SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA
BUDIASTUTI & SHINTA RUKMI (2012). SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Wacana Hukum, 9(1). https://doi.org/10.33061/wh.v9i1.283
BUDIASTUTI, SHINTA RUKMI, "SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA," Wacana Hukum, vol. 9, no. 1, 2012.
BUDIASTUTI, SHINTA RUKMI. "SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." Wacana Hukum, vol. 9, no. 1, 2012.
BUDIASTUTI, SHINTA RUKMI. "SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." Wacana Hukum 9, no. 1 (2012).
BUDIASTUTI & SHINTA RUKMI (2012) 'SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA', Wacana Hukum, 9(1). doi: 10.33061/wh.v9i1.283.
BUDIASTUTI, SHINTA RUKMI. SANKSI PIDANA ANAK ALTERNATIF DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Wacana Hukum. 2012;9(1).
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra