Publication Search

Bantuan dana pada umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu Bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit dengan jaminan fidusia. Penyerahan jaminan fidusia tersebut dilaksanakan secara Constitutum Prossessorium, yang artinya, penyerahan ” hak milik ” dilakukan dengan janji, bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan. Polemik yang terjadi pada masyarakat adalah saat proses kredit terjadi BPKB yang dijadikan jaminan fidusia dalam kredit tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia sehingga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia. Jalan ini ditempuh guna mendapat proses pencairan kredit yang cepat atau alih-alih sudah menjadi pelanggan lama atau menjadi prioritas pada lembaga pembiayaan tersebut. Maka pada prakteknya dilapangan para penerima fidusia sering kali menemui kesulitan dalam hal eksekusi jaminan fidusia yang dipegangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap akta fidusia yang tidak didaftarkan, mengetahui eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan yang dilakukan oleh kreditur jika debitur wanprestasi, dan mengetahui yang dialami debitur dan kreditur atas eksekusi yang dilakukan atas akta fidusia yang tidak didaftarkan dan akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data adalah data sekunder dan primer dari wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak BPR Weleri Makmur Sampangan Semarang. Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Akibat hukum apabila jaminan fidusia belum didaftarkan maka tidak akan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak mendapatkan sertifikat, sehingga tidak akan dianggap sah atau sering dikatakan sebagai akta di bawah tangan. Penyitaan tanpa adanya kesepakatan antara bank dan Debitor menjadi tidak sah karena penyitaan atas barang bergerak menurut Pasal 197 ayat (1) HIR adalah kewenangan ketua pengadilan negeri atas jabatan (ex officio) membuat perintah tertulis untuk menyita sekian banyak/seperlunya barang bergerak. Hambatan yang timbul akibat eksekusi yang dilakukan akibat fidusia yang tidak didaftarkan adalah objek jaminan fidusia yang tidak mau diserahkan oleh debitur kepada kreditur, debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia dan menghalang-halangi pengambilan objek jaminan fidusia dan nilai objek jaminan fidusia berubah. Akibat kalau di eksekusi tanpa didaftarkan adalah dapat dikenakan sanksi pidana perampasan dan mendapat sanksi administratif yang diatur dalam Permenkeu Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

The application of sanctions for children is not the same as the application of sanctions for adults, criminal sanctions imposed on children are based on justice, truth, welfare, and the child's future, children have special characteristics and characteristics that require guidance in order to ensure their physical and mental growth as a whole. , harmonious and balanced because children are the most important pillar in determining the fate of the nation and state in the future. An addict or narcotic abuser from a legal perspective is also a criminal offender. In this study, the authors raised several problems, namely How to Implement Criminal Sanctions Against Children of Narcotics Abusers and How Judges Considerations in Deciding Narcotics Abusers in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg. The research method used in this research is in concreto. This writing aims to explain the Application of Criminal Sanctions Against Narcotics Abuse Children and Judge Considerations in Dropping Decisions Against Narcotics Abuse in Decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016.PN Smg, the defendant is sentenced to sanctions for actions namely by medical rehabilitation and social rehabilitation . The sanctions obtained by narcotics criminal offenders in decision No.18 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Smg are in accordance with existing regulations in Indonesia, apart from being accompanied by a person / guardian, the defendant is accompanied by a legal advisor, namely Rizka Abdurrahman SH, MH, during the examination process of the defendant did not receive discriminatory treatment / distinction, the judge in passing the verdict for the defendant has considered things that are burdensome and lighten and consider everything that is best for the child.   Keywords : Children, Narcotics, Abuse, Application of Criminal Sanctions

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pembuangan limbah ke sungai yang berulang membuat perlunya ada penegakan sanksi pidana yang didasarkan pada UUPPLH. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pencemaran air di sungai Klampisan oleh PT. Marimas pada tahun 2013 yang berdampak pada warga di sekitar sungai Klampisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH dan menjelaskan hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif PT. Marimas, Semarang belum dikenakan sanksi pidana atas pencemaran sungai Klampisan yang diakibatkan karena kurangnya alat bukti dalam pembuktian pencemaran lingkungan sehingga penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang belum berjalan. Hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang adalah kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian karena di sepanjang Kali Klampisan terdapat sekitar 7 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut dan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Purwoyoso, dan belum maksimalnya infrastruktur penegakan hukum yang disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang jumlahnya belum memadai untuk melakukan pengawasan.

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum adatdalam mencapai ketertiban umum, sebagai salah satu opsi pemecahan masalah pelanggaranketertiban umum yang terjadi pada lingkungan masyarakat di Indonesia. Di samping hukumpidana yang berlaku di Indonesia, hukum adat juga memiliki peradilan untuk mengadilipelanggar ketertiban umum. Peradilan yang dimiliki hukum adat lebih bersifat kekeluargaan,berupa musyawarah untuk tercapainya mufakat, sanksi yang tepat untuk pelanggar ketertibanumum tersebut.Apabila hukum pidana di Indonesia hanya melakukan sistem peradilan saja maka hukumadat mempunyai sistem yang lebih kompleks. Sistem pencegahan, perundingan, peradilan,dan pemberian sanksi terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat pada hukum adatmempunyai tingkat keefektifan yang lebih baik daripada hukum pidana yang hanya melakukanperadilan. Hukum adat dalam satu daerah dengan daerah yang lain di Indonesia berbedabeda.Penerapan pencegahan sampai pemberian sanksi pun berbeda-beda, tergantung darimasyarakat yang menerapkannya.Kata kunci: hukum adat, ketertiban umum, hukum pidana

Abstraksi   Penyebab utama terjadinya perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha didominasi oleh masalah pengupahan, meskipun landasan hubungan perburuhan kita adalah Hubungan Industrial Pancasila. Oleh karena itu, untuk mengurangi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Semua peraturan tersebut sebagai pelaksana dari UU Nomor  13 Tahun 2003 yang sifatnya imperative, oleh karenanya setiap pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa denda, pidana kurungan , atau pidana penjara. Sanksi ini dimaksudkan agar pengusaha betul-betul memperhatikan masalah upah.  Ada beberapa kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh, antara lain upah minimum dan upah kerja lembur Dasar perhitungan upah minimum dan upah lembur adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Penangguhan upah minimum kepada gubernur, sedangkan masalah perbedaan besarnya upah lembur diajukan ke lembaga pengawas ketenagakerjaan.   Kata kunci: pengupahan dan melindungi

Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.

AbstractsAs an alternative sanction for child, imprisonment should be used as the last option. The non-custodial criminal law can be better alternative for avoiding negative stigma toward children. Key word : alternative sanctions, non custodial.

Abstract The frame of reference of this research is that by the regulation of criminal rule on the Constitution of No. 9, 1992 jo No 37,2009, on the immigration(abstract-condemnation), intended the rule to have a power of reinforcement to be obeyed. And towards those of domestic as well as foreigners breaking the law will be enforced to have criminal sanction when they were proved of legelly giuilty and convincincing without any reasons of truth and excuse and also able to be responsible for the judge( as a punisher of inconcrete criminal). It’s needed a judge’s consideration  based on the law, social, economic and other factors enfluecing law enforcement , to enforce the criminal law. ----The considerationsthe taken for the decision making  are acquired from the facts attended at the trial session and the facts clarified at the authentication step. Then, the facts are evaluated and corrected with  letter of accusation, demand, plea, counterplea, rejoinders found as a fact, so that the judge convinced that the accused did the criminal law of immigration. Key word: foreigners breaking the law