Publication Search

Dewasa ini penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar dalam komunikasi siswa dirasa semakin berkurang. Menurunnya semangat untuk menggunakan bahasa secara baik dan benar saat ini menjadi topik yang penting untuk dikaji. Maka dari itu, sebagai pemakai bahasa Indonesia selayaknya memiliki rasa kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia. Namun di lingkup perguruan tinggi, sikap berbahasa yang positif belum sepenuhnya dimiliki oleh sebagian besar mahasiswa. Kesadaran rasa setia, bangga memiliki, dan memelihara bahasa Indonesia tampaknya masih kurang. Hal ini disebabkan mahasiswa cenderung bersikap lebih percaya diri ketika menggunakan Bahasa Asing dibandingkan dengan Bahasa Indonesia. Dalam konteks pembelajaran Bahasa Indonesia, tugas tersebut malah hanya dibebankan kepada para guru dan dosen Bahasa Indonesia. Paradigma seperti ini semestinya dapat diubah karena membiasakan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar akan menuai hasil maksimal dalam peningkatan prestasi akademik mahasiswa. Pemahaman bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar diperlukan bagi mahasiwa agar mempunyai sikap positif dalam menggunakan bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia yang positif dapat ditunjukkan dalam bentuk kesetiaan berbahasa, kebanggaan berbahasa, dan kesadaran adanya norma bahasa.

Sekolah dan pendidikan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Pendidikan merupakan suatu proses memanusiakan manusia, yang dimana pendidikan untuk semua manusia. Pendidikan sekolah luar biasa (SLB) menawarkan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus agar bisa menempuh pendidikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sekolah luar biasa (SLB) dalam memberikan layanan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diperuntukkan bagi Anak Tuna Grahita di SLB Negeri 1 Kulonprogo. Metode yang digunakan peneliti adalah dengan kualitatif, studi kasus di SLB Negeri 1 Kulonrogo dan studi pustaka. Penelitian ini memperoleh hasil yaitu pendidikan yang diberikan kepada anak tuna grahita memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, terlebih dengan dberikannya pembelajaran Pendidikan Agama Islam anak akan mempunyai kedekatan dengan sang pencipta yaitu Allah SWT.  

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai eksekusi objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur) yang dalam praktiknya dinilai hanya memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara serta merta tanpa parameter, mekanisme dan prosedur hukum yang jelas telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2019 yang pada pokoknya dalam amar putusan menyatakan mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Rumusan masalah dalam penelitian ini masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia?; (2) Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?; dan (3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis data menggunakan teknik yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Jaminan Fidusia belum bekerja dengan baik dalam mewujudkan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia, serta terdapat permasalahan konstitusionalitas yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) dinyatakan telah melakukan “cidera janji” (wanprestasi); (2) Hambatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah belum adanya parameter untuk menentukan kriteria dalam perjanjian fidusia mengenai apa yang disebut sebagai wanprestasi atau cidera janji, dan apakah pengajuan/penanganan sengketa di pengadilan berlaku untuk seluruh objek jaminan fidusia atau hanya untuk objek jaminan fidusia tertentu yang memiliki nilai yang besar; dan (3) Mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia juga harus dilaksanakan dengan mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg yaitu dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masih banyak kendala dalam penerapan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang biaya pra sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Semarang. Rumusan masalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis sulit dilaksanakan di Kota Semarang?; 2) Bagaimana pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis?; 3) Bagaimana perlindungan hukum pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri?, Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian, Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis belum mencukupi. Sehingga Pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Semarang tahun 2021 masih mengalami hambatan, yaitu adanya perbedaan persepsi di masyarakat berkaitan dengan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dan diperlukan Perlindungan hukum terhadap pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari Kota Semarang akibat Keputusan Bersama 3 Menteri.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2) Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan? 3)Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl., putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) dengan menggunakan data utama adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung.  Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris sebagai akibat adanya kelalaian penerima hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat mengajukan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Perlindungan hukum bagi penerima hibah pemegang hak atas tanah yang disengketakan secara normatif telah diatur  Kompilasi Hukum Islamd. Hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, menurut ketetuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.  Pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA. Kdl., tidak memenuhi rasa keadilan, sementara pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA.Smg. sudah memberikan rasa keadilan bagi penerima hibah. Pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 240 K/AG/2020 mengenai judex facti telah salah menerapkan hukum, Mahkamah Agung berpendapat judex facti telah mempertimbangkan dengan benar dan tidak salah dalam penerapan hukumnya, sehingga alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan sesuai rasa keadilan.

Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim dalam perkara pembatalan akta risalah lelang dikarenakan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek kajiannya. Dasar pertimbangan hakim dalam pembatalan akta risalah lelang didasarkan pada dua (2) hal, yaitu: (a) adanya perbuatan melawan hukum dari kreditur yang telah serta merta tanpa sepengetahuan debitur mengajukan permohonan lelang. (b) adanya kesalahan prosedur dalam penetapan nilai limit lelang dalam pelaksanaan lelang. Akibat hukum yang timbul dengan dibatalkannya akta risalah lelang ada 5 (lima), yaitu: (a) Obyek lelang harus dikembalikan kepada keadaan hukum semula, namun tetap dalam status barang jaminan yang tercatat atas nama kreditur. (b) Hak pemenang lelang atas objek lelang menjadi berakhir. (c) Kreditur harus mengembalikan hasil lelang sejumlah uang yang telah disetorkan kepada pemenang lelang. (d) Debitur tetap diharuskan memenuhi kewajibannya melunasi utangnya sebesar hutang pada posisi semula. (e) Akta risalah lelang dengan sendirinya batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas adanya pembatalan akta risalah lelang oleh putusan pengadilan yaitu pemenang berhak mendapatkan kembali haknya atas sejumlah uang yang telah dibayarkan dalam pelaksanaan lelang tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Model Kooperatif Tipe STAD dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PAI di kelas IV SDN 1 Sumberwaru. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, tiap siklus meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus dihentikan ketika indikator keberhasilan telah mencapai ketuntasan belajar yang ditetapkan sekolah. Ketuntasan belajar untuk mata pelajaran PAI kelas IV yaitu 70. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar PAI siswa pada setiap siklus. Peningkatan hasil belajar ditunjukan hasil pretest dengan persentase ketuntasan belajar 48% dan terjadi peningkatan pada hasil posttest siklus 1 menjadi 76%, dan meningkat lagi pada hasil posttest siklus 2 menjadi 97%. Peningkatan hasil belajar dari hasil pretest, posttest siklus I ke posttest siklus II dikarenakan perbaikan dalam penerapan LT setelah mengevaluasi kegiatan proses belajar dan hasil belajar. Dari hasil observasi pada proses pembelajaran, siswa meyukai pembelajaran PAI dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif tipe STAD. Siswa menjadi lebih aktif dan proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran PAI dapat meningkatkan Hasil belajar siswa.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan, namun upaya hukum dari debitur  berupa  gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru. Penelitian ini memberikan rumusan masalah mengenai 1). Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2). bentuk perlawanan yang dilakukan oleh debitur dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 3).Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi, tujuan penelitian 1). Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hakim (Racio Decidendi) dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi, 2).Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk perlawanan yang dilakukan oleh dalam putusan Nomor 1145 K/Pdt/2015 tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan melalui parate eksekusi 3).Untuk mengkaji dan menganalisa Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemenuhan perjanjiannya melalui eksekusi Hak Tanggungan dengan Parate Eksekusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang dan buku-buku literatur, Analisis bahan Hukum yang disajikan secara sistematis. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa 1).Tidak adanya  restrukturisasi  pinjaman  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  menunda  eksekusi  hak tanggungan, 2).Debitur hanya dapat mengajukan  gugatan penangguhan  lelang  eksekusi  hak  tanggungan apabila  didasarkan pada  adanya cacat  hukum pada  perjanjian  kredit, 3).Eksekusi hak tanggungan melalui parate eksekusi dengan adanya perlawanan dari debitur tetap memberi perlindungan untuk kreditur dalam memperoleh pelunasan utangnya.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan pengambilan teknik probability sampling yaitu simple random sampling menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang diperoleh dari responden dan wawancara kepada Plt. Sekretaris DPRD Kota Sibolga. Peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 3 x 10 orang =30 responden. Pengolahan data yang digunakan peneliti dalam mengolah data penelitian ini menggunakan aplikasi software SPSS (Statistic Package for the Sosial Science) 26. Jumlah item pernyataan yang diberikan peneliti kepada responden per variabel sebanyak 15 item pernyataan dan berdasarkan uji validitas seluruh variabel X dan Y menghasilkan 15 item pernyataan valid dengan tingkat signifikan 5% dengan jumlah N = 30 dan  r tabel yang diperoleh sebesar 0,361. Berdasarkan uji hipotesis yang menggunakan uji t dan uji f maka diperoleh hasil bahwa tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, namun terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Dan jika secara simultan terdapat pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Hasil wawancara dengan Plt. Sekretaris DPRD Kota Sibolga  menyatakan masih kurangnya pengawasan secara langsung oleh pimpinan terhadap kinerja pegawai namun tetap di lakukan pengawasan melalui kehadiran pegawai.

Aljabar memiliki peran penting dalam kehidupan sehari – hari di masyarakat, sebab aljabar memberikan metode untuk memecahkan persamaan dan mengekspresikan rumus yang lebih mudah (bagi mereka yang memahami konsepnya) daripada metode konvensional, yaitu menulis semuanya dalam kata-kata.Salah satu peran Aljabar dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menentukan harga jual dalam berdagang.Penerapan aljabar pada  perdagangan digunakan untuk menghitung besar kemungkinan keuntungan dan kerugian yang didapat, serta dapat menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk membeli dan menjual barang tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu dengan mewawancarai narasumber yakni beberapa pedagang ayam geprek yang ada di wilayah kelurahan Gegerkalong. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa mengenai metode yang dipakai oleh para pedagang untuk menentukan harga jual, para pedagang umumnya menggunakan cara yang sama yang didasarkan pada tiga faktor utama. Yaitu : berdasarkan harga kompetitor dan pasar ; penentuan harga secara dinamis ; dan menghitung harga dasar. Nyatanya para pedagang tidak menyadari bahwa metode yang mereka pakai adalah metode perhitungan aljabar. Hal ini disebabkan para pedagang yang kurang mengetahui dan memahami tentang materi aljabar.

Tujuan dari systematic literature riview ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas penggunaan BPUM terhadap kinerja UMKM. Metode penulisan artikel systematic literatur review ini adalah dengan metode library search yang bersumber dari media online seperti google schoolar, mendeley dan media akademik lainnya. Hasil systematic literature riview ini adalah 1) Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja UMKM; 2) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kinerja UMKM; 3) Efektivitas Penggunaan BPUM berpengaruh terhadap Kinerja UMKM.

Tujuan dari systematic literature riview ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan keuangan, temuan inspektorat dan sistem keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Metode penulisan artikel systematic literatur review ini adalah dengan metode library search yang bersumber dari media online seperti google schoolar, mendeley dan media akademik lainnya. Hasil systematic literature riview ini adalah 1) transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa; 2) temuan inspektorat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa; 3) sistem keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Di era modern ini, sistem informasi memiliki peran penting dalam kemajuan suatu kegiatan, khususnya dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis banyak kendala yang sering muncul bagi perusahaan kecil maupun perusahaan besar yaitu sistem transaksi yang masih manual yaitu menggunakan kertas untuk mengarsipkan data perusahaan. Dengan demikian perusahaan akan kesulitan untuk mengontrol data laporan keuangan dan data transaksi. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu mengolah data transaksi dan laporan serta tentunya efektif dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk mengatasi kendala tersebut. Sistem yang dibutuhkan adalah Sistem Informasi Akuntansi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data. Data yang diperoleh dari data primer berupa kuesioner yang telah diisi oleh sejumlah responden penelitian. Yang bertujuan untuk mengetahui peran sistem informasi akuntansi sebagai alat manajemen untuk pengambilan keputusan oleh manajemen di 'Toko Pak Agus'. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pada 'Toko Pak Agus' telah berperan efektif dan efisien sebagai alat manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga, karena sebagian besar harga untuk penjualan pada 'Toko Pak Agus' menggunakan harga yang disarankan oleh penjual resmi produk ini. Namun pengolahan data dan pencatatan laporan keuangan perusahaan pada 'Toko Pak Agus' masih menggunakan cara yang sederhana, yaitu menggunakan selembar kertas untuk mencatat transaksi dan mengarsipkan data perusahaan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang tepat adalah menetapkan harga dengan memperhatikan harga yang diberikan penjual resmi dan mengecek kenaikan dan penurunan harga pasar secara periodik serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan bantuan sistem informasi akuntansi.

Di era digital teknologi mulai berkembang pesat, hampir semua aspek dalam kehidupan menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi melalui internet. Maraknya penggunaan internet juga menimbulkan kejahatan yang berada pada dunia maya terus meningkat, salah satunya yaitu phising. Phising merupakan pesan elektronik yang mengatasnamakan entitas sah yang meminta verifikasi untuk mendapatkan identitas dari seseorang dengan teknik pengelabuhan. Kejahatan phising ini biasanya terjadi pada perusahaan keungan yang mengirimkan suatu situs web untuk dikunjungi. Metode yang digunakan dalam membuat yaitu metode studi literatur atau kepustakaan dengan menggunakan jurnal-jurnal terkait. Hasil perkembangan teknologi ini memang pesat banyak juga yang mencari informasi di internet tetapi tidak dipungkiri juga untuk masyarakat desa bagian plosok belum mengetahui adanya kejahatan ini, sehingga kita memberi arahan kepada masyarakat dengan sosialisasi terkait menggunakan internet harus berhati-hati dan teliti.

Metode pembelajaran adalah proses untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Macam-macam metode pembelajaran itu banyak salah satunya yaitu metode demonstrasi. Pentingnya metode demonstrasi diterapkan dalam pendidikan agama islam, karena metode ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman anak didik materi pernikahan kelas XII di SMP Negeri 1 Kec Payakumbuh. Dengan dilaksanakannya metode demonstrasi ini diharapkan bagi pendidik berperan sebagai penggerak dan juga pembimbing. Dan anak didik sebagai penerima dan juga dibimbing.  Penelitian ini bertujuan supaya apakah menggunakan metode demonstrasi ini bisa meningkatkan hasil belajar PAI materi pernikahan pada anak didik kelas XII di SMA Negeri 1 Kec Payakumbuh . dalam penelitian ini menggunakan penelitian PTK yang mana mengguakan 2 siklus da nada 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini siswa kelas XII IPS 2 SMA Negeri 1 Kec Payakumbuh dengan jumlah 34 orang siswa. Memperoleh data dari hasil tes, hasil pengamatan pelaksanaan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan metode demonstrasi ini pemahaman anak didik mengalami peningkatan dari siklus 1 sampai siklus 2. Rata-rata penilaian yang diperoleh siklus 1 70,17, siklus 2 80,23. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode demonstrasi ini bisa dibuktikan bahwa pemahaman anak didik meningkat setelah menerapkan metode demonstrasi yang terjadi di siklus 1 dan siklus 2.

Penerapan sistem informasi akuntansi penggajian pada cv anugrahprint kajian kuantitatif, menggunakan teori secara deduktif dan menempatkannya pada awal perencanaan suatu kajian. Di sisi lain, studi kuantitatif sering menggunakan ukuran standar. Penelitian kuantitatif sering menggunakan eksperimen untuk mengumpulkan data, dan jenis eksperimen, dalam studi kuantitatif, seseorang menggunakan teori secara deduktif dan menempatkannya di awal proposal penelitian. Sementara penelitian kuantitatif dapat memberi tahu Anda kapan, di mana, dan seberapa sering sesuatu terjadi, penelitian kualitatif melihat "mengapa" dan "bagaimana". Sistem informasi manajemen merupakan hal yang sangat penting, karena pada era sekarang ini segala sesuatu harus dilakukan secara efektif dan efisien. Sistem yang mendukung kegiatan akuntansi adalah sistem informasi akuntansi. Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian mini ini adalah penerapan teori sistem informasi akuntansi dapat diimplementasikan pada cv anugrahprint dan dapat merubah operasional penggajian pada cv tersebut menjadi lebih baik dan efisien. Selain itu, akhirnya hasil penelitian mini ini untuk mengetahui operasi pembayaran di cv anugraprint kemudian dipadukan dengan teori sistem informasi akuntansi. Saat ini dibutuhkan kerjasama dalam suatu teori ilmu karena dapat memajukan suatu perusahaan menjadi lebih efektif. Pada dasarnya sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang bertugas menangani formulir, laporan dan pencatatan, serta menyusun, menganalisis, mengklasifikasikan, dan kemudian mengolahnya menjadi informasi. Sia biasanya digunakan oleh manajemen untuk mengelola suatu organisasi atau perusahaan, serta melakukan pengembangan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan teori ini sangat bermanfaat untuk operasional gaji di cv anugrahprint agar lebih tertata dan tidak tersesat dalam menjalankannya.  

Akuntansi membantu entitas mendapatkan data yang mereka butuhkan dalam bentuk satuan uang. Pembentukan sistem informasi akuntansi yang efisien Bisnis di masa depan akan membutuhkan data yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian mini ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana sistem informasi akuntansi mempengaruhi keputusan pembelian persediaan di TOKO PAK POH GEDHANG. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Ada 30 orang dalam sampel penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Akuntansi dapat membantu TOKO PAK POH GEDHANG dalam pengambilan keputusan pembelian persediaan. Hal ini disebabkan pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan; akibatnya, sistem informasi akuntansi disebut efektif dalam pengambilan keputusan. Metode persediaan fisik adalah metode yang digunakan toko PAK POH GEDHANG untuk mencatat persediaannya. Sistem informasi akuntansi belum pernah digunakan di toko PAK POH GEDHANG sebelumnya. Jika tujuan yang diinginkan tercapai maka penelitian ini akan dikembangkan di toko PAK POH GEDHANG. Penelitian ini akan membutuhkan data dari kartu inventaris toko PAK POH GEDHANG.