Publication Search

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan kesesuaian dan konsistensi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya terkait kebijakan penetapan Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki hukum, menilai tingkat konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, serta mengkaji implikasi hukum dan kelembagaan yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal Peraturan Presiden tersebut memiliki kedudukan yang sah, namun secara substansial terdapat potensi perluasan norma yang melampaui fungsi teknisnya sehingga menimbulkan tantangan dalam konsistensi regulasi. Selain itu, ditemukan adanya implikasi hukum dan kelembagaan yang memerlukan penguatan koordinasi dan kejelasan kewenangan antar lembaga. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi dan penguatan tata kelola kelembagaan guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Corporate Social and Environmental Responsibility (CSER) plays a strategic role in supporting sustainable development through improving community welfare and environmental protection. However, the implementation of CSER in regional areas still faces several challenges, including the lack of optimal local regulations, weak coordination among stakeholders, and limited understanding among the public and business actors regarding CSER implementation. This community service activity aims to provide socialization regarding the preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in 2025 concerning CSER. The activity was carried out through lectures, interactive discussions, and academic assistance involving local government representatives, academics, business sectors, and the community. The results of the activity indicated an increased understanding among participants regarding the importance of establishing the CSER Regional Regulation Draft, the mechanism for preparing academic manuscripts, and the need for collaboration between the government, companies, and the community in supporting participatory and sustainable regional regulations.

This study is motivated by the fact that the regulation of securities investment and direct investment in Indonesia still faces legal harmonization issues between the provisions of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector particularly those governing the capital market and Government Regulation No. 63 of 2019 concerning Government Investment. This research aims to analyze the compatibility, substantial differences, and legal implications of the two regulations in the context of establishing an integrated and equitable investment legal system. This study applies a normative juridical approach with a descriptive analysis method. Data were collected using a literature study technique through a review of legislation, legal literature, and related policy documents. Furthermore, the data was analyzed using qualitative data analysis techniques with an emphasis on systematic interpretation and the principle of harmonization of laws and regulations. The results of this study indicate that there is still a lack of synchronization between the regulation of securities investment in the capital market and the mechanism of direct investment by the government, particularly in terms of authority, risk management, and legal accountability. The findings of this study imply the need for improvements to derivative regulations and implementation guidelines that are capable of integrating capital market legal principles with government investment policies in order to create legal certainty and effective management of national investments. Keywords: Legal Harmonization, Securities Investment, and Government Investment

This study aims to (1) describe the development process of the Smart Box I Obey the Rules media; (2) describe the validity of the Smart Box I Obey the Rules media; and (3) describe student responses to the Smart Box I Obey the Rules media. This study uses the ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation) model. This research was conducted at the UPT SD Negeri 253 Gresik during the odd semester. The subjects were 25 students, 10 boys and 15 girls. Data collection techniques used included interviews, media expert validation questionnaires, material validation questionnaires, and student response questionnaires. The results of the study indicate that the Smart Box media I Obey the Rules achieved a validation result of 96,25% from media experts, categorized as very valid, a validation result of 98,75% from material experts, and a student response result of 96,8%, categorized as very good. Based on these results, the Smart Box learning media I Obey the Rules is declared valid and pravtical, making it suitable for use as a learning medium for Pancasila Rducation for first-grade elementary school students.

This study examines the legal implications of the regulation of foreign investment (FDI) and domestic investment within the Indonesian legal system, as well as its relation to national economic sovereignty. The background of this research is rooted in the need of developing countries, including Indonesia, to attract investment in order to promote economic growth while still safeguarding national interests as mandated by the constitution. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results show that although foreign and domestic investments are regulated under a single legal framework through Law Number 25 of 2007, there are significant differences in terms of legal subjects, business entities, as well as ownership and sectoral restrictions. These differences do not constitute discrimination, but rather reflect the state’s protective legal policy. On the other hand, foreign investment brings positive impacts such as capital inflow, technology transfer, and market expansion. However, it also poses potential risks, including economic dependency and reduced policy autonomy. Therefore, a balance between investment openness and regulatory control is necessary to ensure that economic sovereignty is maintained and the benefits of investment can be optimally realized for society.

Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pelaksanaan lelang kendaraan dinas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam memperkuat transparansi pengelolaan aset pemerintah. Permasalahan penelitian difokuskan pada bagaimana implementasi empiris mekanisme lelang berkontribusi, apakah pelaksanaan telah memenuhi Peraturan Menteri Keuangan, serta faktor kelembagaan yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik administratif dalam pelaksanaan lelang kendaraan dinas. Penelitian hukum empiris serta pendekatan kualitatif diaplikasikan sebagai metode dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumen di KPKNL Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan lelang elektronik meningkatkan transparansi prosedural melalui keterbukaan informasi, mekanisme yang terstandar, dan proses yang dapat ditelusuri. Namun, transparansi substantif masih dipengaruhi oleh kesiapan administrasi, koordinasi antar instansi, serta literasi digital masyarakat. Dengan demikian, lelang kendaraan dinas efektif secara prosedural, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola aset yang transparan dan akuntabel secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik pelaksanaannya dalam masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, penyuluh pertanian, serta petani. Selain itu, penelitian juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah daerah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dengan kondisi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui beberapa program perlindungan dan pemberdayaan petani, seperti bantuan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi, perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi petani. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai regulasi turunan, keterbatasan anggaran daerah, rendahnya partisipasi petani, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara maksimal dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Regional Regulation of Gorontalo Regency Number 04 of 2014 concerning the Control of Livestock in Ilomata Village, Bilato District. This research employs an empirical legal method with a sociological juridical approach to examine law not only as written norms but also as a social practice within society. Data were collected through interviews with village officials, regional regulation enforcement officers, and livestock owners, as well as through documentation and literature studies. The collected data were analyzed qualitatively using Lawrence M. Friedman’s legal system theory and Soerjono Soekanto’s theory on factors influencing law enforcement. The results indicate that the implementation of the regional regulation has not been optimal. The influencing factors include legal substance, legal structure (law enforcement officers), facilities and infrastructure, community factors, and legal culture. Normatively, the regulation contains clear provisions; however, its implementation is hindered by inconsistent enforcement, limited supporting facilities, and low levels of public legal awareness. Legal culture and the lack of consistency among law enforcement officers are the most dominant factors affecting the effectiveness of the regulation’s implementation. Therefore, it is necessary to strengthen consistent law enforcement, improve supporting facilities, and undertake continuous efforts to build public legal awareness in a participatory manner.

This study aims to analyze the factors hindering the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning Public Order in Gorontalo City. The method used is empirical legal research with a descriptive analytical approach, through the collection of primary data in the form of interviews and observations, as well as secondary data from laws and regulations and related literature. The results indicate that the implementation of this regional regulation has not been effective, as indicated by the continued occurrence of various violations in public spaces. The main inhibiting factors include low public legal awareness, weak law enforcement by officials, the community's economic conditions, lack of regulation dissemination, and limited facilities and infrastructure. Therefore, comprehensive and sustainable efforts are needed to improve the effectiveness of regional regulation implementation by strengthening law enforcement, increasing public awareness, and policies that are more responsive to the community's socio-economic conditions.

Community service is a form of implementation of the Tri Dharma of Higher Education which aims to make a real contribution to society through the application of science and research results. This activity focuses on improving the quality of regional public services through transparency of information on governor's regulations at the Legal Bureau of the Banten Provincial Regional Secretariat. The problem faced by the community is that there is still limited access and understanding of various regional law products, especially governor's regulations related to the implementation of government and public services. The methods used in this activity include the preparation stage, implementation of socialization, delivery of information, and evaluation of activities to the community. The results of the activity show that transparency of legal information is able to increase public understanding of local government policies and encourage community participation in the process of implementing government. In addition, this activity also contributes to increasing public legal awareness and strengthening the relationship between the government and the community. Thus, information transparency is an important factor in realizing good and accountable governance, transparent, effective, efficient, and oriented to the public interest.

This study aims to analyze the regulation and implementation of the authority to test laws and regulations (judicial review) in the Indonesian state system based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study applies a normative juridical method using three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the historical approach. The legal data collected includes primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reviewed through qualitative analysis. The results of the study show that normatively the division of judicial review authority between the Supreme Court and the Constitutional Court has been expressly regulated in Article 24A paragraph (1) and Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Supreme Court is given the authority to test regulations under the law against the law, and the Constitutional Court is given the authority to test laws against the 1945 Constitution. This division of authority is a manifestation of the principle of separation of powers and the mechanism of checks and balances after the third amendment to the 1945 Constitution. However, in practice, this two-roof judicial review system tends to give rise to conceptual and practical problems, such as overlapping authority and differences in decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court which have the potential to create legal uncertainty and reduce public trust in the judicial institution. Therefore, it is necessary to reorganize the authority of judicial review by strengthening coordination between institutions or unifying the authority of judicial review which is centered on one institution only in order to guarantee legal certainty, harmonization of norms, and supremacy of the constitution in the Indonesian state system.  

The issuance of billboard installation permits is part of local government authority in regulating public space, maintaining public order, and ensuring legal certainty. This study examines the implementation of billboard permit administration under Serang City Regional Regulation Number 3 of 2021. It applies an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with relevant local officials and a review of applicable laws and supporting legal materials. The findings indicate that the permit process involves several agencies: the Investment and One-Stop Integrated Service Office as the licensing authority, the Public Works and Spatial Planning Office for technical recommendations, the Regional Revenue Agency for tax collection, and the Municipal Police for supervision and enforcement. Although the regulatory framework is comprehensive, challenges remain, including inter-agency coordination, tax compliance, supervision effectiveness, and limited legal awareness among business actors. The study concludes that effective permit administration depends not only on clear regulations but also on strong institutional coordination and proper implementation.

The untimely formation of government regulations on the delegation of laws is still a serious problem in the practice of forming laws and regulations in Indonesia. It was recorded that from 2021 to 2023 there were 16 government regulations that were formed late, which shows that there are problems in the follow-up mechanism for legislation delegations. The author analyzes whether the government has a legal obligation in the timeliness of the formation of government regulations as implementing rules. In addition, this study also examines the juridical and practical implications of the law if a delegated government regulation is formed late. The data used are quantitative and supported by doctrinal research methods through the analysis of laws and regulations, expert opinions, and related legal literature. The results of the study show that the government has a legal obligation to form government regulations in a timely manner. The delay in the formation of government regulations has an impact on disrupting the effectiveness of the implementation of the law and causes some provisions to not be implemented optimally because the implementing instruments are not yet available according to the specified deadline. In addition, these delays have the potential to cause legal uncertainty for the public, law enforcement officials, and policy implementing agencies. The vacuum of implementing rules can also trigger differences in interpretation, hinder policy implementation, and increase the risk of legal disputes. Therefore, this study emphasizes the importance of stricter monitoring and evaluation mechanisms against the deadline for the formation of government regulations to ensure legal certainty and regulatory effectiveness.

Public legal awareness is an important element in realizing an orderly, just, and law-based social life, as it enables citizens to understand and properly carry out their rights and obligations. In Mekarjaya Village, Gantar District, Indramayu Regency, a low level of public understanding of the hierarchy of laws and regulations is still evident, which has the potential to cause errors in the application of law within families and communities. This condition indicates the need for systematic, contextual, and easily understood legal socialization. This Community Service Program aims to improve the understanding of members of the Paguyuban Istri Peduli regarding the hierarchy of laws and regulations, while strengthening their role as agents for disseminating legal information within the surrounding community. The method employed is descriptive qualitative with a participatory approach through the delivery of materials, interactive discussions, question-and-answer sessions, and joint reflection. Data were collected through direct observation, oral question-and-answer sessions, and participant feedback forms. The results show an increase in participants’ understanding, high levels of participation in discussions, and the ability to relate legal concepts to real conditions. These findings confirm that participatory-based legal socialization is effective in enhancing public legal awareness and encouraging active community involvement at the local level.

Penyimpanan obat merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan kefarmasian di apotek yang berperan besar dalam menjamin kualitas, stabilitas, dan keamanan obat sampai ke tangan pasien. Khususnya pada obat-obatan yang termasuk kategori High Alert dan Look-Alike Sound-Alike (LASA), penyimpanan yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kesalahan penggunaan obat (medication error) yang berpotensi menimbulkan efek samping serius hingga membahayakan nyawa pasien. Oleh karena itu, diperlukan sistem penyimpanan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengocok penyimpanan obat High Alert dan LASA di Apotek Kaligelang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan observasional langsung dan wawancara terstruktur kepada tenaga kefarmasian yang bekerja di apotek. Evaluasi dilakukan terhadap aspek identifikasi, penandaan khusus, dan pemisahan fisik pada penyimpanan obat High Alert dan LASA. Hasil pengamatan Kesesuaian penyimpanan obat High Alert dan obat LASA di Apotek Kaligelang yang mengacu pada Permenkes RI No. 73 Tahun 2016, diperoleh bahwa sebagian besar aspek penyimpanan telah sesuai. Untuk obat High Alert, diperoleh Jumlah Total Prosentase 80% sudah sesuai, Sedangkan untuk obat LASA, diperoleh Jumlah Total Prosentase 75% sudah sesuai. Secara keseluruhan, tingkat kesesuaian penyimpanan obat High Alert dan LASA di Apotek Kaligelang mencapai rata-rata 77,5%, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan obat berisiko tinggi di apotek ini telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih diperlukan beberapa perbaikan untuk meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) serta mencegah terjadinya kesalahan pengobatan di lingkungan Apotek.

This research discusses the role of the community in the formation of Regional Regulation (PERDA) Number 5 of 2021 in Takalar Regency from the perspective of siyasah dusturiyah. The aim of this research is to analyze: (1) the participation of fishermen in the formation of the PERDA, (2) the government's efforts in the protection and empowerment of fishermen, and (3) the dusturiyah perspective on the formation of the PERDA. The study uses a qualitative approach with field research methods, relying on interviews and observations as data collection techniques. Data processing is carried out through reduction and categorization, and its validity is tested through transferability, dependability, and credibility. The research findings show that fishermen have actively participated in activities organized by the local government. Protection and empowerment of fishermen are carried out in accordance with the mandate of PERDA No. 5 of 2021. The process of forming the PERDA is also in line with the principles of siyasah dusturiyah, such as alignment with the 1945 Constitution and national law, strengthening regional autonomy and decentralization, principles of welfare and social justice, as well as respect for human rights (HAM). Furthermore, it supports public participation, accountability, and the balance of economic development.

Penataan kembali kewenangan lembaga penegak hukum merupakan agenda strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel pasca reformasi 1998. Reformasi kelembagaan yang berjalan selama ini cenderung parsial, tidak komprehensif, sehingga melahirkan fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi. Tulisan ini bertujuan mengkaji pengaturan lembaga penegak hukum dalam tata kelola pemerintahan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan penegakan hukum pasca reformasi, Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan konstitusional penataan lembaga penegak hukum berpijak pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kendala utama yang ditemukan meliputi intervensi politik , ego sektoral antarlembaga, dan budaya impunitas yang mengakar. Penataan kewenangan yang ideal mensyaratkan empat langkah: rasionalisasi kelembagaan, delineasi kewenangan yang tegas, pembangunan mekanisme koordinasi antarlembaga yang efektif, serta penguatan lembaga pengawas independen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas tata kelola pemerintahan hanya dapat terwujud melalui pergeseran paradigma dari rule by law menuju rule of law yang berkeadilan substantif.

This research aims to analyze the implementation of social rehabilitation programs for persons with physical disabilities at the Social Affairs Office of Pasuruan City, East Java. Persons with physical disabilities face various challenges in accessing public services and participating in social life, thus requiring comprehensive rehabilitation programs. Using the implementation theory of George C. Edward III, this study examines four critical factors: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This qualitative research employs a descriptive approach with data collection through in-depth interviews, participant observation, and documentation study. Informants include officials from the Social Affairs Office, rehabilitation program staff, persons with physical disabilities as program beneficiaries, and community members. The results indicate that the implementation of social rehabilitation programs has been running according to established procedures, including physical rehabilitation services, vocational training, and social assistance provision. However, several obstacles were identified, including limited budget allocation, inadequate accessibility of rehabilitation facilities, shortage of trained social workers, and lack of public awareness regarding disability issues. The program has successfully provided assistive devices to 85 beneficiaries and vocational training to 60 persons with physical disabilities in 2023. This study recommends strengthening coordination between related agencies, increasing budget allocation, improving facility accessibility, and conducting socialization to enhance community participation in supporting persons with physical disabilities.  

This study identified the use of abbreviations in Medical Treatment Consent Forms (SPTK) at X Hospital Indonesia. A quantitative cross-sectional descriptive approach was applied to 76 SPTKs in September 2024, and questionnaires were administered to 30 patient-responsible physicians (DPJP). The results showed that 75% of SPTKs contained abbreviations, even though 97% of respondents understood the risk of miscommunication to patient safety. The state of the art includes accreditation standards that prohibit the use of abbreviations in informed consent, with global orthopedic studies reporting a decrease from 54% to 22% after educational interventions, as well as Indonesian regulations, namely Peraturan Mentri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia No. 24/2022, which emphasizes that medical records must be complete. The novelty lies in the first empirical analysis in Indonesian hospitals to reveal the disparity between high physician knowledge and low documentation compliance, contributing to the development of evidence-based monitoring for patient safety. These findings support recommendations for daily review of SPTK, ongoing socialization, and integration of digital checklists to reduce medical errors.

This study aims to analyze the compatibility between land use practices and watershed management regulations in Gorontalo Regency through ecological, normative, and axiological approaches. Rapid land cover changes from the upstream to downstream areas, particularly in the Biyonga, Alo-Pohu, and Limboto watersheds, have caused severe impacts such as increased erosion, sedimentation, and reduced hydrological function. The study employs a qualitative analysis using a literature-based method, reviewing key scientific articles from Jurnal Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Sustainability (MDPI), and Engineering, Technology & Applied Science Research, as well as regulatory documents such as Government Regulation No. 37 of 2012, Government Regulation No. 27 of 2023, Regional Regulation of Gorontalo Province No. 11 of 2014, and Governor Regulation No. 19 of 2019. The findings reveal that, ecologically, the conversion of agricultural lands into settlements has increased sediment yield and reduced soil infiltration capacity. Normatively, most land use activities remain inconsistent with soil and water conservation regulations. Axiologically, there is a gap between sustainability values embedded in policy and the community’s practical behavior in managing land resources. This study highlights the need for integrating scientific, legal, and ethical perspectives to strengthen sustainable watershed management in Gorontalo. Therefore, the findings are expected to serve as a policy recommendation framework for local governments in developing adaptive and ecologically grounded watershed management strategies.