Publication Search

Limbah kulit Jeruk peras , yang sering dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan, sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali. Kulit Jeruk peras  mengandung minyak atsiri yang dapat diolah menjadi reed diffuser, pengharum ruangan alami yang ramah lingkungan. Namun, pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan kulit Jeruk peras  masih terbatas. Siswa SMA, sebagai generasi muda yang sedang mempersiapkan diri untuk dunia kerja atau wirausaha, dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan inovasi ini. Melalui pendidikan dan pelatihan, siswa SMA dapat mempelajari proses pembuatan reed diffuser dari kulit Jeruk peras , mulai dari ekstraksi minyak atsiri hingga pengemasan produk. Hal ini tidak hanya melatih keterampilan teknis dan kreativitas, tetapi juga membuka peluang kewirausahaan. Pemanfaatan kulit Jeruk peras  untuk reed diffuser sejalan dengan prinsip ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Dengan menguasai keterampilan ini, siswa SMA dapat berkontribusi dalam mengurangi limbah organik sekaligus menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi. Ini juga mendukung visi pendidikan SMA untuk menciptakan lulusan yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Pengabdian masyarakat kali ini dilaksanakan di SMA Islam 1 Surakarta, Kota Surakarta.

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

The development of digital technology has driven significant economic transformation in various countries, including Muslim countries. Economic digitalization offers various opportunities, such as increased transaction efficiency, expanded market access, and strengthened financial inclusion. However, this development also presents various challenges, such as low Islamic financial literacy, the risk of technology misuse, and the emergence of economic practices inconsistent with Islamic principles. This study aims to analyze the role of Islamic economic values ​​in supporting the economic resilience of communities in Muslim countries in the digital era. The study used a descriptive qualitative approach with library research methods. Data were obtained from various literature sources, such as scientific journals, books, academic articles, and reports relevant to Islamic economics, economic resilience, and the digital economy for the 2021–2026 period. Data analysis was conducted using content analysis techniques through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that Islamic economic values, such as justice, honesty, trustworthiness, and the prohibition of riba (usury), gharar (gharar), and maysir (gambling), play a crucial role in creating more transparent, ethical, and sustainable digital economic activities. Furthermore, the development of Sharia-compliant fintech, Sharia-compliant digital financial services, and Sharia-compliant business platforms also supports increased financial inclusion and community economic resilience. Therefore, integrating digital technology and Islamic economic values ​​can be a strategy for strengthening the economic resilience of communities in Muslim countries.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

This study discusses the leadership values reflected in the folklore of Panglima Wangkang in Marabahan as a representation of the local wisdom of the Banjar-Bakumpai community. Panglima Wangkang is recognized as a prominent figure who played a significant role in resisting Dutch colonialism in the Barito region. This research aims to examine Panglima Wangkang not only as a war hero but also as a symbol of cultural unity, religious values, and traditional leadership that still lives in the collective memory of society today. The study employs a qualitative historical method with a postcolonial approach. The data were collected through library research involving historical archives, scientific journals, books, and documented folklore. The research stages included heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that Panglima Wangkang’s leadership reflects the values of courage, strategic intelligence, loyalty, religiosity, and social concern. His well-known military strategy, referred to as the “Trojan Horse” technique, demonstrates his tactical ability in confronting colonial forces. In addition, religious values are reflected in his message to always maintain ablution and in the belief regarding martyrdom. The story of the golden bullet also symbolizes the community’s respect for the struggle and honor of local heroes. Panglima Wangkang’s cross-ethnic identity as both Banjar and Bakumpai further strengthened community unity in facing colonialism. This study shows that folklore functions not only as a cultural heritage but also as a medium for transmitting leadership values and local identity that remain relevant in the social life of the Marabahan community today.

This study aims to analyze the impact of nickel mining activities on the religious life of the community in West Kabaena District, Bombana Regency. The research employed a qualitative method with a descriptive approach to obtain an in-depth understanding of the social and religious changes occurring within the community. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving religious leaders, community leaders, youth representatives, and mining workers. The collected data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that nickel mining activities have not diminished the community’s understanding of environmental stewardship as a religious responsibility. However, increasing economic dependence on the mining sector has gradually reduced public concern for environmental preservation. In the religious sphere, mining activities have contributed positively by supporting the construction and improvement of worship facilities and religious programs. Nevertheless, work-related demands have reduced the participation of some community members in religious activities. Furthermore, mining activities have affected social solidarity within the community. Values such as brotherhood, mutual cooperation, and social care remain preserved, although changes in social interaction patterns and widening economic disparities have become increasingly apparent. The study concludes that nickel mining activities generate both positive and negative impacts on the religious life of the West Kabaena community. Therefore, balanced policies integrating economic development, environmental sustainability, and religious values are essential to promote sustainable community welfare and strengthen social harmony.

This study aims to analyze the political culture of the community in supporting the implementation of social assistance programs in Rantau Indah Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This research employed a descriptive qualitative approach to understand community political culture through cognitive, affective, and evaluative orientations toward social assistance programs. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, RT/RW leaders, and social assistance beneficiaries. The findings indicate that community political culture plays an important role in supporting the implementation of social assistance programs. In the cognitive aspect, most people understand the existence and objectives of social assistance, although some still have limited understanding of beneficiary criteria. In the affective aspect, the community shows trust in village officials despite perceptions of inequality in aid distribution. Meanwhile, the evaluative aspect reflects community participation in supervision and feedback. Overall, community political culture tends to be participatory in supporting social assistance implementation. The study also reveals that transparent communication, active community involvement, and accountability of village authorities contribute significantly to strengthening public trust and improving the effectiveness of program implementation. Community participation in monitoring and evaluating the distribution process helps minimize potential conflicts and encourages greater transparency. These findings suggest that strengthening political awareness, enhancing public access to information, and promoting participatory governance are essential to ensure that social assistance programs are implemented fairly, effectively, and sustainably while improving community welfare and reinforcing good local governance practices.

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada tanggal 3 Januari hingga 1 Februari 2026. Program ini bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat di bidang kesehatan, literasi, keselamatan lingkungan, dan kesejahteraan sosial melalui pendekatan partisipatif yang terintegrasi. Program yang dilaksanakan meliputi pembuatan Taman TOGA, pembagian buku bacaan bergambar ke sekolah dasar, pemasangan kaca cembung di titik blind spot, penyuluhan pencegahan stunting disertai pembagian makanan bergizi, kerja bakti, serta pendampingan Posyandu, PKK, dan PAUD. Hasil program menunjukkan manfaat nyata: taman TOGA fungsional terbangun di halaman kantor kelurahan, 180 buku tersalurkan ke SDN Purwosari 1 dan 2, 3 kaca cembung terpasang di titik rawan kecelakaan, dan 25 paket makanan bergizi terdistribusi kepada anak PAUD. Program-program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan keselamatan lingkungan.

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi mekanisme transaksi ekonomi dengan mendorong penggunaan kontrak elektronik sebagai instrumen utama dalam aktivitas e-commerce. Kajian ini menyoroti dominasi klausula baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan ketimpangan posisi tawar serta berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi konsumen. Secara empiris, rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas bahasa kontrak, serta mekanisme persetujuan instan memperkuat kondisi kerentanan konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya. Meskipun kerangka regulasi nasional seperti UUPK dan UU ITE telah memberikan dasar perlindungan, implementasinya masih menghadapi hambatan serius, termasuk lemahnya pengawasan, kesenjangan antara norma dan praktik, serta tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum serta mengidentifikasi faktor penyebab ketidakseimbangan dalam kontrak elektronik. Hasil kajian menunjukkan perlunya rekonstruksi model perlindungan konsumen berbasis keadilan kontraktual yang menekankan transparansi, keseimbangan, dan akuntabilitas dalam penyusunan klausula. Selain itu, integrasi aspek teknologi, desain sistem digital, dan peningkatan literasi konsumen menjadi elemen krusial dalam menciptakan ekosistem transaksi yang adil. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori hukum digital sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pembentukan regulasi adaptif guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Perceraian dalam masyarakat adat Batak Toba merupakan suatu fenomena hukum yang tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun perceraian pada dasarnya dihindari, dalam praktiknya perceraian tetap dimungkinkan melalui mekanisme adat yang menitikberatkan pada musyawarah dan kesepakatan keluarga besar. Permasalahan muncul ketika perceraian yang dilakukan secara adat tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan perceraian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perceraian menurut adat Batak Toba serta mengkaji keabsahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perceraian adat Batak Toba dilakukan melalui tahapan musyawarah keluarga dengan melibatkan unsur dalihan na tolu, dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial dalam masyarakat adat. Namun, secara yuridis formal, perceraian tersebut tidak memiliki keabsahan hukum apabila tidak dilakukan melalui putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, perceraian adat hanya sah secara sosiologis, tetapi belum sah secara hukum negara. Diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional agar tercipta kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, terutama terkait pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris guna mencegah terjadinya sengketa keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami permasalahan hukum waris yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris, prosedur pembagian warisan, serta pentingnya penyelesaian masalah waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Penyuluhan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik keluarga terkait warisan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali siswa SMK Negeri 11 Semarang dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan dan workshop yang melibatkan 50 siswa kelas XII jurusan Teknik Grafika, Animasi, dan Pengembangan Game. Materi mencakup tiga pilar utama: kemampuan bahasa Jepang (minimal N5/JLPT), sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan pantang menyerah), serta keterampilan teknis (hard skill, soft skill, dan survival skill). Tiga jalur ke Jepang diperkenalkan yaitu magang teknis (Ginou Jisshuu), Specified Skilled Worker (SSW), dan sekolah sambil bekerja (Ryuugakusei). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan motivasi siswa untuk mengejar peluang karier di Jepang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja internasional.

TPS 3R is a community-based waste management approach aimed at reducing waste generation through reduce, reuse, and recycle activities. However, the operational sustainability of TPS 3R still faces several challenges,including  waste processing effectiveness, and community participation. This study aims to analyze the community’s Willingness to Pay (WTP) for waste management fees and to formulate priority recommendations for improving the performance of TPS 3R Banjar Sugihan using the Quality Function Deployment (QFD) method. The research was conducted in Banjar Sugihan Village, Tandes District, Surabaya City, involving 563 household respondents. WTP analysis was carried out using the bidding game method, while QFD analysis was conducted through the preparation of the House of Quality (HoQ). The results showed that the community’s WTP ranged from IDR 16,000 to IDR 19,000 per month. If applied to all 3,758 households in Banjar Sugihan Village, the potential retribution revenue is estimated to reach IDR 60,128,000–IDR 71,402,000 per month. The QFD analysis indicated that the priority strategies for improving TPS 3R performance include enhancing infrastructure facilities, optimizing waste sorting and processing, increasing waste processing capacity, strengthening human resource capacity, and implementing a WTP-based retribution system. Therefore, the implementation of a WTP-based retribution system and priority strategies derived from QFD analysis are expected to support the sustainability of waste management at TPS 3R Banjar Sugihan.

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) has brought a fundamental paradigm reconstruction to the Indonesian criminal justice system through the explicit recognition of the "living law" (hukum yang hidup di masyarakat). This study aims to analyze the legal standing of living law within the Indonesian legal system and examine the juridical and sociological implications of integrating these unwritten norms from the perspective of Article 2 of Law Number 1 of 2023. The research method employed is normative legal research with a statutory approach. The results indicate that the positioning of living law holds a strategic standing rooted in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is further reinforced by the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. Following the promulgation of Law Number 1 of 2023, Article 2 paragraph (1) formally deconstructs the rigidity of the colonial-inherited formal legality principle (Wetboek van Strafrecht) and transforms it toward a material legality principle. Consequently, living law is now recognized as a valid basis for criminal liability and acts as a complement to national law, manifested through additional criminal penalties in the form of fulfilling local customary obligations to support restorative justice. Nonetheless, the state imposes limitations through a codification mechanism into Regional Regulations guided by Government Regulations, which must be aligned with Pancasila, the 1945 Constitution, Human Rights, and general principles of law recognized by civilized nations to prevent legal uncertainty and subjective interpretations of the law.

Nature tourism is one of the sectors that plays an important role in supporting the development of regional tourism, including in Lahat Regency, which has significant waterfall tourism potential. Currently, many visitors share their reviews and experiences through digital platforms such as Google Maps. This review can be used as a source of information to understand the public's evaluation of the quality of tourist attractions. This study aims to examine public perception of tourist attractions in Lahat Regency using the Support Vector Machine (SVM) method. Research data were collected through scraping from Google Maps, totaling 500 reviews from five tourist attractions, namely Curup Maung, Curup Buluh, Senyawe Waterfall, Panjang Waterfall, and Green Canyon. The research stages include data preprocessing, consisting of cleaning, case folding, normalization, tokenization, stopword removal, and stemming. After that, feature extraction was carried out using the TF-IDF method and the classification process using the SVM algorithm. Based on the research results, the Support Vector Machine (SVM) method is able to perform sentiment classification quite well, although the accuracy level varies for each tourist attraction. Curup Maung and Panjang Waterfall achieved the highest accuracy level of 90%. Nevertheless, most visitor reviews were dominated by negative sentiments. This indicates that there are still several aspects that need to be improved, particularly related to tourist facilities and services. This research is expected to serve as a consideration for tourism managers and local governments in efforts to improve management quality as well as the development of tourism in Lahat Regency.

Daun kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman lokal yang kaya protein, vitamin, dan mineral, serta berpotensi mendukung pemenuhan gizi anak apabila diolah dalam bentuk yang lebih diterima. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui inovasi pemanfaatan daun kelor (Moringa oleifera) berbasis data empiris masyarakat sebagai permen pendukung gizi anak. Kegiatan dilaksanakan di Desa Tinelo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan sasaran ibu yang memiliki anak usia 5–12 tahun. Tahap awal dilakukan pengumpulan data empiris melalui wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan daun kelor dan tingkat penerimaan anak. Selanjutnya dilakukan kegiatan edukasi mengenai manfaat gizi daun kelor serta pendampingan pembuatan permen herbal kelor sebagai inovasi pengolahan pangan berbasis kearifan lokal. Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kondisi pra dan pasca kegiatan terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan penerimaan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman ibu terhadap manfaat gizi daun kelor, dukungan terhadap inovasi pengolahan, penerimaan anak terhadap konsumsi kelor, partisipasi aktif masyarakat, serta minat untuk mengolah daun kelor secara mandiri. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis data empiris dan inovasi pangan lokal efektif dalam meningkatkan pemanfaatan daun kelor sebagai pendukung gizi anak.