Publication Search

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Mekanisme Penagihan Piutang Tertunggak Pelanggan PT XYZ Pada. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini Adalah untuk menganalisis mekanisme penagihan piutang tertunggak pelanggan PT XYZ pada PT XYZ, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan, serta mengetahui upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penagihan piutang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mekanisme penagihan piutang tertunggak di perusahaan.

This study aims to analyze the invoice issuance procedure in the billing process for clinker transportation services using the CSMS (Customer Service Management System) at PT Semen Indonesia Logistik (SILOG). The primary focus of the research is on the workflow within the billing and reporting unit, as well as the identification of challenges and recommendations for improvement in the process. This research adopts a case study method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. Four informants were selected using purposive sampling. The findings indicate that the billing process begins with the receipt of documents from partners, followed by document verification, data entry into the CSMS system, and invoice printing. Invoice creation is done manually so that delays often occur due to data discrepancies, input errors, incomplete documents, etc .The implications of this study reveal that despite the implementation of CSMS, technical and administrative obstacles still hinder efficiency. Improvements are needed through automated data input, integration of the contract database, and refinement of standard operating procedures (SOPs) to expedite and enhance the billing process. These findings can serve as a reference for developing a more effective digital billing system in the logistics sector.

Piutang pelanggan Indihome yang tidak tertagih merupakan salah satu permasalahan yang berdampak langsung terhadap arus kas dan stabilitas keuangan perusahaan. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penagihan piutang pelanggan Indihome di Telkomsel Branch Jambi, mengidentifikasi media komunikasi yang digunakan pada setiap tahapan penagihan, serta mengetahui kendala yang dihadapi. Metode penulisan yang digunakan pada laporan ini adalah deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan pada divisi BCR (Billing Collection Retention) Indihome Telkomsel Branch Jambi. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penagihan dilakukan secara bertahap mulai dari pendataan pelanggan menunggak, pengiriman informasi tagihan, pengingat setelah jatuh tempo, penagihan via media komunikasi, pemberian surat peringatan, penagihan oleh tim CTB (Caring Territory Base), hingga isolir sementara layanan. Media komunikasi yang digunakan meliputi telepon, WhatsApp, dan email, dengan telepon dan WhatsApp sebagai media yang paling efektif. Kendala utama yang ditemui yaitu nomor pelanggan tidak aktif, pelanggan tidak merespon, serta penundaan pembayaran akibat kendala ekonomi. Pembaruan data pelanggan secara berkala dan peningkatan intensitas follow-up diperlukan untuk meminimalkan risiko piutang tak tertagih.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Tunggakan pajak merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Namun, keterlambatan atau ketidakpatuhan wajib pajak menimbulkan tunggakan yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penyitaan pajak terhadap tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan periode 2020–2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa jumlah pemeriksaan pajak, surat teguran, surat paksa, surat perintah penyitaan pajak, dan nilai tunggakan pajak per bulan selama 60 bulan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sensus atau sampel jenuh. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas instrumen penegakan hukum perpajakan dalam mengurangi tunggakan pajak, serta menjadi masukan bagi KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan otoritas pajak dalam merumuskan strategi penagihan yang lebih optimal.

The rapid growth of financial technology (fintech) Peer-to-Peer Lending (P2PL) in Indonesia has created both opportunities and challenges, particularly regarding debt collection practices by third parties (debt collectors). Such practices often result in violations of consumer rights, including intimidation, harassment, and breaches of privacy. To address these issues, the Financial Services Authority of Indonesia (OJK) issued Regulation No. 22 of 2023 on Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, which establishes legal standards for protecting fintech P2PL consumers. This study aims to analyze the regulation of debt collection by third parties under OJK Regulation No. 22/2023, assess the forms of legal protection for consumers, and identify the obligations of fintech P2PL providers in managing collection practices. The research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that OJK Regulation No. 22/2023 provides consumer protection through preventive mechanisms (mandatory transparency, prohibition of intimidation, and regulation of third-party involvement) and repressive mechanisms (complaint handling and administrative sanctions). However, challenges remain in implementation, such as low consumer literacy, outsourced collection practices, and weak on-site supervision. Therefore, stronger regulation, tighter controls by providers, and collaboration among regulators, law enforcement, and fintech associations are required to ensure optimal consumer protection.

This study focuses on the implementation of Good Corporate Governance values such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in managing payments and accounts receivable collection at PT. BLY, a galvanizing services company based in Surabaya. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews and observations over five months. The results indicate that these five principles have been consistently applied, supported by a well-organized recording system, complete documentation, and coordination across divisions. However, challenges such as document delays and potential human errors need to be addressed. Aging reports of receivables and payables reflect healthy financial management. This study recommends improving the information system and staff training to strengthen the implementation of Good Corporate Governance and support the sustainable continuity of PT. BLY’s business.  

The MBKM internship program provides students with the opportunity to be directly involved in public service activities within government institutions. Through placement at BPPRD Palangka Raya City, the student was assigned to the service counter for advertisement tax and waste retribution. Activities included recording taxpayer data, scanning documents, archiving files, and delivering tax-related information both in person and digitally. This experience not only enhanced technical understanding and knowledge of tax administration procedures but also developed the student's discipline and communication skills. The presence of the intern contributed to smoother services, particularly in document handling and time efficiency. Overall, the internship provided meaningful learning for the student and offered real support to the institution.

 This research is motivated by the problem of customer receivables that are delayed in payment, so that an accounting information system is needed as a means of control to ensure that the collection procedure runs effectively and efficiently. Using a qualitative descriptive method with observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the Indihome and Indibiz collection procedures by the Billing and Payment Collection unit are in accordance with the company's SOP.

Legal protection for daily cooperatives is very important to ensure that their duties are carried out fairly, in accordance with applicable regulations, and without violating the rights of cooperative members. However, in the implementation of this task, there are often unwanted situations, such as violent crimes that can threaten the safety and integrity of daily cooperative employees. The inability to pay debts can trigger emotions and frustration on the part of borrowers, which in turn can trigger acts of violence against daily cooperative employees in the city of Kupang. Based on the above background, the following problem formulation is proposed: (1) What are the factors that encourage the occurrence of acts of violence against cooperative employees when carrying out collection duties? (2) What is the form of legal protection provided by the government to cooperative employees when carrying out collection duties?. This research was carried out in Kupang City, precisely at the PNM Mekaar Office, Kelapa Lima Kupang Branch. This research is an empirical legal research, which is carried out with a legislative approach and a case approach. The data were analyzed in a descriptive-qualitative manner. Based on the results of the research conducted, it was obtained that: (1) factors that encourage acts of violence against cooperative employees when carrying out collection duties, including: (a) Internal factors, including; (a) morality and education, (b) low consumer income factors, (c) consumer economic pressure, (d) uncontrolled emotions, (e) the influence of alcohol. b) External factors, including; (a) risky environmental factors, (b) social factors. (2) Forms of legal protection provided by the government to cooperative employees when carrying out collection duties, including: (a) Preemptive protection: can mean taking preventive measures. (b) Preventive Protection: This protection involves various policies, regulations, and mechanisms. (c) Repressive protection: actions taken to address, stop, or punish unlawful acts. The author's advice is to report the incident of violence to your superior, cooperative management, or the authorities as soon as possible. Make sure to follow the cooperative's internal procedures related to complaints and handling of violence.

Income tax is one of the tax revenues whose revenues dominate tax revenues at KPP Pratama Ngawi, one of which is corporate income tax. The purpose of this study is to test the influence of ownership of Taxpayer Identification Number (NPWP) with PKP status, tax checking, tax collection and taxpayer compliance with corporate income tax revenue. The 4 variables studied include ownership of the Taxpayer Identification Number (NPWP) with PKP status, tax checking, tax collection and taxpayer compliance as independent variables and corporate income tax revenue as a dependent variable. This study was tried at the Primary Tax Service Office located in the Ngawi area. The study employs multiple linear regression analysis as well as hypothesis testing. The data used comes from primary data. The procedure for taking illustrations used is purposive sampling with illustration measurements using the formula slovin alpha 10%. The results of the study show that the obligation to own an NPWP with PKP status, Tax Collection, and Taxpayer Compliance have a significant negative effect on Corporate Income Tax. On the contrary, Tax Checking has a significant positive influence on Corporate Income Tax. Regarding this, it means that if it continues to be many tax auditors check taxes until corporate income tax revenues continue to increase

This research aims to determine the legal implications of debt collection via social media. This research is normative research with a conceptual approach, which is analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that the legal implications of debt collection from an agreement as fulfillment of performance are viewed from article 1365 of the Civil Code, every act that violates the law and brings loss to another person, requires the person who caused the loss through his fault to compensate for the loss, giving meaning in principle in debt and receivable agreement that has been agreed, if the agreement cannot be implemented by one of the parties then an unlawful act has occurred. In fact, debt collection via social media is not a violation as long as it does not lead to defamation of the debtor. There is a difference between unlawful acts in the context of criminal law and unlawful acts in the context of civil law, namely that more emphasis is placed on the differences in the nature of criminal law which is public in nature and civil law which is private in nature.

The purpose of this study is to analyze the legal aspects of the use of third party services (debt collectors) by leasing parties based on Financial Services Authority Regulation No. 35/2018 in efforts to collect two-wheeled vehicles against debtors in default. 35/2018 in efforts to collect two-wheeled vehicles against debtors who make defaults The type of research in this study is normative legal research. The research in question is research that has characteristics including gaps in legal norna / principles, does not use hypotheses, uses theoretical foundations / theoretical studies and uses legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study indicate that: (1) The position of debt collectors in the leasing company is as a collection officer not an execution officer, execution can only be carried out by a bailiff with a court decision as in Article 32 of the Fiduciary Guarantee Law paragraph (2). The legal relationship between debt collectors (collection service companies) and creditors, namely debt collectors when carrying out their duties, act based on the power of attorney given by the finance company to the debt collector to collect or collect collateral objects from debtors. Likewise, in POJK No.35/2018 article 50 Financing Companies can cooperate with other parties to carry out collection functions to Debtors. (2) The legal consequences of withdrawing motorized vehicles against debt collectors, debt collectors will be held criminally liable and sentenced to criminal sanctions as stipulated in the Criminal Code as criminal law in Indonesia if the implementation is not in accordance with procedures, as well as the creditor in this case leasing can be sued by the debtor and ask to compensate civilly for the act of withdrawing motorized vehicles by debt collectors if the withdrawal has violated existing provisions and violated the agreement agreed upon by the creditor and the debtor. However, if the implementation is in accordance with the procedure, it must be protected in accordance with applicable laws.           

Billing and Payment Collection plays an important role at PT. Telekomunikasi Indonesia. This unit is tasked with collecting and handling receivables collection and cash receipts from Indihome customers. The unit's role is to communicate with customers to remind them of their obligations in paying bills for the current month and arrears that are due. This research uses qualitative methods with primary data types. The research results show that the role of the unit greatly influences Telkom's cash income. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. However, there are problems faced by both customers and companies, such as network damage, errors in inputting customer data and so on. Therefore, Billing and Payment Collection should provide the right information to customers and must adjust the incoming information in accordance with applicable policies at Telkom so that there are no misunderstandings between marketing and billing, and reduce the level of customer complaints.

Abstract. Tax is one of the state's incomes that has a large contribution to state finances compared to other state income. In the implementation of tax collection, it is not uncommon for there to be various kinds of disputes between the tax authorities and the public who are taxpayers, which are called tax disputes. Tax dispute resolution is resolved through a judicial institution called the Tax Court. However, currently the authority for guidance over the Tax Court is still carried out by the Ministry of Finance and the Supreme Court, even though the Tax Court is part of the judicial institution. This research uses a type of juridical-normative research which focuses on the use of secondary data. This type of research is a procedure for finding the truth based on the logic of legal science from a normative point of view. The results of this research found that after the Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XXI/2023, the full authority to guide the Tax Court had to be transferred to the Supreme Court. It is recommended that the implementation of the transfer of guidance authority be carried out in stages as soon as possible in order to provide legal certainty regarding the long-standing overlap of authority between the executive and judicial powers towards the Tax Court which should be purely part of the judiciary.   Keywords: government power, guidance, tax court   Abstrak. Pajak merupakan salah satu income negara yang memiliki sumbangan besar terhadap keuangan negara dibandingkan dengan pendapatan negara lainnya. Dalam pelaksanaan penagihan pajak, tidak jarang terdapat berbagai macam perselisihan antara fiskus dengan masyarakat yang merupakan wajib pajak yang disebut dengan sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak diselesaikan melalui sebuah institusi peradilan yang disebut Pengadilan Pajak. Namun saat ini kewenangan pembinaan atas Pengadilan Pajak masih dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung, padahal Pengadilan Pajak merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder. Penelitian jenis ini adalah prosedur untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sudut pandang normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, maka kewenangan pembinaan Pengadilan Pajak sepenuhnya harus dialihkan ke Mahkamah Agung. Disarankan agar pelaksanaan peralihan kewenangan pembinaan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesegera mungkin demi memberikan kepastian hukum terhadap tumpang tindih kewenangan yang sudah lama sekali terjadi antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif terhadap Pengadilan Pajak yang seharusnya murni sebagai bagian dari yudikatif.   Kata kunci: kekuasaan pemerintahan, pembinaan, pengadilan pajak

Pengikatan jual beli merupakan bentuk perjanjian yang muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pengikatan jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Apa yang menyebabkan batalnya PPJB dan akta kuasa Jual yang dibuat oleh Notaris? (2) Bagaimana kekuatan hukum akta yang dinyatakan batal demi  hukum? (3) Bagaimanakah Perlindungan Hukum untuk Notaris dalam Putusan Pengadilan Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Akta PPJB yang dibuat dihadapan notaris dibatalkan apabila tidak memenuhi unsur subyektif atau batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif, sedangkan akta kuasa jual dapat dicabut dengan menggunakan akta pencabutan kuasa. 2) Batal demi hukum apabila tidak memenuhi unsur objektif dan klausa halal, yaitu mengenai objek dari perbuatan hukum yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian. 3) Hasil Putusan Pengadilan Negeri Nomor 680/Pdt.G/2019/PN Sgr Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 29 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 30 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT KETUT SURYADA, S.H., keduanya tertanggal 28 Pebruari 2019, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, Menolak petitum gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Pelayanan public kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi penting Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pemerintah harus mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indicator dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Pajak adalah iuran yang berupa uang dari rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timba lbalik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam hal mengurusi surat-sura tkelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor pemerintah telah membentuk kantor SAMSAT. Adapun tugas  yang dilakukan dalam di Instansi ini adalah mengikuti kegiatan ATT, dimana kegiataan tersebut di fokuskan di beberapa OPD di Kota Palu dikarenakan banyaknya ASN yang tidak taat dalam pembayaran pajak kendaraan dinas.

Pengkajian memiliki tujuan guna mengetahui efektifitas pengelolaan piutang terhadap pengendalian piutang tak tertagih pada PT. Sarayu Garuda Elektrindo dalam lima bulan terakhir dan untuk mengetahui pengelolaan yang efektif dalam pengendalian piutang tak tertagih pada PT. Sarayu Garuda Elektrindo. Metode yang dipakai pada pengkajian ini ialah deskriptif kuantitaif dalam sumber data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi berupa laporan penjualan juga laporan piutang. Rasio pengukuran pada pengkajian ini ialah rasio Receivable Turn Over (RTO), rasio Average Collectiod Period (ACP), rasio tunggakan, serta rasio penagihan. Berdasarkan perolehan pengkajian dapat disimpulkan jika pengelolaan piutang pada PT. Sarayu Garuda Elektrindo belum efektif, dilihat dari kebijakan kredit yang masih diloggarkan dengan tidak adanya batasan kredit untuk pelanggan, tidak adanya denda jika pelanggan terlambat melunasi kewajibannya, dan tidak adanya analisis 5C yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi calon pelanggan, serta terdapat hasil perhitungan rasio RTO dan ACP yang terdapat dibawah standar yang ditentukan pada perusahaan ialah pada bulan Juni perputaran piutang sebanyak 9,86 kali dan memerlukan waktu 37 hari guna mengganti piutang sebagai kas, bulan Juli perputaran piutang sebanyak 2,12 kali dan memerlukan waktu 170 hari guna menggantu piutang sebagai kas, di bulan Agustus perputaran piutang sebanyak 2,36 kali dan memerlukan waktu 153 hari untuk mengubah piutang menjadi kas, bulan September perputaran piutang sebanyak 2,26 kali dan memerlukan waktu 153 hari untuk mengubah piutang menjadi kas. Sedangkan pada bulan Oktober perputaran piutang sebanyak 1,34 kali dan memerlukan waktu 268 hari guna mengganti piutang sebagai kas. Untuk rasio tunggakan mengalami fluktuasi dari bulan Juni sebesar 20%, bulan Juli terjadi peningkatan menjadi 63%, bulan Agustus terjadi penyusutan menjadi 55%, di bulan September rasio tunggakan kembali naik menjadi 57%, dan di bulan Oktober juga mengalami kenaikan menjadi 67%. Sedangkan untuk rasio penagihan pada bulan Juni adalah yang paling tinggi sebesar 80%, pada bulan Juli mengalami penurunan penerimaan kas menjadi 37%, di bulan Agustus kembali mengalami kenaikan sebesar 45%, namun di bulan September kembali mengalami penurunan sebesar 43%, dan penurunan kembali terjadi di bulan Oktober sebesar 33%. Pada analisis umur piutang juga menunjukkan hasil yang terus mengalami kenaikan taksiran kerugian piutang, di bulan Juni taksiran kerugian piutang sebesar Rp. 6.307.900, bulan Juli sebesar Rp. 18.750.200, bulan Agustus sebesar Rp. 33.781.200, bulan September sebesar Rp. 66.930.480, dan bulan Oktober sebesar Rp. 115.103.920.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada calon debitur dengan jaminan tertentu seperti halnya PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Medan. Dalam bisnis ini sering kali dana perusahaan tertanam karena debitur yang menunggak. Oleh karena itu pihak perusahaan mempunyai petugas lapangan yang berfungsi untuk melakukan penagihan ke rumah debitur serta melakukan penarikan atas unit pembiayaan yang sudah melewati batas wajar dari waktu pembayaran. Pelaksanaan aktivitas penagihan yang dilakukan pasti berhubungan dengan keselamatan kerja setiap petugas lapangan. Permasalahan keselamatan kerja seperti pemukulan yang dialami petugas lapangan berdampak pada pelaksanaan penagihan yang dilakukan. Hal ini mengakibatkan proses penagihan menjadi kurang maksimal karena petugas merasa was-was akan keselamatannya. Selain itu lingkungan kerja juga berdampak pada kinerja karyawan, seperti kurangnya ruangan kerja yang membuat karyawan tidak leluasa dalam bekerja, hubungan yang kurang baik mempengaruhi proses komunikasi dalam pengambilan keputusan serta pengarsipan dokumen yang tidak rapi akan mempengaruhi proses pencarian dokumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Medan. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 51 orang yang merupakan karyawan PT. ITC Multi Finance Cabang Medan dan juga sebagai responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penyebaran kuisioner, dokumentasi dan studi pustaka. Variabel diukur dengan skala Likert. Model analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak bahwa keselamatan kerja dan lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance Cabang Medan, dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja.