Publication Search

Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku dan untuk meningkatkan kesadaran juga kesediaan seseorang agar menaati semua peraturan dan norma sosial yang berlaku di sutau perusahaan.dan disiplin kerja terdiri dari beberapa variabel yaitu: Motivasi, kepemimpinan, dan pengawasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kepemimpinan dan pengawasan terhadap disiplin kerja pegawai PT. Pelindo Regional 1 Cabang Belawan. Penelitian ini mnggunakan rumus slovin dan pengolahan data menggunakan SPSS Versi 25. Berdasarkan hasil analisisdapat diketahui bahwa ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Disiplin Kerja. Berdasarkan hasil uji SPSS pada data Anova dalam kolom Adjusted R Square = 0.662, maka seluruh variabel berpengaruh terhadap Variabel Disiplin Kerja sebesar 66,2% dan sisanya yaitu 33,8% dipengaruhi oleh Variabel lain di luar persamaan regresi ini atau Variabel yang tidak diteliti.    

Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan disebut tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning yang dapat dilakukan perusahaan, contohnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai terutang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan tax planning pada PT Agrimara Cipta Nutrindo dan melakukan evaluasi sejauh mana perencanaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei, wawancara dan dokumentasi data-data yang dibutuhkan untuk mengevaluasi penerapan tax planning tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan tax planning secara efisien yaitu dengan memaksimalkan pengkreditan pajak masukan. Perencanaan pajak yang perlu ditingkatkan yaitu dengan penundaan pengkreditan pajak masukan dapat meratakan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atau lebih bayar dalam setiap masa pajak. Peneliti menyarankan agar tetap memperbaharui peraturan perpajakan terbaru dalam menerapkan tax planning serta segera melakukan kompensasi atas PPN lebih bayar pada tahun 2020.  

Pandangan MUI Kota Binjai Terhadap Peraturan Walikota No 39 Tahun 2017. Sebagaimana peraturan ini sudah berjalan sejak awal tahun 2018 sampai sekarang di lingkungan pemerintah Kota Binjai, guna untuk menurunkan angka pemakai narkoba yang marak di Kota Binjai. Penelitian bertujuan untuk mengatahui Sejauh mana pandangan MUI Kota Binjai terhadap peraturan walikota no 39 tahun 2017. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan pendekatan studi kasus (case study). Metode pengumpulan data diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara dari ketua lembaga MUI Kota Binjai, KUA Binjai Utara, praktisi, masyarakat dan BNN Kota Binjai. Hasil penelitian menujukkan bahwa pandangan MUI Kota Binjai mengenai peraturan ini tidak melawan syariat Islam dan bertetangan dengan peraturan perkawinan di KUA. Sedangkan dampak positifnya adalah kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba yang mengakibatkan sulitnya melangsungkan proses perkawinan dan dampak negatifnya adalah tidak adanya sangsi yang mengikat sehingga masyarakat tidak takut untuk melanggarnya. Ketiga, terbatasnya waktu dan tempat yang sering menjadi penghambat porses tes narkoba untuk calon penganti.

Memasuki period digital dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat, telah membawa perubahan yang signifikan dalam percepatan dan inovasi penyelenggaraan pendidikan diberbagai belahan dunia. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru, bahwa  practitioner harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, fokus penelitian ini yakni pemanfaatan teknologi informasi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Kristen dalam pendidikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman dan langkah- langkah praktis pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran di sekolah- sekolah. Tulisan ini memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatanan kepustakaan untuk menyajikan masalah, analisis dan pengumpulan data. Penelitian kualitatif mengacu pada makna, konsep, definisi, dan deskripsi terhadap sesuatu yang diteliti oleh peneliti atau penulis. practitioner pendidikan agama Kristen harus dapat berinovasi dengan teknologi informasi dan komunikasi agar  practitioner dapat mengerti dan memahami setiap perkem bangan dan kemajuan zaman yang akan lebih menuntut  practitioner untuk lebih kreatif. Sebagai kesimpulannya bahwa Guru PAK akan berupaya meningkatkan tanggung jawab lewat mengikuti pelatihan tahun ini dengan tujuan agar lebih mengetahui cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.

Sebagai organisasi kemasyarakatan, Rukun Warga (RW) memiliki peran penting dalam menghubungkan kegiatan warga dengan Pemerintah Kelurahan. Pemilihan Ketua RW 011 Kelurahan Jatijajar dilakukan karena masa jabatan berakhir bulan Desember 2022. Panitia dibentuk secara musyawarah pengurus RT dan RW kemudian dimintakan Keputusan Lurah sebagai pengesahan. Selanjutnya Panitia melaksakan prosedur pemilihan sesuai Peraturan Wali Kota No 13 Tahun 2021 yang mengatur tata cara pemilihan lembaga kemasyarakatan dan menetapkan masa jabatan satu periode selama 5 tahun.. Dalam peraturan tersebut salah satu syarat untuk dicalon Ketua RW adalah tidak aktif atau memiliki afiliasi keanggotaan suatu partai politik tertentu. Setelah dilakukan tahap-tahap yang disepakati berdasarkan rapat-rapat panitia dan mengacu pada landasan hukum yang berlaku maka diputuskan pengukuhan kembali Ketua RW petahana untuk menjabat pada periode 2022-2027. Partisipasi warga cukup baik dan antusias dalam mendukung pelaksanaan pemilihan. Tidak adanya calon baru untuk dipilih menjadi Ketua RW disebabkan beberapa tokoh masyarakat dan warga yang potensial untuk dicalonkan sudah menjadi anggota partai politik.  

Menumbuhkan jiwa sosial budaya dalam masa covid-19 sangat penting dilakukan untuk menstabilkan perekonomian Nasional pasca pandemi. Seperti yang terjadi pandemi Covid-19, banyak sekali peraturan pemerintah yang membuat melemahnya perekonomian bangsa. Oleh karena itu pentingnya membangun jiwa sosial yang sadar bahwa kerjasama antar sesama masyarakat meskipun dengan keterbatasan sosial dengan adanya Covid-19 yang membantu memulihkan perekonomian nasional. Pemerintah juga turut mengatasi masalah keterbatasan komunikasi sosial dengam menfasilitasi masyarakat dengan menggunakan teknologi sebagai sarana dalam membangun komunikasi tanpa harus bertatap muka. Teknologi dapat digunakan sebagai media dalam membangun perekonomian bangsa yang sempat menurun, dengan adanya digital marketing yang sangat berfungsi bagi pelaku bisnis dalam memenuhi target pasar pada masa pandemic. Dalam mewujudkan masyarakat yang paham akan adanya digital marketing pemerintah juga menumbuhkan jiwa sosial dengan adanya bakti sosial dan sosialisasi pada masyarakat dalam ikut membantu mendorong pemulihan perekonomian. Tidak hanya itu bantuan juga di gelontorkan oleh pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi bangsa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode study kepustakaan dimana dengan pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka yakni dengan cara penulis mengumpulakan data dari berbagai sumber pencarian yang diperlukan melalui sumber media yang bersifat kepustakaan. Berbagai media tersebut bisa dalam bentuk buku, jurnal, prosiding, atau berita online yang mendukung penelitian ini.

This community service activity in the form of technical guidance on the procedures for the Annual Member Meeting (RAT) of the Cooperative is carried out in order to provide understanding to the management, supervisors and members of the cooperative. This technical guidance is carried out directly when the Five Pillar Synergy Consumer Cooperative implements the RAT for the 2021 Fiscal Year. This direct practical technical guidance activity is very effective, so that the management, supervisors, and members of the cooperative simultaneously gain knowledge and understanding of the procedures for -RAT cooperative according to statutory provisions

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan kinerja karyawan pada KSP Kopdit Sube Huter. Strategi peningkatan kinerja karyawan adalah cara atau metode yang digunakan koperasi untuk memaksimalkan tingkat keberhasilan karyawan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja karyawan dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan koperasi dapat tercapai dengan baik. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek serta masalah berdasarkan hasil pengamatan penulis, hasil wawancara, dan dokumentasi yang penulis peroleh berupa Laporan  RAT (Rapat Anggota Tahunan) KSP. Kopdit Sube Huter dan Buku Peraturan Perusahaan KSP. Kopdit Sube Huter Tahun 2020 – 2022. Adapun dari hasil kajian ini menunjukan bahwa KSP. Kopdit Sube Huter telah menerapkan empat (4) strategi dalam meningkatkan kinerja karyawannya yaitu; Pendidikan dan Pelatihan, Perekrutan karyawan melalui tahapan seleksi, Penegakan Aturan dan Kebijakan bagi Karyawan, dan Penilaian Kinerja Karyawan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan kontribusi komite sekolah meningkatkan mutu pendidikan di era merdeka belajar. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 12 Rambutan . Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan kajian pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa di era merdeka belajar, komite sekolah memiliki peran mengontrol sekolah menjalankan Asesmen Kompetensi dan pelaksanaan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, membenahi sarana dan prasarana, menjalin hubungan antara sekolah dengan masyarakat, serta mendorong untuk meningkatkan kualitas sumber daya sekolah.. Peran komite Sekolah berdampak terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 12 Rambutan  di era merdeka.

Hukum adat merupakan sebuah peraturan hukum asli bangsa Indonesia. Sumber dari peraturan-peraturan hukum adat yang ada berasal dari peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh serta berkembang dan dapat dipertahankan karena kesadaran hukum masyarakatnya. Posisi hukum adat sendiri tidak tertulis yang berbeda dengan hukum continental sebagai hukum yang tertulis. Hukum adat sendiri merupakan sebuah produk budaya berupa peraturan yang didalamnya mengandung substansi tentang nilai nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam peraturan hukum adat juga diatur berupa hukum waris adat yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti garis keturunan dan lain sebagainya salah satunya yakni waris Minangkabau yang begitu unik. Hal tersebut juga disesuaikan dengan masing-masing daerah tergantung dengan kebijakan yang mengatur di daerah tersebut. Hukum adat sendiri lahir dari. kesadaran, kebutuhan, dan keinginan, manusia untuk dapat hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.    

BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Hukum Waris adalah untuk membahas tentang bagaimana ahli waris memperoleh haknya atas benda-benda warisan serta peraturan yang berlaku untuk menentukan bagaimana harta warisan harus didistribusikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris juga membahas tentang apa yang dimaksud dengan harta bayar yang disepakati, proses untuk menentukan ahli waris, dan cara untuk memastikan bahwa harta warisan distribusi dengan baik. Penyelesaian waris didefinisikan sebagai proses melepaskan semua hak pewaris yang berujung pada pembagian benda warisan kepada ahli waris. Untuk membahas tuntas masalah ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, termasuk menentukan ahli waris dan mengidentifikasi benda-benda warisan, menetapkan harta bayar yang disetujui, dan mengatur penyebaran harta dengan cermat. Warisan merupakan bagian dari hukum perdata pada umumnya dan bagian dari hukum keluarga. Hukum warisan dikaitkan dengan ruang ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum berikut timbul dari terjadinya suatu peristiwa hukum kematian seseorang, termasuk bagaimana hak diatur dan dipertahankan, dan kewajiban almarhum. Pewaris adalah istilah digunakan untuk menyatakan perbuatan melanjutkan harta yang ditinggalkan ahli waris atau surat pembagian warisan kepada ahli waris. Pengirim ini berarti tidak hanya kelanjutan dari warisannya tetapi juga kewajibannya warisan yang belum selesai.    

Pengasuh merupakan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus untuk mendidik, membimbing, membina, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi anak asuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asuh panti asuhan aisyiyah dalam membina moral anak asuh, untuk mengetahui hambatan yang di hadapi dalam pembinaan di panti asuhan aisyiyah dan cara mengatasi hambatan yang terjadi dalam membina moral anak asuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Responden berjumlah enam orang, diantaranya pimpinan panti asuhan aisyiyah, satu pengasuh, dan empat anak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara khusus pengasuh serta pimpinan telah berperan dalam proses memberikan pembinaannya melalui membimbing dan membina anak asuh dengan metode ceramah, nasehat serta reward dan sanksi. Hambatan yang di alami yaitu anak asuh tidak mengikuti peraturan, pengasuh kesulitan menghadapi anak asuh yang berbeda sifatnya dan lama dalam beradaptasi dengan lingkungan panti. Cara mengatasi hambatan yang terjadi yaitu bersikap tegas dan sabar dalam menghadapi anak asuh kemudian memberikan konseling dengan cara menanamkan nilai keagamaan kepada anak asuh.      

Summary Worship in the Christian sense is God's commandment, which must be fulfilled by everyone who is redeemed and saved through the Lord Jesus Christ. The purpose of the study is to answer: What is meant by the worship of a believer? According to the Bible, what are the components of worship? How do you live worship in the church life? This study used a qualitative method with a library research approach. The results of this study are: (1) True worship is serving God by offering various acts and attitudes of respect and adoration, submission and obedience with gratitude to the whole body, soul and spirit. (2) The elements of worship are an expression of the human mind which acknowledges that God is sovereign, full of power, and full of goodness. With a series of personal and human sacrifices approaching the altar of God with sacrifices. (3) Worship is lived in the life of the church with Jesus as the object of worship through hymns of praise, prayer, confession of sins, forgiveness, thanksgiving. The church life consists in offering the best sacrifices to God, that is body, soul.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Salah satu produk bank yang berupa kredit tanpa agunan adalah kartu kredit. Kartu kredit merupakan alat pembayaran pengganti uang tunai yang dapat digunakan oleh konsumen untuk ditukarkan dengan barang dan jasa yang diinginkannya di tempat-tempat yang dapat menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit (merchant). Pemakaian kartu kredit dengan tidak bijak dapat menimbulkan kredit macet. Apabila terjadi kemacetan kartu kredit, maka bank biasanya menggunakan jasa penagihan hutang yang dikenal dengan debt collector. Seringkali debt collector dalam melakukan jasa penagihan hutang bekerja secara tidak profesional bahkan kadang cenderung melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi nasabah maupun bank penerbit kartu kredit, karena tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis karena penelitian ini menganalisis kesesuaian praktek penagihan kartu kredit dengan peraturan perundang-undangan.  Bank  dalam  melakukan  penagihan kartu  kredit  terhadap nasabah yang wanprestasi seringkali menggunakan jasa penagihan hutang atau yang  dikenal  dengan  debt  collector.  Permasalahan  dalam  sistem  penagihan nasabah pada pokoknya yaitu petugas penagihan tidak mematuhi pokok-pokok etika penagihan. Hal tersebut menyebabkan nasabah terganggu sehingga mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  guna memperoleh  kepastian  penyelesaian. Bank seharusnya membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai apa yang harus dilakukan oleh debt collector di dalam menjalankan tugasnya dalam menagih hutang nasabah kartu kredit. Selain itu peraturan mengenai debt collector diperlukan untuk mengatur kewenangan debt collector di dalam melakukan pekerjaannya.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, dan tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam penerapannya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/Pid/2013 bahwa terdakwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Otentik, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris; 2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam pemalsuan akta; 3) Bagimana akibat hukum berita acara rapat yang dibuat tidak berdasarkan fakta oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Hasil analisis disajikan secara Kualitatif. Data di lapangan diambil melalui wawancara dengan Notaris Senior di kota Semarang. Hasil Penelitian ini adalah peran Notaris dalam peralihan aset tersebut adalah Pengaturan hukum terkait tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 263 KUHP, 264 KUHP dan 266 KUHP. Indikator sehingga Notaris dapat dibebani pertanggungjawaban terhadap isi Akta Autentik yang dibuatnya adalah adanya kesengajaan maupun kelalaian notaris dalam pembuatan akta autentik. Lebih lanjut, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Autentik yang tidak sesuai dengan fakta, antara lain yaitu pertanggungjawaban Perdata, Pidana, dan Administrasi/Kode Etik. akta yang dibuat oleh Notaris tersebut batal demi hukum dikarenakan adanya unsur pemalsuan surat.

Peraturan PPAT diatur dalam PP No. 37 Tahun 1998 Pasal 1, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kode etik. Apabila produk yang dibuat itu cacat, maka dapat membuat PPAT tersebut dituntut oleh pihak terkait yang merasa dilanggar haknya ataupun dirugikan, selain itu PPAT tersebut dapat menjadi sebagai pelaku, turut tergugat atau tergugat dalam suatu peradilan dan apabila dalam membuat akta terdapat unsur-unsur tindak pidana maka PPAT dapat menjadi tersangka, bahwa PPAT tersebut dengan sengaja melakukan pemalsuan akta otentik. Permasalah bagaimana akibat hukum terhadap akta PPAT yang dibuat, sanksi apa yang harus diterima oleh PPAT setelah menyalahgunakan wewenangnya terhadap akta yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan akta ppat yang cacat hukum dan mengandung unsur perbuatan melawan hukum dapat dibatalkan karena tidak dilakukan secara terang dan tunai. PPAT dinyatakan telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “memalsukan surat berupa akta otentik”maka Sanksi yang diterima PPAT yaitu sanksi administrasi dan dijatuhi pidana mengingat Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

MT. MPMT XV merupakan kapal tanker yang dalam kegiatan bongkar muat mengangkut mutan cair, sehingga rawan akan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Selama kurang dari 5 tahun terakhir ini banyak kejadian yang menyebakan terjadinya tumpahan minyak di wilayah Indonesia sehingga mengakibatkan pencemaran laut dengan kerugian yang tidak sedikit. Pencegahan terjadinya pencemaran laut harus dapat dilakukan oleh awak kapal MT. MPMT XV dengan melalui berbagai proses dan langkah-langkah yang harus satu tujuan antara perusaahaan dengan kapal, sehingga sanksi atau denda yang akan ditanggung oleh perusahaan bila terjadi pencemaran dapat dihindari. Tujuan penilitian ini untuk mengetahui cara pencegahan terjadinya pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan sanksi yang akan di tanggung oleh perusahaan bila terjadi pencemaran laut. Metode yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, kajian-kajian di lapangan dianalisis secara ilmiah, dan leterasi pustaka yang berasal dari berbagai sumber. Hasil dai penelitian ini meningkatkan keterampilan dan keilmuan awak kapal MT. MPMT XV sehingga tidak melakukan kesalahan dalam kegiatan bongkar muat yang dapat mengakibatkan pencemaran laut.