Publication Search

Criminal provisions in a statutory regulation are certain doses or remedies as a means of achieving the formulated goals. The purpose of this article is to examine and analyze the inconsistency of the material content of the criminal provisions against the formulation of the objectives of legal certainty in the Law of the Republic of Indonesia No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining. The research method uses a normative juridical method. Secondary data in the form of primary legal data on laws and regulations related to the criminal provisions of the Minerba Law is elaborated so that the adequacy of the content of the criminal provisions is able to test the clarity of the objectives of legal certainty. The results found that there were inconsistencies in criminal provisions as a means of achieving goals in the formulation of guaranteeing legal certainty. The application of Article 162 of the Mineral and Coal Law is subjective and tends to criminalize members of the community around mineral and coal mining. This fact proves that the objective of legal certainty is objective, ambiguous with subjective criminal means. The main article of criminal provisions in the Minerba Law is Article 158 which is systematically constructed with Article 35. Basically, the criminal provisions are used as the legal regime for licensing in the strategies and techniques of government control and control in the mineral and coal sector.

Currently, Covid-19 is a major problem that is being faced by almost the entire world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic in Indonesia has multi-sectoral impacts from various aspects, namely health, education, social and economy, including what happened in Blora Regency. Synergy with various parties such as Babinsa, village midwives, village heads and village officials is needed to support health protocols, besides the active role of the National Police in this case Bhabinkamtibmas (Bhayangkara builder of security and public order) is very important in efforts to control the spread, minimize prevention and provide education as well as information to the public regarding Covid-19 in order to create a conducive security and social order situation. The empowerment of the Blora Police bhabinkamtibmas in the target villages or sub-districts has been going well considering the condition of the Covid-19 pandemic in Blora Regency is increasing every day but is not matched by public awareness to comply with the health protocols applied.

The objective taken by the researchers was to find out what the BPOM's obstacles were in controlling the distribution of illegal cosmetics in Gorontalo City, one of the efforts made by the government to improve public health and carry out supervision by forming BPOM. Cosmetic products that do not have distribution permits or are illegal which do not comply with applicable regulations are still a problem for the people of Gorontalo. This can be seen from the existence of cosmetic distribution facilities that sell illegal cosmetics that have not been controlled by BPOM in Gorontalo City. This study uses an empirical juridical legal research method that aims to analyze the problems that are carried out by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained in the field. From research at the BPOM office, the authors found that there are still many unlicensed cosmetics business actors who commit fraudulent acts in producing cosmetics without a distribution permit with chemicals obtained at low prices without thinking about the impact on the consumers who use them, which causes BPOM's losses. obstacles in distribution monitoring. Illegal cosmetics due to lack of control over goods entering the city area, especially the city of Gorontalo, lack of public knowledge to distinguish genuine cosmetics from fakes, so that the circulation of illegal cosmetics is rampant. In general, people are only interested in cheap prices without being keen to know the basic ingredients for making these cosmetics, cosmetic ingredients that are easily and cheaply found on the market and counterfeiters' knowledge about the composition of counterfeit cosmetics are the contributing factors. Illegal distribution of cosmetics.                

Pelaku unjuk rasa anarkis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap terjadinya kerusakan maupun korban baik korban luka apalagi korban jiwa. Penelitian ini tentang Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Anarkis dalam Unjuk Rasa dengan permasalahan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis dan bagaimanakah analisis yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa? Pendekatan penelitian ini yakni yuridis normatif  yang berdasarkan data sekunder yakni teori-teori hukum pakar dari literatur, buku-buku, rujukan internet. Faktor-faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis yakni  rasa kecewa pengunjuk rasa terhadap tuntutan, tidak dipatuhinya aturan hukum unjuk rasa, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator,  penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa,  keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggung jawab unjuk rasa dan lemahnya pengamanan. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku anarkis dalam unjuk rasa dapat merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksud antara lain Pasal 170 KUHP Pasal 406 dan Pasal  407 KUHP atau Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap pelaku, yang menyuruhlakukan, turut serta melakukan dan pembantuan tindak pidana dalam unjuk rasa anarkis

Pada zaman yang serba canggih saat ini, internet merupakan produk teknologi komunikasi yang sangat fenomenal. Namun, tidak semua pengguna internet adalah pengguna yang baik, karena setiap celah keamanan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan tersebut mulai dari pencurian data hingga bentuk perusakan sistem. Selain itu, dampak negatif yang sering terjadi pada masyarakat adalah sering terjadinya penipuan-penipuan melalui WhatsApp ataupun SMS dan juga tawaran pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan secara mandiri merupakan salah satu kegiatan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat, melalui penyusunan program tepat guna. Program sosialisasi digital security adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan digital serta tips menjaga data pribadi mereka agar tetap aman. Dalam kegiatan menggunakan tiga metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Program dilaksanakan secara luring dan daring yang terdiri dari dua sasaran : Pertama, edukasi (sosialisasi) keamanan digital kepada Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Atas (SMA). Kedua komunitas dan masyarakat sekitar. Hasil menunjukan bahwa dari kegiatan terjadi respon positif, sebagian dari masyarakat memahami mengenai digital security dan bagaimana mencegah data pribadi mereka agar tetap aman dan dapat terkendali. Edukasi mengenai keamanan digital adalah hal terpenting pada era digitalisasi sekarang ini, sebab kejahatan di dunia virtual dapat mengambil, memanipulasi data pribadi seseorang dan pada akhirnya dapat disalahgunakan.

Pemanfaatan energi terbaharukan  dalam pertanian ialah matahari yang merupakan energi yang tidak ada habisnya dan dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya dalam lingkup pertanian, Salah satu bentuk pemanfaatan energi terbaharukan di Desa Pontang Legon ialah dalam teknologi yang dapat mengatasi permasalahan para petani konvensional yang sangat bergantung pada cuaca dan iklim disebut juga dengan agrivoltaic namun pemanfaatan energi terbaharukan untuk petani masih belum optimal sebab saat ini masih bersifat sporadis atau  hanya dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam pengabdian di Desa Pontang Legon ini ialah observasi, studi Pustaka dan evaluasi. Hasil dari uji pemanfaatan energi terbaharukan melalui agrivoltaic ini sangat baik berdasarkan hasil evaluasi sebab agrivoltaic ini efektif untuk hidroponik   dan meningkatkan efesiensi lahan.

This study focuses on financial management in the field of education/agency at the Al Mubarok Baturaja Islamic Boarding School. Historically, financial management at the Al Mubarok Islamic boarding school was managed manually. Over time, financial management using the manual method is considered less efficient. Therefore, an application called Siske Sakti was created, which is a digital-based Islamic boarding school financial recording application, which has complete and simple features and design. This study uses the Field Research Method. While the Siske Sakti testing technique used beta testing which was carried out by distributing questionnaires via Google form to respondents, namely Al Mubarok students as many as 20 people using a Likert Scale. From the research that has been done, it is obtained that an average percentage of 80.36% is included in the "Strongly Agree" category. This shows that the Siske Sakti application helps in managing the finances of Al Mubarok Baturaja Islamic Boarding School students.

SDN 3 Metro adalah lembaga pendidikan formal di kota Metro yang menjadi lokasi pada penelitian yang berokus pada penerapan metode demonstrasi pada gerak Tari Bunggong Jeumpa. Penelitian ini mengakomodir dua temuan utama. Pertama, bahwa metode demonstrasi pada pembelajaran Tari Bungong Jeumpa dapat menumbuhkan keterampilan siswa. Hal ini tidak terlepas dari peran pendidik  yang terus memberikan motivasi dan pujian sehingga berdampak pada siswa yang semakin semangat untuk mengikuti peroses pembelajaran. Kedua, terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat pada proses pembelajaran Tari Bungong Jeumpa melalui metode demonstrasi yakni, faktor guru, siswa, sarana prasarana dan lingkungan.

The implementation of the legal regulation of the principle of the agreement between the policyholder and the insurance company is law no. 40 of 2014 concerning insurance and the Civil Code, article 1320 on the terms of a legal agreement, commercial law books, article 246, the meaning of insurance, and the provisions of the article in an insurance policy. Limiting factors in submitting claims, namely, failing to fulfill administrative requirements and ignorance of customers with the benefits purchased. The principle of implementing the law of the agreement between the policyholder and the insurance company at PT. Batam branch Sequis Life Life Insurance. With the construction problem: -how is the law determining the implementation of agreements between policyholders and insurance companies with one of the factors hindering filing claims in the PT Asuransi Jiwa Sequis Life Batam branch? Qualification/writing in this type of journal uses normative legal writing and legal research supported by sociological/empirical nonprofits. To analyze the problems in this journal, Jeremy Bentham's theory (theory) of utilitarianism is used, the middle theory (middle theory) by Roscoe Pound law as a social engineering tool, theory and application (Applied theory) by Philip Nonet and Philip Selznick, namely essential law society.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan, serta mengevaluasi perluasan bentuk tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dapat dilakukan aborsi ditinjau asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini berkesimpulan (1) Dibutuhkan 2 alat bukti sebagai bukti dari adanya perkosaan, sehingga hal tersebut memberikan ruang penguatan dari segi hukum disamping adanya konseling yang dtentukan sebagai syarat diperbolehkannya aborsi; (2) supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana yang akan melakukan aborsi, di dalam UU Kesehatan harus segera direformulasi yang mengatur mengenai kualifikasi tentang anak korban peresetubuhan yang dapat dilakukan aborsi tidak hanya korban perkosaan saja, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.    

Kompetensi menulis karya ilmiah tidak bisa dipungkiri sangat penting saat ini, karena guru diharapkan mampu menulis dan menerbitkan karya ilmiah selain mampu mengajar. Beberapa lokakarya telah diselenggarakan untuk guru sekolah negeri, tetapi jarang menawarkan kesempatan yang sama kepada guru sekolah swasta. Dengan demikian, workshop karya tulis ilmiah ini berpotensi mendukung pengembangan kompetensi guru sekolah swasta khususnya di lingkungan Madrasah. Oleh karena itu, penyelenggaraan workshop bagi para guru ini dianggap penting. Melalui pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan para guru dapat mengembangkan keahlian menulis karya ilmiah dengan lebih baik. Pengabdian kepada masyarakat ini telah menghasilkan kegiatan yang memberikan informasi dan latihan bagi para guru dalam menulis karya ilmiah,

Penggunaan teknologi dalam peningkatan literasi dan numerasi masih kurang diterapkan secara optimal. Di Sekolah Dasar Negeri Garon, penerapan literasi dan numerasi belum dikolaborasikan dengan teknologi. Adanya aplikasi penunjang literasi dan numerasi belum banyak diperkenalkan tenaga pendidik kepada peserta didik untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih baik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pendampingan belajar guna meningkatkan literasi dan numerasi di SDN Garon dengan mengenalkan aplikasi penunjang literasi seperti Let’s Read dan Quizizz serta aplikasi penunjang numerasi yaitu Geogebra. Pengenalan aplikasi tersebut sekaligus agar dapat membiasakan peserta didik menggunakan smartphone untuk belajar. Hasil dari pendampingan menunjukkan bahwa peserta didik lebih bersemangat dan tertarik untuk belajar mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika. Peserta didik juga berperan aktif dalam pembelajaran yaitu menggunakan aplikasi penunjang secara langsung sehingga meningkatkan pengetahuan mereka.    

Desa Pekutan khususnya di wilayah dusun 1,2,3 belum menggiat kegiatan bank sampah yang digunakan untuk mengelola sampah sehingga sampah dapat dimanfaatkan menjadi barang yang sedikit berguna dan bisa ditukar dengan nilai rupiah. Sehingga masyarakat harus bisa menyesuaikan dan memanfaatkan limbah ataupun barang yang sudah tidak terpakai khususnya yaitu limbah sampah organik maupun sampah non organik. Untuk Program kerja yang kedua yaitu pengadaan servis kunjung yang bekerja sama dengan astra honda purworejo. Permasalahan yang ada di Desa Pekutan, hanya terdapat sedikit bengkel sehingga warga sekitar kurang memperhatikan kondisi motor. Dengan adanya permasalahan tersebut kelompok KKN-T 36 memfasilitasi servis kunjung dengan harga yang terjangkau sehingga warga Desa Pekutan dapat memanfaatkan adanya acara tersebut. Program Kerja ketiga yaitu video profil. Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Media yang paling efektif adalah melalui video profil Desa Pekutan, diharapkan informasi yang diperoleh semakin lengkap. Video ini berupa video profil desa meliputi informasi geografis, mata pencaharian warga desa pekutan serta keadaan yang ada disekitar desa Pekutan.

The problem faced by Vocational High Schools Accounting teachers in Tulungagung Regency is that the concept of higher order thinking skills has not been implemented optimally in compiling accounting questions. The purpose of holding this community service is to increase understanding of by Vocational High Schools Accounting teachers in compiling accounting questions based on higher order thinking skills. The method of community service activities is in the form of training for members of the Vocational High Schools Accounting Teachers Organization in Tulungagung Regency. This activity consists of the preparation stage, the implementation stage, and the monitoring and evaluation stage. The results of the evaluation of this activity showed that vocational Accounting teachers in Tulungagung Regency had a better understanding of the concept of higher order thinking skills and their application in compiling accounting questions.

The number of MSMEs that have halal certificates is still far less than large industries, including MSMEs in Kedungsalam Village, Donomulyo District, Malang Regency. Based on these problems, the Accounting Department of Universitas Negeri Malang (UM) held a halal literacy activity for MSMEs. This halal literacy activity has never been obtained by participants before. The purpose of this activity is that in the future MSMEs in Kedungsalam Village can improve product quality through halal certification, so that they can survive and compete in the globalization era. This service activity is considered right on target, because MSME products that are not yet halal certified can register through the Halal Center at UM. The UM Halal Center has been officially established since early 2019 which has a role in providing services to the community's needs for halal certification, namely accompanying, fostering, and overseeing halal product guarantees.

Pelatihan pembuatan dessert untuk masyarakat Desa Curug Wetan dilandasi oleh motivasi pengembangan kewirausahaan masyarakat desa. Dessert merupakan sesuatu yang terbilang baru sehingga dapat membuka peluang yang baru pula untuk dipasarkan. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat dan pemerintah desa menyambut rencana perealisasian kawasan wisata di desa itu dengan membekali keterampilan kuliner. Metode yang sedianya akan digunakan dalam penelitian sekaligus pelatihan ini adalah metode ceramah, dialog interaktif atau tanya jawab. Selain tanya jawab para fasilitator pelatihan mendemonstrasikan secara langsung bahan yang akan dibuat. Metode lain yang dapat diterapkan dalam pelatihan adalah pembentukan kelompok dalam forum pelatihan. Hasil dari pelatihan dan penelitian ini adalah 1) peserta merasa proses pembuatan menu dessert yang diajarkan dalam pelatihan mudah untuk dikuasai. Hal ini menujukkan bahwa materi pelatihan dapat diterima dengan baik oleh peserta; 2) peserta memiliki ketertarikan terhadap ciri khas menu dan proses pembuatannya; 3) peserta telah menemukan sesuatu yang baru proses pelatihan yang didapatnya. merasakan manfaat dari proses pelatihan yang dilakukan oleh tim pelaksana; 4) materi yang diajarkan menarik dan mudah untuk dibuat bagi peserta; 5) peserta merasa tertarik untuk menjadikan menu dessert sebagai salah satu menu unggulan dalam bisnis kulinernya, peserta merasa tertarik untuk menjadikan menu dessert sebagai salah satu menu unggulan dalam bisnis kulinernya.

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five (babies under five years) resulting from chronic malnutrition so that children are too short for their age. Malnutrition occurs since the baby is in the womb and in the early days after the baby is born, however, stunting only appears after the baby is 2 years old. One of the causes of stunting is the lack of information about it. The purpose of this service is to create a learning atmosphere that is liked by children. The method used is counseling with snakes and ladders media. The result of this service is that elementary school students are happy when playing snakes and ladders games and become enthusiastic when studying

Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.      

Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.    

. Hukum pidana adalah salah satu alternatif dalam menyelesaiakn masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia. Hukuman pidana itu sendiri harus adanya pembuktian baru bisa menentukan hukum pidana. Pembuktian adalah bagian yang sangat  terpenting guna untuk menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah dalam hal penganiayaan. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas penganiayaan seseorang untuk menentukan sebab penganiayaan dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Visum Et Repertum dalam proses pengadilan kasus penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis  penelitian yuridis normative, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pengadilan Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian hakim membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukan hanya Visum et repertum bisa bukti yang lain dalam kasus ini pisau. Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai pendukung jadi bukan alat bukti utama, karena tanpa Visum et repertum, pengadilan tetap berjalan. Hal tersebut Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pemyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya keberadaan Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai alat bukti pendukung untuk menilai kebenaran yang dihubungakan dengan keterangan terdakwa dan saksi. Pengadilan lebih diutamakan bukti dari keterangan terdakwa dan sanksi.