Publication Search

Abstrak Lunturnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tampaknya mulai marak di kalangan generasi muda. Banyak sekali generasi muda yang justru bangga ketika dalam kesehariannya fasih dalam berbahasa asing dan justru tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di tengah keironian tersebut, penulis memberikan analisis singkat mengenai betapa pentingnya berbahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme. Diharapkan dengan adanya analisis singkat ini akan menyadarkan generasi muda betapa pentingnya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Analisis kali ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana penelitian berusaha mendiskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi yang datanya berupa sajian data lisan ataupun tertulis dari orang-orang disekitar kawasan objek penelitian yaitu bahasa Indonesia itu sendiri. Dari analisis singkat ini didapatkan kesimpulan bahwa untuk membentuk generasi bangsa yang nasionalis dapat dimulai dari langkah kecil seperti membiasakan diri sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian dan terus menerus mengasah kemampuan berbahasa Indonesia baik melalui keterampilan menulis ataupun berbicara.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

The development of student learning creativity is inseparable from the role of teacher competence as an educator in transferring effective learning, as well as in SKI learning. This paper aims to see how the four SKI teacher competencies are implemented at SD IT Hidayatul Jannah. This study used a qualitative approach with an analytical descriptive method. As for the results of the study: (1) There are aspects of pedagogic competence that have been fulfilled, it can be seen that the teacher has provided educational learning, can communicate and interact actively, (2) Aspects of personality competence as seen by the stability and personal integrity of a teacher, being fair, honest, objective, and also disciplined in carrying out assignments, (3) Aspects of professional competence that can be seen from the mastery of material, structure, and also scientific thinking concepts that support the subjects that the teacher already has, (4) Aspects of social competence of teachers who can accept the advantages and disadvantages of others, and are able to adapt to the environment, especially to students.  

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendidikan agama Islam berpengaruh terhadap pembentukan akhlak siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifanya library research. Metode analisis data yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif yang dilakukan lewat proses menjelaskan dan menggambarkan pengaruh pendidikan agama islam dalam pembentukan akhlak siswa secara jelas, objektif dan kritis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendidikan agama islam berpengaruh pada pembentukan akhlak para siswa. Hal ini didasari bahwa pendidikan agama islam berfungsi untuk Menyediakan dan mengakomodasi pendidikan tentang akidah dan akhlak adalah hal fundamental yang utama dalam pembentukan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Pengaruh pendidikan agama islam dalam pembentukan akhlak siswa dilihat materi yang disampaikan berupa keagamaan yang diperoleh dari akidah, hukum dalam ibadah yang dilakukan sehari-hari diperoleh dari fiqih, pedoman dalam berperilaku diperoleh dari pendidikan akhlak, keteladanan hidup diperoleh dari sejarah umat terdahulu dan pedoman hidup diperoleh dari Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam dan As-sunnah serta lewat keteladanan yang dicontohkan dari guru dalam kehidupan sehari-hari.  

Sekolah dan pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia, yang dimana pendidikan untuk semua manusia. Pendidikan sekolah luar biasa (SLB) menawarkan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus agar bisa menempuh pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sekolah luar biasa (SLB) dalam memberikan layanan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diperuntukkan bagi Anak Tuna Grahita di SLB Negeri 1 Kulonprogo. Metode yang digunakan peneliti adalah dengan kualitatif, studi kasus di SLB Negeri 1 Kulonrogo dan studi pustaka. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak tuna grahita memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, terlebih dengan dberikannya pembelajaran Pendidikan Agama Islam anak akan mempunyai kedekatan dengan sang pencipta yaitu Allah SWT.  

Desa Kamarian merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku masyarakatnya  mayoritas tinggal di daerah pesisir yang mata pencaharian utamanya ialah sebagai nelayan dan petani hal ini dapat dapat berisiko terjadinya fraktur atau dislokasi saat melakukan aktivitas untuk menjawab permasalah tersebut  maka perlu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir tentang Teknik pembidaian dengan cara sosialisasi dan simulasi.  kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022 bertempat di Balai Desa Kamarian Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.  Jumlah peserta yang menghadiri kegiatan ini sebanyak 49 orang yang berasal dari masyarakat awam yang tinggal di daerah pesisir Desa Kamarian. Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah berupa penyuluhan atau sosialisasi (ceramah) dan demonstrasi (simulasi) tentang teknik bidai dan balut. Media dan alat yang digunakan yaitu power point, LCD, speaker, Set Pembidaian, Metela, dan Perban Elastis. Setelah mendapatkan sosialisasi dan simulasi tentang pembidaian pada masyarakat pesisir terjadi kenaikan sebesar 42,9% dengan kategori baik dan  46,9% dengan kategori cukup pada masyarakat pesisir  yang melakukan kegiatan sosialisasi dan simulasi pembidaian.

Macao's judicial system is rooted in the Portuguese judicial system (including Spain, Belgium and the Netherlands, all of which are rooted in the French judicial system), namely the inquisitor or non adversarial type of judiciary. is the term Magistrate is used in various systems of government and statutes to refer to the civil officers who administer the law. Both Indonesia and Macau adhere to the European continental legal system. However, in the role of the Prosecutor's Office and the Prosecutor's Office have differences and similarities in the implementation of their duties, functions and obligations. With this study of the role of the Prosecutor's Office, it is hoped that it can provide inspiration for the Attorney General's Office in Indonesia so that it can correct existing deficiencies. This research is a normative research (normative approach), that is, besides relying on normative research, the law is also coupled with a theoretical approach. Furthermore, in analyzing the data, a qualitative approach was used and it was also based on library-based studies, which means that the materials needed for research must be available in libraries, archives and databases, laws and other documents.

Penelitian ini dilakukan karena aktivitas belajar siswa belum optimal sehingga siswa terlihat kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, alokasi waktu yang dibutuhkan guru masih kurang sehingga mengakibatkan transfer pengetahuan kepada siswa tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh learning cycle 5E terhadap aktivitas belajar pendidikan agama islam siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi experiment. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas XI di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi dan sample di ambil dari 2 kelas XI yaitunya XI IPS 2 dan XI Ips 3. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi angket. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji t untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukan rata-rata posttest kelompok eksperimen adalah 81,14 dan rata-rata posttest kelompok kontrol adalah 69,23. Hasil analisis dengan menggunakan Independent Sample T-test antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh nilai t-hitung sebesar 89,779 dan nilai t-tabel sebesar 2,750, serta taraf signifikansi sebesar 0.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran learning cycle 5E berpengaruh aktif dan lebih baik daripada aktivitas belajar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran konvensional di kelas XI di SMA Negeri 4 Kota Bukittinggi.

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk mengevaluasi hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi Zakat di Kelas VI SDN 11 Jalan Bantiang agar meningkat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hasil belajar siswa, setelah itu dilakukan tindak lanjut berdasarkan observasi tersebut. Pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Berdasarkan hasil analisis penelitian peningkatan pembelajaran, rata-rata siswa pada Siklus I adalah 76. Karena nilai yang dicapai pada siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan maka dilanjutkan pada siklus II. Berdasarkan hasil peningkatan periode kedua, skor rata-rata siswa adalah 89. Skor ini memenuhi standar kesempurnaan minimal yang telah ditetapkan. Tingkat penyelesaian adalah 90%. Berdasarkan peningkatan nilai belajar siswa, metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI pada siswa kelas VI Zakat di SDN 11 Jalan Bantiang.

Metode pembelajaran adalah proses untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Macam-macam metode pembelajaran itu banyak salah satunya yaitu metode demonstrasi. Pentingnya metode demonstrasi diterapkan dalam pendidikan agama islam, karena metode ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman anak didik materi pernikahan kelas XII di SMP Negeri 1 Kec Payakumbuh. Dengan dilaksanakannya metode demonstrasi ini diharapkan bagi pendidik berperan sebagai penggerak dan juga pembimbing. Dan anak didik sebagai penerima dan juga dibimbing.  Penelitian ini bertujuan supaya apakah menggunakan metode demonstrasi ini bisa meningkatkan hasil belajar PAI materi pernikahan pada anak didik kelas XII di SMA Negeri 1 Kec Payakumbuh . dalam penelitian ini menggunakan penelitian PTK yang mana mengguakan 2 siklus da nada 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 1 Kec Payakumbuh dengan jumlah 34 orang siswa. Memperoleh data dari hasil tes, hasil pengamatan pelaksanaan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini pemahaman anak didik mengalami peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 2. Rata-rata penilaian yang diperoleh siklus 1 70,17, siklus 2 80,23. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode demonstrasi ini bisa dibuktikan bahwa pemahaman anak didik meningkat setelah menerapkan metode demonstrasi yang terjadi di siklus 1 dan siklus 2.

Educating is the duty, mandate, and responsibility of parents, teachers, or authorized educators. in any environment and situation, an educator must make students able to absorb and understand the material and teaching that is directed and conveyed. In addition, the totality of teaching staff is also a capital in achieving the expected educational goals. Educational work is not only a family obligation, but also an obligation for educators in schools. school as a formal educational institution in the sense that it is carried out on the basis of strong regulations and with certain conditions and a certain basis.