Publication Search

With the rise in human migration across national boundaries in the age of globalization, the issue of dual citizenship has become more and more important. Dual citizenship brings up a number of issues in the context of international law about legal status, diplomatic protection, and allegiance to both the nation of origin and the nation of residence. Increased cross-border social interactions that push people to hold several citizenships, technological improvements, and increased global economic integration have all complicated this dynamic. As a nation that upholds the idea of a single citizenship, Indonesia has trouble aligning its national laws with the shifting global legal framework, which governs things like dual citizenship, migration, and statelessness. is often more accepting of the practice of dual citizenship. From an international law standpoint, this research seeks to examine the subject of dual citizenship and its consequences for Indonesia's citizenship legislation and legal system. With a juridical-comparative examination of international legal instruments, scholarly publications, and applicable national legislation, the study uses a normative methodology. The results show that Indonesia's single citizenship concept conflicts with the worldwide trend that prioritizes human rights, diverse identities, and diaspora protection. Indonesia, according to the research, should think about changing its citizenship laws to take into account global concerns while still protecting its sovereignty, national stability, and core national values.

The contemporary digital era has triggered the normalization of pornography and promiscuous sexual behavior, which significantly threatens the theological understanding and sacramental practice of Catholic marriage among young adults. This article aims to examine, from a theological-juridical perspective, how canons 1055–1101 of the Code of Canon Law (CIC) serve as the authoritative foundation for the Church in safeguarding the dignity and validity of the sacrament of marriage. The method employed is a comprehensive literature study of the CIC, relevant magisterial documents of the Church, and contemporary scholarly works on the dynamics of young adult relationships. The concise findings indicate that exposure to and normalization of pornography directly weaken three fundamental aspects of Catholic marriage, namely the capacity to give free consent, the intention to practice permanent fidelity, and the correct understanding of the body’s meaning as a total self-gift. Nevertheless, the Church possesses solid canonical and pastoral instruments to address these challenges and facilitate restoration. In conclusion, a synergistic integration of canonical approaches, moral teachings, and pastoral guidance is required to assist young adult couples so that they may realize marriages that are not only canonically valid but also psychologically mature and sacramentally holy.

Model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) merupakan salah satu bentuk pembelajaran kooperatif yang menekankan kerja sama dalam kelompok heterogen untuk mencapai tujuan belajar bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP) di SMP N 1 Sampang Cilacap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada pemaparan mendalami mengenai proses penerapan model STAD dalam kegiatan belajar mengajar. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, dan keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi teknik. Penelitian ini menghasilkan deskripsi sebagai berikut: penerapan model pembelajaran Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam pembelajaran PAI-BP di SMP N 1 Sampang Cilacap dilakukan melalui beberapa tahapan.Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), membentuk kelompok belajar secara heterogen, serta menyiapkan instrumen evaluasi berupa kuis. Pada tahap pelaksanaan, guru menyampaikan materi, membimbing diskusi kelompok, memberikan kuis, serta memberikan penghargaan bagi kelompok yang memperoleh nilai terbaik. Sedangkan pada tahap evaluasi, guru melakukan penilaian baik secara individu maupun kelompok untuk mengukur pemahaman dan keaktifan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran STAD mampu meningkatkan motivasi, kerja sama, tanggung jawab, dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran PAI-BP. Implikasi dari penelitian ini adalah penggunaan model STAD dapat menciptakan suasana belajar yang lebih aktif, interaktif dan menyenangkan sehingga pembelajaran PAI-BP menjadi lebih efektif dan bermakna.

This study investigates the role of fintech and digital finance as intermediary variables in the influence of sharia financial literacy on increasing sharia financial inclusion in Aceh Province. This study examined 308 respondents spread across various regions of Aceh Province and analyzed using SEM AMOS and a purposive sampling technique. After conducting various tests, this study demonstrated that sharia financial literacy, fintech, digital finance, and sharia financial inclusion have been well-functioning. Sharia financial literacy has been proven to enhance fintech, digital finance, and sharia financial inclusion in Aceh. Correspondingly, fintech and digital finance also have a positive and significant impact on sharia financial inclusion. Furthermore, fintech and digital finance have also been shown to partially mediate the relationship between sharia financial literacy and sharia financial inclusion

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh kompensasi finansial, kepuasan kerja, dan work-life balance terhadap loyalitas karyawan yang berasal dari Generasi Z. Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh meningkatnya tingkat mobilitas kerja pada kelompok Generasi Z, yang menciptakan tatantangan sendiri bagi perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja muda yang memiliki potensi tinggi. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei yang melibatkan 80 responden dari kalangan Generasi Z yang bekerja di sektor manufaktur. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan SPSS versi 22, dengan menggunakan sejumlah tahapan pengujian yang mencakup pengujian validitas dan reliabilitas, pengujian asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu kompensasi finansial, kepuasan kerja, dan work-life balance secara signifikan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini menegaskan bahwa upaya untuk menciptakan keseimbangan yang optimal antara kehidupan profesional dan personal berperan sebagai aspek strategis yang berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan loyalitas karywan di lingkungan kerja.  Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu lebih memperhatikan aspek work life balance dalam strategi manajemen sumber daya manusia untuk mendorong retensi dan komitmen karyawan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etos kerja, motivasi intrinsik, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Cirebon. Kinerja karyawan menjadi salah satu indikator penting dalam menjamin keberlangsungan dan daya saing perusahaan. Namun, ketidaksesuaian antara potensi sumber daya manusia dan hasil aktual di lapangan masih sering terjadi, ditandai dengan rendahnya produktivitas, tingginya turnover, serta loyalitas karyawan yang lemah. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji ketiga variabel psikologis internal secara simultan dalam satu model penelitian, berbeda dari studi sebelumnya yang menguji secara parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain kausal asosiatif. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert yang disebarkan kepada 50 responden menggunakan teknik purposive sampling. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 25 untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja, motivasi intrinsik, dan kepuasan kerja secara signifikan memengaruhi kinerja karyawan. Etos kerja memiliki hubungan positif, motivasi intrinsik menunjukkan pengaruh negatif jika tidak selaras dengan dukungan organisasi, dan kepuasan kerja berkontribusi dalam menciptakan kenyamanan dan loyalitas. Secara simultan, ketiga variabel tersebut menjelaskan proporsi signifikan terhadap variasi kinerja. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan perlu menyusun strategi pengelolaan SDM yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada penguatan faktor psikologis karyawan secara menyeluruh.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi promosi penjualan yang diterapkan oleh BMA (Baju Murah Anak) pada marketplace Shopee. Meskipun telah melakukan berbagai upaya promosi, penjualan BMA cenderung fluktuatif dan belum mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian terfokus pada empat strategi promosi utama yaitu pemberian, paket harga, pengembalian dana, dan premi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian sampel kepada afiliasi efektif meningkatkan eksposur merek namun berdampak terbatas pada penjualan langsung. Strategi paket harga dan premi mampu mendorong pembelian dalam jumlah lebih besar serta meningkatkan loyalitas konsumen. Sementara itu, strategi pengembalian dana memberikan rasa aman bagi pelanggan namun menahan tantangan dalam kecepatan pelayanan. Keseluruhan strategi yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap citra merek, namun perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas promosi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pelaku UMKM dalam merancang strategi promosi yang adaptif terhadap dinamika pasar digital, khususnya di platform e-commerce seperti Shopee

The development of artificial intelligence technology has given birth to deepfake technology which has the potential to be misused to damage a person's digital identity. This research aims to analyze the mode of misuse of deepfake technology in Indonesia, examine its legal implications based on applicable laws and regulations, and examine the urgency of special regulation of deepfake in the Indonesian legal system. Applicable, as well as examining the urgency of special arrangements against deepfake in the Indonesian legal system. The research method used is normative juridical legal research with statutory and conceptual approaches, and data collection is carried out through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials tertiary. The results show that deepfake abuse can take the form of spreading fake videos, face forgery and digital identity-based fraud that harms victims socially, legally and psychologically. Although several articles in the ITE Law, Personal Data Protection Law, and Criminal Code can be used to charge perpetrators, these regulations have not specifically and explicitly regulated the characteristics and technical aspects of deepfake-based crimes. This creates obstacles in law enforcement and victim protection. Therefore, it is necessary to establish special regulations or amend existing laws so that the legal system in Indonesia is able to answer the challenges of deepfake technology appropriately, fairly, and effectively.

Integrated Quality Management (IQM) or Total Quality Management (TQM) has become a strategic issue in the field of education because it is directly related to improving the quality of learning, school management, and the achievement of sustainable competency standards. In the context of Islamic education and integrated schools, the implementation of IQM is not only oriented toward managerial efficiency but also toward the integration of religious values and the development of students’ character. Therefore, this literature review is essential to understand the development, trends, and challenges of IQM implementation in education. The purpose of this literature review is to examine how IQM is applied in various educational institutions and to identify its theoretical and practical contributions. The research questions proposed are: (1) How are the concepts and principles of IQM developed in education? (2) What are the main impacts and challenges of its implementation? The study employed a literature search through repositories, e-journals, and online publications using the keywords “integrated quality management,” “TQM,” and “education.” Out of 20 initial articles, only 5 met the inclusion criteria and were analyzed in depth. The analysis results revealed three main themes: strengthening the fundamental concepts of IQM, the role of key figures and TQM principles in education, and the implementation impacts on academic and non-academic quality. In conclusion, IQM has proven to be relevant as a strategy for improving educational quality, although challenges such as limited resources and internal resistance still need to be addressed. Future research should explore adaptive IQM strategies tailored to the local school context.

This study explores the function of the scientific approach and learning assessment as elements that strengthen the quality of education through a structured literature review. The review of various sources shows that the continuous application of the scientific method has a positive effect on improving students’ critical thinking, creativity, learning independence, and character development. Findings from several studies over the past decade support the effectiveness of implementing the scientific method at various educational levels, despite challenges such as limited time and learning resources. In addition, comprehensive learning evaluation not only measures final outcomes but also considers context, input, and process (CIPP model), thereby enhancing the relevance of learning objectives and student motivation. The literature review also highlights the importance of guidance and counseling (GC) as an integrative component that supports students’ academic, social, personal, and character development at both primary and secondary education levels. However, some studies identify challenges in implementation, such as students’ low reading interest and the dominant role of teachers, which can be addressed through STEM-based and blended learning models. Overall, the integration of GC with learning evaluation has the potential to realize holistic education that balances intellectual, emotional, social, moral, and spiritual intelligence, while preparing students to contribute effectively to society and the future workforce. These findings encourage the development of educational policies and learning practices that are more process-oriented, context-based, and focused on the holistic development of student competencies.

This research seeks to examine how changes in citizenship influence the legal validity of marriage, emphasizing both juridical aspects and practical implications. In an era of globalization and increased international mobility, the phenomenon of changing or losing citizenship has become more frequent. The legal consequences of such changes for marital validity represent a crucial area that demands comprehensive analysis, particularly in relation to national and international marriage laws. The study combines an international literature review with empirical data and legal analysis derived from the works of Mr. Mustain, a lecturer at UIN Raden Mas Said Surakarta. Findings reveal that a shift in citizenship can alter the legal standing of a marriage, generate legal ambiguities, and influence family rights such as child custody and inheritance. To address these issues, regulatory harmonization, the proactive engagement of religious authorities, and legal reform at the national level are essential to ensure adequate legal protection for couples undergoing citizenship transitions. Employing a library research method with a qualitative-normative approach, this study analyzes statutory provisions, judicial rulings, and relevant scholarly sources. The findings underscore that citizenship alteration may impact the legality of marriage, particularly when legal systems differ between the country of origin and the newly acquired nationality. In summary, citizenship changes can lead to legal uncertainty regarding marital validity, underscoring the need for legal harmonization and clear protective frameworks for affected couples. This research thus contributes significantly to the discourse on marriage law and citizenship policy development.

The research titled “Legal Implications of Mixed Marriages between Indonesian Citizens and Foreign Nationals on the Citizenship Status of Minors” discusses the legal consequences arising from marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA), particularly regarding the determination of the citizenship status of minors. Mixed marriages often create legal complexities due to differences in citizenship systems between countries, which affect the rights and legal standing of children. The research problems focus on two main issues: how Indonesian positive law regulates the citizenship status of children born from mixed marriages, and how the state provides legal protection for such children. This study employs a normative legal research method with a statutory approach, analyzing relevant laws, doctrines, and court decisions. The results show that although Law Number 12 of 2006 on Indonesian Citizenship has improved the previous system by recognizing limited dual citizenship for children, its implementation still faces several obstacles. Complicated bureaucracy, a lack of understanding among officials, and persistent discriminatory practices remain major challenges. Therefore, it is necessary to reform the legal framework and administrative system of citizenship management to ensure that the principles of non-discrimination and the best interests of the child are effectively and fairly realized.

Penelitian ini mengkaji pengaruh nilai tukar dan suku bunga terhadap return saham perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022-2024. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh fluktuasi ekonomi global, terutama perubahan nilai tukar dan suku bunga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda, serta memanfaatkan data sekunder dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, yang berarti depresiasi rupiah cenderung menurunkan kinerja saham perusahaan pertambangan. Sebaliknya, suku bunga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi investor, analis keuangan, dan pembuat kebijakan dalam memahami risiko makroekonomi dan merumuskan strategi investasi di sektor pertambangan.

Early marriage remains an issue with negative impacts on the health and quality of the younger generation, particularly through the risk of stunting in children. This article discusses the results of a counseling session titled "Marriage is Not Just Legal: Legal Education on Marriage Dispensation and Its Implications for Preventing Stunting Among Students" conducted at SMA Negeri 3 Parepare. The counseling aimed to raise students' awareness about the relationship between the marriage age limit, marriage dispensation, and the health impact on children, specifically the risk of stunting. The methods used include deconstruction, brainstorming, material delivery, reconstruction, and evaluation through pre-tests and post-tests. The results show a significant improvement in students' understanding from both medical and legal perspectives. The discussion focuses on analyzing the contradictions in legal norms regarding the marriage age limit and marriage dispensation, which often cause implementation issues. This counseling emphasizes the importance of integrating legal education and reproductive health as a preventive strategy to reduce early marriage and prevent stunting. Thus, this program contributes to shaping a healthy, legally aware younger generation capable of making mature and responsible marriage decisions.

The licensing of clinics and hospitals is crucial for achieving quality and equitable healthcare in Indonesia. The legal framework, including the 2009 Health Law and the 2020 Omnibus Law, has introduced a risk-based approach via the Online Single Submission (OSS) system to streamline the process. However, significant challenges remain. These include bureaucratic complexity, inconsistent regional regulations due to autonomy, lack of data integration between institutions, and high accreditation costs. These barriers particularly hinder small investors and limit the distribution of healthcare facilities in remote areas. Recent reforms, such as the National Digital Public Service Mall (MPP Digital), aim to address these issues by reducing licensing time to under one hour, thereby boosting transparency and efficiency. Despite this progress, unresolved issues concerning patient data privacy, the uneven distribution of medical personnel, and conflicting environmental regulations still need harmonization. To foster inclusive investment and support the 2030 Universal Health Coverage (UHC) goals, this research proposes key solutions: implementing fiscal incentives, adopting AI technology for verification, and strengthening public-private partnerships. With these targeted reforms, the licensing system can become a powerful driver for better healthcare access and sectoral growth.

Conflict is an inevitable phenomenon in organizational dynamics, whether in the education sector, social sector, or wider society. Conflicts that are not managed properly can lead to disintegration, but if handled appropriately, they can become a means of learning and innovation. This literature review aims to identify sources of conflict, resolution strategies used, and their impact on organizational performance. The research questions asked are: (1) What are the main factors causing conflict in educational and social organizations? (2) What are the most effective conflict resolution strategies according to the context? This research method uses a literature review approach by searching articles through Google Scholar and Publish or Perish (PoP) using the keywords “sources AND levels of conflict.” A total of 20 articles were selected from the period 2021–2025, with a final result of five valid articles that were analyzed thematically. The review results show three main themes: (1) sources of conflict include differences in vision, interests, and resource distribution; (2) conflict resolution strategies vary, ranging from mediation, negotiation, to religious and cultural-based approaches; (3) the impact of conflict is ambivalent, it can decrease performance but also encourage positive change.The conclusion of this study emphasizes the importance of contextual conflict management and opens up opportunities for further research to develop more adaptive resolution models based on local values.

This research analyzes the fundamental conflict between state regulation and Sharia principles regarding cryptocurrency in Indonesia, aiming to explore the views of Islamic scholars and the legal perspective in the Qur'an and its interpretations. Cryptocurrency has become a popular investment trend, especially among the youth. While the Bank Indonesia (BI) prohibits its use as a legal payment instrument, its trading activity is legalized as an investment asset under the supervision of OJK and BI. Conversely, the MUI Fatwa and the majority of scholars declare crypto transactions as forbidden (haram) due to the presence of elements prohibited in Islamic economics: riba (usury) and gharar (uncertainty). Gharar is linked to the extreme price volatility that encourages speculation (maysir) and the non-physical nature of crypto. Riba, on the other hand, is associated with the potential for unfair profit in lending and staking mechanisms. This prohibition is rooted in the interpretation of the Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275 and QS. An-Nisa: 29), which strictly forbids riba and consuming others' wealth through bathil (unlawful) means. Consequently, although legally accepted as an investment asset, many scholars view crypto as violating the principles of justice and transparency in Islamic economics.

This study links Liquidity, profitability, value, capital structure. Moderator (IDX property firms, 2022–2024). Using quantitative methods with multiple linear, moderated regression analysis (MRA), 76 companies were examined. Results show liquidity (Current Ratio) negatively affects firm value, indicating that excessive current assets reduce efficiency and investor appeal. ROE lacks impact, showing profit instability. Capital structure shows no moderating effect.These findings emphasize the need for efficient asset management and consistent profitability enhance firm value, regardless of capital structure.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Work-Life Balance terhadap Loyalitas Karyawan di Perusahaan EPC di Jakarta, dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel mediasi dan moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan total 259 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur dan dianalisis dengan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Work-Life Balance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Loyalitas Karyawan. Selain itu, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja. Temuan lain menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja turut memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap Loyalitas Karyawan, namun tidak berperan sebagai variabel moderasi. Sebaliknya, Kepuasan Kerja berfungsi sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Lingkungan Kerja, Motivasi, dan Work-Life Balance dengan Loyalitas Karyawan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi praktis bagi strategi manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan retensi karyawan, serta memberikan implikasi teoretis yang dapat memperkaya kajian akademik di masa mendatang.

This study discusses the implications of applying Restorative Justice on legal certainty and the protection of victims' rights in cases involving repeat offenders who have committed serious assault in the jurisdiction of the Tapa Police Sector, Bone Bolango. Normatively, Indonesian Police Regulation No. 8 of 2021, Article 5(e), explicitly prohibits the application of Restorative Justice for offenders who have committed repeat criminal offenses based on court rulings. However, the research findings indicate that in practice, law enforcement officials often exercise discretion to facilitate peaceful resolutions even for repeat offenders, citing the need to maintain social relationships and avoid lengthy litigation processes. This approach raises legal certainty issues, as inconsistencies between written norms and field practices can reduce legal predictability, open the door to discrimination, and weaken both general and specific deterrent effects. From the perspective of victim protection, peaceful agreements in cases involving repeat offenders risk not fully reflecting substantive justice, as victims may be in a vulnerable position due to social pressure or unequal power dynamics. This study concludes that the application of Restorative Justice to repeat offenders needs to be strictly limited through more detailed regulations and effective oversight mechanisms, so that the principles of the rule of law, legal certainty, and victim protection are upheld. Thus, Restorative Justice can remain an important instrument in Indonesia's criminal justice system without compromising legal integrity and public safety.