Publication Search

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan layanan perbankan digital dalam masyarakat. Kondisi tersebut diikuti dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya Phishing, yang menyebabkan hilangnya dana nasabah melalui manipulasi data dan penyalahgunaan sistem elektronik. Kejahatan Phishing tidak hanya menimbulkan kerugian bagi nasabah, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum mengenai tanggung jawab perbankan terhadap keamanan sistem dan perlindungan dana nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian perbankan dalam perlindungan sistem elektronik serta pertanggungjawaban pidana bank terhadap raibnya dana nasabah akibat Phishing. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian perbankan dapat dilihat dari lemahnya sistem keamanan digital, pengawasan transaksi elektronik, serta perlindungan data nasabah. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak perbankan dapat dikaitkan dengan prinsip corporate criminal liability apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian nasabah. Pengaturan mengenai perlindungan konsumen, keamanan sistem elektronik, dan perlindungan data pribadi menjadi dasar penting dalam menentukan tanggung jawab hukum perbankan terhadap korban Phishing. Katakunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perbankan, Phishing, Cybercrime, Perlindungan Nasabah.

Transformasi digital administrasi pertanahan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 telah mengubah sistem pendaftaran tanah dari berbasis dokumen fisik menjadi sistem elektronik. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelayanan pertanahan. Namun demikian, transformasi tersebut menimbulkan persoalan yuridis terkait kekuatan hukum dan nilai pembuktian sertipikat tanah elektronik, serta perubahan peran dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pelaksanaan pendaftaran dan penerbitan sertipikat tanah secara elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora; (2) kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya; dan (3) kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan, PPAT, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertipikat tanah elektronik dilakukan secara bertahap melalui integrasi layanan elektronik, mulai dari pengajuan permohonan, verifikasi berkas, validasi data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertipikat elektronik. Kendala yang dihadapi meliputi gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain penguatan sistem keamanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat. Sertipikat tanah elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertipikat fisik sepanjang diterbitkan sesuai prosedur dan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan budaya kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, khususnya dalam instansi pemerintah yang berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan skala Likert, serta didukung dengan observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Budaya kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Secara simultan, disiplin kerja dan budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat disiplin kerja dan semakin baik budaya kerja yang diterapkan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya penyalahgunaan kewenangan oleh PPAT yang berpotensi merugikan pemegang hak atas tanah serta mengganggu kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan. Permasalahan penelitian meliputi: (1) kronologi dan konstruksi hukum kasus pemalsuan dokumen jual beli tanah; (2) pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara; dan (3) bentuk pertanggungjawaban pidana PPAT dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan PPAT yang membuat Akta Jual Beli berdasarkan surat kuasa palsu tanpa kehadiran dan persetujuan pemilik sah telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas legalitas, pembuktian, persamaan di hadapan hukum, serta keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Putusan pidana penjara dan denda yang dijatuhkan mencerminkan akuntabilitas pejabat publik atas penyalahgunaan kewenangan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penegakan kode etik profesi, serta peningkatan integritas dan profesionalitas PPAT guna mewujudkan tertib hukum dalam administrasi pertanahan.

Artikel ini membahas filsafat eksistensialisme dalam konteks dunia modern, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi oleh individu dalam pencarian makna hidup di tengah kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas kehidupan kontemporer. Filsafat eksistensialisme, yang berakar pada pemikiran tokoh seperti Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan Jean-Paul Sartre, menekankan pentingnya kebebasan, tanggung jawab pribadi, dan pencarian makna yang autentik. Dalam artikel ini, eksistensialisme dianalisis dalam kaitannya dengan dinamika sosial dan budaya modern, serta relevansinya dalam membantu individu mengatasi masalah seperti kecemasan eksistensial, alienasi, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang cepat berubah. Diharapkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensialisme dapat memberikan wawasan tentang cara-cara individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka di dunia yang serba cepat dan serba digital.

Pendidikan Kristen memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter individu berdasarkan nilai-nilai Alkitabiah. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan moral, spiritual, dan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen. Artikel ini membahas bagaimana pendidikan Kristen dapat menjadi sarana utama dalam menanamkan nilai-nilai seperti kasih, kejujuran, integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan, pendidikan Kristen mampu membentuk individu yang memiliki karakter kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kajian ini juga menyoroti tantangan serta strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Alkitabiah dalam sistem pendidikan modern.

Notaris sebagai pejabat umum pemegang kewenangan atributif negara dalam pembuatan akta otentik menghadapi kerentanan hukum serius akibat penggunaan dokumen palsu oleh penghadap beriktikad buruk. Asas kepercayaan (vertrouwen) menempatkan notaris pada posisi paradoks: wajib melayani masyarakat, namun berisiko dikriminalisasi atas kejahatan pihak yang dilayaninya. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: pengaturan hukum tanggung jawab notaris atas akta berbasis dokumen palsu, ketidakmemadaian regulasi dalam melindungi notaris, serta model perlindungan hukum ideal bagi notaris menghadapi pemalsuan dokumen penghadap. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, berbasis data sekunder yang dianalisis melalui content analysis dan divalidasi melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, UUJN dan KUHPerdata membatasi tanggung jawab notaris pada kebenaran formal dan prosedural pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil dokumen merupakan tanggung jawab mutlak penghadap. Kedua, regulasi berlaku belum memadai karena UUJN tidak memuat klausul good faith immunity, mekanisme shifting of liability belum diatur secara rigid, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris terbatas pada fungsi administratif tanpa daya ikat terhadap proses penyidikan, serta ketiadaan sistem verifikasi identitas digital terintegrasi. Ketiga, model perlindungan ideal adalah model tiga lapis: lapis preventif melalui verifikasi identitas digital real-time terintegrasi dengan Dukcapil dan BPN; lapis normatif melalui amandemen UUJN yang memuat klausul imunitas iktikad baik dan pengalihan tanggung jawab material kepada penghadap manipulatif; serta lapis represif melalui penetapan izin MKN sebagai syarat mutlak penetapan tersangka dan jaminan rehabilitasi bagi notaris yang dikriminalisasi secara tidak sah.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris sering kali menjadi pemicu konflik dalam keluarga, terutama terkait pembagian harta peninggalan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban para ahli waris guna mencegah terjadinya sengketa keluarga. Kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan, dengan menggunakan metode penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Pendekatan partisipatif diterapkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami permasalahan hukum waris yang sering muncul di lingkungan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris, prosedur pembagian warisan, serta pentingnya penyelesaian masalah waris secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum. Penyuluhan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai langkah preventif untuk mengurangi potensi konflik keluarga terkait warisan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membekali siswa SMK Negeri 11 Semarang dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di Jepang. Kegiatan dilaksanakan melalui metode penyuluhan dan workshop yang melibatkan 50 siswa kelas XII jurusan Teknik Grafika, Animasi, dan Pengembangan Game. Materi mencakup tiga pilar utama: kemampuan bahasa Jepang (minimal N5/JLPT), sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan pantang menyerah), serta keterampilan teknis (hard skill, soft skill, dan survival skill). Tiga jalur ke Jepang diperkenalkan yaitu magang teknis (Ginou Jisshuu), Specified Skilled Worker (SSW), dan sekolah sambil bekerja (Ryuugakusei). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan motivasi siswa untuk mengejar peluang karier di Jepang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan SMK di pasar kerja internasional.

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks dan menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan panti sosial pelayanan anak. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti pelanggaran tata tertib, pergaulan bebas, penyalahgunaan media digital, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hukum menunjukkan pentingnya pembinaan karakter dan kesadaran hukum sejak dini. Kurangnya pemahaman tentang norma hukum, lemahnya kontrol diri, serta pengaruh lingkungan sosial menjadi faktor yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang pada remaja. Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang di Panti Sosial Pelayanan Anak Tawangmangu, Karanganyar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun karakter positif, serta memberikan pemahaman kepada remaja mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus sederhana yang dekat dengan kehidupan remaja. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap norma hukum dan sosial, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku disiplin dan tanggung jawab, serta mendorong terbentuknya sikap preventif terhadap tindakan kenakalan. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi salah satu strategi efektif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja melalui pembinaan kesadaran hukum dan penguatan karakter sejak usia dini.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada mekanisme pembuktian dan kewenangan penyidikan. Perubahan tersebut juga berdampak terhadap profesi yang berkaitan erat dengan dokumen hukum, termasuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 terhadap tanggung jawab pidana notaris dalam pembuatan akta otentik. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana KUHAP Baru memengaruhi kedudukan notaris dalam proses pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris diterapkan terhadap akta otentik yang bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tidak membentuk delik baru bagi notaris, melainkan memperluas instrumen acara pidana melalui pengakuan informasi elektronik, dokumen elektronik, perluasan definisi saksi, dan mekanisme penyitaan modern. Akibatnya, notaris berpotensi lebih sering terlibat dalam proses penyidikan dan pembuktian pidana. Namun demikian, tanggung jawab pidana notaris tetap didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan pribadi, bukan semata-mata karena akta otentik yang dibuat menjadi sengketa. Penelitian ini menawarkan model pengaturan yang seimbang antara akuntabilitas pidana, kepastian hukum, kerahasiaan jabatan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan.

Artikel ini bertolak dari kenyataan bahwa banyak umat telah mendengar sabda Allah dalam Liturgi dan pengajaran Gereja, namun belum sepenuhnya menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini menegaskan pentingnya katekese sebagai proses pembinaan iman yang berkelanjutan, yang tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga penghayatan dan perwujutan iman dalam tindakan nyata. Tulisan ini bertujuan merefleksikan katekese sebagai jalan pembinaan iman umat yang menuntun dari sabda menuju kehidupan. Fokus kajian artikel ini adalah peran katekese dalam membantu umat dewasa mengintegrasikan sabda Allah kedalam realitas hidup sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah refleksi teologis pastoral dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur gereja dan pengalaman hidup umat. Pendekatan ini menekankan ketertarikan antara pewartaan sabda, pendampingan iman, serta partisiasi aktif umat dalam proses pembinaan. Hasil refleksi menunjukkan bahwa katekese yang kontekstual, dialogis, dan berpusat pada sabda Allah, mampu menumbuhkan iman yang lebih dewasa, sadar, dan tanggung jawab. Melalui katekese, umat tidak hanya memahami ajran iman secara intelektual, tetapi juga didorong untuk menghidupinya dalam sikap kasih, pelayanan, dan kesaksian di tengah masyarakat. Pembinaan iman yang berkelanjutan menjadi sarana penting untuk membentuk umat yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman dan tetap berakar pada nilai-nilai injil. Dengan demikian, katekese sebagai jalan pembinaan iman memiliki peran strategis dalam menjembatani sabda Allah dengan kehidupan konkrit umat. Pembaharuan metode dan pendekatan katekese yang relevan dengan konteks umat masa kini sangat diperlukan agar proses dari sabda menuju kehidupan dapat berlangsung secara nyata, mendalam, dan berkelanjutan dalam kehidupan Gereja. Kata kunci: katekese, sabda Allah, pembinaan iman, umat dewasa, kehidupan kristen

Keamanan makanan dan minuman remaja sangat penting untuk kesehatan mereka, terutama mengingat peningkatan konsumsi makanan siap saji dan minuman berpemanis. Ketidaktahuan tentang kandungan gula dan keasaman minuman dapat meningkatkan risiko penyakit apabila dikonsumsi secara berlebihan. Melalui praktikum dan penyuluhan dasar literasi sains, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi. Di SMK Ma'arif NU 2 Ajibarang, kegiatan dilakukan melalui metode penyuluhan interaktif, demonstrasi, dan praktikum untuk mengidentifikasi gula menggunakan reaksi Fehling dan Benedict serta pengujian pH minuman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memahami konsep dasar keamanan pangan; mereka tahu bahwa minuman mengandung gula yang lebih sedikit; dan mereka tahu tingkat keasaman beberapa sampel minuman yang diuji. Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, dan SDG 12 tentang konsumsi yang bertanggung jawab, akan dilaksanakan melalui kegiatan ini. Selain itu, inisiatif ini sejalan dengan program Asta Cita yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan kesehatan dan sains terapan. Kegiatan ini diharapkan akan membantu siswa menjadi lebih cerdas dalam memilih makanan dan minuman yang sehat dan aman untuk dikonsumsi setiap hari.

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang semakin meningkat, tidak hanya pada orang dewasa tetapi juga pada remaja. Berdasarkan data Riskesdas (2018), Prevalensi DM berdasarkan pemeriksaan gula darah naik dari 6.9% menjadi 8.5%.Di Jawa Tengan, 64.709 dari 647.093 jiwa terdiagnosis DM pada 2022. Di Kecamatan Cawas, data Puskesmas Cawas I tahun 2024 menunjukkan terdapat 1.076 kasus DM. dan gejala pre-Diabetes mulai muncul pada kalangan remaja akibat gaya hidup konsumtif, kurangnya aktivitas fisik, serta pola makan yang tidak sehat. Tujuan: Agar siswa-siswi mengetahui tentang pentingnya pencegahan diabetes melitus sejak dini. Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan. Sasaran : Siswa-siswi Kelas XII SMA negeri 1 Cawas Klaten. Hasil: Pada Siswa-siswi Kelas XII SMA Negeri 1 Cawas menunjukkan pengetahuan yang meningkat setelah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan dini diabetes melitus pada remaja. Terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah pemberian edukasi  kesehatan tentang pencegahan dini diabetes melitus pada remaja.

Penelitian ini mengkaji kisah perjumpaan Yesus dengan pemuda kaya dalam Injil Matius 19:16–30, Injil Markus 10:17–31, dan Injil Lukas 18:18–30 dalam perspektif teologi perdamaian dan keadilan sosial. Latar belakang penelitian ini bertolak dari realitas ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meningkat di era modern, yang ditandai oleh kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta kemiskinan struktural yang terus berlangsung. Dalam konteks tersebut, kisah Yesus dan pemuda kaya dipahami tidak hanya sebagai ajaran moral mengenai keterikatan terhadap harta, tetapi juga sebagai kritik profetis terhadap struktur sosial-ekonomi yang tidak adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan hermeneutika kontekstual. Data primer diperoleh dari teks Alkitab dalam ketiga Injil Sinoptik, sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur teologi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep shalom dalam teologi perdamaian mencakup keadilan relasional, kesejahteraan sosial, dan solidaritas terhadap kaum marginal. Perintah Yesus kepada pemuda kaya untuk menjual hartanya dan membagikannya kepada orang miskin menunjukkan bahwa iman Kristen tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Kekayaan dipahami sebagai stewardship yang harus digunakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi agen transformasi sosial melalui praksis keadilan, pemberdayaan ekonomi, pendidikan perdamaian, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat Indonesia yang plural dan masih menghadapi ketimpangan sosial-ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

The Megengan tradition is a Javanese ritual performed before the month of Ramadan as a form of spiritual preparation, strengthening social solidarity, and maintaining relationships with ancestors. However, the development of modernization, urbanization, educational advancement, and changes in mindset have caused this tradition to experience a significant shift in meaning. This study aims to describe the changes in function, meaning, and position of Megengan in modern society using Max Weber's modernization theory as an analytical framework. The research method used is a literature study from various journals, cultural documents, and previous research related to the Megengan tradition in various regions of Java. The results show that Megengan has undergone a transformation from a sacred ritual full of cosmological symbols to a more functional and efficient socio-cultural activity. The process of rationalization in modern society has caused the spiritual and symbolic meaning of ritual foods such as apem, ketan, and ingkung to be reduced, while the form of ritual implementation has become more formal and centered on religious institutions. The change in ritual authority from elders to modern religious figures is one indication of the shift from traditional authority to rational-formal authority as explained by Weber.  Despite the simplification of its meaning, Megengan remains a living tradition that serves to strengthen cultural identity, social harmony, and intergenerational relationships. This research confirms that the shift in Megengan does not indicate a weakening of Javanese tradition, but rather a form of cultural adaptation in response to the dynamics of modernity.

Etos kerja dan kewirausahaan ialah aspek penting dalam membangun kesejahteraan individu dan masyarakat, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya berlandaskan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep kerja dan kewirausahaan yang bersumber dari ajaran Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep etos kerja dan kewirausahaan berdasarkan tafsir al-Qur’an dan hadits Nabi sebagai landasan moral dan spiritual dalam aktivitas ekonomi. Studi ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur berupa buku tafsir, kitab hadits, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan tematik untuk menemukan nilai-nilai utama yang terkandung dalam ajaran Islam terkait aktivitas kerja dan usaha. Hasil kajian memperlihatkan bahwa Islam menekankan nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, serta orientasi keberkahan sebagai prinsip utama dalam bekerja dan berwirausaha. Kesimpulannya, etos kerja dan kewirausahaan dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian materi, melainkan juga pada pembentukan akhlak mulia sekaligus kepatuhan kepada Allah sebagai tujuan utama kehidupan.

Evaluation of training programs at the UPT Balai Latihan Kerja (BLK) in East Java has become an essential component in measuring the success of competency-based training implementation that aligns with labor market needs. This study applies the Systematic Literature Review (SLR) method to answer the research questions regarding the effectiveness of training programs at UPT Balai Latihan Kerja (BLK) in East Java in improving work competencies, the evaluation models used in BLK training programs, and the challenges documented in the design of the evaluation studies. The literature search was conducted through Google Scholar using inclusion and exclusion criteria, guided by the research questions determined by the researcher, and a three-point Quality Assessment framework to assess the methodological rigor and contribution of each journal's evaluation results. From the five journals analyzed, the key findings indicate that BLK training programs in East Java are relevant to workforce development needs and implemented based on the Competency-Based Curriculum (Kurikulum Berbasis Kompetensi/KBK). This study contributes important insights to the understanding of vocational program evaluation at BLK, highlighting that current evaluation approaches possess structured and relevant implementation foundations, and generate a positive impact in supporting the improvement of work competencies among BLK participants and alumni, particularly in the East Java region.

This research aims to analyze the implementation of the "Jalak Wadul Mas" (Jawa Timur Layanan Pengaduan Warga dan Dukungan Masyarakat/East Java Citizen Complaint Service and Community Support) innovation program in improving the welfare of people with social welfare problems (PMKS) in East Java Province. The Social Service of East Java Province developed this program as an integrated digital platform for complaint handling, social assistance distribution, and empowerment of vulnerable groups. Using the policy implementation theory from Edward III, this study examines four critical factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This qualitative research employs a descriptive approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation at the Social Service of East Java Province during June-August 2025. Informants include program managers, field social workers, PMKS beneficiaries, and community stakeholders. The results indicate that the Jalak Wadul Mas program has successfully served 45,678 PMKS across 38 districts/cities in East Java, with a 78% complaint resolution rate and average response time of 3 working days. The program integrates multiple services, including emergency assistance, rehabilitation referrals, skills training, and economic empowerment. Key success factors include strong leadership commitment, adequate technology infrastructure, and collaborative networks with community organizations. Challenges remain in human resource capacity, internet connectivity in remote areas, and cross-sectoral coordination. This study recommends strengthening digital literacy training for beneficiaries, expanding mobile service units, developing real-time monitoring dashboards, and establishing sustainable funding mechanisms.