Publication Search

Seorang komisaris dan/atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, hal tesebut tidak berlaku jika komisaris dan/atau pemegang saham tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemegang saham dan/atau komisaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendektan konseptual. Sehingga hasil dari Penelitian ini berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. dan Pasal 3 ayat (2) huruf b serta Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan bahwa komisaris dan/atau pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia harus bertanggungjawab dengan melaksanakan amar Putusan Majelis hakim dalam Putusan tersebut serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang dialami Perseoran dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan komisaris dan/atau pemegang saham tersebut.

Corruption in the banking industry is a severe problem that must be addressed appropriately. Due to the obstacles inherent to difficult-to-detect crimes and some theoretical and legal concerns of law enforcement, the application of criminal law against perpetrators of banking corruption is not yet at its maximum. Hence, there is a need to educate individuals not to engage in corrupt behavior, to strengthen the professionalism of law enforcement, and to implement nondiscriminatory sanctions. Some rules govern corruption and banking crimes, but existing regulations must be enhanced to solve some law enforcement loopholes. Thus, implementing criminal law against corruption offenses in banking becomes crucial for maintaining public confidence in the banking sector and promoting sustainable economic growth.

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area. The purpose of this study was to determine the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Sukorejo, Tunjungan District and to find out the factors that became obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. The method in this research is a juridical method. The normative juridical method is based on the main legal materials to conduct research on relevant theories, concepts, legal principles and laws and regulations. The specification in this research is descriptive analysis. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study The implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program has been going well in terms of standards and targets. PTSL officers have followed the instructions in accordance with Standard Operating Procedures (SOP) and have been understood by the parties involved in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in Tunjungan District, Blora Regency. Factors that become obstacles in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program at the Blora District Land Office are internal factors.

This study aims to determine the Implementation of Complete Systematic Land Registration in Brabowan Village, Jiken District, Blora District, especially the implementation of land surveying by researchers, with the formulation of the problem posed is How is the implementation of land registration through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Brawoban Village, Sambong District Blora Regency and what factors or factors become obstacles or obstacles in the implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Brawoban Village, Sambong District, Blora Regency. This research is included in normative juridical law research. The legal materials used are primary and secondary legal materials collected through direct observation by researchers and supported by literature. The analysis was carried out using qualitative methods. The approach used is descriptive analysis, namely research conducted in the field and then presented and compared with the applicable laws and regulations.

Keefektifan serta peran media menjadikan media sebagai bagian penting dalam membentukkepribadian, perilaku dan pengalaman kesadaran masyarakat. Namun, persoalan yang terjadi pada media khususnya diIndonesia saat ini membawa pesandan pemberitaan yang seringkali lepas kendali dan tidak meperhitungkan nilai-nilai etis. Berbagai pelanggaran terjadi seperti pelanggaran media jurnalistik,pelanggaran hak cipta, pelanggaran media internet dan media sosial. Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan deskriptif analitis.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisa data diolah dengandata relevan, disajikan sistematik dengan kalimat sederhana disertai dengan kesimpulan. Penelitian ini berbasis pustaka oeh karena itu data yang digunakan adalah data kualitatif.Hasil temuan yang diperoleh adalah pengguna media massa baik kelompok maupun perorangan harus meletakkan nilai-nilaimoral Pancsila dan etika Pancasila serta mematuhi hukum media pada saat menggunakan dan memanfaatkan media massa.Kajian moral dan etika terhadap pelaksanaan hukum media adalah 3 obyek yang saling beririsan. Etika dengan moral menjadi berbeda ketika etika dijadikan refleksi kritis terkait nilai moral lalu berbeda dengan hukum media ketika hukum media berupa peraturan yang disah-kan oleh pemerintah untuk mengatur penggunaan media. Etika sama dengan moral ketika etika dijadikan pegangan untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga jelas terkait dengan bagaimana hukum media dilaksanakan dan dipatuhi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan reformulasi berhubungan dengan anak korban tindak perkosaan, serta mengevaluasi perluasan bentuk tindak pidana kejahatan persetubuhan terhadap anak yang dapat dilakukan aborsi ditinjau asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode berfikir deduktif serta melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini berkesimpulan (1) Dibutuhkan 2 alat bukti sebagai bukti dari adanya perkosaan, sehingga hal tersebut memberikan ruang penguatan dari segi hukum disamping adanya konseling yang dtentukan sebagai syarat diperbolehkannya aborsi; (2) supaya asas kepentingan terbaik bagi anak dapat diterapkan terhadap anak korban tindak pidana yang akan melakukan aborsi, di dalam UU Kesehatan harus segera direformulasi yang mengatur mengenai kualifikasi tentang anak korban peresetubuhan yang dapat dilakukan aborsi tidak hanya korban perkosaan saja, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak.    

Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.      

Penelitian ini bertujuan meneliti mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus di mana wakil kepala daerah terpilih meninggal dunia sebelum dilantik, dan kurangnya pedoman yang jelas tentang cara mengatasi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menelaah undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam situasi ini. Bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana seharusnya pengisian jabatan wakil bupati grobogan periode 2016-2021 terpilih yang meninggal dunia sebelum dilantik? Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah yang meninggal dunia sebelum dilantik, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pengisian jabatan tersebut seharusnya dilakukan.    

. Hukum pidana adalah salah satu alternatif dalam menyelesaiakn masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia. Hukuman pidana itu sendiri harus adanya pembuktian baru bisa menentukan hukum pidana. Pembuktian adalah bagian yang sangat  terpenting guna untuk menetapkan apakah seseorang yang disangkakan melakukan suatu tindak pidana bersalah dalam hal penganiayaan. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukan misalnya atas penganiayaan seseorang untuk menentukan sebab penganiayaan dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh hakim dalam suatu perkara. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis keberadaan Visum Et Repertum dalam proses pengadilan kasus penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis  penelitian yuridis normative, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan konseptual (conceptual approach).Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Proses pengadilan Hakim lebih mengutamakan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, kemudian hakim membutuhkan alat bukti. Alat bukti yang dimaksud bukan hanya Visum et repertum bisa bukti yang lain dalam kasus ini pisau. Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai pendukung jadi bukan alat bukti utama, karena tanpa Visum et repertum, pengadilan tetap berjalan. Hal tersebut Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP. Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pemyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat (2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya keberadaan Visum et repertum dalam proses pengadilan sebagai alat bukti pendukung untuk menilai kebenaran yang dihubungakan dengan keterangan terdakwa dan saksi. Pengadilan lebih diutamakan bukti dari keterangan terdakwa dan sanksi.    

This study examines the genealogical transformation of the Neosufi order in Indonesia, focusing on the shift from a private-ritual institution to an active and open social movement in the public space. Through a qualitative approach based on literature study and hermeneutic analysis, this paper highlights how the Qadiriyah Naqsyabandiyah Order (TQN) Suryalaya represents a new form of Sufism that combines spiritual depth with collective social action. This transformation is seen in various fields, ranging from drug rehabilitation, Islamic boarding school education, to spirituality-based economic empowerment. The order is no longer just a space for contemplation, but also plays a role in the process of social reconciliation, moral advocacy, and expansion into the public space through digital media. However, this dynamic also raises genealogical problems in the form of spiritual symbolization by the state, co-optation of power, and ambiguity in the interpretation of modernity. Indonesian Neosufism is a contextual response to spiritual and social crises, as well as a field of negotiation between the legacy of tradition, the demands of modernity, and the structure of state power. This study is a development of the author's dissertation and academic book manuscript that is being prepared for publication, thus presenting theoretical and practical contributions to the study of Sufism and social development.  

Children are national assets who have the right to grow and develop optimally. Living on the streets is very dangerous for children. The aim of the research is to determine the application of the principle of regional autonomy in developing social welfare for neglected children and the obstacles in overcoming the problems of abandoned children in Serang City. The research uses qualitative methods with a case study approach. This research concludes that the Regional Government of Serang City, in implementing the principle of regional autonomy for the welfare of neglected children based on Law Number 23 of 2014, has the authority to make regional policies that have an impact on prosperity and general welfare in its region. The Serang City Government is responsible for providing social services to neglected children by providing children's rights and protecting them from the risks and threats of life on the streets. The obstacle to handling the problem of abandoned children is the mindset of abandoned children and families which are still oriented towards financial conditions as the main reference, thereby ignoring risks and other threats of danger. Problems with the level of education, habits of abandoned children and limited budgets provided also become obstacles to the implementation of handling abandoned children..

metropolis, and village improvement to gain stability and fairness in development. Allocation of Vilthe large price range is the right of the village as district/metropolis governments have the proper to reap trendy Allocation funds (DAU) and unique Allocation price range (DAK). The expected effects of the Village Fund Allocation are the advent beta the village budget to finance village government packages, both village operations, and village community empowerment to improve village authorities services, improvement, governance, and network empowerment. Goal to determine the effectiveness of the Village Fund Allocation policy in Marga Sungsang Village, Banyuasin II District, Banyuasin Regency, South Sumatra visible from the context, input, manner, and product and evaluation of the extent of Village Fund Allocation in the control category technique: this is quantitative research with a cross-sectional method drawing near. Result: typical, this size has a big move-sectional scale, particularly: the overall context is 79.05 the general input is 76.10, the overall process is eighty one.45 and the overall product is seventy six.88. limitations: based on the researcher's direct theel in the research process, there are numerous barriers, along with the range of respondents is simplest 33 people, direction, twhichiswhichetheless not enough to describe the state of aff, airs and the item of studies which specializes in the effectiveness of the add program in terms of context, input, method, and product and level of control of Village Allocation within the class of Sungsang Marga Village, Bnayausin II District, Banyuasin Regency, South Sumatra. Contribution: For Sungsang Marga Village, Banyuasin II place, South Sumatra Banyuasin, to take advantage of extra village subsidies and increase similarly development of network development and empowerment. F, or the aTher this research to boom knowledge and expand peproperlyon andregardingal inregardinghe problem of coping with the allocation of village budget to solidarity improvement and empowerment. For the Alma mater, the outcomes of this lexpecteddexpectedato dd new references from the analysis of add management in improving network improvement and empowerment.

Cyberbullying merupakan tindakan agresif di media sosial untuk melecehkan, mempermalukan, dan mengejek orang lain. Penelitian ini berfokus pada motivasi remaja melakukan cyberbullying di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden dalam penelitian ini merupakan tiga remaja perempuan pelaku cyberbullying. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan terdapat perilaku motivasi remaja melakukan cyberbullying di media sosial, motivasi tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu motivasi internal, yang berasal dari dalam diri dan motivasi eksternal, yang berasal dari luar. Adapun motivasi internal terbagi menjadi lima, yaitu: Sering melakukan bullying di dunia nyata sehingga di lakukan di media sosial, karena media sosial merupakan jalan yang paling mudah melakukan penindasan. 2. Adanya ketidakseimbangan kuasa, atau apa yang dilakukan pelaku cyberbullying dalam segi mental dan sosial merasa lebih kuat. 3. Merasa mempunyai segalanya sehingga apapun bisa dilakukan kepada korban. 4. Membuat mental korban hancur sehingga korban mempunyai keinginan untuk berhenti bersekolah bahkan pindah sekolah. 5. Identitas yang tidak di ketahui oleh korban memudahkan pelaku melakukan tindakan cyberbullying. Sedangkan motivasi ekstrinsik terbagi menjadi 2 yaitu: 1. Sifat dan karakteristik korban yang mengundang untuk di tindas. 2. Tertantang dari sebuah film sehingga ingin melakukan tindakan cyberbullying.

Kematian orangtua akibat COVID-19 dapat menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam sehingga menyebabkan remaja yang ditinggalkan harus melalui proses grief hingga mampu mencapai penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami gambaran grief dan proses grief serta faktor-faktor yang mempengaruhi grief pada remaja perempuan pasca kematian orangtua akibat COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik analisis theory driven. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) remaja perempuan berusia 18-20 tahun dan telah kehilangan orangtua akibat COVID-19 yang terjadi 1-2 tahun yang lalu. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran grief responden terdiri atas berbagai gejala grief yang menyangkut aspek fisik, sosial, spiritual dan  psikologis. Proses grief melalui 5 tahap yaitu denial, anger, bargaining, depression dan acceptance, tetapi proses yang dialami responden tidak terjadi secara berurutan dan bersifat dinamis menuju penerimaan. Hal tersebut terjadi karena terdapat faktor pendukung antara lain kemampuan menguatkan diri, memiliki cita-cita dan harapan yang kuat, dukungan dari keluarga dan teman serta faktor penghambat antara lain hubungan emosional dengan orangtua yang meninggal, grief yang tidak terantisipasi, lapisan kehilangan, tidak menyaksikan orangtua meninggal hingga dimakamkan, isolasi mandiri setelah kehilangan dan stigma sosial yang negatif. Implikasi penelitian ini yaitu menambah khazanah kajian ilmu psikologi khususnya psikologi klinis, psikologi perkembangan dan secara lebih spesifik mengenai grief pada remaja pasca kematian orangtua akibat COVID-19.

BIT adalah suatu bentuk perjanjian yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada para investor tempat ia menanamkan modal dengan memberikan peraturan-peraturan yang substantif, saat ini Indonesia sudah menandatangani BIT dengan berbagai negara, hal ini karena BIT memiliki beberapa manfaat, yaitu terdapat penerimaan yang logis dan sebanding serta perlindungan dan keamanan penuh. Hampir semua BITs di seluruh dunia memastikan adil dan merata bagi investor. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan di dalam aturan Indonesia dan hukum internasional tentang Bilateral Investment Treaty (BIT), serta apa kepentingan bagi Indonesia untuk menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) antara Indonesia dengan Singapura. Penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif dengan model analisis deskriptif untuk mengatasi bagaimana masalah itu diajukan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan BIT di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahkan Ps. 11 UUD NRI 1945 juga menjamin BIT. Sedangkan pengaturan BIT dalam hukum internasional diatur dalam perjanjian itu sendiri, dan juga dalam konvensi-konvensi World Trade Organization (WTO) terutama hal yang berkaitan dengan investasi, Konvensi Wina 1969 dan kepentingan Indonesia dalam menandatangani Bilateral Investment Treaty (BIT) adalah membina pembangunan infrastruktur dan kawasan industri, khususnya yang berada di luar Jawa.

Investasi asing secara umum terbagi menjadi 2 kategori, yaitu investasi langsung dan investasi portofolio. Pembiayaan korporasi di Indonesia mengakui pembiayaan utang dan pembiayaan ekuitas sebagai metode legal untuk membiayai korporasi. Berinvestasi ke perusahaan asing pasti menghadapi banyak risiko, salah satunya terkait regulasi ekonomi negara tuan rumah. Investasi portofolio telah diatur di Indonesia tetapi memiliki keterbatasan dalam beberapa ruang lingkupnya seperti persyaratan material atau ekonomi sehubungan dengan pemberlakuan force delisting. Ketidakjelasan hukum dan kepastiannya mengenai hal tersebut di atas, meningkatkan risiko terhadap investor asing lebih jauh yang dapat menyebabkan penurunan jumlah investor asing yang bermaksud berinvestasi melalui investasi portofolio, kecuali jika Indonesia menambahkan beberapa persyaratan ekonomi tambahan untuk memaksa delisting perusahaan terdaftar dan/atau membuat persyaratan hukum yang lebih pasti mengenai masalah yang sama dengan satu atau lebih negara lain untuk menguntungkan baik investor asing maupun investor lokal sebagai investor asing bagi negara anggota yang terlibat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Salah satunya ialah aspek sosial masyarakat. Contoh konkret dari perubahan tersebut adalah marak terjadinya fenomena pergantian kelamin. Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang besar karena berkaitan dengan perubahan status seksual seseorang tersebut. Fenomena ini banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama dalam hal pembagian waris. Dari fenomena tersebut, timbullah permasalahan hukum yang baru berkaitan dengan pembagian waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji terkait pembagian harta waris terhadap anak yang melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam Hukum Perdata tidak terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur terkait perubahan jenis kelamin dan pembagian warisan yang sama rata. Sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, pergantian jenis kelamin merupakan hal yang diharamkan maka pembagian warisannya pun dilakukan berdasarkan dengan jenis kelamin awal dari seseorang yang melakukan pergantian jenis kelamin.    

Ahli Waris Pengganti adalah bukan salah satu ahli waris sejak awal, tetapi karena keadaan kerabat menurut hukum, Ahli Waris dapat menjadi ahli waris dan mewarisi sebagai Ahli Waris jika Pewaris tidak meninggalkan  seorang anak, melainkan meninggalkan seorang cucu baik laki-laki maupun perempuan melalui anak laki-laki. Dalam KUH Perdata ada yang disebut dengan plaatzvervulling wasiat yang mengikat, dalam pasal 185 KHI disebut ahli waris yang dilindungi, bukan ahli waris pengganti. Di Indonesia kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan hukum waris Islam di Indonesia. Ayat 2 Pasal 178, Pasal 181, 182 dan Pasal 185 KHI menjelaskan bahwa ahli waris pengganti memiliki pembatasan terhadap ahli waris menurut garis kekerabatan sampai ke garis cucu, dan garis ahli waris laki-laki dapat diangkat kembali oleh kedua anak laki-laki tersebut. dan perempuan. Pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepribadian Islami. Munculnya prinsip kepribadian Islami ini awalnya dikaitkan dengan lahirnya teori resepsi di kompleks Van den Berg. Teori penerimaan secara keseluruhan pada dasarnya dijelaskan bahwa hukum adat di Indonesia adalah hukum setiap agama, maka hukum bagi penduduk asli menganut agama Islam adalah hukum Islam, yang juga berlaku bagi non-muslim.  

Masyarakat Bali yang beragama Hindu memiliki hukum adat waris yang dimana anak laki-laki menjadi ahli waris utama karena adat bali menganut sistem garis keturunan patrilineal, namun berbeda dengan ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu ke agama lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan kedudukan anak sebagai ahli waris yang berganti agama dari agama Hindu dan akibat yang diterimanya dalam keluarga maupun masyarakat. Metode penelitian yang dilakukan adalah teknik penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik studi dokumen, yaitu pengumpulan data dengan mencatat bahan yang ada dalam literatur maupun dokumen lainnya yang membahas tentang kedudukan ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan ahli waris yang berganti agama dari Hindu ke agama lain tidak memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan adat Bali namun kewajiban untuk menjaga orang tua tatap dilakukan. Hak untuk menerima warisan dari pewaris juga tidak dapat diberikan ke ahli waris kecuali sebelum menghembuskan nafas terakhirnya pewaris membahas tentang pembagian waris kepada ahli waris yang lainnya atau bisa dalam bentuk hibah.  

Permasalahan soal waris selalu muncul dan menjadi hal yang sensitif dalam keluarga, hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan manusia memiliki hubungan yang saling berkaitan, dimana setiap manusia akan mengalami peristiwa yang disebut dengan meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu pembagian warisan semakin kompleks objeknya, dimana yang bisa diwariskan selanjutnya adalah perihal waris saham. Di Indonesia sendiri  aktivitas pasar modal diperbolehkan sebagai warisan menurut Islam. Pengaturan mengenai kegiatan pasar modal tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia dan ulama Islam untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kegiatan pasar modal tidak menyimpang dari ketentuan syariat Islam. Agar masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan aktif di pasar modal tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak segan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Produk pasar modal yaitu saham yang merupakan surat berharga yang membuktikan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang melakukan transaksi saham yang masih berlanjut di perusahaan dan kepemilikan saham tersebut adalah milik pribadinya. Jika seseorang yang memiliki saham tersebut meninggal dunia, semua aset, termasuk saham perusahaan, beralih ke ahli waris. Pewarisan Saham diatur dengan undang-undang dan dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa persetujuan Pemegang Saham dan Pemegang Saham diperlukan untuk menyelesaikan proses pendaftaran dengan membuat alat pengalihan hak.  Ketentuan tentang pewarisan saham menurut Islam tidak dapat dipisahkan dari ketentuan sumber hukum Islam.