Publication Search

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial melalui distribusi bantuan publik. Namun demikian, dalam praktik implementasinya di tingkat lokal, kebijakan ini kerap menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait ketepatan sasaran, transparansi, dan keadilan distribusi bantuan. Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, di mana masih ditemukan indikasi ketimpangan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesejahteraan sosial dan ketimpangan distribusi bantuan publik dengan menggunakan tinjauan teori keadilan, khususnya keadilan distributif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terkait kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kesejahteraan sosial di Desa Ladogahar belum sepenuhnya berjalan secara optimal, ditandai oleh lemahnya validitas data penerima, adanya pengaruh kedekatan sosial dalam penentuan penerima manfaat, serta kurangnya transparansi dalam proses distribusi. Dalam perspektif teori keadilan, kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan distribusi bantuan publik yang lebih adil dan merata.

Penilaian kinerja merupakan elemen krusial dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk memastikan efektivitas organisasi dan pengembangan karyawan. Namun, banyak sistem penilaian tradisional masih bergulat dengan masalah subjektivitas, kurangnya transparansi, dan minimnya fokus pada pengembangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sistem penilaian kinerja yang berlaku di Politeknik XXX dan mengusulkan kerangka model yang mengintegrasikan 360-Degree Feedback dan Critical Incident Technique (CIT) untuk mengatasi kelemahan tersebut. Menggunakan analisis survei deskriptif dan analisis kesenjangan (gap analysis) pada data Politeknik XXX , ditemukan bahwa sistem saat ini bersifat top-down, minim umpan balik multi-sumber (rekan sejawat dan mahasiswa 0%), lemah dalam pencatatan kejadian kritis (18.5% untuk prestasi, 29.6% untuk pelanggaran), serta memiliki skor komunikasi hasil penilaian (2.07/5.00), kepuasan, dan keadilan yang moderat (2.96/5.00). Kesenjangan signifikan teridentifikasi pada aspek transparansi (gap 2.29), orientasi perbaikan (gap 2.08), dan rekam kejadian kritis/CIT (gap 2.07). Implikasi dari temuan ini menunjukkan urgensi transformasi menuju sistem manajemen kinerja modern yang mengedepankan objektivitas, transparansi, dan pengembangan profesional berbasis data. Integrasi 360-Degree Feedback dan CIT diyakini mampu menyediakan perspektif holistik dan bukti perilaku faktual yang diperlukan untuk penilaian yang lebih adil dan formatif.

Radiological examination is a diagnostic supporting procedure aimed at visualizing the internal structures of the human body to assist in establishing a diagnosis. One of the examinations performed is the Acromioclavicular Joint examination, which is used to identify abnormalities of the acromioclavicular joint. This study aims to compare the imaging results of the Acromioclavicular Joint using the anteroposterior (AP) projection with a 3 kg weight and the AP projection without a weight. The study was conducted at the Radiology Laboratory of STIKES Boneo Nusantara, Diploma III Radiology Study Program, using a conventional radiography unit and a quantitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through observation and questionnaires. The results showed that the examination using a 3 kg weight produced clearer Acromioclavicular Joint images than the examination performed without a weight. The difference was reflected in the improved visualization of the anatomical structures, thereby facilitating a more accurate assessment of the joint. This study concludes that the use of a 3 kg weight in the AP projection provides superior imaging results by enhancing the visualization of the anatomy of the shoulder joint, thereby potentially improving the accuracy of the radiological evaluation of the Acromioclavicular Joint.

This research aims to analyze the gap between the profit-sharing principle as the normative foundation of Islamic economics and the risk management practices applied in sharia cooperatives, considering the ongoing inconsistencies in the implementation of the risk-sharing principle. The research method employs a qualitative approach thru literature study with thematic and comparative analysis techniques on relevant academic literature. The results and discussion indicate that sharia cooperatives tend to adopt a conventional risk management paradigm oriented toward institutional stability, thereby triggering the dominance of non-profit-sharing contracts and the shift of the concept of risk sharing to risk shifting in operational practices. The gap is influenced by structural factors, including limitations in managerial capacity, information asymmetry, potential moral hazard, and pressures of institutional sustainability. This study concludes that the risk management practices of sharia cooperatives do not fully reflect the principles of Islamic economics, thus necessitating a reconstruction of a more integrative and contextual risk management model. As a suggestion, sharia cooperatives need to develop a risk management framework based on risk sharing that is adaptive to operational risks without disregarding the values of justice and partnership as the main characteristics of Islamic economics.

Radiological examination is a diagnostic supporting procedure aimed at visualizing the internal structures of the human body to assist in establishing a diagnosis. One of the examinations performed is the Acromioclavicular Joint examination, which is used to identify abnormalities of the acromioclavicular joint. This study aims to compare the imaging results of the Acromioclavicular Joint using the anteroposterior (AP) projection with a 3 kg weight and the AP projection without a weight. The study was conducted at the Radiology Laboratory of STIKES Boneo Nusantara, Diploma III Radiology Study Program, using a conventional radiography unit and a quantitative descriptive method with a case study approach. Data were collected through observation and questionnaires. The results showed that the examination using a 3 kg weight produced clearer Acromioclavicular Joint images than the examination performed without a weight. The difference was reflected in the improved visualization of the anatomical structures, thereby facilitating a more accurate assessment of the joint. This study concludes that the use of a 3 kg weight in the AP projection provides superior imaging results by enhancing the visualization of the anatomy of the shoulder joint, thereby potentially improving the accuracy of the radiological evaluation of the Acromioclavicular Joint.

Abstract. This research aims to analyze the effectiveness and reliability of production machines in the process of making public street lighting poles (PJU) at PT. XYZ The main problem faced by the company is high machine downtime so that production targets are not achieved. Therefore, a method is needed that is able to measure machine effectiveness as a whole and identify the main causes of production losses. The method applied includes Overall Equipment Effectiveness (OEE) to measure machine effectiveness based on three components, namely availability, performance and quality. The Total Productive Maintenance (TPM) approach is used to identify factors causing low effectiveness through Six Big Losses analysis. Apart from that, Mean Time To Repair (MTTR) and Mean Time Between Failure (MTBF) are calculated to determine the level of machine reliability. The data used includes machine working hours, downtime, operating time, production quantities, defective products, as well as machine damage and repair data. The analysis results are expected to show the level of machine effectiveness and identify the dominant factors causing downtime. Based on these results, improvement proposals are prepared to reduce downtime, increase machine reliability and improve production productivity Keywords: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime, Efektivitas   Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan keandalan mesin produksi pada proses pembuatan tiang penerangan jalan umum (PJU) di PT. XYZ Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah downtime mesin yang tinggi sehingga target produksi tidak tercapai. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu mengukur efektivitas mesin secara menyeluruh dan mengidentifikasi penyebab utama kerugian produksi. Metode yang diterapkan meliputi Overall Equipment Effectiveness (OEE) untuk mengukur efektivitas mesin berdasarkan tiga komponen, yaitu availability, performance, dan quality. Pendekatan Total Productive Maintenance (TPM) digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab rendahnya efektivitas melalui analisis Six Big Losses. Selain itu, dilakukan perhitungan Mean Time To Repair (MTTR) dan Mean Time Between Failure (MTBF) untuk mengetahui tingkat keandalan mesin. Data yang digunakan mencakup jam kerja mesin, downtime, waktu operasi, jumlah produksi, produk cacat, serta data kerusakan dan perbaikan mesin. Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan tingkat efektivitas mesin dan mengidentifikasi faktor dominan penyebab downtime. Berdasarkan hasil tersebut, disusun usulan perbaikan untuk mengurangi downtime, meningkatkan keandalan mesin, dan memperbaiki produktivitas produksi Kata kunci: Overall Equipment Effectiveness (OEE), Total Productive Maintenance (TPM), Six Big Losses, Downtime Mesin, Efektivitas Mesin

Abstract. PT XYZ, a wooden furniture manufacturing company, served as the research site for this study which applied the Theory of Constraints (TOC) method to analyze production performance and identify bottlenecks. The company faces capacity imbalances between workstations, resulting in production targets that have not been achieved optimally. Data collection involved direct observation and interviews with related parties in the production area. The analysis was conducted by comparing the required capacity with the available capacity at each production workstation. The findings reveal that solid processing, machining, sanding, assembling, painting, and packing have sufficient available capacities to meet production requirements, thus categorized as non-bottleneck processes. In contrast, the panel processing station is identified as the main bottleneck due to its highest workload among all processes. By implementing the Theory of Constraints, the company can identify major constraints and establish improvement priorities to enhance production flow smoothness. It is expected that improvements in bottleneck processes will increase production efficiency, balance capacity among workstations, and support more optimal achievement of production targets. Keywords: bottleneck; capacity; manufacturing; production performance; theory of constraints   Abstrak. PT XYZ sebuah perusahaan manufaktur furnitur kayu, menjadi lokasi penelitian ini yang menggunakan metode Theory of Constraints (TOC) untuk menganalisis kinerja produksi dan mengidentifikasi bottleneck. Perusahaan menghadapi ketidakseimbangan kapasitas antar stasiun kerja yang menyebabkan target produksi belum terdengar secara optimal. Pengumpulan data meliputi observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di area produksi. Analisis dilaksanakan dengan membandingkan kapasitas yang dibutuhkan terhadap kapasitas yang tersedia pada setiap stasiun kerja produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahanan solid, machining, sanding, assembling, painting, dan packing memiliki kapasitas yang tersedia yang masih mampu memenuhi kebutuhan produksi, sehingga termasuk kategori non-bottleneck. Sebaliknya, stasiun kerja pembahanan panel diidentifikasi sebagai bottleneck utama karena memiliki tingkat beban kerja tertinggi di antara seluruh proses. Dengan penerapan Theory of Constraints, perusahaan dapat mengidentifikasi kendala utama dan menentukan prioritas perbaikan untuk meningkatkan kelancaran aliran produksi. Diharapkan perbaikan pada proses bottleneck dapat meningkatkan efisiensi produksi, menyeimbangkan kapasitas antar stasiun kerja, serta mendukung pencapaian target output perusahaan secara lebih optimal. Kata kunci: bottleneck; kapasitas; kinerja produksi; manufaktur; theory of constraints

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk gadai emas merupakan salah satu layanan pembiayaan jangka pendek yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai yang menangani produk gadai emas, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, peraturan, dan fatwa yang berkaitan dengan pembiayaan gadai emas syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan praktik yang diterapkan di perusahaan dengan ketentuan syariah yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan penaksiran emas, penentuan jumlah pembiayaan, pelaksanaan akad, dan pencairan dana kepada nasabah. Berdasarkan hasil analisis, prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI mengenai pembiayaan gadai emas, baik dari aspek pelaksanaan akad maupun penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan pembiayaan gadai emas pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perbankan syariah

Pembiayaan Pra Pensiun Berkah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang ditujukan bagi pegawai aktif yang akan memasuki masa pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif maupun produktif. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur akad Pembiayaan Pra Pensiun Berkah serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembiayaan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah meliputi tahap pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dokumen, pengecekan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), analisis kelayakan, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembayaran angsuran. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini umumnya adalah akad murabahah dan musyarakah mutanaqisah (MMQ) yang disesuaikan dengan tujuan pembiayaan nasabah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembiayaan Pra Pensiun Berkah telah memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kehati-hatian serta sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembiayaan Pra Pensiun Berkah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Jambi Pattimura telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian perbankan syariah dan bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan organisasi. Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kadipiro 4 Kota Surakarta, tingginya tuntutan pekerjaan, sistem kompensasi, dan potensi stres kerja menjadi isu yang diduga memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh workload, kompensasi, dan stres kerja terhadap job satisfaction pegawai SPPG Kadipiro 4 Kota Surakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sampel penelitian berjumlah 35 pegawai yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan workload, kompensasi, dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (F = 42,971; sig. = 0,000). Secara parsial, kompensasi berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction (sig. = 0,000), sedangkan workload (sig. = 0,783) dan stres kerja (sig. = 0,310) tidak berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,806 menunjukkan bahwa 80,6% variasi job satisfaction dapat dijelaskan oleh ketiga variabel penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa kompensasi merupakan faktor yang paling dominan dalam meningkatkan kepuasan kerja pegawai.

Kecurangan (fraud) di sektor perbankan daerah merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menggunakan pendekatan Fraud Triangle Theory yang mencakup tiga elemen utama: tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, didukung oleh studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus Bank BJB mencerminkan interaksi ketiga elemen Fraud Triangle secara simultan. Tekanan bersumber dari kebutuhan dana non-budgeter yang besar dalam pengelolaan anggaran promosi senilai Rp409 miliar. Kesempatan muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, tidak adanya verifikasi dokumen yang memadai, serta penyimpangan dalam proses pengadaan. Rasionalisasi terbentuk melalui persepsi pelaku bahwa praktik tersebut merupakan hal yang lazim dalam lingkungan birokrasi dan korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman teoritis dan praktis terkait pencegahan fraud di lembaga keuangan daerah Indonesia, khususnya melalui penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan internal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepuasan kerja karyawan dalam mendukung produktivitas dan keberhasilan organisasi di tengah perubahan sistem kerja yang semakin fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Flexible Working Arrangement, Work Life Balance, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada Hearts Asesoris Surakarta. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Sampel penelitian berjumlah 37 karyawan yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Flexible Working Arrangement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Work Life Balance dan kompensasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dengan kontribusi sebesar 60,8%. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu mempertahankan dan mengembangkan kebijakan kerja yang fleksibel serta meningkatkan perhatian terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan pemberian kompensasi guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

This study aims to analyze the implementation of blended learning on the motivation and learning outcomes of fifth-grade students at UPTD SD Negeri Oli′O. This study employs a quantitative approach with a quasi-experimental design. The research subjects were fifth-grade students, comprising an experimental class using LMS-based blended learning and a control class using conventional learning. Data were collected through learning motivation questionnaires and learning outcome tests administered before and after the intervention. Data analysis was conducted using the Kolmogorov-Smirnov normality test, Levene’s homogeneity test, F-test ANOVA, and paired samples t-test. The results indicate that the implementation of the blended learning model has a positive effect on students’ motivation and learning outcomes. Students who participated in blended learning demonstrated better learning motivation compared to those in the conventional learning group. Additionally, student learning outcomes improved because learning materials could be flexibly accessed again via online platforms, thereby providing students with broader opportunities to understand the material independently.

This study aims to implement the Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) learning model to improve collaboration skills and learning outcomes among phase E students in class X-3 at SMA Katolik 2 Kabanjahe in Catholic Religious Education. This research employed Classroom Action Research conducted in two cycles, consisting of planning, implementation, observation, and reflection stages. Data were collected through observation sheets, learning outcome tests, and documentation, then analyzed using descriptive qualitative analysis supported by process and learning achievement indicators. The findings showed that the implementation of the CIRC learning model improved across learning stages, including orientation from 87% to 95%, organization from 90% to 97%, concept introduction from 87% to 92%, publication from 93% to 98%, and reflection and reinforcement from 87% to 98%. Students’ collaboration skills also increased in each indicator, namely working productively from 75% to 88%, actively participating in problem solving from 82% to 88%, maintaining a balance between listening and speaking from 76% to 86%, appreciating group members’ contributions from 73% to 87%, and demonstrating responsibility as group members from 77% to 93%. Learning outcomes also improved, as shown by the increase in the proficient category from 27% to 77%, while the basic and developing categories decreased to 0% in cycle II. These results indicate that CIRC effectively enhances students’ active participation, collaboration, responsibility, and learning achievement. Therefore, CIRC is recommended as an alternative collaborative learning model for Catholic Religious Education, particularly in strengthening cooperative interaction and meaningful understanding of religious learning materials in classroom practice.

Perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi Indonesia yang menuntut keterlibatan berbagai aktor lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi. Program Kampung Iklim (ProKlim) hadir sebagai pendekatan berbasis komunitas, namun implementasinya masih terkendala minimnya keterlibatan sektor swasta secara sistematis serta terbatasnya koordinasi antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sektor swasta dalam implementasi ProKlim di Kampung Kayu Ara Permai menggunakan kerangka collaborative governance. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi dengan validitas triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor swasta menjalankan peran strategis sebagai fasilitator, enabler, penyedia sumber daya, mediator, dan pelaksana kegiatan lapangan. Keterlibatan aktor seperti PHR, CIFOR, SPLP, dan PT ITA berdampak positif secara lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dominasi sektor swasta berpotensi menimbulkan ketergantungan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan keseimbangan peran antaraktor dan integrasi yang lebih baik dengan kebijakan pemerintah daerah guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang.

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilaksanakan di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada tanggal 3 Januari hingga 1 Februari 2026. Program ini bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat di bidang kesehatan, literasi, keselamatan lingkungan, dan kesejahteraan sosial melalui pendekatan partisipatif yang terintegrasi. Program yang dilaksanakan meliputi pembuatan Taman TOGA, pembagian buku bacaan bergambar ke sekolah dasar, pemasangan kaca cembung di titik blind spot, penyuluhan pencegahan stunting disertai pembagian makanan bergizi, kerja bakti, serta pendampingan Posyandu, PKK, dan PAUD. Hasil program menunjukkan manfaat nyata: taman TOGA fungsional terbangun di halaman kantor kelurahan, 180 buku tersalurkan ke SDN Purwosari 1 dan 2, 3 kaca cembung terpasang di titik rawan kecelakaan, dan 25 paket makanan bergizi terdistribusi kepada anak PAUD. Program-program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan keselamatan lingkungan.

Artikel pengabdian ini menyajikan program partisipatif yang mengintegrasikan pengelolaan sampah rumah tangga dan kebun hidroponik untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di Desa Betro. Program dirancang berdasarkan kondisi awal berupa kebiasaan membuang sampah campur, belum optimalnya pemanfaatan sampah organik, serta masih terbatasnya pemanfaatan pekarangan rumah. Kegiatan dilaksanakan melalui analisis situasi, sosialisasi 3R, pelatihan pemilahan sampah dan pengomposan sederhana, pembuatan demplot hidroponik, serta pendampingan kader. Pendekatan yang digunakan ialah participatory action dan edukasi berbasis komunitas dengan melibatkan unsur PKK, karang taruna, dan perangkat desa. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman warga tentang pengelolaan sampah, munculnya kebiasaan memilah sampah dari rumah, terbentuknya titik kumpul sampah anorganik yang bernilai jual, serta pemanfaatan kebun hidroponik sebagai media belajar lingkungan dan sumber sayur rumah tangga. Integrasi kedua program mendorong perubahan perilaku yang lebih nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Anak merupakan amanah dan generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan secara optimal dari segala bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi melalui pekerjaan yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Meskipun hukum Indonesia telah mengatur perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masih ditemukan rendahnya pemahaman anak dan masyarakat mengenai hak-hak anak dalam dunia kerja. Kegiatan penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anak-anak di Panti Sosial Anak Tawangmangu mengenai hak anak, batasan pekerjaan yang diperbolehkan bagi anak, serta perlindungan hukum terhadap praktik eksploitasi anak. Metode yang digunakan berupa ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak, ketentuan pekerja anak, dan mekanisme perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran hak anak. Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum sejak dini sehingga anak-anak dapat memahami hak dan kewajibannya serta terhindar dari berbagai bentuk eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak anak.

Pengaturan mengenai hak sewa atas tanah telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pendaftaran perjanjian sewa atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendaftaran perjanjian sewa tanah belum terlaksana di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung, meskipun telah diatur secara normatif. Hal ini disebabkan oleh belum adanya standar operasional prosedur (SOP), keterbatasan fitur dalam sistem pelayanan pertanahan, serta sifat pengaturan yang masih fakultatif. Secara yuridis, perjanjian sewa tetap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, namun tidak memiliki kekuatan publikasi sehingga berpotensi menimbulkan risiko hukum bagi pihak ketiga. Diperlukan penguatan regulasi, penyusunan SOP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan PTSL dalam sistem hukum agraria Indonesia serta menganalisis keterkaitannya dengan asas fungsi sosial tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PTSL masih berorientasi pada kepastian hukum formal melalui percepatan pendaftaran dan sertifikasi tanah, sementara asas fungsi sosial tanah belum terintegrasi secara operasional dalam norma pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi PTSL agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalisasi aset, tetapi juga menjamin pemanfaatan tanah sesuai dengan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan keadilan agraria.