Publication Search

Logo merupakan identitas visual yang memiliki peran penting dalam membangun citra dan meningkatkan daya saing suatu usaha, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki logo yang menarik dan representatif, seperti yang terjadi pada UMKM Maira Produksi di Kota Bima. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku UMKM dalam merancang logo usaha sebagai bagian dari strategi branding dan pemasaran produk. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah pelatihan dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi dan praktik langsung pembuatan desain logo. Pelatihan dilaksanakan selama dua hari di rumah pelaku usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mampu memahami konsep dasar desain logo serta berhasil membuat logo yang sesuai dengan karakteristik produk masing-masing. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaku usaha dalam mengembangkan identitas produk. Dengan demikian, pelatihan pembuatan logo ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas branding, daya tarik produk, dan daya saing UMKM di pasar.

This study aims to analyze the socio-economic characteristics, income levels, and welfare levels of business actors at Lake Sipin Tourism, Jambi City. A descriptive survey approach was employed, involving 50 business actors as the sample selected through a saturated sampling technique. Data were collected using structured questionnaires, while descriptive analysis based on criteria established by the Central Statistics Agency was applied as the primary analytical tool. The findings reveal that the socio-economic profile of business actors is predominantly female, with an average age of 42 years, a senior high school educational background, and operating food-based businesses independently with considerably limited capital. In terms of income, the average monthly net income of Rp2,486,000 falls within the moderate category according to the Central Statistics Agency criteria, although 40% of respondents still belong to the low-income group. Meanwhile, the welfare level was measured through the proportion of food consumption expenditure relative to total household expenditure, which reached 48.41% per month, placing the majority of business actors within the moderate welfare category overall.

The Cash on Delivery (COD) system is one of the payment methods frequently used in online buying and selling transactions, where consumers pay for ordered products upon receipt of the goods. Although it provides convenience, this system often causes problems, especially related to transaction cancellations by consumers after the delivery process has been carried out by business actors. This research examines how the regulation and allocation of risk for goods return in the COD system according to the Civil Code and the forms of legal protection provided to business actors against the risk of goods return in the COD system according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this research is normative, supplemented by literature study results such as legislation. The results show that the Civil Code recognizes the concept of risk as a legal consequence related to the possibility of losses on the object of the agreement, and legal protection for business actors is divided into preventive legal protection and repressive legal protection.

This study aims to analyze the implementation of market ethics from the perspective of Islamic economics on the behavior of business actors at Mandiri Jaya Jatimulyo Market, South Lampung Regency. Islamic market ethics are viewed as a moral instrument that guides economic activities to operate fairly, honestly, and oriented toward public welfare. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving business actors actively engaged in daily market transactions. The findings reveal that Islamic market ethical values, such as honesty, transparency, and moral responsibility, have been applied in trading practices; however, their implementation remains partial and largely dependent on individual moral awareness. Religiosity, economic pressure, the social environment of the market, and the level of Islamic economic literacy are identified as key factors influencing ethical behavior. This study concludes that strengthening Islamic market ethics in traditional markets requires a comprehensive approach involving continuous education, the development of an ethical market culture, and institutional support to ensure sustainable internalization of Islamic values.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan arus kas dalam mendukung keberlanjutan usaha kue tradisional dengan mengambil studi kasus pada Toko Roti Ganjel Rel Ambarawa. Pengelolaan arus kas yang efektif merupakan faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah, khususnya pada industri makanan tradisional yang menghadapi tantangan fluktuasi permintaan musiman dan persaingan dengan produk modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemilik usaha, serta analisis dokumen keuangan selama periode enam bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Roti Ganjel Rel Ambarawa menerapkan beberapa strategi kunci dalam pengelolaan arus kas, meliputi sistem pencatatan keuangan harian yang terstruktur, pengelolaan persediaan berbasis permintaan historis, diversifikasi produk untuk menstabilkan pendapatan, serta penerapan kebijakan kredit yang ketat kepada pelanggan. Strategi-strategi tersebut terbukti efektif dalam menjaga likuiditas usaha dengan rasio kas rata-rata sebesar 1,8 dan periode perputaran kas selama 15 hari. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha kue tradisional dalam merancang sistem pengelolaan arus kas yang berkelanjutan serta kontribusi teoretis dalam pengembangan model manajemen keuangan untuk usaha mikro kecil dan menengah sektor kuliner tradisional.

This study aims to explore the dynamics of psychological empowerment among women entrepreneurs by examining how they construct entrepreneurial identity, develop competence, cultivate independence, and generate social impact through their business activities. The background of this research stems from the need for women in micro and small enterprises to receive support that extends beyond technical skill development, emphasizing psychological aspects such as self-belief, personal control, and decision-making capacity. Employing a qualitative phenomenological approach, this study involved three women entrepreneurs selected through purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews to capture the participants’ subjective experiences in managing their businesses. The findings reveal four central themes: entrepreneurial identity shaped by personal values and lived experiences, competence that evolves through continuous learning and problem-solving, independence reflected in decision-making and business management, and social impact manifested in the creation of economic opportunities and contributions to the surrounding community. These results illustrate that psychological empowerment among women entrepreneurs is a dynamic process formed through the interaction of personal experiences, entrepreneurial practices, and community support. The study emphasizes the importance of empowerment programs that integrate psychological strengthening alongside technical training, with communities serving as vital spaces for collective learning and mutual support. Recommendations highlight the need for holistic empowerment models that consider the sociocultural context of women entrepreneurs and foster sustainable growth in both personal and business capacities.  

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi dari pihak debitur  yang  berdampak  pada  hubungan  hukum  dan keberlangsungan  usaha.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengkaji: 1) bagaimana proses pengajuan dan pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank BRI dan UMKM Konveksi Parasit di Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi oleh debitur; dan 3) bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menginterpretasikan norma hukum dan fakta empiris secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses pengajuan kredit dilakukan melalui prosedur formal dengan dokumen pendukung yang sah, dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang; 2) wanprestasi terjadi karena kombinasi faktor internal seperti pengelolaan usaha yang kurang optimal dan faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar; dan 3) penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui eksekusi agunan, pelaporan ke otoritas keuangan, serta pendekatan persuasif seperti restrukturisasi kredit. Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum bagi pelaku UMKM dan penerapan prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa kredit.

This study aims to analyze the SWOT of the application of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) in deepening the understanding of financial management in micro business actors in the food sector in Tropodo, Sidoarjo. The method used is qualitative descriptive with case studies, through in-depth interviews with five business actors who have adopted QRIS. The data was analyzed using source triangulation to ensure the validity of the findings. The results of the study show that QRIS provides strength in the form of ease of transactions, automatic recording, cash flow transparency, and increased consumer competitiveness. Weaknesses that arise include delays in disbursement of funds, deduction fees, mixing business funds with personal funds, and lack of understanding of advanced features. From the external side, opportunities are reflected in the trend of cashless society, digital financial literacy, integration with supporting applications, and the expansion of the cashless payment ecosystem. Meanwhile, threats include network disruptions, security risks, reliance on service providers, and potential data leaks. Overall, QRIS not only acts as a means of payment, but also as a strategic instrument for MSME financial governance. Therefore, it is important to increase financial literacy and infrastructure support so that the benefits of QRIS can be optimized.

The halal cosmetics industry in Indonesia has grown rapidly in recent years in line with the increasing awareness of Muslim consumers regarding product safety, cleanliness, and compliance with Islamic law. However, this industry still faces several challenges, particularly related to the availability of halal-certified raw materials, production process standardization, and coordination among key stakeholders. This study aims to analyze the synergy between the government, business actors, and halal certification institutions in the development of the halal cosmetics cluster in Indonesia. Using a qualitative approach and case study design, this research draws on literature analysis and applies the concepts of halal industry clusters and the triple helix model. The results indicate that collaboration among cosmetic manufacturers, government institutions, and certification bodies such as BPOM and LPPOM-MUI has strengthened consumer trust and legal assurance regarding halal products. Nevertheless, barriers remain, including limited knowledge among producers about halal standards and uneven support infrastructures across regions. Therefore, strengthening policy integration, capacity building for industry players, and institutional support is necessary to enhance the competitiveness and sustainability of the halal cosmetics industry in accordance with the principles of Maqashid Sharia.

This research is motivated by the importance of business licensing in the trade of goods and services sector as an instrument of legality, supervision, and legal protection; however, its implementation still faces gaps between normative regulations and practices in the field. The purpose of this study is to analyze the level of business actors’ compliance with licensing obligations, identify obstacles in the implementation of risk-based licensing policies, and evaluate their impact on compliance. The method used is library research with a normative juridical approach, through an examination of primary legal materials in the form of laws and related regulations, as well as secondary and tertiary legal materials from scientific literature. The results show that the effectiveness of risk-based licensing policies has not been optimally achieved due to low legal literacy, limited digital understanding, and the perception that licenses are merely a formality, causing many business actors to neglect administrative obligations. This condition illustrates the existence of a gap between regulatory objectives and implementation practices. These findings emphasize the need for procedural simplification, intensified socialization, and strengthened technical assistance so that licensing policies become more responsive to the needs of business actors, while simultaneously encouraging compliance and enhancing national economic competitiveness.

This research examines tourism development strategies through an industrial tourism programme in Sidoarjo Regency as an alternative for regional tourism diversification. Sidoarjo Regency is known as an industrial hub with various production centres, such as shrimp crackers, batik, and shrimp paste (terasi), which have considerable potential to be developed into industrial tourism destinations. The objectives of the study are to analyse industrial tourism development strategies, identify supporting and inhibiting factors, and formulate a collaborative model for sustainable industrial tourism development. The research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, participant observation, and documentation study. Research informants include the Sidoarjo Regency Tourism Office, industry stakeholders, tourism communities, and tourists. The results indicate that the industrial tourism development strategy in Sidoarjo utilises a pentahelix approach involving the government, academia, businesses, the community, and the media. Supporting factors include the diversity of local industrial products, good accessibility, and government policy support. However, there are constraints such as minimal digital promotion, limited tourism facilities, and low awareness among business actors regarding the concept of industrial tourism. The recommended collaborative model encompasses institutional strengthening, increasing Human Resources (HR) capacity, developing supporting infrastructure, innovating tourism products, and integrated digital marketing. This research provides a practical contribution to the development of industrial tourism in regions with a strong small and medium-sized industrial economic base.

This study aims to analyze the strategies used by business actors in facing local market competition through Porter's Five Forces Model approach, which includes: the threat of new entrants, the threat of substitute products, the bargaining power of suppliers, the bargaining power of consumers, and the intensity of competition between competitors. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with three categories of informants, namely business owners, employees, and consumers. Data analysis was conducted by identifying patterns, differences, and linkages between the strategies applied and aspects of Porter's Five Forces Model. The results showed that the main strendgth in local competition lies in the high intensity of competitors and the increasing number of alternative products offered. The integration strategy between online and offline marketing is proven to help dealers reach consumers more widely and build customer loyalty. The use of social media, digital promotions, and direct-to-consumer services such as exhibitions and local community partnerships are key to adaptation in the digital era. By understanding Porter's five aspects in depth, businesses can formulate strategies that are more adaptive, innovative, and highly competitive in the local market.

Penelitian ini mengkaji strategi pemasaran live shopping pada platform TikTok Shop dan pengaruhnya terhadap minat beli konsumen dengan pendekatan prinsip syariah. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka sistematis, penelitian ini menganalisis strategi pemasaran digital seperti flash sale, interaksi langsung, dan promosi yang diterapkan dalam live shopping TikTok serta mengkaji bagaimana aspek etika dan kepatuhan syariah memengaruhi keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara strategi pemasaran modern dan prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, kemaslahatan produk, dan kesadaran tauhid mampu meningkatkan minat beli konsumen Muslim sekaligus membangun loyalitas dan citra positif pada platform. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk memformulasikan strategi pemasaran yang tidak hanya efektif secara komersial tetapi juga sesuai nilai-nilai Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis strategi pemasaran live shopping TikTok Shop menggunakan pendekatan prinsip syariah secara komprehensif. Studi ini tidak hanya menilai efektivitas flash sale dan interaksi langsung dalam meningkatkan minat beli, tetapi juga mengevaluasi aspek kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan produk yang jarang dikaji secara mendalam dalam konteks pemasaran digital Islami. Pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam strategi pemasaran digital demi membangun loyalitas konsumen Muslim secara berkelanjutan.  

This study aims to analyze implementation of digital advertising licensing in Yogyakarta City based on Regional Regulation Number 6 of 2022 and to identify challenges faced in the process. Research employs a normative juridical approach with qualitative methods. Legislative approach examines regulations such as the 1945 Constitution, Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, Regional Regulation No. 6 of 2022, while the conceptual approach analyzes authority, supervision, legal compliance. Bahan hukum were collected through interviews, observations, document studies, analyzed qualitatively via bahan hukum reduction, narrative presentation, conclusion drawing. The findings indicate digital advertising licensing in Yogyakarta City has a robust legal foundation, but implementation is hindered by low compliance among business actors (31.9% of digital advertisements were unlicensed in 2024), complex procedures, and inadequate coordination among agencies such as DPMPTSP, BPKAD, and Satpol PP. Key challenges include unclear technical regulations, overlapping authorities, limited monitoring technology, and low legal awareness among business actors due to high licensing costs. Study recommends revising Regional Regulation, digitizing licensing system through OSS, strengthening inter-agency coordination, conducting socialization programs to enhance compliance, thereby supporting orderliness, city aesthetics, increased local revenue, legal certainty. These measures can strengthen Yogyakarta’s efficient and harmonious digital advertising governance.

Perkembangan media sosial telah mengubah strategi pemasaran digital secara signifikan, dengan TikTok Shop menjadi salah satu kanal e-commerce yang berkembang pesat untuk memperkuat keterlibatan merek dan loyalitas konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran online, konten marketing, dan brand engagement terhadap loyalitas merek pada platform TikTok Shop dengan studi kasus merek lokal Shiyu Shopeu. Pendekatan penelitian bersifat kuantitatif dengan desain survei potong lintang terhadap 120 responden yang dipilih secara purposive, mencakup konsumen aktif yang telah melakukan pembelian melalui TikTok Shop. Data primer diperoleh melalui kuesioner skala Likert lima poin, sedangkan analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda setelah melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek (nilai F-hitung = 103,26; Sig. < 0,001), dengan brand engagement sebagai variabel dominan (t-hitung = 5,922; Sig. < 0,001), sementara nilai R² = 0,692 mengindikasikan bahwa 69,2% variasi loyalitas merek dapat dijelaskan oleh model. Temuan ini menegaskan pentingnya interaksi emosional dan keterlibatan aktif konsumen dalam membangun komitmen merek di lingkungan digital yang dinamis. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur pemasaran digital, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan komunikasi daring dan konten kreatif guna meningkatkan loyalitas pelanggan secara berkelanjutan.

The skincare industry is growing very rapidly along with increasing public awareness of the importance of proper skin care. However, in marketing their products, many business actors make exaggerated claims regarding product benefits that are often not supported by facts or scientific evidence. The study aims to analyze the application of consumer legal protection in overclaiming actions carried out by business actors on skincare products from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research method applied is the normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. In this study, the practice of overclaiming carried out by business actors on skincare products is contrary to applicable legal provisions, namely Articles 8 and 10 of the Consumer Protection Law. These articles prohibit business actors from providing misleading information about a product and violate consumer rights as defined in Article 4 of the Consumer Protection Law. Although normatively the law has provided sufficient protection for consumers, its implementation in the field still faces many challenges. Supervision from the government and related institutions such as the BPOM is very necessary to ensure business actors' compliance with applicable regulations. Firm and consistent law enforcement is also needed to make business actors more responsible in providing information to consumers and to foster healthy and ethical skincare industry climate.

MSMEs play a strategic role in supporting the growth and stability of the national economy (Endra et al., 2024), especially in the culinary sector which continues to grow. However, a fundamental problem commonly experienced by MSMEs is the ability to create visually attractive and professional promotional elements. One example is BentoDay, a food business in West Jakarta, which still relies on simple visual promotions through social media without optimal content packaging. This activity aims to develop the digital promotional capacity of participants through program mentoring and training that focuses on creating logos and product catalogs using the Canva application, a digital tool used for easy-to-use visual design purposes that allows even beginners to create posters, banners and social media content (Akbar et al., n.d.). Initial observations, direct training, intensive mentoring, and evaluation of participants' design results are part of the mentoring activity approach. The results of the activity implementation illustrate that participants have the ability to independently produce promotional materials, such as business logos and product catalogs with more attractive and consistent designs. This training not only improves participants' design skills but also has a positive impact on the digital marketing strategy of culinary businesses. MSMEs can improve their competitiveness and increase sales by implementing better design. This approach demonstrates the importance of acquiring digital skills for MSMEs to strengthen their brand identity and expand their consumer reach (Andari, N., Sari, D.P., & Hidayat, 2025). Therefore, using Canva has proven useful for enhancing the competitiveness of MSME digital promotions.

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in supporting the growth and stability of the national economy (Endra et al., 2024), particularly in the ever-expanding culinary sector. However, MSMEs often face challenges in creating visually appealing and professional promotional elements. One example is BentoDay, a food business in West Jakarta that still relies on simple promotions through social media without optimal content packaging. This activity aims to improve the digital promotional capacity of MSMEs through a training and mentoring program focused on creating logos and product catalogs using Canva. Canva is a digital-based visual design tool that is easy to use, even for beginners, to create content such as posters, banners, and social media promotional materials (Akbar et al., n.d.). This training was conducted through a series of activities, starting with initial observation, direct training, intensive mentoring, and evaluation of participants' designs. The results showed that participants were able to independently produce promotional materials, such as logos and product catalogs, with more attractive and consistent designs. In addition to improving design skills, this training also had a positive impact on MSMEs' digital marketing strategies. Good visual design has been shown to increase consumer appeal and product sales. Thus, mastering digital skills is crucial for strengthening brand identity and expanding market reach (Andari, Sari, & Hidayat, 2025). The use of Canva has proven effective in supporting the digital promotional transformation of MSMEs to become more competitive in the digital era.

The practice of overclaiming in the skincare industry, particularly through e-commerce platforms, has emerged as a critical concern in the realm of consumer protection law. Misleading product claims, especially regarding active ingredients such as retinol, can not only compromise consumer trust but also pose health risks. This study aims to analyze the legal responsibility of business actors in cases of exaggerated product claims, with a focus on the ElsheSkin case, in which the retinol content was scientifically proven to differ significantly from what was stated on the product label. Employing a juridical-normative and descriptive-analytical approach, this study uses secondary data derived from relevant legislation, expert commentary, regulatory standards, and digital media content. The findings indicate that ElsheSkin’s mislabeling constitutes a violation of the principle of transparency and the right of consumers to obtain accurate product information as regulated in Indonesian consumer protection law, particularly Law No. 8 of 1999. Despite the violation, ElsheSkin displayed a degree of legal and ethical responsibility by conducting a product recall, offering compensation to affected consumers, issuing a public apology, and initiating improvements to internal quality control mechanisms. The case underscores the urgent need for stronger regulatory oversight in the digital marketplace, especially in the skincare sector, where scientific claims can be easily manipulated for marketing gain. It also emphasizes the importance of enhancing public awareness and education regarding product ingredients and their actual effects. In conclusion, while business actors are legally bound to ensure the accuracy of product information, there must also be a collaborative effort between regulators, companies, and consumers to create a more transparent and trustworthy digital commercial environment.  

Peningkatan transaksi dalam platform e-commerce seperti Shopee menuntut adanya sistem prediksi status pesanan yang akurat, guna mengoptimalkan pelayanan dan mengurangi pembatalan maupun keterlambatan pengiriman. Penelitian ini bertujuan membangun model klasifikasi status pesanan (selesai atau batal) pada toko Stuftech.Id menggunakan algoritma C4.5. Data yang digunakan merupakan transaksi pesanan mencakup metode pembayaran, kategori wilayah pengiriman, dan ongkos kirim. Proses klasifikasi dilakukan menggunakan RapidMiner dengan tahapan preprocessing, pembangunan decision tree, dan evaluasi model. Hasil analisis menunjukkan bahwa atribut “Kategori Pulau” memiliki nilai gain tertinggi sehingga dipilih sebagai node akar. Model yang dibentuk menghasilkan akurasi sebesar 86%, dengan recall 100% untuk pesanan selesai namun hanya 6,67% untuk pesanan batal. Temuan ini mengindikasikan bahwa algoritma C4.5 efektif dalam memprediksi pesanan yang berhasil, namun perlu peningkatan dalam mendeteksi potensi pembatalan. Implementasi model ini dapat membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan operasional secara proaktif.