Publication Search

Elaboration of information regarding differences in bridge loading regulations, especially bridge loading on superstructures between RSNI T 02 2005 and SNI 1725 2016 regulations really needs to be done considering there are still many engineers who don't know and haven't upgraded. Changes to these regulations are based on scientific developments and environmental conditions that continue to change from time to time. The elaboration of the differences in these regulations is carried out to make the engineer aware that the changes that occur must be highly considered and evaluated in order to create a civil building that is strong, sturdy and safe for users.frame and shrinkage, traffic loads, D loads, additional fatigue loads, changes in the calculation of wind and earthquake loads.

Indonesian is an agricultural country, so land has a very important meaning for the life of the Indonesian people. So important is the position of land for humans, it often causes disputes about land. Theoretically, dispute resolution can be carried out in 2 (two) ways, namely through formal justice mechanisms in court (litigation) and outside the judicial process (non-litigation). One form of settlement outside the court is Mediation. Mediation is a dispute settlement through negotiation with the help of a neutral third party (mediator) to find a form of settlement that can be agreed upon by the parties. Mediation is basically deliberation and consensus, namely as a method or process other than other methods or processes, whether through arbitration, negotiation, conciliation, and others. If in mediation there is an agreement, and it is stated in a deed of peace, in fact this deed of peace is a legal product and has binding power as is characteristic of the consensual principle according to Article 1338 of the Indonesian Civil Code. Thus, an agreement made legally applies as a law for the parties to the dispute. This article uses a socio legal approach in a descriptive analytical manner through qualitative methods

The existence of Political Parties in the unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) cannot be separated from the climate of freedom that existed during the Dutch Colonial Government. Such freedom gives people space to form an organization, including Political Parties. In addition, the existence of Political Parties in the Unitary State of the Republic of Indonesia is also inseparable from the role of movements that aim to obtain freedom from the Dutch colonial government, also demanding independence. We can see this with the birth of the Parties before Independence. community’s need for drinking water that is of good quality and safe for consumption as well as in line with the development of free markets and competition in the business word, many business actors have set up refill drinking water depots which must comply wiht the Regulation of the Minister of Indonesia Number 43 of the Year 2014 concening Sanitation Hygiene of Drinking Water Depots. The purpose of this study was to determine the performance of the Kupang City Health Office in supervising the quality of refill drinking water depots and to find aut the factors that influencer the performance of the Kupang City Health Office. This research is empirical juridikal in nature, namely capturing the legal provisions that apply and what is happening in this case interviews to obtain an overview of data related to research problems. The sampling method used is purposive sampling, namely by choose informants who are considered knowledgeable and trustworthy to be data sources. The results of this study are the influence of tasks and functions of the health office in supervicing drinking water depots, seen from the large number of depots that do not have official business permits. The peformance of the kupang City Health Office in supervising the quality of refill drinking  water depots is not good enough, and there is still a need for improvement in terms of productivity and also the need for member personnel to be equitablein monitoring activities.

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlunya peningkatan nilai karakter disiplin dan strategi guru dalam upaya meningkatkan nilai karakter disiplin melalui tata tertib sekolah pada siswa kelas 7 SMP Negeri 18 Surakarta. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Subyek penelitian ini adalah kepala sekolah, bapak/ibu guru kelas 7, dan siswa kelas 7 SMP Negeri 18 Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun untuk menguji validitas data menggunakan teknik triangulasi, baik itu triangulasi sumber maupun triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif  dengan model interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa melalui tata tertib sekolah dapat meningkatkan nilai karakter kedisiplinan siswa. Hal ini ditunjukkan bahwa melalui tata tertib sekolah dapat menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif, nyaman, dan tenteram di dalam maupun luar kelas. Adapun strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan nilai karakter disiplin melalui tata tertib sekolah pada siswa kelas 7 SMP N 18 Surakarta adalah keteladanan, kebiasaan, peraturan, hukuman serta penghargaan. Kata Kunci: Tata Tertib, Nilai Karakter Disiplin, Strategi Guru

Konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam merupakan salah satu pilar dalam membangun perekonomian ummat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan manusia. Pemerintah telah mengatur zakat dalam peraturan perundang-undangan untuk memaksimalkan pengelolaan zakat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji tentang pengaturan hukum zakat dalam peraturan perundangan yang berlaku, hukum zakat dalam Fikih Islam, dan implementasi hukum zakat di Bali Hasil penelitian menunjukkan pengaturan hukum tentang zakat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan oleh lembaga zakat, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, tetapi dalam peraturan tersebut belum terperinci diatur tata cara pengelolaan zakat, sehingga pengelolaan zakat belum dapat produktif dan kontributif bagi masyarakat. Hukum zakat sangat mendukung pengelolaan zakat dilakukan secara professional dan produktif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dibidang sosial ekonomi. Implementasi hukum zakat dilaksanakan Badan Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik penerimaan maupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada pihak yang berhak, baik dalam bentuk pembiayaan modal usaha maupun dalam bentuk program beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu, serta bidang kemanusiaan lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Namun pengelolaan zakat tersebut belum maksimal karena masih terjadi hambatan yaitu belum ada dukungan dari pemerintah setempat sebagai Amanah Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2014, tentang biaya operasional hak amil sehingga menyebabkan keterbatasan SDM.

Kepemilikan hak atas tanah salah satunya dapat melalui hibah. Pejabat Umum Pembuat Akta tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/Pdt/2021. Perumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 tentang perkara pemblokiran balik nama objek hibah, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam perkara pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021, 3) Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021. Metode pendekatan adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen/Pustaka dan metode analisis data secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengikuti argumentasi hukum pada putusan hakim tingkat banding menolak permohonan kasasi dari pemohon. 2) Perlindungan hukum terhadap PPAT yang diminta sebagai tergugat oleh penyidik, jaksa maupun hakim telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. 3) Akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap PPAT bahwa PPAT tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap permohonan balik nama objek hibah Hak Milik tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta adalah kehendak dari para pihak, dimana PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang.

Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sedangkan konflik itu sendiri adalah suatu perselisihan antara dua pihak, tetapi perselisihan itu hanya dipendam dan tidak diperlihatkan dan apabila perselisihan itu diberitahukan kepada pihak lain maka akan menjadi sengketa. Timbulnya sengketa hukum mengenai tanah berawal dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini: 1)  faktor – faktor apa yang menyebabkan penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui putusan perdamaian oleh pengadilan? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa tanah melalui putusan perdamaian oleh pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 5/PDT.G/2018/PN.DMK).  3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak Pasca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 5/PDT.G/2018/PN.DMK? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian  adalah deskritif  analitis, sumber dan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan metode wawancara, dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka/dokumen, analisis data yang digunakan penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Faktor biaya perkara mahal dan penyelesaian sengketa yang lambat menyebabkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui putusan perdamaian oleh pengadilan., 2) Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Dmk memenuhi asas-asas/prinsip-prinsip dalam eksekusi putusan perkara perdata. 3) Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, berdasarkan perkara No. 5/Pdt.G/2018/PN.Dmk yaitu sebagai Penggugat (ahli waris sah Almarhum H.S.Supardi) sudah mendapat perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yang telah membeli tanah dari pihak penjual yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jual beli hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila akta peralihan hak karena jual beli tersebut di buat oleh PPAT, tetapi pada kenyataannya masih banyak yang melakukan jual beli dibawah tangan.Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan? 2) Bagaimana pertimbangan hakim bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan dalam putusan Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Dmk? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik dalam perjanjian jual beli tanah di bawah tangan?. Metode pendekatan ini Yuridis Normatif dengan spesifikasi Deskriptif  Analitis, serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi bahan  hukum primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh dengan cara studi pusaka dan wawancara secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu 1) akibat hukum bagi pembeli terhadap jual beli di bawah tangan yaitu, tidak dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya ke kantor Pertanahan Setempat. 2) Majelis Hakim mempertimbangkan asas perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah karena mampu membuktikan semua dalil-dalilnya dengan mengajukan surat-surat bukti, sehingga dengan pertimbangan akhirnya Majelis Hakim mengabulkan gugatan seluruhnya. 3)  Perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik yaitu dengan menempuh upaya hukum melalui gugatan di Pengadilan Negeri Demak dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya, sehingga putusan tersebut dapat dijadikan dasar permohonan baliknama, maka Badan Pertanahan Nasional dapat mencatat peralihan hak atas kepemilikan tanahnya.

Sengketa perdata yang berkenaan dengan tanah, dapat terjadi antar individu atau antar individu dengan badan hukum. Yang disengketakan, dapat menyangkut data fisik tanahnya, data yuridisnya, atau karena perbuatan hukum yang dilakukan atas tanah. Timbulnya sengketa tanah dapat terjadi karena adanya gugatan dari seseorang atau Badan Hukum yang berisi tuntutan hukum akibat perbuatan hukum yang telah merugikan hak atas tanah dari penggugat. Materi gugatan dapat berupa tuntutan adanya kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas tanah, status tanah, bukti-bukti yang menjadi dasar pemberian hak dan sebagainya. Penulis disini memfokuskan terhadap persoalan kekuatan akta PPJB (perjanjian perikatan jual beli) dalam peyelesaian splitsing tanah yang dijaminkan dengan perumusan masalah yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli dalam akta PPJB yang obyeknya dijaminkan oleh penjual, Apa saja faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya obyek PPJB di jaminkan oleh penjual, Bagaimana kekuatan pembuktian Akta PPJB berdasarkan Putusan Perkara No. 3189 K/PDT/2020. Jo. Putusan No.117/Pdt.G/2019/PN.SMG Jo. Putusan No. 104/Pdt/2020/PT. SMG, dan bagaimana seharusnya pemenuhan hak pembeli dalam akta PPJB yang obyeknya dijaminkan oleh penjual. Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data adalah metode pendekatan yuridis normatif. Garis besar kesimpulannya adalah semua perjanjian yang sah mempunyai perlindungan hukum pada para pihaknya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan perjanjian obligatoir yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya penandatanganan AJB, yang dapat dilakukan secara bawah tangan ataupun secara outentik. PPJB mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris karena merupakan akta autentik dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini akan mengkaji tentang Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pembuatan Akta  Jual Beli Hak Atas Tanah oleh bukan pemilik, seharusnya dibuat dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan prinsip kehati-hatian oleh Notaris/PPAT. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris/PPAT yang mengandung cacat hukum akan merugikan para pihak atau salah satu pihak dan berakibat dapat dimintakan pembatalan akta ke Hakim. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa tanggung jawab Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik? (2) Bagaimana akibat hukumnya terhadap Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik? (3) Pertimbangan hukum hakim untuk Notaris/PPAT membuat akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik dalam kasus putusan No. 347/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Tim? Metode penelitian penulis yang digunakan adalah penelitian yurids normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, sumber dan jenis data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, Undang-Undang, Peraturan pemerintah dan internet, metode analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Akibat hukum akta jual beli yang dibuat karena adanya pembuatan akta jual beli hak atas tanah oleh bukan pemilik maka terhadap akta tersebut dapat diajukan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1328 Jo. 1449 KUHPerdata. (2) Pertanggungjawaban Notaris/PPAT dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban hukum sepanjang apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan prosedur dan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini Notaris/PPAT tidak sampai wewenang dan tujuannya untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif terhadap keterangan-keterangan atau fakta yang tidak benar akibat adanya itikad tidak baik yang disertakan oleh salah satu pihak sepanjang secara administratif sudah dipenuhi sesuai kaidah hukum yang berlaku. (3) pertimbangan hakim menyatakan bahwa akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Tergugat I) tidak sah atau mengandung kesalahan hukum atau cacat hukum karena dibuatnya atau diterbitkannya Akta Jual tanpa sepengetahuan atau persetujuan Tergugat, maka AJB tersebut adalah tidak sah atau cacat hukum, sehingga tidak berlaku mengikat secara hukum.

Village regulations are one of the many types and forms of statutory regulations. As part of legal products in the national legal system, regulations follow the regime of statutory regulations. In the statutory regime, the model for canceling a product that is considered contradictory is with various models. The model is regulated in the constitution, especially regulations whose hierarchy are under the law through the Supreme Court. Does the Perdes annulment model also follow this regime? In this study, the type of research used is normative-juridical with a statutory approach. From this study it can be concluded that the model for canceling village regulations is different from the cancellation regime in general. This is explicitly regulated in the Village Law. The cancellation was not through a court model, but by the agency above it, namely the regent.    

Village Regulations according to Article 8 of the PPP Law are considered part of statutory regulations. This is in line with the previous PPP Law which placed Perdes as part of the Regional Regulations. With the recognition that Perdes are part of the national legal regulation system, the reversal also follows the regime of annulment of legislation. In the existing retaliation regime, it must go through judicial instruments, namely through the MK and MA. Particularly for village regulations, because their position is under the law, they go through the MA institution. However, the mechanism is regulated differently in the Village Law. The method used is the juridical-normative research model. From this research, there are several illustrations that the model for canceling Perdes regulated in the Village Law is a problem. Both from the aspect of the regulatory model and from the theoretical aspect.

Gerakan Literasi sekolah (GLS) yang sedang dijalankan oleh pemerintah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca dan membiasakan siswa untuk membaca buku walau hanya selembar. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) memperkuat gerakan penumbuhan budi pekerti sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi program-program literasi di beberapa SD yang berada di kota Pekanbaru dan kabupaten Kampar. Adapun SD yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu SDN 42 Pekanbaru, SDN 21 Pekanbaru, sdn 024 Tarai Bangun, dan SDN 017 Pandau Jaya yang meliputi beberapa literasi seperti literasi baca-tulis, literasi sains, numerasi, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya-kewargaan. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai keberhasilan pelaksanaan program literasi, tantangan yang dihadapi maupun saran demi pelaksanaan yang baik.

Salah satu yang menjadi penggerak perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, dimana Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan bisnis atas Namanya sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, dan dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Meskipun demikian, PT membutuhkan organ yang dapat mewakili PT melakukan semua hal tersebut. Organ PT yang dimaksud adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Ketiga organ PT di atas dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan persero agar tindakan yang dilakukan oleh organ persero tidak merugikan persero. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sehingga tujuan kami adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindakan rangkap jabatan dewan komisaris dan direksi dalam BUMN yang berbetuk PT. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan mengenai rangkap jabatan masih belum jelas dan terkesan tumpang tindih. Seperti halnya dalam UU PT rangkap jabatan ini tidak diatur didalamnya, namun dalam UU lainnya seperti UU BUMN mengatur dan melarang mengenai tindakan tersebut.

Transportation according to Purwosutjipto is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to handle the safe transportation of goods and/or people from one place to a certain destination, while the sender binds himself to pay the freight. Meanwhile, the definition of carrier's responsibility is the obligation of the air transport company to compensate for losses suffered by passengers and/or freight forwarders as well as third parties. Responsibility can be known from the obligations that have been stipulated in the agreement or law. The obligation of transportation is to organize the transportationThis study aims to examine the legal relationship between airlines and passengers, as well as to determine the company's responsibility to passengers in the event of damage to goods. The method used in this research is normative method. The results of the study show that the legal relationship between the Air Transport Company and the passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with conditions that are carried out only for a certain time and for a certain action. Airline companies must be ready to be responsible to consumers who use air transportation services in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and regulated more specifically in Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Responsibilities.

kebijakan dalam sektor industri migas adalah seperangkat panduan, prinsip,atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur terkait untuk mengatur aktivitas di sektor migas. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek,seperti ekplorasi, produksi, pengolahan, distribusi, dan penggunaan bahan bakar fosil. Tujuan dari kebijakan di sektor migas adalah untuk memastikan pengelolaan sumber daya energi yang efektif dan efisien, menjaga stabilitas pasokan dan harga, melindungi lingkungan, serta memastikan keamanan dan kesehatan pekerja di industri migas. Kebijakan juga dapat mencakup dukungan untuk inovasi teknologi dan pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada1 [Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,Fakultas Teknik,Teknik Perminyakan] bahan bakar fosil. Mengetahui sejarah perkembangan UU Migas di Indonesia, mengidentifikasi dan membahas aspek - aspek dalam kebijakan migas di Indonesia, menjelaskan perubahan yang terjadi dari zaman Hindia- Belanda hingga sekarang, Sebagai masukan bagi pemerintah Indonesia dalam penetapan kebijakan migas serta pengetahuan bagi masyarakat umum, memberikan masukan aspek - aspek penting yang harus dicakup dalam kebijakan migas Aspek penting dan menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya migas yaitu: Kepemilikan migas, Hak Pengelolaan,Kebijakan Fiskal,Kebijakan Ekspor-Impor, Kebijakan Administrasi, Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Masyarakat dan Kebijakan Lingkungan

Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dalam proses kegiatan pengangkutan, hal-hal yang harus diperhatikan ialah mengenai perlindungan terhadap konsumen sebagai orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa yang di sedikan pihak pengangkutan. Perlindungan terhadap konsumen ini sudah diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang yang lebih dikenal dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berisikan mengenai seluruh upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang- undang ini menjadi patokan dasar terhadap pemenuhan Hak- hak konsumen guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan pada konsumen. Maxim sendiri merupakan salah satu penyedia jasa pengangkutan yang wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkuta. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dari pihak Maxim dalam memenuhi hak-hak konsumen. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Perlindungan hukum untuk konsumen pengguna transportasi online kendaraan roda dua berdasarkan ketentuan UUPK dalam pemenuhan hak asasi bagi konsumen selaku pengguna jasa transportasi online roda dua menjadi kewajiban penuh bagi pelaku usaha selaku penyedia jasa transportasi online untuk memberikan perlindungan dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan layanan jasa tranportasi online yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  

Financial Technology atau FinTech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Layanan pinjaman online (Peer to Peer Lending) merupakan bantuan finansial yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan secara dalam jaringan (daring). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan pendidikan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap peminjam online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Temuan dalam penelitian ini adalah adanya dampak positif dan negatif dari yang menjadi sebuah kelebihan dan kekurangan dari layanan pinjaman online (Peer to Peer Lending).

.Penyalahgunaan zat terkait aborsi adalah masalah utama dengan risiko kesehatan dan etika. Praktek ini melibatkan penggunaan obat-obatan yang tidak diatur dan dilakukan tanpa pengawasan medis yang ketat. Fokus utama artikel ini adalah pada penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan sebagai alat aborsi. Artikel ini menyajikan ketentuan hukum penyalahgunaan narkoba sebagai sarana aborsi dari perspektif hukum pidana Indonesia dan Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum pidana Indonesia dan Islam memperlakukan penyalahgunaan narkoba sebagai sarana untuk mengakhiri kehamilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Artinya, penulis tidak menggunakan satu sampel pun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan penulis mengidentifikasi secara sistematis sumber-sumber yang terkait dengan objek. Setelah menerima data, penulis menganalisis data peraturan hukum yang diperoleh pada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, penyalahgunaan zat dalam aborsi membawa hukuman yang berbeda untuk dokter, pelaku aborsi dan pelaku aborsi. Hukuman terberat menurut hukum pidana Indonesia adalah penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar bagi pelaku tindak pidana yang dikenai hukuman Ta’zir menurut hukum pidana Islam

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce online menjadi topik penting di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online pada platform e-commerce. Melalui kajian literatur dan analisis peraturan yang berlaku, penelitian ini mengidentifikasi dan mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam transaksi online. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya peraturan yang jelas dan efektif dalam melindungi konsumen, seperti hak pembatalan dan pengembalian uang, perlindungan terhadap penipuan, dan penyelesaian sengketa yang adil dan bijaksana. Sementara banyak negara telah mengadopsi peraturan yang mengatur transaksi online, masih ada tantangan dalam menerapkan dan menegakkan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum konsumen dapat ditingkatkan dalam transaksi e-commerce online.