SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN
Abstract:Law sanctions in taxation consist of administrative and penal sanction. However, administrative one is preferred in its implementation. It is because of its more advantage in term of time and the penal money goes to state cash. The disadvantageous is it does not give up giving to its doers and who will do it. Keywords: tax, administrative and penal sanction.
KUSUMO & BAMBANG ALI (2012). SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN. Wacana Hukum, 8(2). https://doi.org/10.33061/wh.v8i2.316
KUSUMO, BAMBANG ALI, "SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN," Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.
KUSUMO, BAMBANG ALI. "SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN." Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.
KUSUMO, BAMBANG ALI. "SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN." Wacana Hukum 8, no. 2 (2012).
KUSUMO & BAMBANG ALI (2012) 'SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN', Wacana Hukum, 8(2). doi: 10.33061/wh.v8i2.316.
KUSUMO, BAMBANG ALI. SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN. Wacana Hukum. 2012;8(2).
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra