Publication Search

Administration is an activity that must be managed effectively to support public service quality, and one of the main keys to achieving a good administrative system is the utilization of information technology, which is currently developing rapidly. Administrative activities at the Wendewa Barat village hall are still carried out using conventional and ineffective methods, particularly in population data recording, which relies on manual bookkeeping. This approach is time-consuming, labor-intensive, prone to errors, and incurs higher operational costs. Therefore, an integrated system is needed to manage administrative activities more efficiently, accurately, and systematically. This research aims to develop a web-based population administration system to improve administrative performance at the Wendewa Barat village office. The system development employs the waterfall method, which consists of several stages, including requirements analysis, system design, implementation, system testing, and maintenance. The system is built using the PHP programming language with the CodeIgniter framework and utilizes a MySQL database for data management. Additionally, jQuery is applied in several system functions to enhance system interactivity, effectiveness, and user interface attractiveness.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas dan kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat dengan kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagai variabel intervening (Studi pada Pelayanan e-KTP di Kantor Camat Cepu Kabupaten Blora). Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP di Kecamatan Cepu. Sampel penelitian ini adalah 100 responden yang melakukan perekaman e-KTP. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel fasilitas pelayanan terhadap kualitas pelayanan. Terdapat pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Besaran Ada pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat. Terdapat pengaruh kinerja pegawai terhadap kepuasan masyarakat. Ada pengaruh fasilitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat.

The aim of this research is to find out how to improve population administration services in Buleleng Regency through the use of the Aku Online-NG website which will be implemented in 2022, where in its implementation there are still several obstacles. Using qualitative descriptive research. Data sources are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews, documentation and observation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The problem in this research is in the form of public complaints about the variety of features and performance of the Aku Online-NG website. The theory used is e-government with a service quality measurement method called egovqual. Guided by the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems. Based on the research results, it can be concluded that in the ease of use dimension, the department has provided very good convenience and the community has also made things easier with this innovation. The reliability dimension shows good results which can be seen from the opinions of the public who feel this website is very reliable. The trust dimension has been implemented well, where the security of public data is guaranteed with the JSON Web Token (JWT) security system. The content & appearance of information dimensions have not been running optimally due to the lack of service features related to the movement of families from outside the district to within the district. In the dimension of functionality of the interaction environment, it is not yet fully maximized because some people still feel that filling out forms is rather difficult through online-based services. Then the last dimension, namely citizen support, has gone quite well, but there are still shortcomings, namely the lack of outreach carried out by the department to the community. It is hoped that the results of this research can be utilized as needed by relevant agencies and for further research.

The Personnel Management Information System (SIMPEG) is a technology-based application used to manage personnel data in a centralized, efficient, and accurate manner. SIMPEG enables various administrative processes, such as payroll, promotions, and employee data management, to be automated, which were previously done manually and prone to errors. This study discusses the concept of SIMPEG, its implementation stages, and its benefits in improving efficiency, data accuracy, service transparency, quick decision-making, and centralized resource management. The research findings show that SIMPEG reduces manual workload, enhances the accuracy and speed of access to employee data, and supports better and more timely decision-making. In addition, SIMPEG increases transparency in administrative processes, reduces operational costs, and strengthens public trust in government institutions. However, the successful implementation of SIMPEG depends on the readiness of technological infrastructure and user training. Therefore, infrastructure development and training are crucial to optimizing SIMPEG use throughout Indonesia.

The Majasari Village Official is one of the Government institutions located in the Majasari sub- district. The way public administration services are currently carried out is stil running with a manual system, which stil uses Microsoft Word and Excel document processing applications or notebooks in public administration services. So that in the public service process errors often occur and the reporting process and report results are late. This application was built using a web with the PHP programming language and Mysql informasi base, and to print the repost using a pdf component. Based on the test results, it can be concluded that this system is able to provide fast and accurate services because it is well computerized and easy to use.

Optimalisasi pada kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya seperti kurangnya partisipasi,dan motivasi untuk mencapai tujuan pemimpin. Layanan yang unggul (service excellent) akan menciptakan kepuasan, kesetiaan dan hubungan jangka panjang antara penyedia dan penerima layanan.Layanan yang unggul perlu dikelola dengan baik, sehingga dapat menjawab kebutuhan perusahaan yang ada secara cepat, tepat dan lengkap. Keunggulan layanan juga didukung dengan kapabilitas serta interaksi yang baik. Keunggulan layanan merupakan komponen yang penting dalam mendukung kesinambungan setiap organisasi, baik organisasi laba maupun nirlaba, Salah satunya pada perusahaan jual beli kendaraan beroda dua atau biasanya disebut dengan “Dealer”. Kendaraan beroda dua merupakan alat transportasi yang saat ini masih banyak diminati oleh sebagian besar masyarakat indonesia khususnya dikota palu, harganya pun relatif terjangkau bagi masyarakat. Kendaraan beroda dua juga mempunyai keunggulan dibandingkan alat transportasi lain seperti biaya operasionalnya dan perawatannya cukup murah bagi masyarakat. CV. Akai Jaya merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang otomotif.

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di  Dispendukcapil Kota  Semarang dan  faktor pendorong   serta   kendala-kendalanya.  Penelitian   ini   menunggunakan  pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota  Semarang.  Analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif  mulai  dari  reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan   pelayanan   administrasi   kependudukan;   adanya   perencanaan program  dan  kegiatan  yang  mendukung  pelaksanaan  Sistem  Administrasi Kependudukan;  adanya  koordinasi  yang  baik  dengan  organisasi  perangkat  daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya   Peraturan   Walikota   sebagai   pedoman   pelaksanaan   teknis   implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan  kesadaran masyarakat untuk  penggunaan teknologi dalam  layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Oleh sebab itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir membuat sebuah inovasi layanan perizinan dan non perizinan menggunakan sistem informasi perizinan Rohil (SIPRO). SIPRO ini adalah sebuah sistem yang terprogram dalam perizinan berbasis web yang dirancang untuk mempermudah layanan di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu Rokan hilir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan inovasi dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan inovasi di DPMPTSP Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.  Inovasi SIPRO yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rokan Hilir dapat disimpulkan bahwa belum berjalan secara maksimal tetapi sudah menjadikan pelayanan menjadi efektif dan efisien. Hal tersebut dijelaskan di indikator indikator teori Everett M. Rogers Tahap pengetahuan, Tahap persuasi, Tahap pengambilan keputusan, Tahap implementasi, Tahap konfirmasi..

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia adalah semua organ negara seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Dalam hal ini, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun pada aliena ke-4 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Faktor yang mempengaruhi tidak berjalannya pelayanan publik dengan baik yaitu: Masalah struktural birokrasi yang menyangkut penganggaran untuk pelayanan publik. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Selain itu ada pula faktor dari perilaku aparat yang tidak mencerminkan perilaku melayani, dan sebaliknya cenderung menunjukkan perilaku ingin dilayani. Kondisi birokrasi Indonesia saat ini sudah tidak sesuai dengan tuntutan organisasional yang baru. Di Indonesia, birokrasi di departemen atau pemerintahan paling rendah, yang diutamakan adalah masukan dan proses, bukan hasil. Karenanya, yang selalu diperhatikan oleh para pelaku birokrasi adalah jangan sampai ada sisa pada akhir tahun buku.

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah serta faktor penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi yang meliputi Prosedur pelayanan, Produk layanan, Waktu dan penyelesaian, Sarana dan prasarana dan Kompetensi petugas pelayanan. (1) Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah sudah diterapkan dimensi kesederhanaan prosedur pelayanan, produk layanan yang sesuai dengan ketentuan, kepastian waktu penyelesaian pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana dan kompetensi petugas/aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan, antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya sarana prasarana seperti kursi, file kabinet, ruangan khusus arsip, komputer dan mesin scanner, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.