Publication Search

Pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ?Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dalam dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor: 515/Pdt.G/2019/PA.Kdl. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor: 302/Pdt.G/2019/PTA. Smg. ? Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber data yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan metode analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta hibah tidak menyebabkan akta hibah batal demi hukum namun dapat dibatalkan jika dapat dibuktikan danya syarat materiial yang tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu keabsahan pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur dapat dilihat dari terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil akta hibah. Akibat hukum terhadap pemberian hibah kepada penerima hibah yang masih di bawah umur yang tidak memenuhi syarat materiil akta perjanjian hibah tidak menyebabkan batal demi hukum.

Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT mempunyai wewenang membuat akta otentik, PPAT dalam menjalakan tugas dan jabatannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PPAT bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini penulis beri judul: Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuat Yang Menimbulkan Perkara Pidana. Permasalahan penelitian ini: 1). Faktor-faktor apa yang menimbulkan pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 2). Bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta yang diterbitkan yang menimbulkan perkara pidana, 3) Apa  akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menimbulkan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi bersifat deskriptif analitis, Sumber data sekunder dan data primer, metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, data kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian diketahui bahwa 1) Faktor pertanggungjawaban PPAT dengan sengaja dan secara sadar bekerja sama dengan penghadap, tidak mempedomani aturan-aturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2) Pertanggungjawaban PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 102/PID/ 2017. PT.YYK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik’’ dan pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/Pid.B/2016/PN. Smg. PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Akta Otentik Secara Bersama-sama, maka PPAT dikenakan pasal 264 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 3) Akibat hukum terhadap pembuatan akta PPAT yang menimbulkan perkara pidana maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Macao's judicial system is rooted in the Portuguese judicial system (including Spain, Belgium and the Netherlands, all of which are rooted in the French judicial system), namely the inquisitor or non adversarial type of judiciary. is the term Magistrate is used in various systems of government and statutes to refer to the civil officers who administer the law. Both Indonesia and Macau adhere to the European continental legal system. However, in the role of the Prosecutor's Office and the Prosecutor's Office have differences and similarities in the implementation of their duties, functions and obligations. With this study of the role of the Prosecutor's Office, it is hoped that it can provide inspiration for the Attorney General's Office in Indonesia so that it can correct existing deficiencies. This research is a normative research (normative approach), that is, besides relying on normative research, the law is also coupled with a theoretical approach. Furthermore, in analyzing the data, a qualitative approach was used and it was also based on library-based studies, which means that the materials needed for research must be available in libraries, archives and databases, laws and other documents.

This journal writing was conducted to discuss the topic of Islamic Inheritance Law, especially in terms of transferring assets through a mandatory will. This study uses normative juridical and empirical juridical methods with data in the form of secondary data. This research has the result that KHI (Compilation of Islamic Law), as a rational formulation of Islamic Inheritance Law, has practically explained the rules of Obligatory wills. Obligatory wills in KHI are an alternative in giving inheritance to adopted children. Then in the development of inheritance law in court institutions, in this case the Supreme Court of the Republic of Indonesia, actually made the Obligatory will as a way to provide inheritance shares for heirs of different religions. The obligatory testament rules as an alternative to the transfer of rights to the wealth of non-Muslim heirs must still pay attention to the principles. The Supreme Court of the Republic of Indonesia has expanded Article 209 KHI by adding parties that can receive a mandatory will, including heirs who are prevented from inheriting because they are non-Muslims.

The inheritance law itself is part of the civil law and the smallest part of the family law. The customary law inheritance system includes 3 (three) patterns, namely patrilineal, matrilineal, and parental. One of the tribes that still applies customary inheritance law is the Talang Mamak Tribe. This research explores the application of the inheritance of the Talang Mamak Tribe in the customary inheritance system in Indonesia and its legal consequences in terms of aspects of Indonesian civil law. This research is of a normative juridical type using a statutory debate approach and a concept approach. The secondary data used comes from literature studies with analytical descriptive analytical methods. The result of the research obtained by Penilis is that most of the Talang Mamak people are known to have converted to Islam. The traditional inheritance of the Talang Mamak Tribe basically uses a matrilineal system, where the heirs are daughters. The role of Ninik amak and the daughter here is to be the ruler or controller of the inheritance and the custodian of all the brothers of the wife including the sons. According to Article 105 and Article 109 of the Civil Code, this is inversely proportional to the position of women who are classified as legally incompetent. The inheritance system in the Talang Mamak Tribe should be given legal protection by the government specifically.     Keywords: , , ,

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui  bagaimana  mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilukada serentak oleh lembaga peradilan dan bagaimana penyelesaian perkara pemilukada serentak melalui lembaga peradilan sehingga diperlukannya peradilan khusus pemilu dalam pemilukada serentak.   Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Peradilan khusus dalam untuk pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, sengketa pilkada sering menumpuk karena diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusibdan permasalahan yang diselesaikan Peradilan Umum khusus pilkada yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. 2. Persoalan penegakan hukum dalam pemilu mencakup tiga ranah hukum yaitu: Sengketa hasil yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, Penyelesaian perkara pidana pemilu deselesaikan melalui Pengadilan Negeri, Penyelesaian  pelanggaran  administrasi dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Bawaslu dan panwaslu. Pembentukan peradilan khusus pemilu sebenarnya suatu solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azas- azas penyelenggaraan pemilu diantaranya adalah kepastian hukum.

The development of the era, which has experienced many changes from time to time, does not necessarily change the heritage that exists in the lives of people in Indonesia. The evolution of generation does not cause changes to the legacy system that exists in Indonesia. In the Civil Code, there are 3 principles that describe heirs who are entitled to and can obtain inheritance distribution according to the Civil Code inheritance system. The legacy of the heir can not only be in the form of valuable assets, but can also be tangible objects, intangible objects or just a testamentary message conveyed. In life in society, the division of inheritance creates conflict between families which causes the division of one family. In dealing with inheritance problems that will cause conflict between families, the government allows lawsuits related to this inheritance. The Civil Code regulates the principles governing heirs, namely the personal principle, the bilateral principle and the principle of equalization. In addition to regulating these 3 principles, the Civil Code also regulates the elements included in the law of inheritance, namely there are heirs, heirs and also inherited assets as assets that will be delegated by the heir to the heirs. Heirs are also classified into 4 groups, namely Group I, Group II, Group III, and group 4. In addition, the Civil Code also regulates the absolute share of assets in inheritance. This research will use a normative legal research method that uses literature review as an effort to find the required data. Reviewing legal documents that focus on Legislation.

Customary law is one of the important sources of law in the development of national law which leads to statutory regulations. Bugis tribe is one of the four tribes in South Sulawesi. In the case of inheritance, Bugis tribe recognizes parental kinship system. One of the core elements of customary law for the development of national inheritance law is customary inheritance law. The research results show that the distribution of inheritance to the Bugis community is carried out in three ways:grants, testament or last testament and testament, and after the testator dies.  

Hukum waris adat ada untuk mejadi suatu budidaya kita sebagai negara dengan berbagai suku dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sebagai pewarisan dalam perkawinan beda kasta dalam hal hak dan kewajibannya menerima objek waris. Berdasarkan metode penelitian normatif yuridis berdasarkan hukum, asas beserta kaidah nya dan peraturan-peraturan hukum waris adat Bali dari ketentuan yang ada. Hasil yang diteliti dalam hal ini adalah perkawinan beda kasta dilarang untuk dilakukan dan perempuan yang melakukan akan kehilangan kasta atau tri wangsa nya dan menjadi satu kasta dengan suami. Kemudian, perempuan yang nyerod tidak dapat menjadi ahli waris jika ia juga termasuk pursua atau putrika akan tetapi pewarisan yang ada pada keluarganya tetap berdasarkan peraturan hukum waris adat Bali. Sehingga dengan melihat hukum adat Bali perkawinan beda kasta akan mendapat konsekuensi besar bagi kaum perempuan dan pewarisannya akan seperti aturan yang berlaku pada Manawa Dharmasastra.  

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi keluarga.  

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam sehingga membuatnya juga menggunakan sistem hukum Islam tak terkecuali dalam hal pewarisan. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul permasalahan waris yang lebih kompleks seperti adanya utang yang belum dibayarkan oleh Pewaris. Terhadap permasalahan tersebut, dalam hukum kewarisan islam ahli waris bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang yang ditinggalkan oleh Pewaris.    

Seorang mahasiswa yang mempunyai kewajiban utama yakni dengan tugas perkulihanya, namun di sisi lain mahasiswa juga diharapkan untuk memperbanyak pengalamanya di luar lingkup perkuliahan. Keseimbangan antara keilmuan dan pengalaman menjadikan sebuah tolak ukur perbedaan antara mahasiswa dengan siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan rasional para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memutuskan untuk membagi waktunya dengan menjadi musyrifah tahfidz di Pondok Pesantren Azmania Putri serta pengaruhnya terhadap identitas sosialnya. Penelitian ini meliputi analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam memilih menjadi musyrifah tahfidz di Azmania, kemudian nilai apa yang diperoleh terhadap identitas sosial mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pemilihan informan melalui purposive sampling. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan wawancara terhadap sejumlah responden yang bersangkutan, kemudian mengobservasi keseharian responden. Analisis data yang telah didapkan selanjutnya dikumpukan, direduksi, kemudian disajikan. Para mahasiswa IAIN Ponorogo dan Universitas Muhammdiyah Ponorogo ingin membuktikan tanggung jawab sebagai mahasiswa tidak terbatas pada perkuliahan semata, akan tetapi mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan kebermanfaat melalui keilmuan yang dikuasai khususnya tahfidz Al-Qur’an dengan mengabdi di Pondok Pesantren.

Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative jurdicial research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.

Bentuk ekspresi dari pengalaman beragama dapat dilihat dari penganut suatu agama. Pada dasarnya pengalaman kegamaan dalam diri mereka timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka. Yang kemudian dianggap sebagai realitas tertinggi, hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi sosial dari kegamaan yang ada didalam lingkunganya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan dasar kebebasan beragama, untuk mengetahui sebuah kebebasan berekpresi dan berpendapat merupakan bentuk hak dan kebebasan negara, dan juga untuk mengetahui suatu agama sebagai kepercayaan. Metode penelitian pada makalah ini adalah dengan metode studi pustaka (library research). Data didapatkan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dari beberapa buku fisik, jurnal dan juga sumber lainnya. Untuk teori yang dipakai adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Dari beberapa data yang didapat, dapat diketahui kebebasan beragama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga dengan pembatasannya. Tidak hanya itu kebebasan beragama juga diatur di hukum atau Undang-Undang Internasional. Selain itu kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah diatur dalam undang-undang dan ini merupakan sebuah hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Untuk kepercayaan sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Kepercayaan berarti keyakinan kepada tuhan diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Berbicara mengenai agama atau keyakinan dan juga masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena dengan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri akan ada dampak yang dirasakan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sensus dengan jumlah responden yang diambil sebanyak 11 responden. Metode analisis yang digunakan adalah skala Likert untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan Tunas Giri Makmur pada setiap indikator: tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi dan tugas kelompok, kesatuan dan kekompakan kelompok, pengembangan dan pemeliharaan kelompok, suasana kelompok, ketegangan kelompok, keefektifan kelompok, berada pada katagori tinggi dan sedangkan indikator Maksud tersembunyi pada katagori sedang. Secara akumulasi keseluruhan tingkat dinamika kelompok pembudidaya ikan pokdakan tunas giri makmur pada katagori tinggi dengan nilai skor 70,13. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kelompok pembudidaya tunas giri makmur tidak sealalu dalam kondisi statis, tetapi berada dalam kondisi dinamis yang dapat berubah dalam kehidupan kelompok.

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.    

Penyelundupan manusia secara umum dapat diartikan sebagai upaya warga negara asing masuk ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan. Di era globalisasi saat ini, menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyelundupan manusia semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum, dimana prosesnya semakin terorganizir dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sukar untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelundupan manusia yang merupakan salah satu ancaman yang sudah dialami Indonesia sejak dulu. Kondisi geografis yang menjadikannya sebagai negara maritim, membuat Indonesia sebagai sasaran empuk untuk dijadikan rute penyelundupan manusia. Kasus penyelundupan di Pulau Bengkalis, Riau, tidak hanya terjadi satu-dua kali saja. Hal ini dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia––negara tujuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kejahatan penyelundupan ini sulit diselesaikan karena tingginya persentase lapangan kerja yang terbuka di Malaysia, dibanding di Indonesia. Banyak dari penyelundup yang merasa akan mendapatkan hidup yang lebih baik di negara tetangga dengan pekerjaan yang lebih terjamin, akibatnya segala cara pun dihalalkan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.  

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif menggunakan teori Korten tentang implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara krlompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Adapun Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal.

Kemajuan teknologi membuat era milineal sangat update mengenai pelayanan yang cepat dan mudah, untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya memaksimalkan untuk terus mendukung kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan pelayanan online yang disebut OASE (Online Anywhere Service). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan KIA melalui OASE (Online Anywhere Service) serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan KIA melalui OASE di Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) dimana indikator efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan data-data yang diperlukan baik primer dan sekunder diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis sehingga ditarik kesimpulan. Temuan dari penelitian ini yaitu pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui OASE (Online Anywhere Service) masih belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang memengaruhi pelayanan online ini yaitu sumber daya manusia yang kurang, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih minim, dan sarana prasarana pelayanan kurang memadai.  

Inovasi pelayanan publik merupakan gagasan ide kreatif orisinil atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perubahan kartu keluarga setelah terjadi peristiwa pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan atribut keberhasilan inovasi menurut Bugge, yaitu Tata Kelola Inovasi, Sumber Ide-Ide untuk Inovasi, Budaya Inovasi, Kemampuan Alat-Alat, Tujuan, Hasil, Biaya, dan Hambatan, dan Mengumpulkan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.