Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan

Samiah S ; Fathorrahman Fathorrahman
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 📅 2023 Vol 1, No 2 🔗 DOI: 10.55606/birokrasi.v1i2.577
Abstract
Village regulations are one of the many types and forms of statutory regulations. As part of legal products in the national legal system, regulations follow the regime of statutory regulations. In the statutory regime, the model for canceling a product that is considered contradictory is with various models. The model is regulated in the constitution, especially regulations whose hierarchy are under the law through the Supreme Court. Does the Perdes annulment model also follow this regime? In this study, the type of research used is normative-juridical with a statutory approach. From this study it can be concluded that the model for canceling village regulations is different from the cancellation regime in general. This is explicitly regulated in the Village Law. The cancellation was not through a court model, but by the agency above it, namely the regent.
 
 
Keywords
Village Regulations; Cancellation; Constitution; Laws and Regulations
How to Cite

Samiah S & Fathorrahman Fathorrahman (2023). Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(2). https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.577

Samiah S; Fathorrahman Fathorrahman, "Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 1, no. 2, 2023.

Samiah S; Fathorrahman Fathorrahman. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, vol. 1, no. 2, 2023.

Samiah S; Fathorrahman Fathorrahman. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan." Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA 1, no. 2 (2023).

Samiah S & Fathorrahman Fathorrahman (2023) 'Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan', Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1(2). doi: 10.55606/birokrasi.v1i2.577.

Samiah S; Fathorrahman Fathorrahman. Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Tinjauan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan. Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA. 2023;1(2).

Artikel Terkait

Analisis Yuridis Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Transformasi Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 dan Perlindungan Hak Konstitusional

Putri Rut Sri Jaya Lubis; Putri Dwi Rahmadani; Izumi Bernadetta Gultom

Implementasi Kebebasan Beragama di Tanggerang terhadap Etnis Umat Beragama Kristen

Osvaldo Antonio Linjewas; Abrar Rosyan Ali Barus; Nur Rahman

Perlindungan Hak Cipta atas Materi Stand-up Comedy terhadap Tindakan Duplikasi tanpa Izin

Umair Umair; Dudung Hidayat; Raden Handiriono

Apakah Siswa pada Sekolah Swasta Berhak Mendapatkan Pendidikan Gratis?: Analisis Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Nadia Anatasya; Puti Alya; Indah Nabila Vandini

Asimetri Kekuasaan dan Potensi Pelanggaran HAM: Studi Kasus Interaksi Brimob dengan Pengemudi Ojek Online

Riska Aulia; Caesya Nur Amarha; Syifa Aurelia

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Realitas Sosial dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan di Indonesia

Andi Dita Kobayashi; Putri Dea Syahhira; Chelsha Christy Napitupulu
Tren Sitasi Jurnal