Publication Search

Di tengah dinamika industri musik yang terus berkembang pesat di Indonesia, permasalahan royalti atas karya musik menjadi tantangan besar yang memerlukan solusi hukum yang konkret dan efektif. Performing rights merupakan hak pokok yang dilindungi dalam UU Hak Cipta (UUHC) atas pemanfaatan karya dalam pertunjukan publik, pada penerapannya belum optimal dan sering menimbulkan permasalahan hukum antara pencipta lagu, performer, dan event organizer. Konteks penelitian ini menghadirkan peranan strategis Notaris sebagai penjaga keabsahan kontrak melalui penyusunan klausul performing rights pada kontrak event organizer sebagai solusi preventif terhadap permasalahan royalti di industri musik Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: bagaimana kedudukan performing rights menurut UUHC, bagaimana penerapan klausul performing rights pada kontrak event organizer, serta bagaimana peranan Notaris dalam penyusunan klausul performing rights sebagai upaya mencegah sengketa royalti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan konseptual, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik industri musik secara sistematis serta analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul performing rights yang disusun dan disahkan oleh Notaris memiliki peran sentral dalam memastikan legalitas, kekuatan mengikat, serta perlindungan hak cipta, sehingga mampu meminimalisir potensi sengketa royalti dan pelanggaran hak cipta. Berdasarkan analisis terhadap regulasi dan kebutuhan praktis sebagaimana uraian dalam penelitian ini, Peneliti menyusun sebuah draf klausul Performing Rights yang komprehensif dan aplikatif untuk dimuat dalam kontrak antara Event Organizer dan Performer. Disarankan perlunya standarisasi klausul performing rights, peningkatan pengetahuan hukum bagi event organizer, sosialisasi kewajiban royalti, serta peningkatan kapasitas Notaris di bidang kekayaan intelektual guna membangun ekosistem industri musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak

Kasus pembatalan Akta Hibah berdasarkan Putusan mahkamah agung nomor 1101 PK/Pdt/2022, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta perkara dan penerapan hukumnya telah benar bahwa sebagai seorang orang tua atau ibu berhak untuk membatalkan hibah sesuai dengan hukum keluarga khususnya Pasal 1688 KUH Perdata yaitu apabila penerima hibah telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor yang menjadi penyebab pembatalan Akta Hibah oleh pemberi hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? 2) Bagaimana akibat hukum atas pembatalan Akta Hibah yang di buat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ?  3) Apa pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam memutuskan Perkara  tentang Pembatalan akta hibah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1101 PK/Pdt/2022 ? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data Sekunder, metode analisis data dengan menggunakan analisis kualiatif.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya persoalan yuridis dalam pelaksanaan mekanisme Agunan yang Diambil Alih (AYDA) oleh perbankan, terutama terkait validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPh TB). Kasus BPR RAY memperlihatkan kebuntuan administratif akibat penolakan validasi pajak oleh DJP, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelamatan kredit bermasalah. Rumusan masalah mencakup: (1) bentuk pertentangan norma antara POJK 33/2018 dan PMK 261/2016; (2) penyebab disharmonisasi norma; dan (3) akibat hukumnya terhadap pelaksanaan AYDA. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk, penyebab, dan akibat hukum dari disharmonisasi tersebut. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bentuk pertentangan antara PMK 261/2016 yang mengedepankan pendekatan formal kepemilikan dan POJK 33/2018 yang menekankan substansi penguasaan aset. Disharmonisasi ini disebabkan oleh pengambilalihan AYDA secara sukarela, penafsiran subjek pajak penghasilan, serta ketiadaan regulasi penghubung antarregulator. Akibat hukum disharmonisasi ini terjadi di sektor perbankan, perpajakan dan pertanahan. Hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan teori sistem hukum, teori hukum responsif dan teori keadilan distributif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan disharmonisasi norma menimbulkan hambatan dalam praktik AYDA dan menimbulkan akibat hukum di berbagai sektor. Di akhir, peneliti memberikan saran akademik mendorong penelitian AYDA yang multi kasus dengan teori hukum yang lebih variative. Untuk saran praktis penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antar regulator sehingga pengaturan AYDA tidak saling bertentangan. Beban pajak sebaiknya disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kemampuan membayar. BPR maupun masyarakat dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman tafsir regulasi

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan hukum sempurna. Namun dalam praktik, notaris tidak jarang terseret perkara pidana ketika akta yang dibuatnya digunakan sebagai sarana tindak pidana. Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021.Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1.Apa saja faktor-faktor yang menjadi sebab adanya tindak pidana penipuan dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli?2.Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 379 K/PID/2021?3.Bagaimana akibat hukum pertanggjungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dari putusan Nomor 379 K/PID/2021?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, doktrin), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma hukum yang relevan serta penerapannya.

The integration of artificial intelligence (AI) in forensic investigation has significantly transformed the analysis and authentication of digital evidence. This paper explores the role of AI technologies, specifically machine learning and deep learning algorithms, in examining digital evidence from various sources, including computers, mobile devices, and network systems. We provide an in-depth analysis of current AI-based forensic tools, their efficiency in evidence authentication, and the challenges they face regarding legal admissibility. Our findings indicate that AI-powered forensic systems can detect digital evidence tampering with 94.7% accuracy, drastically reducing analysis time from weeks to hours. However, challenges remain, particularly in areas such as algorithmic transparency, bias prevention, and ensuring the integrity of the chain of custody. This research offers a framework for incorporating AI in forensic laboratories, while also addressing crucial legal and ethical concerns to ensure the admissibility of AI-analyzed evidence in court. These considerations are essential for the widespread acceptance and use of AI in forensic investigations.

This study aims to analyse the development and compare the legal politics of the Religious Court in Indonesia and Turkey. This study is library research with an interdisciplinary approach to historical-legal and comparative law research. This study presents a historical-legal perspective and a comparative analysis of the law to obtain similarities and differences in the legal politics of the Religious Court in Indonesia and Turkey. The legal politics of the Religious Court in Indonesia are divided into pre-Colonial, independence, and reform periods. In Turkey, the Religious Court is divided into three periods: before the Tanzimat, after the Tanzimat, and during Mustafa Kemal Atatürk's reforms. A comparative analysis of the law found that the Religious Courts in Indonesia and Turkey initially applied Islamic law. Still, later restrictions were placed on it in an attempt to abolish it. The difference is that the Religious Court in Indonesia still enforces Islamic law as a positive law in certain fields and regions. The Religious Court in Turkey was abolished and replaced by a regular Court based on European law. The existence of the Religious Court in Indonesia demonstrates the success of legal pluralism, while legal secularism has shifted legal pluralism in Turkey.

The determination of the beginning of the lunar month is an important issue in religious practice and the establishment of the Hijri calendar in Indonesia. The diversity of imkan rukyat criteria used across countries necessitates an evaluation of international standards, including the 2016 Turkish Criteria, which are considered more progressive with parameters of a minimum crescent altitude of 5° and an elongation of 8°. This article examines the relevance of the 2016 Turkish Criteria within the astronomical and jurisprudential context of Indonesia, as well as its implications for the process of determining the beginning of the lunar month by the government and Islamic organizations. Through literature review, comparative astronomical analysis, and examination of hisab–rukyat practices in recent years, this study finds that the 2016 Turkish Criteria exhibit strong astronomical consistency and can enhance calendar predictability. However, its application in Indonesia may lead to discrepancies with the government’s criteria, which currently require a crescent altitude of 3° and an elongation of 6.4°. These implications include potential differences in month beginnings, the need for harmonizing criteria, and the importance of dialogue between national and international astronomical authorities. This study recommends strengthening astronomical and jurisprudential assessments prior to adopting new criteria and encourages the integration of global data to improve the accuracy of the Hijri calendar in Indonesia.

Sharia economic education and access to healthcare services are critical components for community empowerment, especially in rural areas like Balapulang Wetan. The Community Service Program (PKM) implemented by STIES Putera Bangsa Tegal in collaboration with Klinik Azzahra integrates sharia economic education with free healthcare services to address the twin challenges of low sharia economic literacy and limited access to quality healthcare. This program employs training and outreach methods alongside provision of basic free health services to the community. Evaluation results indicate increased understanding of sharia economic principles, including zakat, infaq, and financial management, as well as greater utilization of free healthcare services. This holistic approach fosters economic independence and enhances the overall quality of life through improved economic welfare and health. Collaboration among educational institutions, health service providers, and local government forms the foundation for the sustainability and success of this program in creating an inclusive and equitable community empowerment ecosystem.

Syncope or fainting is a common clinical problem in children and adolescents, as many as 15% of children experience at least one episode before the end of adolescence. The purpose of this community service is to provide HIPOS (Hydration, Positioning, & Stress Management) Training with the 3E Method (Explain, Example, Experience) on Syncope First Aid Skills given to PMR Members at SMKN 1 Ngasem. The training was carried out for 2 days. The first day consisted of providing training to selected PMR cadres. On the 2nd day, PMR cadres provided training to all PMR members at SMKN 1 Ngasem and also evaluated their ability to perform syncope first aid. The results of the pre-test and post-test showed a significant increase in ability, namely during the pre-test almost all (76.7%) had sufficient ability and after the post-test almost all had good ability (83.3%). It can be concluded that HIPOS (Hydration, Positioning, & Stress Management) training using the 3E method (Explain, Example, Experience) can improve First Aid Skills for Syncope among Red Cross (Red Cross) members at SMKN 1 Ngasem.

This study examines the transformation of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in East Java within the context of Indonesia's flexible economy era, particularly following the enactment of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja No. 6/2023). The research analyzes the legal protection challenges faced by contract and outsourcing workers in East Java Province from 2020–2025. Using a normative juridical approach combined with empirical data from the Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Manpower, this study reveals that despite regulatory improvements, significant gaps remain in the implementation of labor protection. Key findings indicate that contract workers in East Java, estimated at 59.17% of the informal workforce in 2024, face uncertainties regarding contract duration, compensation rights, and social security. The study recommends strengthening supervision mechanisms, clarifying regulations on gig economy workers, and enhancing bipartite negotiation processes to ensure balanced protection between business flexibility and workers' fundamental rights, while also promoting legal certainty and sustainable employment relations in the regional labor market.

This study examines the dynamics of Data Driven Policy implementation in Indonesia, which faces a disconnect between the ambitions of digital regulation and the reality of execution on the ground. Using a qualitative approach with the Three Lenses of Evidence-Based Policy analysis framework (Head, 2008), this study examines the interaction between scientific evidence, political considerations, and professional practices in government data governance. The results show that although legal infrastructure such as Satu Data Indonesia (SDI) has been established, its effectiveness is hampered by structural barriers: the dominance of sectoral egos and a culture of intuitive decision-making (political lens), as well as a mix of digital talent and resistance from a paternalistic bureaucratic culture (practical lens). These findings confirm that data fragmentation and cybersecurity incidents are not simply technical failures, but rather systemic governance failures. Therefore, this study recommends a “soft reform” strategy that integrates the enforcement of technical standards, budget incentive mechanisms, and digital leadership transformation to align data validity with the political realities of the bureaucracy.

Local governments play a strategic role in public service delivery and are required to undertake rapid, systematic, and sustainable institutional and governance transformation. These demands arise in response to changes in the organizational environment, regulatory developments, and increasing public expectations regarding the quality, effectiveness, and accountability of public services. Improving the capacity of human resources, particularly those managing services and complaints, is a crucial factor in ensuring professional, adaptive, and technology-based services. However, issues with staff competency are still found in public service institutions that interact directly with the public, particularly at the sub-district level. In an effort to improve the quality of public administration services, the government established the Integrated Sub-district Administrative Services (PATEN) policy as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2010. This study aims to analyze the implementation of the PATEN policy in Sawangan District, Depok City, using a qualitative approach and descriptive methods. The results indicate that the implementation of PATEN has generally been effective, marked by the fulfillment of substantive, administrative, and technical aspects, and supported by clear regulations. However, public complaint services have not been optimal due to technical constraints in the website-based complaint system.

Physical violence against journalists remains a serious threat that hinders the functioning of democracy in Indonesia. Law Number 40 of 1999 concerning the Press explicitly guarantees legal protection for journalists through Articles 8 and 9, which emphasize freedom from censorship and the right to seek and disseminate information. However, criminal law enforcement against perpetrators of physical violence has not been optimal, leading to a culture of impunity. This study uses a normative juridical approach by analyzing the Press Law regulations, the provisions of the Criminal Code on assault (Articles 351-355), as well as the theoretical basis of Satjipto Rahardjo's preventive-repressive legal protection and Moeljatno's law enforcement principles. The results of the study indicate a significant gap between strong legal norms and weak enforcement practices,  characterized by the dominance of mediation by the Press Council and a culture of impunity for perpetrators, often involving state apparatus. According to AJI reports from 2020-2025, there have been 84 to 89 cases annually, with only 15-20% processed criminally. The main obstacles include a lack of coordination between institutions, minimal awareness of law enforcement officials, victims' reluctance to report due to social pressure and fear of reprisals, and institutional solidarity among perpetrators. This impunity not only traumatizes journalists but also induces self-censorship, reduces investigative journalism quality, and weakens democratic checks and balances. Recommendations include revising the Press Law for stricter sanctions, enhancing law enforcement training, and establishing independent investigation teams under Komnas HAM to combat impunity effectively. 

This study analyzes online fraud as one of the most common forms of cybercrime in Indonesia, which has expanded alongside rapid advances in information and communication technology. These crimes utilize digital platforms such as social media, online marketplaces, and fraudulent websites to deceive victims for unlawful financial gain. The research aims to examine online fraud from a criminological perspective by identifying its causes, patterns, and relevance to routine activity theory and differential association theory. A normative juridical method is employed, using statutory, conceptual, and case-based approaches, with qualitative and descriptive analysis. The findings show that online fraud reflects a shift from conventional fraud to digital-based crimes, driven by low public awareness of cybersecurity, easy access to technology, and weak online supervision. Several fraud schemes were identified, including online investment scams, phishing, and identity impersonation. This study highlights the need for an integrated approach that goes beyond law enforcement by emphasizing digital literacy, public education, and cross-sector collaboration to reduce cybercrime in Indonesia.

Criminal offenses of theft are one of the most frequent forms of crime in society and have wide-ranging impacts, not only on the individual victim but also on legal order and social stability. This study aims to analyze the impact of theft offenses on legal order and social life, while also examining the role of criminal law in addressing such crimes. The research method used is qualitative with a descriptive approach through literature study, observation, and interviews with law enforcement officers and the public. The results of the study show that the prevalence of theft offenses can decrease public safety, weaken public trust in law enforcement agencies, and disturb social order and harmony. Furthermore, theft also leads to a decline in legal compliance and an increase in the potential for vigilante justice. Therefore, consistent, effective, and just law enforcement is required, along with increasing public legal awareness as efforts to maintain legal order and create a safe and orderly social life.

The development of social media as part of digital technology has significantly transformed patterns of social interaction among adolescents in Indonesia. Social media no longer functions solely as a medium for communication and self-expression, but also as a social space that influences behavioral formation, including deviant and criminal behavior. This study aims to analyze the influence of social media on juvenile criminal behavior from a criminological perspective, with particular attention to social learning processes and the weakening of social control in digital environments. This research employs a qualitative method using a literature study approach by examining scientific journals, official reports, and statistical data related to social media use and adolescent behavior. The findings indicate that high intensity of social media use, exposure to negative content, and the normalization of aggressive behavior in digital spaces contribute to increased vulnerability of adolescents to criminal behaviors such as cyberbullying, online aggression, and other forms of deviance. Within the framework of Social Learning Theory, social media serves as a medium for behavioral learning through mechanisms of observation, imitation, and social reinforcement, while Social Control Theory highlights how weak supervision by families and educational institutions amplifies the risk of deviant behavior. The implications of this study emphasize the importance of preventive, non-penal approaches through strengthening social control, improving digital literacy, and enhancing the active role of families and schools to minimize the risk of juvenile criminal behavior in the digital era.

This research aims to normatively analyze the role and implementation of public participation in the legislative process, specifically concerning the formation of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Law. Public participation is an essential principle in a democratic state, ensuring the legitimacy, transparency, and accountability of legal products. This normative review focuses on the legal framework governing community participation in law making, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and related regulations. The analysis reveals a gap between the ideal normative principle of meaningful participation and the empirical practice in the legislation of the TNI Law. Legislative processes involving the defense and security sector are often overshadowed by issues of secrecy and limited information accessibility, thereby impeding substantial public participation. It is necessary to strengthen the regulatory framework and establish more open, inclusive, and continuous mechanisms to ensure that public aspirations and interests, including those of civil society groups and academics, are adequately considered at every stage of law formation, especially for strategic legislation like the TNI Law.

The pluralistic development of Indonesian national law creates a dynamic relationship between national civil law and customary law, including in the context of resolving inheritance disputes in Chinese families who adhere to patrilineal traditions. Supreme Court Decision No. 1204 K/Pdt/2024 shows that there is a tension between legal certainty under the Civil Code and substantive justice originating from living law. This research aims to analyze the judge's interpretation of family documents as a basis for inheritance rejection, inheritance sharing mechanisms that ignore Chinese customary norms, and their implications for legal pluralism in Indonesia. The method used is normative juridical with a case study approach and a descriptive-analytical legislative approach, using literature studies of primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the ruling applied neither the Civil Code nor the principle of Chinese customary inheritance consistently. The family declaration on which the judge relied was not actually a refusal of inheritance, but an internal agreement granting authority to the testator. Moreover, the distribution of inheritance carried out is not in accordance with the principle of patrilineal custom which places the eldest son as the recipient of the largest share. This finding shows the weak application of legal pluralism (weak legal pluralism) and reveals the gap between das sollen and das sein, so it is necessary to strengthen the role of judges in exploring the traditional values that live in society.

This study aims to examine the analysis of unilateral contract termination. The method used in this study is normative juridical. The approaches used in this study are the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study indicate that the provisions for contract termination as stipulated in Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code should not override the provisions of Article 1266 of the Civil Code, which governs the conditions for annulment in reciprocal agreements. Termination clauses in contracts are generally unilateral, disregarding the provisions of Article 1266 of the Civil Code. The Civil Code does not explicitly regulate the distinction between damages resulting from breach of contract and damages resulting from unlawful acts. Therefore, what is needed is a clear understanding of the concept of contract termination, so that in the future there will be regulations that provide legal certainty to the parties involved.