Publication Search

55,485 articles from 432 journals · 1,579 citations tracked

Showing 7301-7320 of 7,444

Analytics

Rini Werdiningsih

Public Service And Governance Journal 2020 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Lembaga Pendidikan sebagai sarana yang mampu mengasah dan mengarahkan potensi anak sebagai bekal kehidupan di masyarakat kelak. Persepsi yang terbangun selama ini adalah bahwa tanggungjawab proses pendidikan masih dibebankan pada institusi pendidikan saja. Keterlibatan masyarakat dalam perwujudan dan penyelenggaraan pendidikan seringkali diabaikan. Padahal, dalam hal penyelenggaraan pendidikan, masyarakat memiliki hak dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat ( Community based education) berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Fokus penelitian ini adalah mengkaji Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada fenomenologis. Penentuan subyek penelitian dipilih berdasarkan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu antara lain partisipasi bentuk sukarela, pengambilan keputusan, pemikiran dan pembiayaan

Indra Kertati

Public Service And Governance Journal 2020 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Smart City bukan hanya tren untuk kota-kota besar, tetapi kebutuhan akan layanan publik yang cepat, murah, aman, dan dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk menganalisis pemerintahan pintar berbasis teknologi informasi sebagai implikasi dari smart city Kota Surakarta. Penelitian ini menggambarkan  bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan empat komponen dalam smart city yaitu: (1) government of a smart city, (2) smart decision-making, (3) smart administration and (4) smart urban collaboration. Hasil penelitian menunjukkan: (1) pemerintah daerah telah menyediakan instrumen untuk keberhasilan infrastruktur kota pintar, sumber daya manusia, dan peraturan, tetapi dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas infrastruktur belum optimal seperti yang diharapkan; (2) Respons publik terhadap pemerintahan cerdas tidak optimal, tetapi kelas menengah memiliki kemampuan untuk menggunakan dan berpartisipasi dalam pemerintahan cerdas; (3) Ada 16 Perangkat Daerah yang telah menyediakan layanan publik berbasis TI dengan berbagai bentuk layanan; (4) Permintaan akan layanan berbasis TI telah meningkat tajam dari sebelumnya sebagaimana dibuktikan oleh nilai SKM yang cukup baik dan (5) mayoritas aksesibilitas publik ke layanan publik rendah karena kerentanan ekonomi, sosial, usia dan keterjangkauan harga.

Rahmad Purwanto W

Public Service And Governance Journal 2020 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Pembangunan desa wisata berbasis   unggulan desa dan   talenta sosial budaya   telah ditetapkan menjadi   kebijakan strategis dalam   percepatan pembangunan desa dan mengatasi permasalahan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Empat desa di Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara mempunyai ungulan yang tidak terdapat di kawasan lain. Unggulan desa-desa tersebut adalah alam kepulauan, potensi wisata alam dan wisata bahari serta kekayaan laut Karimunjawa. Dari sisi tradisi dan potensi sosial budaya adalah beragam suku bangsa yang memiliki keunggulan budaya baik yang bersifat benda (bangunan rumah, lingkungan tempat tinggal) dan tak benda (mata pencaharian, tradisi, pencak silat, rebana, dongeng, tata karma, perilaku dan upacara tradisi masing-masing suku sangat kaya menjadi potensi wisayta budaya. Membangun kelembagaan BUMDEs, Pokdarwis dan sarana-prasarana pendukung bagi pengembangan lingkungan desa wisata. Hambatan dan tantangan pengembangan desa wisata diselesaikan dengan pengembangan kelembagaan menjadi komitmen dari perangkat daerah Kabupaten Jepara dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Safik Faozi, Anastasia Hani Prasetio,

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Prostitution is an act that deviates and violates the rules of social and religious values ​​and norms. Prostitution involving parties such as pimps, commercial sex workers, and service users comes from various circles due to economic factors and lack of mental strength in dealing with global changes in society that changed to the modern era, as well as lifestyle demands where values ​​and norms exist in in society began to be eroded by the changing times that are increasingly developing. The method used in this research is normative juridical, research specifications in concreto, secondary data sources, the data obtained will be analyzed qualitatively. The results showed that law enforcement in the handling of prostitution in Demak Regency was carried out using the model of actual enforcement law. It emerged after the discretion in law enforcement was believed to be due to limitations, both related to infrastructure, quality of human resources, quality of legislation and lack of community participation. Law enforcement officers include the Civil Service Police Unit, Demak District Police, and Social Services. Obstacles that occur in law enforcement in the prevention of prostitution in Demak Regency are due to legal factors including; in the sound of the Regional Regulation numbers are unclear so that it can be bargained in other words not in accordance with these rules, law enforcement factors; law enforcement officials are less assertive, law enforcement officials prioritize the principle of humanity, and the lack of personnel, factors and facilities include; the absence of rehabilitation houses to accommodate community disease perpetrators (CSWs) and lack of funding to crack down on perpetrators to the judicial process, community factors include; the community is less participating in reporting the practice of prostitution around them, and there are backing / thugs or pimps who protect commercial sex workers to provide information early so they can escape, cultural factors include; The inherent community culture has long since begun to be abandoned, and the existence of a modern city culture has entered the Demak District.   Keywords: Law Enforcement, Prevention of Prostitution

Rochmani, Nada Fitri Satyawan,

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Article 67 of the Criminal Procedure Code states that defendants or public prosecutors have the right to appeal against decisions of the first level court except for acquittals, apart from all lawsuits concerning the problem of inaccurate application of the law and court decisions in rapid proceedings. Therefore, an appeal against a decision cannot be appealed, however, the fact is that there are prosecutors who appealed against the verdict as contained in the appeal deed number: 60 / Appeal / deed.Pid / 2006 / PN. As for the problems in this research are: (1) How can the decision to be released from lawsuits in terms of Law No. 31/1999 jo. Law no. 20 of 2001 (case study No. 942 / Pid.B / 2005 / PN.Smg)? (2) Whether the decision is free from legal charges based on case No. 942 / Pid. B / 2005 / PN.Smg Jo. Cassation Decision No.898 K / Pid.Sus / 2008 can legal remedies be made? The type of research used in this research is the type of normative legal research on certain legal events. The application can be realized through concrete actions and legal documents, the results of the application will create an understanding of the realization of the implementation of the normative legal provisions that have been studied properly or not. Based on the results of research and discussion is a decision based on case No. 942 / Pid. b / 2005 / PN.Smg which uses Law No. 31/1999 jo. UU no. 20 of 2001 as a basis for conviction, in the judicial process it turned out that the elements of the articles charged by the Public Prosecutor were proven proven, but because the actions of Defendant I and Defendant II were carried out at the orders of their superiors, based on article 51 paragraph 1 of the Criminal Code, so that the actions of Defendant I and Defendant II cannot be held accountable by Defendant I and Defendant II because it is an act to carry out a position order given by his superior, namely the Mayor of Semarang and was decided to be released from the lawsuit. Against the decision to release based on the District Court Decision No. 942 / Pid. B / 2005 / PN.Smg Jo. Cassation Decision No.898 K / Pid.Sus / 2008 which decided that Defendants I and II were to be freed from all legal charges, so based on article 67 of the Criminal Procedure Code a decision to release all lawsuits could only be legal remedies through cassation.   Keywords : Corruption, Legal Efforts, Release Decision.

Muzayanah, Ilham Mohammad Ikhsan,

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

The authority of the Government in collecting taxes and levies from the community and renovating it is not only owned by the Central Government but also falls under the authority of the City Government and Provincial Governments. This is in accordance with the principles of decentralization and the implementation of regional autonomy based on Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Law Number 33 of 2004 concerning Financial Balance Between Central and Regional Governments, and Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retribution Regions, Semarang City Regulation Number 9 of 2013 concerning Traditional Market Settings. In the context of managing the market environment in the form of legal services to the community in the market environment, especially traders, the Semarang City Government has issued Regional Regulation Number 4 of 2004 concerning Market Levies. This study raises the problems, namely: 1) How is the management of regional levies by the Semarang City government, 2) What is the Semarang City policy towards the renovation of the Peterongan Market, 3) What is the Semarang City policy towards the regulation of the Semarang City Peterongan market trader after renovation. The purpose of writing this thesis is 1) To know and explain the management of local levies by the Semarang City Government, 2) To find out and explain Semarang City policies towards the renovation of Peterongan Market, 3) To find out and explain the arrangements for the Peterongan market traders in Semarang City after renovation. This research is a qualitative study with a normative juridical approach to determine the realization of the implementation of Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2004 concerning Market Levies and Semarang City Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Traditional Market Regulations for market traders. This research was conducted in Peterongan Market, Semarang City, located on Jalan MT. Haryono. The results showed that the Semarang City Government towards market traders was in accordance with the Semarang City Regional Regulation Number 4 of 2004 concerning Market Charges and Semarang City Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning Traditional Market Regulations, with several things that are still a note to the Semarang City government for pay more attention to sustainability for the welfare of traditional market traders, physical conditions and market environment.   Keywords : Policy, Traditional Market Management

Chundhamani, Pratiwa Eka

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

The provision of legal aid to the poor is an effort to fulfill and simultaneously implement a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of citizens regarding the need for access to justice and equality before the law. The purpose of writing this thesis is to explain the mechanism for providing criminal legal aid for the poor in Semarang City, the fulfillment of the right to criminal legal aid for the poor, and the inhibiting factors for fulfilling the right to criminal legal aid for the poor in Semarang City. The approach method used is juridical normative, descriptive analytical research specifications. The data source used is secondary data. The data collection method used is literature study. This research is presented in the form of a report which is described induction through qualitative data analysis. The results showed that the mechanism of providing criminal legal assistance to the poor in Semarang City was in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2016 concerning Legal Aid, Semarang City Regulation Number 1 of 2016 concerning Implementation of Legal Aid and Regulation of the Mayor of Semarang Number 131 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Semarang City Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning the Implementation of Legal Aid. The fulfillment of the right to criminal legal aid for the people of Semarang city so far the fulfillment of the right to legal aid in criminal cases against the urban poor has not been maximized because it has not been felt by all levels of society, especially the poor who do not know about the existence of free legal assistance, besides that it is also constrained by budget constraints. The factors inhibiting the fulfillment of the right to criminal legal aid for the people of Semarang City are funding factors, law enforcement factors and community factors.   Keywords : legal aid, criminal cases, poor people

Fitika Andraini, Raras Laila Yustinov,

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

The need for land continues to increase so that it often causes very complex problems. To deal with these land issues, the government issued Law no. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles which later became known as the UUPA, the birth of the UUPA was a new milestone for this nation in land law. In line with that, the government then issued government regulation No. 24 of 1997 concerning land registration which reaffirmed the importance of the community registering their land, land registration functions to find out the status of the land parcels, who owns it, what rights are it, how much area, what is it used for. The importance of systematic, good and correct land registration through adjudication aims to reduce problems that arise with regard to land. The research method used by the writer is a juridical empirical approach with the intention of proving or testing to ensure the truth and rationalizing it through the results of research and experiences that have been found in everyday life. The results of the research found that more people register their land in a sporadic manner, because the community considers that systematic land registration does not necessarily occur every year, even though it is expensive for the community to register their land in order to obtain the rights to the land they own.   Keywords: PP No. 24 of 1997, land registration, adjudication

Adi Suliantoro, Alfin Andrey Ryanto,

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Problems related to illegal downloading are still a problem for songwriters or musicians in Indonesia. In the UUHC and the ITE Law, it has also been regulated regarding the protection of copyright infringement through the internet media. In fact, the enforcement of this law is less firm. Based on the explanation given to the description above, this research is entitled "Legal Protection for Songwriters on Internet Media (Sociology of Law Studies)." The formulation of the problem of this research is how the legal protection for songwriters on the internet media, how is the responsibility of the free Mp3 song download service provider against copyright infringement through the internet media for songwriters, public perception regarding the protection of songs circulated on the internet media. The approach method used in this research is sociological juridical. The research specification was carried out by descriptive analytical. The method of presenting data in this study was carried out by direct interviews with the community or filling out questionnaires on the internet. The analysis used in this paper is qualitative. The results show that the legal protection of songwriters has been automatically protected by UUHC, the government has also made efforts to block illegal song download sites but in reality people still download illegal songs on the internet, the responsibility of free song download service providers, in the development of copyright infringement through Internet media is usually charged to the Internet Service Provider (ISP) if the provider provides facilities that allow copyright infringement to occur. Site providers have actually become an irregularity, these sites have shifted their position from being an illegal site to a legal site by positioning themselves as a song search site, the song provider in this case has violated the law. Public perception about individuals who download songs are wrong because they violate the Copyright Law. The public is aware of copyright infringement, but according to facts on the ground, people still download songs without permission. This behavior is carried out because the protection of songs by the Government is not strong enough. There are no strict sanctions for providers of free songs on the internet and free song downloaders on the internet.   Keywords: UUHC Protection, Download Songs, Service Providers on Internet Media  

Chrisninditya, Ellysabeth Chaterin; Faozi, Safik

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik, fisik, mental maupun sosial.Dalam mengupayakan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera kita tertolong dengan adanya Internet.Sehingga kita juga dapat terhubung dengan pengguna internet diseluruh belahan dunia.Dampak positif yang didapat dari jaringan internet, sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data dan sebagai media pencari informasi.Tetapi terdapat pula dampak negatif dari penggunaan internet seperti penipuan, perjudian, dan pornografi.Pornografi menjadi perhatian khusus karena anak-anak sekarang dapat mengakses dengan mudah karena kurangnya pengamanan terhadap situs-situs porno itu. Dari latar belakang tersebut maka, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? (2) Apakah terdapat perlindungan khusus serta peran dari Negara atau Pemerintah untuk anak-anak dalam mengakses media online? (3) Apa saja hambatan dan penyelesaian dalam perlindungan anak terhadap pemuatan gambar-gambar porno di media online? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Dalam pendekatan In Concreto yaitu memberikangambaran peristiwa hukum konkrit yang terjadi serta mengkaji beberapa undang-undang yang berlaku dan membandingkan.Sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Orang tua yang memiliki wewenang dalam memberi batasan penggunaan gadget kepada anak. (2) Negara dan Pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada dengan memblokir semua situs-situs porno yang ada di media online. (3) Hambatan yang timbul karena tidak dapat memblokir semua situs porno dengan mudah karena akan terjadi kerusakan dengan situs yang lain. Penyelesaian yang dilakukan dengan memasang internet sehat.

Prabekti, Angga Dwi; Andraini, Fitika

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Lending often occurs in a loan agreement (credit), which is a State party to the debtor's inability to pay an obligation that has been mutually agreed by the lender so that losses on the part of creditors as occur at the KSP Artha True Semarang. As for the purpose of this research is to know and understand what factors being the cause of the occurrence of loans (bad credit) as well as settling the loan (bad credit) happens on the KSP Artha True Semarang. The methods used in the writing of this is empirical method that uses an approach from the aspect arising in field, which has the nature of a real legal who live in thecommunity. Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha padaKoperasi Semarang Formulation of the problem examined in this thesis is how writing reviews of juridical agreement loan (credit) in cooperative Artha True Semarang, what are the factors that led to the loan (kreditmacet) on Cooperative Artha True Semarang, and how the process of rescue and settlement of loans (kerdit jam) of the true Artha on Cooperative Semarang From this research can generate external factors which are the cause of loan (kerdit jam) is the debtor experienced barriers/difficulties in economic needs due to an accident causing late payment in pay off in installments. While the internal factor is the weak information and oversight in causing the credit turnaround supervision be not maximum. And the efforts made in the settlement of bad debts in the KSP Artha Semarang is True through the settlement outside the Court/non litigation and settlement in court, as well as save existing assets.

Handoko, Bagus Dwi; Suliantoro, Adi

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Nasabah adalah konsumen pengguna jasa perbankan yang memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi. Perkembangan teknologi mendorong nasabah untuk melakukan transaksi secara non tunai (cashless). Produk-produk uang elektronik memberikan solusi kepada konsumen berupa kemudahan bertransaksi. Salah satu produk uang elektronik yang beredar di masyarakat  adalah Brizzi yng diterbitkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Seiring meningkatnya penggunaan Brizzi di masyarakat, permasalahan terkait penggunaannya pun seringkali dialami oleh pemegang kartu. Permasalahan tersebut menjadi salah satu resiko yang dihadapi pemegang kartu.     Dalam proses penyelesaian masalah inilah seringkali hak nasabah dalam perlindungan konsumen dikesampingkan. Dari latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kartu Brizzi menurut Undang-Undang? (2) Apa saja resiko yang ditanggung oleh pengguna kartu Brizzi dalam bertransaksi? (3) Bagaimana penyelesaian masalah apabila terjadi hal yang merugikan konsumen pengguna kartu Brizzi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis, hukum dilihat sebagai norma sehingga pendekatan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundangan yang bersifat normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, resiko yang dihadapi pengguna kartu antara lain gagal top up tapi saldo terdebet, jaringan offline, Brizzi rusak,hilang, pasif, dan permasalahan biaya. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan oleh Bank BRI sebagai bank penerbit melalui layanan Call BRI 14017, Customer Service di unit kerja, maupun melalui media sosial BRI. Maksimal penyelesaian adalah 14 (empat belas) hari kerja dihitung dari diterimanya komplain oleh Bank BRI. Perlindungan hukum bagi nasabah terkait transaksi pembayaran non tunai khususnya kartu BRIZZI menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adalah penerapan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Bank BRI perlu meningkatkan kualitas layanan dan meningkatkan keamanan bagi nasabah pemegang kartu Brizzi yang berkebutuhan khusus.

Putri Pertiwi, Erinda Dhayana; Faozi, Safik

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau biasa disebut kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga ini adalah anak. Kedudukan anak dalam rumah tangga lebih lemah, dan lebih rendah dari pada orang dewasa dan masih bergantung pada orang-orang dewasa di sekitarnya. Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia masuk kedalam kekerasan secara sosial (social abuse), Kekerasan yag bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yang pertama adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga, kedua adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap penelantaran anak sebagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Analisis ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran terhadap anak didalam rumah tangga dapat dijelaskan menggunakan teori kriminologi meliputi teori differential association dan teori sosio-kultural (sosiologi kriminal), adapula faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penelantaran terhadap anak, antara lain: faktor perceraian orang tua, faktor kemiskinan, faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Penelantaran Anak dapat dijelaskan dengan teori kriminologi yaitu differential association terkait dengan perilaku kejahatan yang dipelajari karena faktor eksternal dan yang meliputi teknik dan motifnya. Kajian Penelantaran Anak Sebagai Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu berupa penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya temasuk dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu penelentaran dalam rumah tangga yang sesuai menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 9 ayat 1.

Hafidh, Rahmat; Andraini, Fitika

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in pension fund insurance and taboo PT TASPEN (PERSERO) is an Indonesian State-Owned Enterprise engaged in insurance for pension funds and old age savings which refers to Government Regulation Number 20 of 2013 About Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations. The problem in this study is about the risk of social insurance juridical for employees of PT TASPEN (PERSERO) Semarang Main Branch Office who apply for early retirement before the specified retirement age limit. This research is a type of normative juridical research that focuses on studying the application of positive legal norms or norms. From the results of this study indicate that, the juridical risk when applying for an early retirement is not legal unless the person concerned is in trouble, at the time of retirement will get administrative sanctions in the form of postponement of retirement or severance pay. With old age referring to Government Regulation Number 20 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation Number 25 of 1981 concerning Civil Servants' Social Insurance. PT TASPEN (PERSERO) in carrying out its role is not always able to fulfill the rights of Civil Servants on pension rights and old age savings because of the things that are needed in the fulfillment of pension rights and old age savings. These matters are concerning the role of PT TASPEN (PERSERO) in organizing pension and old-age savings programs that will later be entitled to receive severance pay and receive other pension rights based on applicable regulations.

Utami, Yesi Putri

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

The purpose of this study are (1) to analyze the factors that cause violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang. (2) To analyze criminological studies of violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City. The approach method is done juridically sociologically, specification descriptively using primary data and secondary data, through interviews and literature, then analyzed qualitatively. The results of the discussion show that (1) the factors that cause violations of traffic signs by motorcyclists in Semarang City are human factors, among others, the driver's indiscipline, the intent of the driver and the pretense of the driver. (2) Criminological study of violations of traffic signs by motorcycle riders in the city of Semarang, namely the presence of awareness, discipline, public interest in having a vehicle, incompetence factor

Saputra, Arikha

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

The polemics of pornography legislation passed by the legislature are still centered on the lack of clarity in the definition of "porno" or "pornography". This has led to various conflicts or contradictions between various circles, especially the culture or culture of certain regions, which have an impact on the great potential for disintegration among regions in Indonesia, only because of the unclear and uncertainty of the establishment of the Pornography Act and its application which is inconsistent with Community culture. This evokes the author discusses the discovery of law for the enforcement of the Pornography Act against the diversity of the culture of Indonesian society. The purpose of research is to suppress and reduce the impact and distribution of pornographic material then one of the solutions is through the norms that exist in the community formed by the habits of society, so that at least can be obeyed and carried out in accordance with the norms in the community Because, these norms are a reflection of the habits of behavior (culture) of society in everyday life. Thus the definition of pornography, perception of pornography and application of pornography is different for every region in Indonesia, let alone a diverse culture. The pornography law that has been enacted should be able to ward off a crime or action to make the culprit a culprit, and of course also must meet the sense of community justice. The community's sense of justice here against the Pornography Act is how to balance the customary norms contained within the society which are to provide the moral guidance and moral education of the community.

Rokhani, Rokhani; Andraini, Fitika

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Sistem jaminan sosial nasional bidang jaminan kesehatan di Indonesia baru mulai serius diurusi pemerintah setelah disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Tinjauan Hukum Perjanjian Kerjasama Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika”. Perumusan masalah yang akan diteliti adalah 1) bagaimana tinjauan hukum perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika ?2) Bagaimana Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS ? 3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan dan bagaimana upaya penyelesaiannya ? Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) Tinjauan hukum perjanjiankerjasama pelayanan kesehatan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Laboratorium Kesehatan Sarana Medika diselenggarakan berdasarkan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 4 ayat (1), (2) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. yang menyatakan bahwa: ayat (1) “Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.” Dan ayat (2) “Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama.” (2) Prosedur yang harus dilaksanakan peserta BPJS dalam mengajukan klaim agar mendapatkan pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan BPJS, yaitu: a) Pesertamengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang telah ditetapkan oleh BPJS, (3) Hambatanyang dihadapi oleh peserta BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi BPJS dan Fasilitas Kesehatan yaitu berupa kurangnya sosialisasi dari BPJS.

Warnadi, Yani Setya; Faozi, Safik

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Dewasa ini tindak pidana perbankan telah terjadi dimasyarakat, korbannya tidak saja nasabah tetapi juga bank itu sendiri, masyarakat dan situasi ekonomi satu negara. Hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Perbankan telah menetapkan beberapa tindak pidana perbankan dan di proses dalam suatu sistem peradilan pidana yang dimaksud sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perbankan. Namun dalam praktek masih ditemukan adanya putusan pengadilan yang belum maksimal memberikan perlindungan kepada korban. Atas dasar hal tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perbankan dan penerapan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perbankan pada Putusan Nomor  : 54/PID/2015/PT.DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian in konkreto. Sumber data yang digunakan adalah data data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang diuraikan secara deskriptif melalui analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di bidangperbankan dalam putusan nomor 54/PID/2015/PT.DKI adalah terdiri dari perlindungan korban secara langsung, yaitu terdapat dalam pertimbangan Hakim bahwa perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian dan membuat buruk kredibilitas PT. Bank Century Tbk. serta merugikan nasabahnya, dan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, dan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak kredibilitas PT. Bank Century Tbk. adalah merupakan faktor pemberat sebagai dasar penjatuhan sanksi pidana, dan perlindungan korban secara tidak langsung, yaitu terlihat dengan adanya proses peradilan sebagaimana Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dikenakan sanksi hukuman sebesar 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) yang merupakan adanya jaminan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan. Selain itu juga dapat dilihat dari dalam berkas putusan Hakim dimana tercantum prosedur proses pemberian fasilitas kredit yang berlaku di PT. Bank Century Tbk.Yaitu Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT. Bank Century Tbk. tahun 2005.

Jatmiko, Andre Iswan; Rochmani, Rochmani

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

Communities with lower levels of well-being tend to disregard the norms or rules of the applicable law. Seeing these conditions to meet the needs of a tendency to use all means so that these needs can be met. Of the ways used there is a violation and does not violate the norms hukum.Salah a form of crime that often occurs in the community is a criminal offense committed by a robber. Robber or in legal terms is theft with violence. The term phenomenon begal legislation criminal penalties stipulated in Article 365 CriminalCode.             The problem according to the author in this study is how countermeasures against the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the jurisdiction Polrestabes Semarang and obstacles faced by the police in combating the criminal acts of theft by weighting (nozzle) conducted by begal in Semarang Polrestabes jurisdictions as well as efforts to overcome the problems.             The method used in this research is sociological juridical is an approach that uses the principles and legal principles derived from the rules written, sociological is an approach that aims to clarify the real situation in society towards the issues examined in other words give meaning important on the steps of observation. The use of sociological juridical methods conducted by the researchers is not only based on laws and legal provisions relating to countermeasures against acts pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of ​​Law Polrestabes Semarang.             The results showed that the prevention of the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of ​​Law Polrestabes Semarang, namely by attempts non penal or preventive such as by making banners that contain extension or an appeal to the people to always remember safety self-owned assets, and outreach to the community. Efforts penal or repressive efforts undertaken by performing operations that continuously patrol Eagle Team Anti robber, Razia vehicle at night, arrest the perpetrators, and take action-action firmly against the perpetrators under criminal law. The obstacles faced by the police in response to acts of pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of ​​Law Polrestabes Semarang. Barriers that are internal police investigators is the lack of personnel, so that the number of police investigators are not proportional to the number of population in a large area. Furthermore, the operational funds are extremely limited. Barriers that are external, namely a less litigious society, people with low education, people are less concerned with environmental safety.

Oktafila, Ferlinda Ayu

DINAMIKA HUKUM 2019 Universitas Stikubank

In Indonesia, there has been no unification or no entity which regulates adoption. Fostering or adoption is still causing problems for communities and governments. Not only in terms of the appointment, but also the problem of the division of property of the adoptive parents. Based on this, the authors raised the title "Judicial Review was borrowed against Children Raise In The Compilation of Islamic Law (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg)".The formulation of the problem of legal writing this study is (1) How was borrowed Against Judicial Review Adopted In KHI (Compilation of Islamic Law)? (2) How does the provision of the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number : 029 / Pdt.G/ 2014 / PTA.Smg? This study uses normative juridical approach to the specification of descriptive analytical research, the research aims to describe the legal review inheritance rights of adopted children according to Islamic Law Compilation (Case Study sues Inheritance Case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg). Besides, in this study, the authors used secondary data consisting of secondary law and primary legal materials. How to collect data through library research. Library method is done by examining the primary legal materials, and secondary on granting was borrowed against adopted children. Research results obtained are based on a review of juridical was borrowed against the adopted child in Compilation of Islamic Law, a foster child who did not inherit from his adoptive parents can get the name of administration, where the provision of children's lift can be done through was borrowed, as stated in Article 209 KHI , Giving the foster child is based on was borrowed from the estate of her adoptive parents in the case of contested inheritance case Number: 029 / Pdt.G / 2014 / PTA.Smg namely, the adopted child can receive inheritance from her adoptive parents or heir through "was borrowed" a maximum the amount of 1/3 (one third) part of the overall property adoptive parents as article 209 Compilation of Islamic Law in Indonesia, with the proviso is not an heir and has not received agrant.