial hygiene as it helps identify and document potential health risks in the workplace. The hazard analysis process includes hazard identification, risk assessment, hazard prioritization, and risk control. The implementation of Occupational Safety and Health aims to ensure the protection of employees’ safety and health from potential hazards arising from work, while ensuring a safe and sustainable work environment. The implementation of OSH and environmental health also provides broad strategic benefits such as worker protection, cost efficiency, increased productivity, regulatory compliance, and enhanced corporate reputation.  

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.