Publication Search

Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringam, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Mailing is one of the Web systems that is now widely used in modern administrative systems. The correspondence system is a system related to administration that virtually concentrates the components of an organization, where data, information, and communication are made through telecommunication media with the aim of building a system that is able to accommodate each element. This correspondence system is built using the SDLC (Software Development Life Cycle) method with the Waterfall Model software development technique. For the use of the correspondence system, a study was conducted entitled "Web-Based Correspondence System at the Bale Musara Village Office". This research uses quantitative research methods. The results of testing the Web-based Correspondence System are in accordance with the system proposed and expected by system users, especially for village operators and secretaries. Based on the research and creation of the system that has been carried out, there are several conclusions, namely the Making of a Correspondence Information System at the Bale Musara Village Office can be used to facilitate the work of village officials.

E-Government menawarkan pelayanan publik bisa di akses secara 24jam, kapan pun, dan dari mana pun pengguna berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak dilakukan secara face to face sehingga pelayanan menjadi lebih efesien. Menyadari akan besarnya manfaat E-Government, pemerintah Indonesia sejak tahun 2003 telah mengeluarkan kebijakan tentang penerapan E-Government dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003. Dengan menerapkan sistem online masyarakat akan dapat lebih menghemat biaya, dan waktu karena proses pembayaran pajak dilakukan secara online. Dimasa sekarang ini telah muncul teknologi berbasis aplikasi yang dapat dijalankan di Android dan IOS yang dinamakan SIGNAL. SIGNAL adalah Aplikasi Samsat Digital Nasional yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara daring dengan terbitnya dokumen digital berupa E-Pengesahan (POLRI) , E-TBPKP (Bapenda Provinsi) dan E- KD (PT. Jasa Raharja). Metode yang akan digunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif menjelaskan bahwa metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme, yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dan menggunakan teknik analisis statistik menggunakan SPSS 22 dan Ms.Excel.

This study aims to determine the effect of Talent Management, Knowledge Management, Performance Assessment, Personality, and Creativity on the Career Development of the Ministry of Religion's Office employees, Padang Pariaman Regency. The population in this study were all employees the Ministry of Religion, Padang Pariaman Regency, with as many as 62 people. By using the Multiple Linear Regression method. The results of this study indicate that talent management has a positive influence on employee career development at the Office of the Ministry of Religion of Padang Pariaman Regency, Knowledge management has a positive influence on the career development of employees of the Ministry of Religion Office of Padang Pariaman Regency, Performance appraisal has a positive influence on employee career development. Office of the Ministry of Religion of Padang Pariaman Regency, Personality has a positive influence on the career development of employees of the Office of the Ministry of Religion of Padang Pariaman Regency, Creativity has a positive influence on the career development of employees of the Office of the Ministry of Religion of Padang Pariaman Regency.  

Hipertensi adalah keadaan di mana tekanan darah mengalami peningkatan yang memberikan gejala berlanjut pada suatu organ target di tubuh. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang lebih berat, misalnya stroke (terjadi pada otak dan menyebabkan kematian yang cukup tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi kerusakan pembuluh darah jantung), dan hipertrofi ventrikel kiri (terjadi pada otot jantung). Hipertensi juga dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal, penyakit pembuluh darah dan penyakit lainnya.   Analisa situasi Hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang membutuhkan perhatian karena dapat menyebabkan kematian utama di negara-negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan hasil survey tanggal 16 sampai 18 Februari di Desa Kauditan I  Kabupaten Minahasa Utara, dengan populasi 855 KK, sampel 212 KK didapatkan data  bahwa yang menderita menderita hipertensi ada 167 jiwa dan yang minum obat hipertensi secara teratur hanya 48 jiwa, artinya lebih dari 50% atau sekitar 119 jiwa yang tidak minum obat hipertensi dengan teratur.   Melalui kegiatan pengabdian masyarakat “Peningkatan pengetahuan melalui pemeriksaan tekanan darah, konseling, dan pembentukan kader hipertensi di desa Kauditan I  Minahasa Utara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2020 bertempat di kantor lurah desa Kauditan I didapatkan hasil evaluasi kader yang sudah dilatih dapat melakukan pengukuran tekanan darah dengan BAIK

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui penerapan klausal baku perjanjian kredit pada Perum Pegadaian di Kota Makassar,dan mengetahui tanggung jawab pihak penanggung jika terjadi wanprestasi pada Perum Pegadaian di Kota Makassar. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek dan objek yang terdiri dari Kantor Perum Pegadaian Cabang Biringkanaya Kota Makassar dan nasabahnya. Sedangkan sampel adalah bahagian dari populasi yaitu Kepala Cabang Pegadaian Biringkanaya, Kepala Bagian Kredit,Kepala Bagian Penaksiran Jaminan.Sedangkan untuk nasabah yang mengikatkan diri pada Kantor Pegadaian Cabang Biringkanaya ditentukan sebanyak 25 orang yang terdiri dari karyawan Pegadaian sebanyak 5 orang dan nasabanh sebanyak 20 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan klausa baku dalam perjanjian kredit pada Kantor Perum Pegadaian Biringkanaya Kota Makassar pada prinsipnya belum  melindungi kepentingan hukum nasabah. Tanggung jawab sepenuhnya dibebankan kepada pihak penanggung jawab pada Kantor Perum Pegadaian Biringkanaya Kota Makassar jika  terjadi wanprestasi dan terdapat kesalahan yang terkait dengan kerusakan barang jaminan nasabah atau kerugian yang dialami nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lahir dan berakhirnya hak tanggungan terhadap hak guna bangunan atas tanah rumah tinggal dan mengetahui kedudukan hak tanggungan terhadap hak guna bangunan atas tanah rumah tinggal. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Kantor PPAT Makassar.Sedangkan data sekunder,yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Termasuk dalam data ini data yang diperoleh dalam bahan pustaka,pendapat para ahli, tulisan- tulisan dalam buku ilmiah dan literatur-literatur yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Pasal 22 UUHT setelah Hak Tanggungan hapus,Kantor Pertanahan mencoret catatan Hak Tanggungan tersebut pada bukti tanah hak atas tanah dan setifikatnya. Adapun sertifikat Hak Tanggungan yang bersangkutan ditarik dan bersama-sama buku Hak Tanggungan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan. Jika sertifikat sebagaimana dimaksud diatas karena sesuatu sebab tidak dikembalikan kepada Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1998, saat hapusnya Hak Tanggungan adalah pada saat pendaftaran Hak Milik. Oleh karena itu, sebelum perubahan hak didaftar,pemegang hak atas tanah sebaiknya memberikan SKMHT dengan objek Hak Milik yang diperolehnya,karena setelah Hak Milik terdaftar,Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus.Pada saat hapusnya Hak Tanggungan itu kreditor menjadi kreditor konkuren yang hanya dijamin dengan SKMHT.Namun, kemudian kreditor dapat membuat APHT berdasarkan SKMHT itu

This research was conducted with the aim of knowing how the process of managing parking retributions in Makassar City, what are the obstacles experienced in its management so far, the mechanism of collection, deposit until it arrives at the acceptance process into PAD which leads to / is beneficial for the development of Makassar City. The type of research that will be used is descriptive research type, which is a type of research that aims to provide a systematic, factual and accurate description of the data in the field regarding regional retribution which is focused on the management of parking fees in Makassar City. Data collection is done by means of surveys, interviews, observations, questionnaires. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the parking retribution management process is managed by the Makassar Raya Parking Area Company, starting from payments made by service users to parking attendants, parking attendants depositing to collecting officers, receiving treasurers and then deposits to the City Government until they can be paid for. referred to as PAD Makassar City from the levy sector, especially parking.

Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah serta faktor penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kualitas Pelayanan Administrasi yang meliputi Prosedur pelayanan, Produk layanan, Waktu dan penyelesaian, Sarana dan prasarana dan Kompetensi petugas pelayanan. (1) Kualitas Pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Gubernur Jawa Tengah sudah diterapkan dimensi kesederhanaan prosedur pelayanan, produk layanan yang sesuai dengan ketentuan, kepastian waktu penyelesaian pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana dan kompetensi petugas/aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dalam memberikan pelayanan beserta indikatornya. Namun ada beberapa indikator yang belum berjalan sesuai dengan keinginan pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan, antara lain sarana dan prasarana yang belum lengkap, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2) Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan Administrasi Pada Bagian Tata Usaha di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya sarana prasarana seperti kursi, file kabinet, ruangan khusus arsip, komputer dan mesin scanner, ketidakdisiplinan waktu pegawai/staf yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian dokumen dan minimnya tingkat kesadaran pegawai sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai penerima layanan.

Peneliti yang ingin melakukan penelitian di Subang harus memiliki rekomendasi penelitian berupa Surat Keterangan Penelitian (SKP), yang dapat diperoleh dengan mengajukannya di kantor Bakesbangpol dengan mengisi formulir, menyerahkan fotokopi KTP, dan pas foto 3x4. Namun, penerapan SKP saat ini cukup memakan waktu. Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan hasil penelitian ke Bakesbangpol untuk diteruskan ke Bagian Litbang BP4D Subang. Adapun tugas R&D adalah mengelola dokumen penelitian dan melacak kemajuan penelitian di Subang. Tugas R&D lainnya adalah mempublikasikan sejarah perkembangan R&D, hasil R&D, berita & artikel, agenda, dokumentasi foto terkait R&D, dan SOP & landasan hukum R&D. Namun, sejauh ini R&D hanya bisa menggunakan WhatsApp untuk melakukannya. Dari uraian di atas, penulis bertujuan untuk membangun E-R&D dan Layanan Rekomendasi Penelitian Online. Fathurrasyid Ibrahim adalah mahasiswa program studi sistem informasi 2018 yang mengembangkan sistem ini menggunakan Scrum dengan pendekatan Agile Model. Hasilnya adalah E-R&D dan Layanan Rekomendasi Riset Online. Pengujian dilakukan dengan metode black box yang menunjukkan fungsionalitas 100%, dan penilaian UAT dengan total hasil 95,62%.

  Pengaruh Budaya Kerja, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai (studi pada kantor Kecamatan Mijen). Tujuan penelitian ini  untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Budaya kerja, motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Mijen. Populasi dalam penelitian ini adalah  semua pegawai kantor Kecamatan Mijen yang berjumlah 90 orang.  Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh (sensus) artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel serta menggunakan alat analisis regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel budaya kerja terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.      

Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela yang mempunyai hak dan kepentingan, hak dan kewajiban yang sama. Salah satu jenis usaha koperasi adalah simpan pinjam yang membantu anggotanya dalam perkreditan.  Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan. Terhadap jaminan benda bergerak pengikatannya dalam bentuk perjanjian penyerahan hak milik dan keprcayaan atas barang-barang yang dilegalisasi oleh notaris akan tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dikarenakan jika didaftarkan akan memerlukan biaya yang memberatkan debitur yang rata-rata berasal dari golongan usaha kecil menengah. Sehingga apabila terjadi kredit macet atau kredit bermasalah penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah antara kreditor dengan debitur. Hal ini dikarenakan prinsip koperasi yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya dan bersifat kekeluargaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terjadinya perjanjian kredit dengan pengikatan jaminan fidusia di Kospin Mitra Usaha Comal, KSP Berkah Berkarya Nusantara, dan KSP Dana Comal merupakan proses pemberian kredit yang melalui tahap pembuatan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya kemudian dibuat pembebanan jaminan fidusia dengan akta notaris dan perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur wanprestasi dalam hal jaminan fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan secara umum yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dan perlindungan secara khusus tercantum dalam perjanjian kreditnya dengan klausula penyerahan hak milik atas kepercayaan.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja; menganalisis pengaruh antara motivasi terhadap kinerja; menganalisis pengaruh kelengkapan sarana prasarana  terhadap kinerja pegawai. Sampel yang digunakan adalah 72 responden, yang merupakan bagian dari dari total populasi yang berjumlah 88 responden. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner dan kemudian diolah secara parsial menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh antara variabel antara karakteristik individu, motivasi, dan kelengkapan sarana prasarana terhadap kinerja pegawai KUA se Kota Semarang. Secara parsial, karakteristik individu berpengaruh positif signifinan terhadap kinerja pegawai, motivasi berpengaruh signifinan terhadap kinerja pegawai kelengkapan sarana prasarana berpengaruh signifinan terhadap kinerja pegawai.        

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: (1) aspek struktural Cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A Navis(2) aspek psikologis Cerpen Nasihat-Nasihat (3) Psikologi Pengarang (4) Psikologi Pembaca. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah Nasihat-Nasihat karya A.A Navis diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 1986. Data penelitian ini berupa kalimat yang mengandung unsur struktural dan psikologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumen, teknik simak dan teknik catat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis isi sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) aspek struktural pada Cerpen melipui; (a) penokohan, (b) Alur dalam cerita mengunakan alur maju, (c) latar pada cerpen ini meliputi, latar tempat (kamar, ruang tamu, bis, minangkabau, kantor, padang) , latar waktu pada malam hari dan pagi hari (2) Aspek psikologi struktur kepribadian tokoh dalam cerpen nasihat-nasihat karya A.A Navis memiliki tiga unsur, yaitu id, ego, dan superego. Ketiga struktur kepribadian tersebut memengaruhi tingkah laku, pola pikir, dan kejiwaan para tokoh utama dalam cerpen nasihat-nasihat. Dari analisis psikologi di atas, diketahui bahwa para tokoh memiliki ego yang kuat.

Economic activity becomes a benchmark in the assessment of the community to achieve prosperity, and becomes a supporter and driver of growth in the surrounding area. Vim Village, Abepura District is one of the service activity centers that has a land use that is so complex and strategically located that it triggers various forms of economic activity, becoming an attraction for people to travel for transportation, especially along Jalan Perkutut. This study examines the relationship of micro-economic activities with traffic performance obtained from side barriers, vehicle volume and road capacity. The research methods used to achieve the objectives are quantitative methods and qualitative methods. The quantitative method uses the analysis of the Indonesian Road Capacity Manual (MKJI, 1997) to obtain vehicle volume, road capacity and traffic performance. The qualitative method uses descriptive analysis that discusses the comparison of the distribution of micro-economic activities that affect side barriers, the comparison of two traffic performance results and spatial planning plans along the Perkutut road. The results showed that the increase in the number of micro-economic activities at night along Jalan Perkutut had an effect on increasing the number of side barriers and the volume of vehicles. In addition, the imbalance in the volume of vehicles and road capacity shows that Perkutut Road traffic performance is experiencing congestion as indicated by the Service Level Index (ITP) with a value of F. Under these conditions, spatial planning for the road network, pedestrian pedestrian arrangement and land use arrangement is needed, especially on microeconomic activities.

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan pembatasan masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021. Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi juga menghentikan sementara pelayanan keimigrasian tatap muka di seluruh Kantor Imigrasi di Jawa dan Bali selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk menekan lonjakan Covid-19. Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penolakan terhadap 62 orang asing masuk ke Wilayah Indonesia selama periode 3-30 Juli 2021. Penolakan orang asing ini merupakan penerapan dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM Level 4. Penghentian pelayanan keimigrasian secara tatap muka ini bersifat sementara dan akan terus dievaluasi menyesuaikan arahan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Pemohon paspor dengan kebutuhan mendesak seperti berobat ke luar negeri atau tujuan darurat lain dipersilahkan untuk datang langsung ke kantor imigrasi terdekat

Pintu Geser Otomatis ditemukan hampir di tiap bangunan yang banyak dilalui oleh orang. Pintu Geser Otomatis dianggap menambah efisiensi waktu tiap orang yang melaluinya. Pintu Geser Otomatis memiliki komponen utama berupa sensor pergerakkan manusia dan motor penggerak mekanik pintu. Pintu Geser Otomatis dalam aplikasi ini menggunakan sensor pergerakkan manusia yang mendeteksi pergerakkan berdasarkan pancaran radiasi infra merah, dan motor DC sebagai penggerak mekanik pintunya. Sensor PIR (Passive Infra-Red), yaitu sensor yang dapat mendeteksi pergerakan manusia berdasarkan pantulan cahaya yang melintas di sekitarnya. Modul ini sangat baik digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukan sensor yang dapat mendeteksi adanya gerakan manusia. Modul inilah yang menjadi sensor utama yang digunakan dalam Aplikasi ini. Untuk CPU (Central Processing Unit) –nya digunakan DI-Smart AVR System yang adalah sistem mikrokontroler yang berbasis ATmega8535(L).

Penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Implementasi Literasi Keuangan Terhadap Proses Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tamalanrea Makassar. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif yaitu mendasarkan pada hasil interview dengan informan. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam  Literasi Keuangan Keuangan Terhadap Proses Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tamalanrea Makassar, penulis menggunakan pengamatan langsung ke lapangan serta melakukan wawancara pada pegawai yang bertanggung jawab pada Literasi Keuangan pada Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah melakukan analisa dan pembahasan masalah, penulis memperoleh kesimpulan bahwa Literasi Keuangan dalam Proses Pengambilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tamalanrea Makassar sudah efektif, karena dengan diterapkannya Literasi Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tamalanrea Makassar memperoleh peningkatan laba serta memberikan dampak yang baik bagi perusahaan.    

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam pasal 19 ini adalah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan PP nomor 10 Tahun 1961. Pendaftaran tanah adalah kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan melaksanakan pendaftaran tanah, sebuah bidang tanah dan pemilik atas hak tanah tersebut akan mendapatkan jaminan kepastian hukum. Selain itu, manfaat dari pendaftaran tanah ialah untuk mengetahui siapa pemilik dari tanah, berapa luas tanah, dan data-data yang berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga kejelasan dari data tersebut akan meminimalisir munculnya sengketa dan sebagai alat bukti yang kuat. Berbagai faktor mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara sporadik. Karena itu permasalahannya adalah, bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Padangsidiampuang. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan meliputi studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang- undangan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara sporadik. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan peraturan pelaksananya dimana disini peraturan pelaksana yang didapat penulis adalah SPOPP yaitu Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan. Pihak Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang selalu mengoptimalkan pelayanannya dalam proses pendaftaran tanah sehingga dapat memudahkan baik itu dari Kantor Pertanahan maupun dari masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah di Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuang. Faktor yang menjadi pengahmbat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut sehingga tidak berjalan dengan baik yaitu dari masyarakatsendiri yang ingin melakukan pendaftaran tanah secara sporadik adalah masih banyak persyaratan yang belum lengkap sehingga proses pendaftaran tanah memakan waktu yang lebih lama dari yang biasanya. Upaya atau solusi dari Kantor Pertanahan Padangsimpuan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan melakukan pelayanan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kata Kunci: pendaftaran tanah, secara sporadik

Penelitian ini tentang penegakan hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam sengketa informasi antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kabupaten Demak. Tipe penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif analitis, yaitu menggambarkan analisis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan data yang berasal langsung dari sumber di lapangan. Sumber data dalam penelitian empiris merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dalam penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Sifat preskiptif dalam penelitian empiris ini artinya dimaksudkan untuk memberikan argumentasi terkait hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kantor KIP Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan melalui proses mediasi dan melalui proses Ajudikasi non-litigasi. Dalam sengketa informasi publik antara LSM LGMI dengan Inspektorat Kab. Demak dilakukan peneakan hukum dengan ajudikasi non-litigasi dengan adanya Putusan Nomor 004/PTS-A/III/2019. Pada amar Putusan tersebut menyatakan bahwa Menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi mengenai salinan hasil audit atau tindak lanjut laporan dugaan tindak pidana pungutan liar di SMP Negeri 1 Wonosalam Kab. Demak dan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak dapat diterima. Sanksi yang dapat dikenakan berkaitan dengan Keterbukaan Infomasi Publik adalah adanya sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 51 sampai denggan 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan adanya sanksi administratif kepada Badan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang keterbukaan informasi Publik.   Kata Kunci : Penegakan hukum, Sengketa Informsi, LSM LGMI dan Inspektorat