Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara
The results found that there were inconsistencies in criminal provisions as a means of achieving goals in the formulation of guaranteeing legal certainty. The application of Article 162 of the Mineral and Coal Law is subjective and tends to criminalize members of the community around mineral and coal mining. This fact proves that the objective of legal certainty is objective, ambiguous with subjective criminal means. The main article of criminal provisions in the Minerba Law is Article 158 which is systematically constructed with Article 35. Basically, the criminal provisions are used as the legal regime for licensing in the strategies and techniques of government control and control in the mineral and coal sector.
Christiadi Yanuar Saputro (2023). Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(1). https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.294
Christiadi Yanuar Saputro, "Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara," Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 1, no. 1, 2023.
Christiadi Yanuar Saputro. "Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara." Jurnal Hukum dan Sosial Politik, vol. 1, no. 1, 2023.
Christiadi Yanuar Saputro. "Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara." Jurnal Hukum dan Sosial Politik 1, no. 1 (2023).
Christiadi Yanuar Saputro (2023) 'Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara', Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 1(1). doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.294.
Christiadi Yanuar Saputro. Inkonsistensi Ketentuan Pidana Terhadap Tujuan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Jurnal Hukum dan Sosial Politik. 2023;1(1).
Upaya Penegakan Hukum Lingkungan dalam Penanganan Pencemaran Sungai Ciliwung akibat Aktivitas Mall Seasons City
Lizy Marchelina Butarbutar; Nur Wulan Ramadhani
Mengorbankan Korban di Altar Yurisdiksi: Kritik terhadap Overlapping Regulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik di Indonesia
Seni Kamalia Rizki Fathullah
Analisis Regresi Linier Tingkat Pengangguran di Indonesia Periode 2024–2025
Budi Abdullah; Reysya Yusdianingsih; Nandita Saskya; Muhammad Muarif; Juliana Handayani br. Simatupang; Jumadi Jumadi; Muhammad Risky
Analisis Yuridis terhadap Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
Febby Widiaryani
Reformasi Hukum Keluarga dan Perlindungan Hak Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia
Robby Awaluddin Jamil
Analisis Dampak Konflik Lahan terhadap Masyarakat Adat Sihaporas dalam Perspektif Ekologi Politik: Studi Kasus PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Pematang Sidamanik
Yenita Ekasanti Sidabalok; Muliono Muliono; Galank Pratama