Publication Search

Perkembangan globalisasi abad 21 yang semakin pesat turut diikuti dengan peningkatan pertumbuhan sektor transportasi, tidak terkecuali transportasi laut. Peranan transportasi laut merupakan bagian yang sangat penting dan bermanfaat bagi perekonomian suatu negara.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan wilayah, peran Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pariwisata, dan pembangunan proyek Gerbang Wisata Bromo Tengger Semeru di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pengembangan wilayah diukur dari faktor seperti kesempatan kerja, peningkatan populasi penduduk, pendapatan, dan nilai tambah industri. Tujuan pengembangan wilayah meliputi aspek sosial dan ekonomi. Pengembangan wilayah dapat dilakukan dari bawah dengan melibatkan lembaga-lembaga setempat atau dari atas dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki peran penting dalam pelestarian flora dan fauna, kegiatan penelitian, pendidikan, rekreasi, dan budidaya. Pariwisata merupakan sektor penting dalam perekonomian suatu wilayah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara. Kabupaten Probolinggo sedang mengembangkan potensi wisata Gunung Bromo sebagai objek wisata unggulan. Pemerintah akan membangun empat gerbang wisata menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru, dilengkapi dengan rest area dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi literatur dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal, dokumen, dan website. Data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengembangan kawasan wisata Bromo melalui proyek Gerbang Wisata Bromo Tengger Semeru dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi lokal.  

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Tujuan Penelitian ini diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada kinerja pemerintah, dan iharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait tahapan pemilu di tahun 2024. Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website dpr.go.id telah memberikan kelengkapan informasi yang jelas dari proses tahapan pemilu 2024 maka dengan Melalui keterbukaan informasi terwujudnya transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.  

Dalam perdagangan internasional kegiatan ekspor impor merupakan bagian terpenting di dalamnya. Kontribusi dari berbagai negara dalam kegiatan ekspor impor yang bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan dari setiap negara. Perdagangan internasional tercipta karena adanya kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati. Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang dapat disingkat UMKM merupakan sebuah kegiatan yang dapat dijalankan secara mandiri atau bisa juga oleh suatu organisasi untuk menghasilkan suatu nilai dalam bentuk barang maupun jasa. Dengan adanya perdagangan internasional ini dapat memperluas pasar sehingga dapat berdampak positif dalam pertumbuhan ekonomi. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan UMKM ketika terjun ke dalam pasar internasional, selain itu juga menjelaskan bagaimana peran pemerintah di suatu negara terhadap kegiatan UMKM yang mulai memasuki pasar internasional.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah,  Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

Indonesia merupakan negara dengan beberapa kota di setiap provinsinya, namun tentunya setiap kota mempunyai tingkat inflasi yang berbeda setiap tahunnya. Dengan banyaknya data inflasi di Indonesia, sulit bagi pemerintah untuk mengkategorikan angka inflasi. Penulis berinisiatif melakukan penelitian tentang mengelompokkan nilai inflasi pengeluaran di jawa barat. Tujuan membuat laporan ini merupakan untuk memperoleh informasi dengan kualitas terbaik dari data yang diproses. Proses ini di harapkan dapat membantu pemerintah dalam mengetahui nilai inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran tertinggi dan terendah di Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode k-means clustering. Penelitian ini juga di dukung menggunakan salah satu perangkat lunak atau tools untuk mengolah data mining yaitu RapidMiner. Didapat hasil cluster terbaik yaitu 5 cluster berdasarkan nilai DBi 0,063. Dimana yang termasuk ke dalam cluster tersebut adalah cluster 0, cluster 2, dan cluster 4 dengan tingkat inflasi rendah berjumlah 5 Kabupaten/Kota. Dan yang termasuk ke dalam tingkat inflasi tinggi adalah cluster 1 dan cluster 3 berjumlah 2 Kabupaten/Kota. Hasil dari data ini juga menunjukkan nilai akurasi sebesar 100%, sehingga bisa disimpulkan jika algoritma k-means mempunyai nilai akurasi tinggi.

Masalah penguasaan terhadap kepemilikan tanah tanpa hak selama ini menjadikan problematika serius, dikarenakan bukan saja dapat merugikan masyarakat sebagai korban atau pihak yang bersangkutan, namun juga merugikan Negara. Kepemilikan atau penguasaan tanah tanpa hak yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memalsukan terhadap sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, atau yang sering disebut dengan istilah ‘mafia tanah’. Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam tulisan ilmiah ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder terkait topik penelitian. Pemerintah telah menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor. 1/ JUKNIS/ D.VII/ 2018, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi mafia peradilan. Masyarakat sebagai pemilik tanah dapat melakukan pencegahan dengan cara mencermati praktek mafia tanah yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Mafia tanah sulit diberantas dikarenakan masalahnya rumit diselesaikan, dikarenakan memanfaatkan kelemahan birokrasi serta menggandeng aparat hukum dan birokrasi terkait. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dalam mendaftarkan tanah miliknya dengan cara diurus sendiri adalah merupakan salah satu peran atau pemberdayaan guna menekan atau meminimalisir praktek mafia tanah yang berkeliaran di Negara Indonesia. Oleh karenanya diperlukan pemberian hukum pidana yang tegas, tanpa pandang bulu. Baik bagi pelaku mafia tanah maupun birokrasi yang diajak melakukan kejahatan. Selain itu diperlukan penataan birokrasi dengan mengedukasi tugas dan kedudukan masing-masing berdasar ketentuan dan perundangan, mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau perangkat desa, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris-PPAT), serta para pejabat Badan Pertanahan hinga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/ BPN).

Perubahan zaman membawa dampak bagi seluruh Negara. Dengan adanya perubahan zaman, pola pikir manusiapun ikut berubah. Perubahan zaman membawa dampak positif maupun negatif. Perubahan ini terjadi karena adanya Globalisasi. Peranan keluarga dalam pembimbingan generasi muda cukup dominan. Pembentukan perilaku yang positif yang harus dimiliki oleh setiap orang warga negara yang baik, bermula dari keluarga menurut Jamaludin Ancok dikutip Hendriyati Agustiani dalam buku “Psikologi Perkembangan” menyatakan bahwa pada saat ini pembinaan terhadap kaum remaja belum menemukan format yang maksimal. Perilaku remaja yang akhir-akhir ini marak, berupa tawuran, perjudian, dan berbagai kenakalan remaja lainnya,dianggap sebagai akibat dari proses keterasingan dari kehidupan yang wajar. Perilaku-perilaku menyimpang seperti itulah masih terjadi di kampung dan di desa, bukan kota besar saja, semisal di kampung Sinar Rejo masih adanya krisis moral yang terjadi antar kaum remaja.

Berpikir adalah aktivitas kebiasaan manusia yang memungkinkan manusia mengatasi keterbatasan nya sehingga manusia dapat mengarahkan dirinya dan tindakannya ke arah yang lebih baik di masa depan. metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif melalui studi pustaka, penelitian buku, majalah artikel ilmiah yang diperoleh dari media elektronik seperti internet dan google scholar. peran pendidikan karakter dalam membentuk kemampuan befikir kritis generasi muda di Indonesia sangat lah penting untuk dibahas. aspek perilaku yang mentargetkan perubahan adalah perubahan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak lebih baik mengembangkan keterampilan inovatif generasi muda. hal ini tidak terlepas dari kesadaran setia negara akan potensi generasi mudanya. untuk meningkatkan kecerdikan dan harmoni teknologi dan industrialisasi dalam kehidupan sehari-hari. pengembangan soft skill generasi muda di setiap negara memiliki metode dan indikasi yang berbeda. “Soft skills merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan sang pencipta. dengan mempunyai soft skills membuat keberadaan seseorang akan semakin terasa di tengah masyarakat. keterampilan akan berkomunikasi, keterampilan emosional, keterampilan berbahasa, keterampilan berkelompok, memiliki etika dan moral, santun dan keterampilan spiritual”. dunia kerja tidak hanya memprioritaskan pada kemampuan akademik (hard skills) yang tinggi saja, tetapi juga memperhatikan kecakapan dalam hal nilai-nilai yang melekat pada seseorang atau sering dikenal dengan aspek soft skills. oleh karena itu, generasi milenial saat ini harus meningkatkan keterampilan mereka dan menyadari pentingnya mengembangkan soft skill agar lebih kompetitif baik di tempat kerja, di dunia akademis maupun di dunia lingkungan masyarakat nya.  

Perang yang terjadi antara dua negara maupun lebih akan mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar guna mencari kehidupan yang lebih layak dan melarikan dari wilayah konflik. Negara-negara anggota Uni Eropa merupakan negara yang mau membuka perbatasan dan menerima pengungsi dari wilayah konflik terutama dari wilayah Timur Tengah. Jerman dengan kebijakan pintu terbuka yang dicetuskan pada masa kepemimpinan Angela Merkel meenrima banyak apresiasi dari banyak pihak. Akan tetapi dampak negative muncul dengan membeludaknya angka kriminalitas di Jerman dan hal ini membuat Jerman secara tidak langsung memikirkan keputusan mereka dalam menerima pengungsi. Artikel ini akan membahas problematika yang muncul dari penerimaan pengungsi bagi Jerman dan bagaimana identitas masyarakat Eropa memiliki peranan yang cukup penting.    

Perusahaan multinasional memiliki keterlibatan dalam sector perekonomian suatu negara karena memiliki entitas yang penting dalam menyerap tenaga kerja hingga meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peranan secara rinci dari perusahaan multinasional yang dapat memunculkan dampak tertentu bagi perekonomian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka melalui beberapa referensi serta informasi dari lembaga terkait dengan perekonomian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan perusahaan multinasional menimbulkan efek positif serta efek negative. Dari sisi positif, peranan perusahaan multinasional dapat memberikan kesempatan yang tepat bagi Indonesia untuk mengembangkan sector perekonomian negara dengan adanya sumbangsih devisa negara. Selain itu, Indonesia akan makin dikenal oleh negara lain karena negara lain percaya bahwa Indonesia dapat meningkatkan investasi asing karena latar belakang potensi sumber daya Indonesia yang melimpah dan penekanan pada upah pekerja di negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi negative, apabila pemerintah Indonesia tidak memberikan penekanan pada perusahaan multinasional mengenai regulasi internal perdagangan dan industri di Indonesia maka akan mempersempit peluang perusahaan domestic dalam bersaing di negara sendiri.

Isu Borderless dan Dual Nationalities : Pemicu disintegrasi bangsa di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan yakni mengumpulkan atau melakukan studi dokumen terhadap sumber dan literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Isu Borderless merupakan suatu keadaan di mana batas-batas yang ada dalam suatu masyarakat kian memudar. Tak ada batasan-batasan yang mengatur perilaku-perilaku seseorang dalam bertindak dan menilai sebuah tindakan. Infrastruktur yang memadai, maka komunikasi menjadi sulit dan tidak akan tercipta dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah, kadangkala juga bisa membuat permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Pemerintah lebih giat dalam menekankan program-programnya hanya pada wilayah tertentu hal tersebut sering menimbulkan kecemburuan sosial dari wilayah-wilayah lain yang belum terjangkau program dari pemerintah tersebut. Dari situlah, bibit-bibit konflik mulai muncul, bahkan jika konflik atau masalah tersebut tidak segera ditanggulangi, akan menjadikan suatu ancaman yang besar, dan justru membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di lain pihak banyak warga masyarakat Timor-Timur yang masih memegang paspor Republik Indonesia (RI) yang secara hukum masih berstatus WNI yang secara de facto merupakan warga negara Timor-Timur tapi secara de jure merupakan warga negara Indonesia (warga Indonesia pasif) sehingga dapat disimpulkan terdapatnya tiga kategori kewarganegaraan yakni kewarganegaraan ganda (dual nationalities), tanpa kewarganegaraan, dan kewarganegaraan pasif. Peran pembelajaran sejarah sebagai upaya menanamkan nilai-nilai nasionalisme untuk memberi peringatan kepada kita tentang pentingnya memahami identitas kebangsaan yang kita miliki dengan cara menengok kembali kepada masa lalu waktu identitas tersebut terbentuk.    

Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative jurdicial research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.

Konsep negara kesejahteraan adalah suatu konsep dimana negara berperan penuh dalam proses menuju kemakmuran, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi setiap warga negara dengan mengutamakan upaya-upaya yang mendukung terselenggaranya jaminan pemenuhan hak-hak serta pendukung bagi pelaksanaan kewajiban bagi setiap orang dalam suatu negara berdasarkan aturan. -peraturan yang telah disetujui dan diresmikan oleh Pemerintah. Negara yang menganut konsep kesejahteraan mendambakan kehidupan yang sejahtera dengan menggunakan tanggung jawab penuh untuk memenuhi, melindungi dan mengutamakan kepentingan warganya dengan memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan berbagai pelayanan publik, pendampingan, pencegahan dan perlindungan terhadap pelanggaran sosial yang sering terjadi di lingkungan negara. Untuk mewujudkan negara yang berbasis Welfare State dengan menata kembali pola kehidupan masyarakat, diperlukan beberapa syarat, yaitu: (1). Warga negara; (2). Demokrasi penuh; (3). sistem hubungan industrial dengan aliran modern; (4). Perluasan hak atas Pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan keempat syarat tersebut harus selalu ditinjau ulang agar implementasi kebijakan pemerintah di berbagai bidang dapat berjalan secara melembaga. Sebagai negara yang menganut Konsep Welfare State, Indonesia tentunya menggunakan kekuasaan negara untuk menerapkan berbagai aturan yang dibuat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan mendorong peran pemerintah dan lembaga negara untuk menjaga dan menjamin hak-hak masyarakat secara lebih menyeluruh sehingga tercipta pemberdayaan manusia untuk mendukung konsep Welfare State.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, kemampuan UMKM untuk tetap bertahan di masa krisis ekonomi adalah bukti bahwa sektor UMKM merupakan bagian dari sektor usaha yang cukup Tangguh. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM merupakan bisnis yang juga memerlukan pengelolaan manajemen usaha terkait aspek-aspek fungsional usaha dan pengelolaan keuangan yang baik. Setiap bisnis akan membutuhkan pengelolaan usaha dan keuangn yang tepat agar bisnis tetap bisa berjalan dengan lancar. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan tentang pengelolaan manajemen usaha dan keuangan sederhana dalam bentuk paparan dan diskusi terkait komponen-komponen dalam mengelola manajemen usaha dan keuangan.    

National identity is a sign or characteristic of a country that can distinguish its characteristics from other countries, because the identity of a country lies in the concept of the country itself. Etymologically, national identity comes from the words "identity" and "national". Identity comes from the word identity which means the existence of a character, trait, or quality related to an individual, group, or something that distinguishes it from others. And National comes from the word nation which means state. And every country is obliged to implement constitutional behavior in the life of the state. Because in general the constitution is the basic principle and law of a nation, state, or community group. Where that determines the power, duties of the government and guarantees certain rights for its citizens. Â

Artikel ini akan mendiskusikan Strategi Advokasi Proaktif terhadap tindakan tata usaha negara sebagai alternatif  kontrol administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang bersinggungan dengan wewenang dan kontrol terhadap tindakan yang dilakukan tata usaha negara. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan metode pendekatan kepustakaan. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat tata usaha negara dan warga masyarakat. Data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder dikumpulkan melalui buku, jurnal, dan artikel terdahulu, diteliti dan dicermati dengan tujuan menemukan jawaban terhadap masalah yang terjadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum administrasi negara dalam tindakan yang dilakukan oleh tata usaha negara, peran warga masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan. Apabila dalam tindakan tersebut terdapat berbagai permasalahan, advokasi perlu dilakukan dalam mencapai terciptanya kesejahteraan umum.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat tinggi terutama pada masa pandemic covid-19. Salah satu faktor yang menyebabkan laju pertambahan penduduk adalah angka kelahiran total. Hal ini menyebabkan masalah bagi negara Indonesia terutama bidang kependudukan dan keluarga berencana. Upaya perintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk ini dengan program Keluarga Berencana. KB merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat dan juga menekan garis kemiskinan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan tantangan terbesar dalam penggalakan program KB kembali. Seseorang yang memiliki pengetahuan baik akan cenderung memilih alat kontrasepsi yang sesuai dan cocok digunakannya, karena dengan pengetahuan yang baik seseorang akan lebih mudah menerima informasi terutama tentang alat kontrasepsi. Peningkatan pengetahuan dibutuhkan untuk memperkuat kesadaran dalam layanan KB sehingga turut membantu masyarakat untuk tetap melaksanakan kembali program KB dan terus memakai alat kontrasepsi, meski dalam keadaan pandemic-19. Dari hasil paparan perlu dilakukan pengabdian masyarakat “IbM Peningkatan Awareness KB-Kespro Melalui Pendekatan Publik Untuk Penguatan Peran Wanita Sebagai Pilar Bangsa”. Kegiatan ini terdiri dari penyuluhan, diskusi, curah pendapat, serta monitoring. Target luaran berupa tercapainya pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya pengetahuan wanita usia subur, terpublikasinya hasil pengabdian masyarakat di jurnal nasional, serta media elektronik.  

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dengan kondisi tanah dan musim yang cocok untuk sektor pertanian. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat Indonesia berasal dari sektor pertanian yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian berkontribusi besar bagi perekonomian indonesia. Hal ini dilihat dari pertumbuhan domestik bruto (PDB), pertanian merupakan tiga besar penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang tumbuh bersama industri dan pertambangan yaitu sebesar 12,98 persen dengan pertumbuhannya sebesar 1,37 persen. Penentuan daerah penelitian ini dilakukan secara sengaja (Purposive Method) yakni di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Adapun pengambilan sampelnya adalah petani sebanyak 30 responden yang berada di Kecamatan Somolo-molo dari populasi seluruh petani yang berada di Kabupaten Nias. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kabupaten Nias memiliki potensi besar dibidang pertanian yaitu dibidang SDA, iklim, luas lahan pertanian dan Sumber daya manusia (SDM) yang mayoritas bekerja sebagai petani. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Nias adalah ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, teknik budidaya yang masih konvensional, kurangnya perhatian pemerintah, pertanian dipandang sebelah mata, rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dan rantai niaga yang merugikan petani. Strategi yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Nias adalah pengembangan bibit unggul dari tanaman sendiri, pertanian berbasis teknologi, digitalisasi informasi dan pemasaran produk pertanian, pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, kebijakan pemerintah yang pro dengan petani dan pertanian.    

Pelaksanaan pelayanan publik  sebagai salah satu  tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana   penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,   Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam  merupakan  negara  yang  cukup  berkembang  dalam  melakukan reformasi  birokrasi  pelayanan  khususnya  pelayanan  dalam  hal  membuka  bisnis  atau strating   a business.   Vietnam   memiliki keunggulan   tersendiri yaitu dari segi biaya   dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia  Vietnam  lebih unggul  karena  membutuhkan instansi  yang  lebih  sedikit daripada  Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.