Publication Search

This study aims to describe the improvement of elderly health that has been carried out at the Jawa Jawa Kramas Christian Church, Semarang City. Most of the elderly in the church are elderly women who are still active in domestic activities and micro/small economic businesses. Based on the action plan to improve the health of the elderly, it is carried out with integrated data on the elderly, the establishment of elderly institutions, capacity building for health cadres and the implementation of health checks as a promotive step and basic services to the Tembalang Community Health Center. In its development, efforts have brought results and have received appreciation from the church and the surrounding community.

Difteri merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheria pada hidung dan tenggorokan manusia dan pada beberapa kasus menyerang kulit. Difteri tergolong ke dalam penyakit menular mematikan yang dulu pernah hilang dan sekarang muncul kembali, hal ini di sebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai imunisasi lanjutan difteri yang seharusnya dilakukan setiap 10 tahun sekali,untuk menghilangkan penyakit difteri secara keseluruhan. Fakta di lapangan banyak masyarakat yang memahami kegunaan dari imunisasi, namun masyarakat masih enggan untuk melakukan imunisasi mandiri. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap bahaya yang di dapat dari penyakit difteri. Keluarga merupakan sebuah sitem terbuka dimana anggota-anggotanya merupakan subsistem. Dukungan adalah sebuah support dan kekuatan di dalam anak untuk melakukan perilaku pencegahan penyakit difteri. Mendasari asuhan yang berpusat pada keluarga, yaitu fasilitasi keterlibatan orang tua dalam perawatan dan peningkatan kemampuan keluarga (ibu) merawat anaknya.

The protection, welfare and independence of the elderly group is increasingly important in line with the increasing number of elderly people, welfare and the realization of an elderly friendly city in Surakarta. The Adiyuswo (Olderly) School in implementation in the City of Surakarta is closely related to the policy steps to realize an elderly-friendly city and the inclusive city policy that has been established by the City of Surakarta since 2006. The policy direction is contained in the Surakarta City Medium-Term Development Plan 2021-2026 with The leading implementing sectors are the Social Service (Dinas Sosial)  and Bappeda  as the coordinator of regional development planning.            The implementation of policies regarding Adiyuswo Schools (Seniors) is carried out in accordance with the direction of the policy on Lifelong Education through regular and planned non-formal education. This education is carried out in an equal and participatory manner. In this case, facilitators, mentors and health and social services are prepared through local institutions, either through the Elderly Committee, Elderly Forums in sub-districts and institutions in the village through fostering elderly families. The elderly school involves the target group, namely the pre-elderly population, the elderly group and other family members who take care of the elderly in the household.

Bahaya narkoba dan penyakit HIV/AIDS merupakan hal yang sangat nyata dimana ini sangat meresahkan kalangan termasuk guru atau dosen dari instansi pendidikan. Banyak anak muda yang menjdai korban dan bila dibiarkan maka akan merusak generasi muda yang pastinya akan mengancam kehidupan bangsa kedepannya. Pencegahan perlu dilakukan. Pengaruh penggunaan zat terlarang tersebut dapat memberbahayakan penggunanya baik bagi kesehatan tubuh maupun karater dan mental. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Perlu adanya upaya mencari tahu mengapa penggunaan narkoba justru banyak dikalangan generasi muda dan upaya mencegah generasi muda agar tidak terjangkit penyakit HIV/AIDS. Untuk itulah artikel ini disusun dengan harapan dapat menjadi pendorong banyak pihak untuk melakukan upaya pencegahan penggunaan narkoba dan penyakit HIV melalui sosialisasi di kalangan generasi muda.

            Mikroalga Sprulina platensis adalah salah satu mikroalgae dengan kandungan nilai nutrisi yang sangat baik, sehingga direkomendasikan sebagai pakan fungsional.  Salah satu aplikasi yang dapat diterapkan adalah melakukan fortifikasi pada olahan snack praline chocholate yang banyak disukai masyarakat.  Metodelogi yang diterapkan pada program pengabdian ini adalah penguatan KUB ISMA di Kelurahan  Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Selanjutnya dilakukan alih teknologi pada pembuatan snack praline chocholate dengan fortifikasi tepung mikroalga Spirulina platensis. Keserious para anggota KUB ISMA dalam mengikuti alih teknologi akan sangat membantu dalam aplikasi di masyarakat Kelurahan  Mangunharjo.

This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.

Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari pendidikan, baik itu pendidikan disekolah maupun diluar sekolah. Pada dasarnya, Bimbingan dan Konseling lebih banyak dijumpai dan dikenali di satuan pendidikan formal. Namun, seharusnya pendidikan informal juga membutuhkan layanan Bimbingan dan Konseling. Pada pendidikan informal sudah di implementasi layanan bimbingan dan konseling di MDA Jihadul Muhtadin yang berlokasi di Jorong Koto Tinggi Nagari Surian kab. Solok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi bimbingan dan konseling di pendidikan informal seperti MDA. Selain itu, juga untuk melihat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan bimbingan dan konseling. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dekskriptif. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi layanan BK di MDA Jihadul Muhtadin berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan. BK yang diterapkan merupakan BK komprehensif. Tantangan dalam implementasi BK di MDA ini adalah materi layanan yang akan dipersiapkan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan santriwan dan santriwati dan harus menarik. Adapun hambatan yang dirasakan dalam implementasi BK di MDA adalah kurangnya SDM atau guru BK disana.

One of the problems that often arise in an agreement is default, which can result in the creditor experiencing losses due to the debtor being in default. . In the first trial, the judge usually offers a peace deed. When agreed by the parties, a Deed of Peace is issued by the court. The judge's decision of peace deed has binding power for litigants and there is legal certainty and has executive power, namely the power to carry out what is stipulated in the decision by force by state instruments. Likewise with the decision of the District Court No. 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr. The problem is whether the decision number 29/Pdt.G.S/2019/PN.Unr can be appealed or cassed, how will it be resolved if the defendant in the peace deed does not comply with the contents of the deed. This research uses a normative juridical research type, which is carried out by studying legislation, theories and concepts related to the problems to be studied. From the results of the analysis, it is concluded that the legal force of the peace deed is regulated in Article 1858 of the Civil Code and Article 130 paragraphs (2) and (3) of the HIR. This Peace Deed is essentially irrevocable. Cancellation of the Peace Deed may be requested, if its contents are contrary to the law. The legal basis for the Supreme Court Decision Number 454 K/Pdt/1991. The Plaintiff and the Defendant must comply with the contents of the Deed of Reconciliation, because it is a mutual agreement. The Deed of Peace cannot be appealed or appealed. The legal basis is Article 130 paragraph (2) of HIR. If the defendant does not comply with the decision of the Peace Deed, it can be executed by force through the court. The basis (Article 196 (HIR) and Article 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).             Keywords: Peace, the Power of Law, HIR and RBG

The effectiveness of making a SIM is deemed to have to refer to Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure and Standard Operating Procedures for Public Information Disclosure of the Police. It was explained that in the reform era every citizen has the right to seek, obtain, use and disseminate accurate information easily and quickly. The National Police of the Republic of Indonesia to provide information/public services to ensure transparent and accountable public information services from planning, implementation to publication of information through mass media. The effectiveness of the Service for Making a Driving License (SIM) in the perspective of service users at the Semarang Polrestabes Satlantas and about the effectiveness of making a SIM at the Semarang Polrestabes Satpas, we can know that service is a complete approach that results in quality service for the community/customers. Consists of Transparency, Accountability, Conditional, Participatory, Equality of rights and Balance of rights and obligations.   Keywords: service, effectiveness, SIM

Children have rights, both materially and immaterially, as well as the right to protection of honor. The honor of children is a must, especially for girls, if the honor of a child is carried, then the development of the child can be disrupted, because of his unforgettable past. The honor of children who are snatched away by rape makes the writer interested in studying the crime of rape in the city of Semarang. based on the judge's consideration in making a decision against the perpetrators of the crime of raping underage children in the Semarang District Court. This study uses a normative juridical method. The results of the study showed that the judge's basic considerations in deciding the crime of raping minors, the judge considered from three aspects, namely aspects of legal facts, juridical aspects and sociological aspects and considered four things, namely, legal reviews on the basis of legal facts considerations, legal reviews of based on juridical considerations, legal reviews on the basis of sociological considerations and legal reviews on the basis of philosophical considerations, from this study it can be concluded that judges make decisions based on three aspects and 4 things, this is done to achieve justice as stated in the Pancasila ideology of the fifth principle, namely social justice for all Indonesian people.   Keywords: the basis of judge's consideration, perpetrators of the crime of raping minors  

Land* is* a* necessity* that* is* needed* by* every* Indonesian* citizen.* The* purpose* of* this* study* is* to* find* out* and* analyze* the* resolution* of* legal* disputes* against* holders* of* certificates* of* ownership* (double* certificate).* A sense of wanting to have a subject that will eventually lead to land disputes. One of the problems is the emergence of multiple ownership certificate (overlapping). "Double Certificate" can lead to civil disputes between the parties, so to ensure legal certainty over the land it needs to be resolved through a judiciary. Based* on* the* results* of* the* study* indicate* that* the* occurrence* of* double* certificates* caused* by* several* factors,* namely* the* bad* intention* of* the* applicant* for* the* certificate,* an* error* from* the* Land* Office,* namely* in* terms* of* collecting* and* processing* physical* data* and* juridical* data* of* the* land,* and* the* unavailability* of* a* comprehensive* land* registration* map.* Double certificate occur because there are two certificates in one office issued officially by the Land Office. This* research* uses* normative* juridical,* data* sources* collected* from* library* data* and* then* the* data* collection* techniques* used* are* literature* study.* The* formulation* of* the* problem* in* this* research* skirpsi* is*what* are* the* factors* that* lead* to* the* submission* of* dual* certificates,* and* the* legal* protection* that* double* certificate.* Legal protection for holders of land rights is as regulated in Government Regulation No.24 of 1997 and Article 38 paragraph (2) UUPA, Article 32 paragraph (2), Article 23 paragraph (2) and Article 19 paragraph (2) letter c, that the certificates of proof of right act as a strong means of proof. The two rights owners who are the object of the dispute do not receive legal protection if the revocation of the land certificate has been decided. Because the publication system used in Indonesia is a negative publication system that contains positive elements. Settlement* of* land* disputes* can* be* resolved* by* deliberation* by* the* parties* or* mediation* and* through* justice.* On* the* other* hand* there* is* a* need* for* special* procedural* law* provisions* either* through* deliberation* or* mediation* at* Land* Office* and* the* court* if* dispute* resolution* occurs* through* litigation. The settlement of disputes through this court route s generally through several solutions, ths is : 1. Lawsuit to the land office 2. Civil suit in court 3. State admnstrative court 4. Kasasi in the menchanism for resolving land disputes with multiple certificate outside the court route includes the use of legal remedies by mediaton.   Keywords:* Settlement,* Land* Certificate,* Double

The enforcement of justice as an important element of human rights, should actually be built and realized in any legal state system. In addition to presenting a quality judicial system and personnel, it also needs to be supported by a mechanism for recruiting and fostering judges and other law enforcers who are honest and with integrity. judicial commission which is officially mandated by the constitution and Law no. 18 of 2011 to realize the authority of the judiciary so that it will be trusted again by the community.2The Judicial Commission, which was born because of the reform, is aimed at creating a clean, independent, independent, transparent judiciary and upholding justice for all levels of society. Moreover, the constitution clearly states that the main authority of the Judicial Commission is to maintain and uphold the honor, dignity, and behavior of judges.The implementation of Law No. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission in the realization of a clean judiciary in the Semarang District Court is carried out by establishing a liaison for the judicial commission in the regions, in this way the judicial commission carries out its duties and functions as a liaison for the creation of a clean court system in the Semarang District Court. This is in accordance with Article 3 paragraph (2) of Law Number 18 of 2011 concerning the Judicial Commission which reads "The Judicial Commission can appoint liaisons in the regions according to need". Whereas the authority of the Judicial Commission in terms of supervision of judges is only limited to providing recommendations to the Supreme Court regarding the imposition of sanctions. It is necessary to agree with the judiciary on how to increase the capacity of the judicial commission's authority to play a greater role in upholding a clean and authoritative judiciary. It also requires the active participation of the community in monitoring by collaborating with the Judicial Commission through the coordination post for judicial monitoring. This thesis is expected to be a material for consideration by the Judicial Commission in order to increase the number of liaison officers in the regions for the effectiveness of work and the realization of the ideals of a clean judiciary at the Semarang District Court. Keywords: Judicial Commission, Judicial Clean Judge

Permen ATR/BPN 9/2019 is a provision regarding the implementation of roya electronically so that registration and deletion of roya can be reached easily, quickly, simply and at low cost. Roya which is done manually is different from electronic. The difference is that the file from the applicant is scanned and registered through the website and is directly corrected by the roya executor, not through the land counter. So that the Notary/PPAT does not have to come to the Land Office. After obtaining the certificate of land rights then it is given back to the certificate holder in this case is the creditor. If the deletion and registration of roya electronically has not been carried out even though the debt has been paid off, the land title certificate still contains a barcode record of encumbrance of Mortgage Rights. Based on the above, how is the implementation of the elimination of Roya Mortgage Electronically at the Land Office of Batang Regency? And what are the Inhibiting and Supporting Factors in the Implementation of Electronic Mortgage Elimination at the Land Office of Batang Regency?. The research method that will be used in this paper is a sociological juridical research method. The approach that the author uses in this study is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The implementation of the abolition of roya with the HT-el System at the Land Office of Batang City has not all been carried out in accordance with the procedures stated in the Technical Guidelines for HT-el. Application files that do not comply with procedures are known from the results of the inspection of the Land Office, if not checked, the HT-el certificate will be issued automatically on the seventh day. Issuance without any inspection from the Land Office if there is a procedural error, it is feared that it will become a problem in the future. Obstacles in HT registration with the HT-el System occur in PPAT, Banks as creditors and the Land Office. This obstacle arises during the HT registration process, both technically and non-technically. The electronic roya removal is carried out by the applicant, namely the debtor, proxy or representative by filling out an electronic application. If seen in practice, the Elimination of Roya electronically electronically or online is carried out through PPAT intermediaries at the PPAT office because PPAT who has a user name and password when accessing the registration system for the Elimination of Roya electronically in order to serve the needs of the community for the Elimination of Roya electronically through the online system still has both external and internal constraints.   Keywords: Deletion, Roya, Online

The provision of credit / loans by credit-giving institutions, both banks and other financial institutions, is intended as an effort to make a profit, so the lending institution views credit / loans as a reliable source of income or profit. In connection with the issue of credit / loan provision, credit institutions such as PT. BPR Arto Moro Semarang as the party that lends money (creditors) needs to get a guarantee as a condition for the loan that the debtor will receive on condition that he gives interest when repaying the loan. In practice, the obstacles that PT. BPR Arto Moro Semarang, especially for debtors with guarantees by using the Deed of Providing Mortgage Rights (APHT) which is registered with the National Land Agency (BPN), if the credit is jammed and failed to promise, the bank will take the final step in accordance with applicable law, namely implementing execution of mortgage rights through the Office of State Wealth and Auction Services (KPKNL) or through the District Court (PN). The type of research used in this research is normative juridical. Juridical research, is used, among other things, to analyze various legal theories and laws and regulations related to the juridical review of the accounts payable agreement as a principal agreement with guarantees of insurance rights at PT. BPR Arto Moro Semarang. Juridical means that this research emphasizes the science of law. Meanwhile, normative is this research that examines the rules that apply in society. Thus normative juridical is an approach to the study of legal problems from the aspect of applicable legal regulations. The results of this study are: the settlement of bad credit tied to mortgage rights at PT. BPR Arto Moro Semarang after performing credit rescue through 3R (rechedulling, restructuring and reconditioning). Before the execution of mortgage rights is carried out, non-litigation measures by way of selling collateral based on mutual agreement based on paragraph (2) article 20 of the Mortgage Rights Law. During 2018 to 2020 Mortgage Execution can contribute to the settlement of non-performing loans as much as 45% or Rp. 15,731,212,000, - from an amount of Rp. 34,964,970,686, -. Meanwhile, the occurrence of bad credit is due to internal factors: a. Loans not fully channeled for business, b. Business management skills are still lacking, c. Very tight business competition. External factors are due to unstable economic conditions, which consequently have an impact on the ability of customers to pay off their debts.   Keywords : Bad credit, collateral, execution, and mortgage.

September 13, 2019, the US Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicine Agency (EMA) issued a warning through the official FDA website, that contaminants were found that were thought to trigger cancer. It is known that the contamination is an impurity or nitrosamine compound or commonly called N-Nitrosodimethylamine (NDMA) which is included in chemical contamination originating from chemical elements or compounds that can endanger human health. Symptoms that appear are the skin and the whites of the eyes turning yellow, fatigue, darker urine, and abdominal pain. Based on this, there is a problem that needs to be analyzed, namely how the law protects consumers from consuming these materials, especially in the city of Semarang, are there any obstacles in the effort to protect consumers from consuming drugs containing NDMA. The methodology used in this research is juridical normative with secondary data, which is analyzed by analytical descriptive. The results of the analysis, it is known that the state through various provisions has protected consumers from consuming hazardous materials, including those in Article 8 "Regarding actions that are prohibited for business actors; Law Number 36 of 2009 concerning Health Articles 98, 99, 104 & 106 "Regarding the Security and Use of Pharmaceutical Preparations and Medical Devices" AND Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia 101 / MENKES / PER / XI / 2008 concerning Drug Registration. That in this protection effort, the government c.q BPOM is experiencing internal and external obstacles. Internal constraints, namely limited human resources and still low external business actors to meet the requirements for good production methods, with relatively low legal sanctions.   Keywords: Consumer Protection, NDMA Drugs, BPOM

This assimilation can be a measure of success carried out by the correctional institution, because it is a process of increasing coaching based on the evaluation of previous coaching programs and has gone through certain assessments and has met the requirements set by the Correctional Team. The author is interested in the problem of assimilation guidance for prisoners at the Kedungpane Class I Prison in Semarang and the obstacles in the assimilation guidance program for inmates. This study uses a juridical empirical or sociological juridical approach. The results of the research and discussion are that assimilation is carried out for the development of prisoners in socializing in the community. In addition, Assimilation is also carried out in the context of tackling the Spread of Covid-19 that is currently hitting Indonesia. The obstacle in fostering the assimilation of prisoners is the lack of socialization to the community so that there are no third parties or people who are willing to accept and employ prisoners in the process of returning to society in a positive way.   Keywords : assimilation, Correctional Institution, convict .

The harmony and integrity of the household can be disturbed if behavior and self-control cannot be controlled, the bad result is negative behavior, namely anger and quarrels which can lead to acts of domestic violence. Likewise, neglect of the household is not a new thing, because the fact is that it often occurs in the reality of society. This study aims to explain the factors that cause household neglect, to explain the legal consequences for the husband who has neglected his wife, and, to explain the efforts that must be made to prevent neglect in the household again. The method used in this research is a normative juridical approach and a descriptive analytical research specification, data collection using techniques such as literature study, interviews, and documentation. The data source that has been used is secondary data. The results of this research indicate the factors that cause household neglect are; do not provide a living, make dependence; the existence of a patriarchal culture in society; low education and knowledge of women as wives. The provisions of the Marriage Law stipulate that the husband must be responsible, if it is violated then legal sanctions will apply. In cases of household neglect, a solution is usually found not to be penalized and not to be fined. Efforts that must be made so that household neglect does not occur again is by car; there must be awareness, there needs to be religious guidance, it is not enough to just provide material but cannot educate his wife well, there must be mental development because a husband to become a leader must be able to lead his wife to a better direction. Legal consequences / sanctions for a husband who has neglected his wife can be punished with a maximum imprisonment of three years or a maximum fine of Rp. 15 million based on articles 49 and 50 of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT. Efforts that must be made so that neglect of the household does not occur again is by means of citizen awareness that neglect is a criminal act, so that law enforcement must continue so that people understand that neglect is a criminal act, from the aspect of marriage there must be socialization from the general public .   Keywords: neglect, wife, violence, household, criminal.

The spread of narcotics in Semarang City in 2019-2020 is possible to increase, especially in the West Semarang area. It was proven that in 2017 it was revealed 198 cases then in 2018 it became 287 cases. The author is interested in examining the factors that influence the spread of narcotics in the West Semarang area and the public reaction to the spread of narcotics in the West Semarang area. Research in this writing uses Sociological Juridical type with descriptive-analytical research specifications through primary and secondary data sources. Based on the results of the study, the factors that influence the spread of narcotics in the West Semarang area can be divided into two major factors, namely internal factors and external factors which can be analyzed using the analysis of Criminal Sociology Theory such as Ecological Theory, Cultural Conflict Theory, Economic Theory, Differential Association Theory. ), and Anomic Theory, while the public reaction regarding the distribution of narcotics can be seen from two views, namely from the community and law enforcement officials. Keywords : Criminological Theory; Spread; Narcotics.

The purpose of this study is to analyze the extent of the application of the land registration process and the factors that influence the application of land registration. This research method uses an empirical normative approach supported by a case approach. The results showed that in the implementation of complete systematic land registration so far is still not effective, in terms of technical and administrative where there are still many errors found on the picture or map on the citizen's certificate either switched or wrong on size. Then the factors that affect the complete systematic land registration are the Procedure and Mechanism Factors as well as the Resource Factors of the Implementing Officer. Keywords: Effectiveness, Procedure, Land Registration

Technology assistance is very helpful for community activities including financial institutions, such as the application of Fintech (Financial Technology). Fintech utilizes technology to improve banking and financial services performed by companies by utilizing software technology. Along with the development, Fintech began to have a negative impact, especially from the money loan service or Fintech Peer to Peer Lending (P2PL). the problem is how is the protection for debtors / customers, such as attempts to intimidate customers who have difficulty paying. The method used in this research is normative juridical, namely research based on secondary data, which is then analyzed qualitatively and presented in a qualitative form.Based on the research results, it can be concluded that protection for debtors or customers who feel disadvantaged can take 5 (five) ways, which are regulated in the Consumer Protection Law, OJK Regulation, ITE Law, BI and Government Regulations. Safeguards in the Consumer Protection Law are accommodated in Article 4. OJK's efforts, in collaboration with Kominfo and AFPI, are that if there is intimidation that is detrimental to the debtor, the debtor can submit a complaint report through the website page provided by the OJK and AFPI. Debtors can also report to the authorities. The ITE Law can be seen in Article 26 of the ITE Law. Efforts made by Bank Indonesia, namely BI to form the Bank Indonesia Fintech Office (BI-FTO) and recommend to follow the existing regulations in PBI No. 16/8 / PBI / 2014 and PBI No 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).           Keywords: Financial Technology, Legal Protection, Debtor Efforts