Publication Search

Pemberi Sewa yang mengalami kepailitan menimbulkan masalah serius bagi Penyewa, karena harta kekayaan, termasuk objek sewa, berada di bawah pengurusan dan pemberesan kurator setelah debitor pailit. Permasalahan utama adalah keabsahan Perjanjian Sewa Menyewa yang telah dibuat sebelum kepailitan. Mahkamah Agung memberikan putusan berbeda, di mana pada Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Penyewa diizinkan memanfaatkan objek sewa hingga perjanjian berakhir, namun putusan terbalik terjadi pada Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menetapkan bahwa kurator memiliki kewenangan dalam pemberhentian dan perpanjangan perjanjian. Perlindungan hukum untuk Penyewa yang dirugikan perlu dipertimbangkan setelah Pemberi Sewa dinyatakan pailit. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan mengacu pada data sekunder, primer, dan tersier, serta pendekatan studi pustaka dan analisis kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji keabsahan perjanjian sewa-menyewa setelah kepailitan Pemberi Sewa, menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sewa menyewa pasca-kepailitan, dan menilai perlindungan hukum bagi Penyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan Pemberi Sewa mengakibatkan syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, memungkinkan pembatalan perjanjian. Perbedaan putusan Mahkamah Agung menimbulkan ketidakpastian hukum, namun Perlindungan Hukum kepada Penyewa tetap ada berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Mereka diakui sebagai Kreditur Konkuren dengan hak pendaftaran tagihan dan keistimewaan tertentu, tanpa terikat jangka waktu pendaftaran tagihan secara umum.

Keberadaan wali dalam pernikahan bertujuan untuk memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Pada prakteknya, masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya keberadaan wali nikah, dimana calon mempelai tidak mengajukan wali nasab sebagai walinya. Permasalahan dalam penelitian adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl, bagaimana prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl dan akibat hukum pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl. Metode penelitian menggunakan yurudis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembatalan perkawinan dalam pengadilan agama nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah Perkawinan dilaksanakan dengan wali yang tidak berhak (wali hakim) dan penggantian wali nasab oleh wali hakim tidak sesuai prosedur. Prosedur pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggantian wali nasab oleh wali hakim dalam putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan, persidangan. Akibat hukum pembatalan perkawinan pada putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl adalah perkawinan dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri.

Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dianut di Indonesia menggunakan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pendaftaran peralihan hak atas tanah melalui jual beli pada dasarnya untuk menjalankan asas publisitas untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan, pertimbangan hakim didalam memutus perkara berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pembeli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/ PN.Wat, dan akibat hukum terhadap pembeli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), setelah data terkumpul akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembeli tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap jual beli hak atas tanah melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang tidak didaftarkan karena pembeli tidak mendapatkan surat tanda bukti kuat yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa sertifikat tanah. Pembeli dapat memperjuangkan terhadap perlindungan dan kepastian hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan (2) hakim memberikan pertimbangan hukum dengan melihat peristiwa hukum yang telah terjadi dengan dasar adanya Akta Jual Beli Nomor 62/2001 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dan juga bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara tersebut. (3) Akibat hukum terhadap Pembeli yang tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah yaitu pembeli tidak mendapatkan sertifikat tanah sebagai alat pembuktian yang kuat kepemilikan tanah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, menyatakan “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Namun, masih ada Lembaga Pembiayaan yang tidak melaksanakan putusan tersebut sebagaimana ternyata dalam putusan PN Kotamobagu Nomor 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; bagaimana akibat hukum eksekusi obyek jaminan fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 97/Pdt.G.S/2022/PN Ktg; dan bagaimana kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka, dan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Kreditur telah melanggar prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimana kreditur melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur yang akhirnya kreditur tidak berhasil melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan harus mengembalikan objek jaminan fidusia kepada debitur; Akibat hukum dari perbuatan kreditur melakukan eksekusi terhadap objek jaminan dalam putusan pengadilan a quo dinyatakan sebagai eksekusi yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan kembali objek jaminan fidusia; dan Kekuatan eksekutorial pada jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah sangat lemah dibanding sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Sertifikasi aset Pemerintah selain sebagai bentuk tertib administrasi juga menjadi atensi dari KPK, karena sertifikasi aset merupakan upaya pencegahan kehilangan aset negara. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tengah mendaftarkan seluruh bidang tanah asetnya namun belum semua aset tersebut dapat disertifikasi/disertifikatkan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penyelesaian pendaftaran tanah aset Pemerintah Banyuwangi; jenis Hak Atas Tanah yang diberikan; dan hambatan apa yang terjadi serta upaya yang dapat diambil  untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini antara lain Penyelesaian sertifikasi aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran tanah. Kantor Pertanahan memberikan fasilitas loket prioritas serta tim khusus agar sertifikasi aset Pemerintah dapat segera diselesaikan. Hak atas tanah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai Selama Dipergunakan. Jenis hak ini diberikan karena penggunaan bidang tanah aset yang didaftarkan untuk kepentingan umum/masyarakat banyak. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendaftaran aset antara lain, terjadinya pencatatan ganda antar instansi, masuknya aset pada kawasan kehutanan, ketidaklengkapan bukti alas hak, ketidaksingkronan satuan data, Sumber Daya Manusia, serta kendala penganggaran. Kendala tersebut dapat diatasi dengan mengadakan rapat koordinasi lintas instansi dengan supervisi dari KPK agar masing-masing instansi dapat saling melakukan crosscheck asetnya, Koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, pembuatan Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kuasa Pengguna Barang sebagai penguat alas hak, persiapan sertifikasi aset serta penganggaran dilakukan satu tahun sebelum dilaksanakan, bekerja sama dengan kantor pertanahan mengadakan pelatihan pendaftaran tanah untuk pegawai.

Harta Bersama dalam perkawinan adalah Harta yang didapat secara Bersama – sama maupun sendiri dalam ikatan perkawinan oleh Suami maupun dan Istri, dalam kasus a quo terjadi suatu peristiwa hukum dimana Istri ( Tergugat ) membeli tanah tanah dari Ayahnya dengan bukti AJB tertanggal 2008. Dimana pernikahan antara Penggugat ( Suami ) dan Istri ( Tergugat ) terjadi pada tahun 1999. Bahwa karena AJB tidak terdapat kwitansi jual beli dan penerimaan uang dari Tergugat ( Istri) kepada Ayahnya ( Penjual ), maka hakim menilai itu adalah hibah dan tidak dapat dianggap sebagai Harta Bersama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan harta bersama dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?  Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ? Bagaimana Akibat Hukum terhadap Putusan 0541/Plt.G/2013/PA.Kra terkait Harta Pemberian Orang Tua kepada Anak melalui Jual Beli ?. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah UU Perkawinan menyatakan bahwa harta warisan tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu antara suami dan istri. Sebab, harta diperoleh dari hasil kerja keras satu pihak dan hadiah dari pihak lain. Dalam kasus di Pengadilan Agama Karanganyar, bukti menunjukkan adanya proses jual beli dalam pernikahan. Namun majelis hakim menetapkan tidak ada keuntungan bersama dalam proses tersebut dan tanah serta dua bangunan tersebut bukan merupakan milik bersama. Keputusan tersebut dinilai sejalan dengan keadilan substantif dan hukum progresif yang mengedepankan moral, etika, dan agama. Kasus ini menyoroti pentingnya pluralisme hukum dalam menangani nilai-nilai masyarakat dan hati nurani.

Suatu merek yang memiliki persamaan dengan merek yang sudah terdaftar  dapat menimbulkan sengketa hak atas merek terdaftar karena dianggap merugikan pemegang merek terdftar pertama kali. Permasalahan dirumuskan  sebagai berikut: 1). Apa yang melatar belakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 2). Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? 3). Apa akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka. Metode analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan: 1). Hal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa hak atas merek pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu adanya gugatan pembatalan merek karena merasa sebagai pendaftar pertama (First to File). 2). Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap penggunaan merek terdaftar oleh pihak lain dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu: a. Unsur Kesamaan, b. Unsur Itikad tidak baik. 3). Akibat hukum bagi para pihak atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu Ruben Samuel Onsu tidak lagi bisa menggunakan ke enam merek yang telah dibatalkan pendaftaranya oleh Pengadilan.

Persekutuan Komanditer adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih sekutu komplementer dan satu atau lebih sekutu komanditer. Pasal 23 ayat (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menentukan bahwa persekutuan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab sekutu terhadap akta pendirian Perseroan Komanditer yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, kedudukan akta pendirian Perseroan Komanditer yang dibuat sebelum berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 yang tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, serta fungsi pendaftaran Persekutuan Komanditer sebelum dan sesudah berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) letak tanggung jawab atas pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer ada pada sekutu komplementer (2) akta pendirian Persekutuan Komanditer yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri tidak mengakibatkan akta pendirian dan segala perubahannya menjadi akta dengan kekekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (degradasi) serta tidak termasuk dalam kategori akta yang dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum (3) Fungsi pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer pada Pengadilan Negeri dan SABU adalah untuk memenuhi asas publisitas dan untuk sinkronisasi data serta syarat memperoleh Perizinan Berusaha.

This research uses qualitative methods with semiotic analysis from Roland Barhes. Semiotics is a method for analyzing signs to find meaning in social and cultural phenomena. The aim of this research is to find out what visual meaning is contained in the Ichsan Gorontalo University logo which is used as an agency identity in terms of denotation, connotation and myth. Corporate identity is a reflection of the vision and mission which are visualized through the logo. This research uses a qualitative descriptive method, namely the data collected is in the form of words and images. With the right logo, the message regarding the company's desired identity can be represented effectively. Data collection techniques use documentation/library techniques and observation. The results of this research will explain the meaning of the Ichsan Gorontalo University logo which has signs/symbols and colors that will be differentiated based on Roland Barthes' approach.

Video games are a form of entertainment that are very popular with the primary reason people play games being for social reasons that resulted in the co-op genre becoming one of the most popular genres to be played. The aim of this research is to see analyze the viability of using cooperative video games specifically overcooked! 2 as a way of getting players to show certain behaviors that can be used to assess their friendship quality and also to see whether playing together has an effect towards the friendship quality between friends. This research will be done using an experimental method in which the writer will observe the players throught their session and following up with an interview. After the experiment was completed the author was able to reach the conclusion that cooperative video games can be used to bring out behaviors that can be used evaluate friendship quality and also effect friendship quality even if only temporary.

Sambas has a traditional craft of songket cloth known as Kain lunggi or kain Bannang ammas because the motif is woven from gold and silver colored threads. Lunggi fabric has many weaving motifs, one of the most famous weaving motifs is the motif of bamboo shoots (Pucuk Rebung). But not a few people who do not know other motifs besides woven fabrics and other information about the motif of Sambas woven fabrics that are already quite global. So it is important to convey this information to the public interestingly. One of the media that can be used is through 3D animated films. This study was conducted by applying the MDLC method in which the process of modeling, rigging texturing, editing and animating in it. Based on the test results of 2 media experts at 84%, 2 material experts at 89%, and 30 general public at 89.46%, this animated film deserves to be published with a duration of 15 minutes and mp4 format.

This research aims to explore teachers' ability to apply feedback in the context of Christian Religious Education learning. Through a qualitative approach, this research seeks sources and reconstructs them from various sources such as books, journals and current research. The results show that teachers' ability to apply effective feedback in Christian religious education learning has a positive impact on students' understanding. The findings highlight the important role of feedback in improving understanding of Christianity concepts. Teachers who are able to provide specific, constructive and well-timed feedback will create meaningful learning.

The model for cultivating congregation members in the Book of Mark is a single wickedness that is an important part of expanding the Christian family. This article intends to review examples of church community formation that are provided in the Book of Mark. The approach in this point uses a qualitative approach plus discussion of Biblical literature and knowledge of the context. The results of the analysis show that the Book of Mark provides various lessons and examples regarding the formation of congregation members. This article provides practical guidance for every church leader and Christian religious educator in carrying out the development of congregation members.

.Breast milk is the best food for babies, but mothers often fail to breastfeed or stop breastfeeding earlier than they should. Knowledge is necessary during the postpartum period, especially knowledge about the benefits of colostrum in order to achieve success in breastfeeding and avoid misunderstandings about nutrition for babies. At the beginning of feeding, that is, in the first days when breast milk is released, a liquid that is yellow or clear will come out, which is The best quality baby food is to find out the relationship between the level of knowledge of breastfeeding mothers about colostrum and their provision. Colostrum is breast milk that comes out from the first day to the 4th day. Colostrum is a golden liquid, a protective fluid that is rich in anti-infective substances and high in protein. This liquid is yellow in color or can also be clear and is more like blood than milk, because it contains living cells that resemble white blood cells which can kill disease germs. This research uses a descriptive research design with a cross sectional approach to study the relationship between the level of knowledge of breastfeeding mothers about colostrum at the Pargarutan Community Health Center. South Tapanuli The number of samples used in this research was 30 people, of the 30 respondents it can be seen that there were 24 respondents (80%) who had insufficient knowledge about giving colostrum with 17 respondents (56.7%) not giving colostrum and 7 respondents ( 23.3%) gave colostrum, and those who had good knowledge about giving colostrum with 6 respondents (20%) where all respondents gave colostrum. Fisher's exact p value was 0.035 < 0.05. The need for education to pregnant women about breast milk and Colostrum and breastfeeding mothers are expected to provide breast milk at the beginning of life    

Components that influence the use of health services are based on Andersen's (1995) theory which explains that there are three main factors that influence a person's actions in using health services, namely predisposing factors, enabling factors and need. The aim of this research is to analyze the factors that influence the utilization of Antenatal Care services at the Pargarutan Tapanuli Selatan Community Health Center. 1 Utilization of antenatal care services Utilization of antenatal care services. ANC utilization is the use of ANC services by pregnant women to check their pregnancy at a health service center in accordance with the provisions for the use of antenatal care services, namely, once in the first trimester, once in the second trimester, and at least twice in the third trimester. The type of research used in this research is quantitative research with a cross-sectional research design. The variable that has no effect on the use of ANC services is the work variable with a p value = 0.354 (>0.05). The attitude variable has a 2 times greater influence (with a value of Exp(B)= 2.566) on utilizing ANC services than the variable of knowledge and family support for pregnant women to pay attention to their womb by carrying out ANC checks at health services regularly so that it can be monitored by health workers.    

Diarrhea is a condition in which a person has bowel movements with a soft or liquid consistency, it can even be just water and the frequency is more frequent in one day. Diarrheal disease in toddlers is ranked 2 out of the top 10 childhood diseases at the Sadewa Mother and Children Hospital (RSKIA) in May 2022. Knowing the pattern of prescribing diarrhea drugs in toddlers in outpatient care at the Sadewa Mother and Children Hospital for the period January - June 2022. The research conducted was a non-experimental descriptive research with a retrospective method. The study was conducted by taking prescription data from electronic medical records at the Sadewa RSKIA pharmacy and then recording them on a data collection sheet. Data were analyzed using tabulations in the form of percentages (%). The results showed that out of 130 samples, the profile of diarrhea patients under five was dominated by males, 77 children (59%), aged 2-3 years 65 children (50%), and the degree of dehydration of patients without dehydration, 120 children (92%). ). The most widely used drug class was zinc with 120 prescriptions (34.3%), zinc has a protective effect against diarrhea and can reduce recurrence and probiotics with 119 prescriptions (33.8%), probiotic bacteria will help the process of nutrient absorption and prevent disturbances in water absorption. The dominating combination was a combination of 3 drugs namely electrolytes, zinc and probiotics 69 prescriptions (57%), oralit functioned to replace fluids and electrolytes in the body that are wasted during diarrhea, zinc supplementation and probiotics in diarrhea effectively reduced stool output. The rule for using the treatment of diarrhea in toddlers is mostly 1 time a day with a total of 132 drugs (37.7%). The dominating drug was zinc with 117 prescriptions (88.6%) The pattern of prescribing diarrhea drugs in toddlers in this study was dominated by male patients, aged 2-3 years with a degree of dehydration, patients without dehydration. The most widely used drug classes are zinc and probiotic groups. The most common drug combination found is a combination of 3 drugs, namely electrolyte, zinc and probiotic group drugs. The rule for using the treatment of diarrhea in most toddlers is 1 time a day.    

The Moringa plant (Moringa oleifera L.) is a plant that has many properties in all parts of the plant. To find out the various properties, a phytochemical test is needed. Our phytochemical tests can determine the various chemical compounds formed and contained in plants, starting from chemical structure, biosynthesis, changes and metabolism, and bioactivity. This research aims to determine the classes of secondary metabolite compounds contained in the Moringa plant and their pharmacological activities based on the publication of scientific articles so that they can be a source of information in research and development of herbal medicines. The method used is literature study, the review process for this journal involves analysis of relevant articles, with a focus on empirical research conducted in the 2015-2023 time period. Article searches were carried out using the Google Scholar academic database. In the phytochemical test, it was found that Moringa contains alkaloids, saponins, flavonoids, terpenoids, steroids and tannins. These compounds are found in parts of the Moringa plant such as leaves, seeds, roots, protective skin, and stems. The Moringa plant also has pharmacological activities as antibacterial, anti-inflammatory, antioxidant, analgesic and anticancer.

Teenagers are often trapped in unhealthy and irregular eating patterns, even to the point of experiencing eating disorders. Eating disorders due to being busy with school assignments and other life burdens, make them tend to experience stomach problems, namely ulcers or gastritis. The aim of this research is to determine the relationship between eating patterns and the incidence of gastritis in adolescents at SMA Al Hikmah 2 Brebes. This research is a quantitative research with a descriptive correlation design using a cross sectional approach. The sampling technique in this research is Simple Random Sampling. The number of samples in this research was 71 respondents using the Slovin formula, the measuring tool used in this research was a questionnaire. The research results showed that 45 respondents (63.4%) had good eating patterns and 26 respondents (36.6%) had poor eating patterns. From the results of statistical testing using the chi Square statistical test, the p-value = 0.000 (p<0.005) was obtained, so there is a relationship between diet and the incidence of gastritis in teenagers at SMA Al Hikmah 2 Brebes. Suggestions from research are that teenagers can pay attention to their diet to prevent gastritis.

If anemia during pregnancy is not treated, it can cause serious consequences, namely bleeding. Bleeding is the main cause of the high maternal mortality rate (MMR) in Indonesia. nutrition on the incidence of anemia at the Sari Mutiara Tandem Clinic, Deli Serdang Regency in 2023. Anemia is a condition where blood hemoglobin levels are below normal. The cause is a lack of blood-forming substances, such as a lack of iron, folic acid or vitamin B12. Iron anemia or what is called Iron Nutritional Anemia (AGB) often occurs in mothers. This research uses a quantitative type of research using retrospective research. This research design was carried out using a cross sectional approach, the sample was all 35 pregnant women. Research Results: 17 pregnant women who had good knowledge and did not experience anemia (94.4%). And Pregnant Women with less knowledge and experiencing anemia were 14 people with a percentage of (82.4%) Statistical Test Results obtained p value = 0.033<0.05 which means there is a relationship between Nutritional Status and the incidence of anemia in Pregnant Women. It is hoped that for pregnant women to increase knowledge about anemia, especially regarding methods and efforts to prevent anemia, and continuously monitor nutritional status.    

The maternal mortality rate (MMR) in the world based on data from the World Health Organization, according to the World Health Organization (WHO), in 2016 reached 289,000 people, divided into several countries, including the United States reaching 9,300 people, North Africa 179,000 people and Southeast Asia 16,000 soul. Approximately 80% of maternal deaths are the result of increased complications during pregnancy, childbirth and after delivery. Causes of maternal death include postpartum hemorrhage, eclampsia, prolonged labor and sepsis. One of the causes of maternal death is prolonged labor with an average number in the world of 8% and in Indonesia it is 9%. The general aim of this research is to determine the factors associated with the incidence of prolonged labor in women giving birth at the Djoelham Binjai Regional Hospital in 2023. Prolonged labor is a situation where the latent phase occurs for more than 8 hours or labor lasts more than 12 hours with the baby not yet being born. On a partograph, labor that is not progressing is indicated by cervical dilatation above the alert line (right side) in the active phase. The pathophysiology of prolonged labor is closely related to the concept of functional stages of labor which explains the physiological goals of labor. There are three functional stages of labor, namely the preparatory division, the opening/dilatation stage and the pelvic division. This research uses a quantitative type of research using retrospective research. The design of this research was carried out using a cross sectional approach. The sample in the study was women giving birth who experienced a long labor at Djoelham Binjai Regional Hospital in 2023. The proportion of respondents who had a long labor due to a weak vagina < 20' was 12 (40%), respondents who had a long labor due to CPD with In the No CPD category, there were 13 (43.3%) respondents who did not give birth for a long time due to their weight, with the weight category > 4000 grams being 12 (40%). The results (p value = 0.030 < 0.05) which means that this research shows that there is a significant relationship between His, CPD and Baby's Weight with Long Parturition at Djoelham Binjai Regional Hospital. The strength and weakness of the His during the birth process greatly influences the speed or Length of labor It is hoped that respondents will be more active in checking their pregnancies to avoid prolonged labor by health workers either at posyandu or other health service places.   Keywords: Partus Lama, Persalinan