Publication Search

Cyberbullying merupakan tindakan agresif di media sosial untuk melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Penelitian ini berfokus pada motivasi remaja melakukan cyberbullying di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini merupakan tiga remaja perempuan pelaku cyberbullying. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan terdapat perilaku motivasi remaja melakukan cyberbullying di media sosial, motivasi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi internal, yang berasal dari dalam diri dan motivasi eksternal, yang berasal dari luar. Adapun motivasi internal terbagi menjadi lima, yaitu: Sering melakukan bullying di dunia nyata sehingga di lakukan di media sosial, karena media sosial merupakan jalan yang paling mudah melakukan penindasan. 2. Adanya ketidakseimbangan kuasa, atau apa yang dilakukan pelaku cyberbullying dalam segi mental dan sosial merasa lebih kuat. 3. Merasa mempunyai segalanya sehingga apapun bisa dilakukan kepada korban. 4. Membuat mental korban hancur sehingga korban mempunyai keinginan untuk berhenti bersekolah bahkan pindah sekolah. 5. Identitas yang tidak di ketahui oleh korban memudahkan pelaku melakukan tindakan cyberbullying. Sedangkan motivasi ekstrinsik terbagi menjadi 2 yaitu: 1. Sifat dan karakteristik korban yang mengundang untuk di tindas. 2. Tertantang dari sebuah film sehingga ingin melakukan tindakan cyberbullying.

Kematian orangtua akibat COVID-19 dapat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam sehingga menyebabkan remaja yang ditinggalkan harus melalui proses grief hingga mampu mencapai penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran grief dan proses grief serta faktor-faktor yang mempengaruhi grief pada remaja perempuan pasca kematian orangtua akibat COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis theory driven. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) remaja perempuan berusia 18-20 tahun dan telah kehilangan orangtua akibat COVID-19 yang terjadi 1-2 tahun yang lalu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran grief responden terdiri atas berbagai gejala grief yang menyangkut aspek fisik, sosial, spiritual dan  psikologis. Proses grief melalui 5 tahap yaitu denial, anger, bargaining, depression dan acceptance, tetapi proses yang dialami responden tidak terjadi secara berurutan dan bersifat dinamis menuju penerimaan. Hal tersebut terjadi karena terdapat faktor pendukung antara lain kemampuan menguatkan diri, memiliki cita-cita dan harapan yang kuat, dukungan dari keluarga dan teman serta faktor penghambat antara lain hubungan emosional dengan orangtua yang meninggal, grief yang tidak terantisipasi, lapisan kehilangan, tidak menyaksikan orangtua meninggal hingga dimakamkan, isolasi mandiri setelah kehilangan dan stigma sosial yang negatif. Implikasi penelitian ini yaitu menambah khazanah kajian ilmu psikologi khususnya psikologi klinis, psikologi perkembangan dan secara lebih spesifik mengenai grief pada remaja pasca kematian orangtua akibat COVID-19.

BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Investasi asing secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Pembiayaan korporasi di Indonesia mengakui pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas sebagai metode legal untuk membiayai korporasi. Berinvestasi ke perusahaan asing pasti menghadapi banyak risiko, salah satunya terkait regulasi ekonomi negara tuan rumah. Investasi portofolio telah diatur di Indonesia tetapi memiliki keterbatasan dalam beberapa ruang lingkupnya seperti persyaratan material atau ekonomi sehubungan dengan pemberlakuan force delisting. Ketidakjelasan hukum dan kepastiannya mengenai hal tersebut di atas, meningkatkan risiko terhadap investor asing lebih jauh yang dapat menyebabkan penurunan jumlah investor asing yang bermaksud berinvestasi melalui investasi portofolio, kecuali jika Indonesia menambahkan beberapa persyaratan ekonomi tambahan untuk memaksa delisting perusahaan terdaftar dan/atau membuat persyaratan hukum yang lebih pasti mengenai masalah yang sama dengan satu atau lebih negara lain untuk menguntungkan baik investor asing maupun investor lokal sebagai investor asing bagi negara anggota yang terlibat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah aspek sosial masyarakat. Contoh konkret dari perubahan tersebut adalah marak terjadinya fenomena pergantian kelamin. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar karena berkaitan dengan perubahan status seksual seseorang tersebut. Fenomena ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama dalam hal pembagian waris. Dari fenomena tersebut, timbullah permasalahan hukum yang baru berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait pembagian harta waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur terkait perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang sama rata. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, pergantian jenis kelamin merupakan hal yang diharamkan maka pembagian warisannya pun dilakukan berdasarkan dengan jenis kelamin awal dari seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin.    

Ahli Waris Pengganti adalah bukan salah satu ahli waris sejak awal, tetapi karena keadaan kerabat menurut hukum, Ahli Waris dapat menjadi ahli waris dan mewarisi sebagai Ahli Waris jika Pewaris tidak meninggalkan  seorang anak, melainkan meninggalkan seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki. Dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan plaatzvervulling wasiat yang mengikat, dalam pasal 185 KHI disebut ahli waris yang dilindungi, bukan ahli waris pengganti. Di Indonesia kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182 dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki pembatasan terhadap ahli waris menurut garis kekerabatan sampai ke garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat diangkat kembali oleh kedua anak laki-laki tersebut. dan perempuan. Pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepribadian Islami. Munculnya prinsip kepribadian Islami ini awalnya dikaitkan dengan lahirnya teori resepsi di kompleks Van den Berg. Teori penerimaan secara keseluruhan pada dasarnya dijelaskan bahwa hukum adat di Indonesia adalah hukum setiap agama, maka hukum bagi penduduk asli menganut agama Islam adalah hukum Islam, yang juga berlaku bagi non-muslim.  

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki hukum adat waris yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena adat bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, namun berbeda dengan ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu dan akibat yang diterimanya dalam keluarga maupun masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah teknik penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan ahli waris yang berganti agama dari Hindu ke agama lain tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan adat Bali namun kewajiban untuk menjaga orang tua tatap dilakukan. Hak untuk menerima warisan dari pewaris juga tidak dapat diberikan ke ahli waris kecuali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pewaris membahas tentang pembagian waris kepada ahli waris yang lainnya atau bisa dalam bentuk hibah.  

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri  aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak.  Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.    

Dalam pembagian suatu harta warisan, diperlukan hukum yang mengatur terkait porsi pembagian yang seimbang. Contoh dari hukum yang mengatur pembagian porsi suatu harta warisan di Indonesia adalah Hukum Waris Adat. Jurnal ini bertujuan untuk membahas terkait bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan menggunakan Hukum Waris Adat sebagai acuannya. Penggunaan Hukum Waris Adat sudah ada jauh lebih dahulu daripada hukum yang mengatur waris lainnya (Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Islam). Ketentuan dari Hukum Waris Adat dengan hukum waris lainnya tentu saja berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi sistem pembagian apa yang dianut didalam Hukum Waris Adat, siapakah ahli waris yang sesuai dengan Hukum Waris Adat, dan lain sebagainya. Hukum Waris Adat Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masih menggunakan hukum adat sebagai acuan pembagian warisannya. Sistem pembagian warisan secara Matrilineal menjadikan posisi dari pihak perempuan lebih tinggi dalam hal porsi warisan ketimbang pihak laki-laki.              

Hukum Waris adalah untuk membahas tentang bagaimana ahli waris memperoleh haknya atas benda-benda warisan serta peraturan yang berlaku untuk menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan harta bayar yang disepakati, proses untuk menentukan ahli waris, dan cara untuk memastikan bahwa harta warisan distribusi dengan baik. Penyelesaian waris didefinisikan sebagai proses melepaskan semua hak pewaris yang berujung pada pembagian benda warisan kepada ahli waris. Untuk membahas tuntas masalah ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, termasuk menentukan ahli waris dan mengidentifikasi benda-benda warisan, menetapkan harta bayar yang disetujui, dan mengatur penyebaran harta dengan cermat. Warisan merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan bagian dari hukum keluarga. Hukum warisan dikaitkan dengan ruang ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum berikut timbul dari terjadinya suatu peristiwa hukum kematian seseorang, termasuk bagaimana hak diatur dan dipertahankan, dan kewajiban almarhum. Pewaris adalah istilah digunakan untuk menyatakan perbuatan melanjutkan harta yang ditinggalkan ahli waris atau surat pembagian warisan kepada ahli waris. Pengirim ini berarti tidak hanya kelanjutan dari warisannya tetapi juga kewajibannya warisan yang belum selesai.    

Hukum adat merupakan sebuah peraturan hukum asli bangsa Indonesia. Sumber dari peraturan-peraturan hukum adat yang ada berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dan dapat dipertahankan karena kesadaran hukum masyarakatnya. Posisi hukum adat sendiri tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis. Hukum adat sendiri merupakan sebuah produk budaya berupa peraturan yang didalamnya mengandung substansi tentang nilai nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam peraturan hukum adat juga diatur berupa hukum waris adat yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti garis keturunan dan lain sebagainya salah satunya yakni waris Minangkabau yang begitu unik. Hal tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing daerah tergantung dengan kebijakan yang mengatur di daerah tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari. kesadaran, kebutuhan, dan keinginan, manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.    

Perang yang terjadi antara dua negara maupun lebih akan mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar guna mencari kehidupan yang lebih layak dan melarikan dari wilayah konflik. Negara-negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang mau membuka perbatasan dan menerima pengungsi dari wilayah konflik terutama dari wilayah Timur Tengah. Jerman dengan kebijakan pintu terbuka yang dicetuskan pada masa kepemimpinan Angela Merkel meenrima banyak apresiasi dari banyak pihak. Akan tetapi dampak negative muncul dengan membeludaknya angka kriminalitas di Jerman dan hal ini membuat Jerman secara tidak langsung memikirkan keputusan mereka dalam menerima pengungsi. Artikel ini akan membahas problematika yang muncul dari penerimaan pengungsi bagi Jerman dan bagaimana identitas masyarakat Eropa memiliki peranan yang cukup penting.    

Adat pernikahan dalam budaya Melayu terkesan rumit  karena banyak tahapan yang harus dilalui. Kerumitan tersebut muncul karena pernikahan dalam pandangan Melayu harus mendapat restu dari kedua orang tua serta harus mendapat pengakuan yang resmi dari tetangga maupun masyarakat. Bukan sebatas pandangan rumit, namun ada juga kalangan berpendapat, ada melayu unik dan sangat menarik.Penelitian ini mengkaji tentang nilia-nilai tradisi pada upacara Tepuk Tepung Tawar perkawinan adat Melayu di Desa Labusel. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Labusel yang bersuku Melayu. sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah  orang dari kalangan masyarakat. hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada masyarakat Melayu agar selalu mempertahankan tradisi Tepuk Tepung Tawar pada perkawinan adat Melayu karena nilai-nilai yang terdapat Tepuk Tepung Tawar merupakan salah satu tradisi yang terdapat di dalam adat perkawinan Melayu di Desa Labusel. Berdasarkan pada tradisi tepuk tepung tawar sangat banyak dan menjadi acuan dalam bermasyarakat dan juga berkeluarga. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadikan motivasi bagi peneliti selanjutnya mengenai tradisi Tepuk Tepung Tawar yang lebih luas lagi.    

The background of this study shows that there are a large number of beggars on Muaro Lasak beach, Padang City, both from children and the elderly. However, not all of the children who begged on the shores of Muaro Lasak Beach ordered their parents and some of their friends to join them. It is caused by a lack of communication between parents and children. Even indirectly the parents themselves tell their children to beg in order to get income. The type of research that the writer uses is a qualitative approach, with the intention of the researcher to describe by means of in-depth interviews with the object of research. The results of this study indicate that the large number of beggar children in Tapi Pantai Muaro Lasak, Padang City is caused by several factors, both from cultural factors, strength, emotions and context, self-esteem and self-awareness factors. The cultural activity factor that they carry out is no longer taboo but has become a habit that continues to develop and become a culture. This power factor causes the occurrence of children begging by their parents because they are in control at the location on Muaro Lasak Beach and become a strategy for children. The emotional factor is that they beg because of their own will and have been prohibited by their parents, but it does not rule out that they will stop begging on Muaro Lasak beach. the context factor refers to the environment, in this factor the environment is also important because there are children who beg only to follow their friends. The environment has a great influence on people's behavior. One self-esteem factor seeks attention from others because a lack of attention from parents can cause a child to seek attention from other people. The self-awareness factor of a beggar child who helps his parents' economy and the results they get will be given to his parents or grandmother. There are even barriers to interpersonal communication between parents and children that cause ineffective communication, namely process barriers, physical barriers, and emotional barriers.

The purpose of this study was to find out how the implementation of Premarital Guidance at the Office of Religious Affairs (KUA) of Kapur IX District and what materials were given by religious counselors at KUA of Kapur IX District during premarital guidance. The research method that the author uses in writing this article is a descriptive qualitative research method with data collection techniques through observation, documentation, and interviews. The sources of data from this study were extension workers at KUA Kapur IX District and books related to this research. The results of this study indicate that the implementation of Premarital Guidance at the KUA of Kapur IX District is carried out every Thursday starting at 10.00 WIB until it is finished. The methods used in providing premarital guidance to the bride and groom are lecture, discussion, and question and answer methods. In the implementation of premarital guidance at KUA Kapur IX District there were several supporting and inhibiting factors in achieving the successful implementation of the premarital guidance. The supporting factors are the willingness of the bride and groom, adequate facilities and infrastructure, and professional extension workers. And the inhibiting factor in the implementation of premarital guidance is that there are still prospective brides who are not punctual in following the guidance and there are still prospective brides who consider this premarital guidance not so important. The pre-marital guidance material given by the counselor to the bride and groom is material about the purpose of marriage, husband and wife's obligations, attitudes that support the realization of a happy/sakinah family, rules for husband and wife association, first night etiquette, mandatory bathing, times when it is forbidden to associate with the husband wife, things that are prohibited in the household, things that can disturb the harmony of the household, and so on.

Foster parents play an important role in exploring and developing the creative potential of foster children. Foster parents play a very important role in motivating children, as well as directing the activities of foster children so that they are useful in the future. One of them is motivating and directing children to participate in creativity development activities in the form of handicrafts. Creativity is an important thing in a person's life because it can make a person more productive and improve the quality of life and make it easier to find a way out of a problem. Through children's orphanages with various activities that are able to develop themselves both physically and spiritually. Orphanages can also form children's personalities to become independent and accustomed to things that train children to be more perfect. The purpose of this study was to determine the role of foster parents in developing the creativity of orphanage children through training. This study used a qualitative approach with descriptive methods and data obtained through observation and interviews. The location of this research is located at the Yatim Putri Bhakti Orphanage, Ms. Lubuk Attitude. With this research, it can be seen that the role of foster parents in increasing the creativity of orphans through training at the Yatim Putri Bhakti Orphanage, Mrs. Lubuk Kapaning, is by providing handicraft training, orphanage children can develop their creativity and become independent.

The problem in this study is the impact of orphanage parenting on the behavior of the children at the Ibrahim Situjuah Batua orphanage. Which parenting style is applied by the foster parents in the orphanage will have a major effect on a child's behavior because it is from the parenting style that the behavior will be maturely formed, both good behavior and bad behavior. The purpose of this study was to determine the parenting style of the orphanage on children's behavior. This study used a descriptive method with data collection techniques by means of observation and interviews. With the observation and interviews, the data obtained is clearer and more accurate.

Children are the seeds of the nation and state that will continue the struggle and ideals of the nation. Therefore, children need guidance and direction from an early age from their parents to face the various struggles they will achieve. While the family is the smallest group unit that is first encountered by children and it is from the family that children get non-formal education for the first time. Therefore, parenting is very important in educating children for their success in the future. Services and fulfillment carried out for children in orphanages are useful so that children can learn to be independent and not depend on others after leaving the orphanage. The education and skills obtained at the Aisyiyah Payakumbuh Orphanage have a strong personal attitude, are optimistic about themselves, and can open themselves up to always be enthusiastic about living the wheel of life. This type of research is descriptive qualitative, using data collection methods, namely observation and interviews. The purpose of this study is to find out how the parenting style of children at the Aisyiyah Payakumbuh Orphanage, the supporting factors and inhibiting factors in improving children's learning achievement at the Aisyiyah Payakumbuh Orphanage. Based on research conducted by researchers, the parenting style that is applied to children at the Aisyiyah Orphanage is democratic parenting, namely by giving affection, providing guidance, looking after, and also providing education and good parenting to children. In addition there are several factors inhibiting children's learning in improving learning achievement, namely limited funds or economy, then the supporting factors are the environment.

The first education of a child is parents, parents forbid how children behave and behave, every human being has a different way of shaping children's behavior, but it is different from children who live in foster care, children who are in orphanages are children who have deficiencies in the economy , children who do not have parents and others, those who are in orphanages are educated by foster parents or better known as caregivers. The focus of the researcher's research is to find out the efforts of caregivers in developing the discipline of orphanage children, in orphanages the attitudes and behavior of children are formed, namely how they work and behave, especially in forming child discipline. Caregivers have an important role in educating orphans both in small and big matters, various efforts are made by caregivers so that they can make foster children become good individuals and be able to be responsible for what is assigned to them so that they become trained. At the Aisyiyah Orphanage, giving punishment is the most frequently used effort by caregivers to make the orphanage children discipline, especially for children who have been repeatedly advised but are not deterred. This research method is a qualitative research with a descriptive approach

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, banyak kebijaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah untuk Pembangunan Ekonomi. Pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan yang merata di setiap daerah. Penelitian ini berbasis pada penelitian diskriptif, Dikatakan diskriptif karena penelitian ini menggambarkan objek yang diteliti. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan. Dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara. Berdasarkan analisis yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah kemiskinan berpegaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.