Publication Search

. Jika berbicara mengenai hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia, terdapat beberapa pro dan kontra atas hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi, karena banyak yang berasumsi bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Sesuai dengan isi pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yakni ‘’setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’’. Secara doktriner tidak ada yang salah dengan alibi itu. Akan tetapi untuk menjawab bahwa di dunia nyata ada pihak-pihak yang merampas nyawa orang lain dengan atau tanpa alasan yang hakiki, oleh karena itu disebutkan doktrin itu harus diperdalam maknanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Efektivitas Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta Penghapusan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang menjadi alas dasar dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi pustaka sebagai Metode pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa hukuman mati sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dipertegas karena hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28 A UUD 1945 dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, serta perlindungan dari penyiksaan merupakan hak asasi setiap manusia. Hukuman mati juga dianggap tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan serta ditambah sebuah fakta bahwasannya tidak ada hubungan yang linear antara hukuman mati terhadap koruptor dengan rendahnya tingkat korupsi dan sudah seharusnya kita menghapus hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi

State institutions have an important role in eradicating corruption. There are several state agencies that have a major role in eradicating corruption, one of which is the Corruption Eradication Commission (KPK). The KPK is an independent institution, namely the agency responsible for eradicating corruption. The existence of the KPK in fighting corruption is very important. However, it is necessary to improve the performance of these institutions so that the eradication of corruption can run more smoothly. Political support, good coordination, and adequate resource allocation must be a priority in efforts to eradicate corruption. In this article we will discuss the duties and powers of the KPK state institution in eradicating corruption, the challenges encountered in eradicating corruption in Indonesia, the strengths between state institutions and the KPK, efforts to strengthen the credibility of the KPK in eradicating corruption in Indonesia and, the impact of corruption eradication efforts by the agency. the state towards increasing the integrity and public trust in the government and state institutions in Indonesia. This article is an article using library research methods (library research).

The purpose of writing the article is to analyze the functions and roles of BKN, the role of BKN in preventing corruption for civil servants, and the implementation of corruption prevention policies or programs in the field by BKN in efforts to prevent civil servant corruption. Employees are workers both physically and mentally and their presence is needed because they are one of the most important means of effort to achieve certain goals. The writing method that we use in writing this paper is normative juridical, namely an approach through researching doctrinal laws using secondary data sources. The BKN as an institution of the Government of the Republic of Indonesia to better manage government personnel. The BKN was established to function not only to collect administrative data, but to develop the competence of civil servants in a more effective way so that they can provide support for development missions, governance, and public services. Corruption is the root of the country's problems and is the most important cause of poverty, therefore it must be dealt with. The causes of corruption very often occur such as the absence of strict sanctions, weak religious and ethical education, lack of education, bad environment, radical change, poverty, and the state of society. BKN is an institution that has the authority and controls the implementation of ASN administration standards, norms, procedures and criteria, staffing employees, organizing training and developing the field of HR management as well as conducting inspections. official duties, etc.   Keywords : Corruption, Government institutions, Civil Servants.

Corruption in the banking industry is a severe problem that must be addressed appropriately. Due to the obstacles inherent to difficult-to-detect crimes and some theoretical and legal concerns of law enforcement, the application of criminal law against perpetrators of banking corruption is not yet at its maximum. Hence, there is a need to educate individuals not to engage in corrupt behavior, to strengthen the professionalism of law enforcement, and to implement nondiscriminatory sanctions. Some rules govern corruption and banking crimes, but existing regulations must be enhanced to solve some law enforcement loopholes. Thus, implementing criminal law against corruption offenses in banking becomes crucial for maintaining public confidence in the banking sector and promoting sustainable economic growth.

Saat ini, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa dengan dampak sistematis.  Salah satu upaya penanggulangannya yaitu dengan pembentukan lembaga Negara KPK, maka korupsi di indonesia di tangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaaan saja, tetapi juga di lakukan oleh KPK. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui syarat-syarat yang harus di penuhi komisi pemberantasan korupsi untuk dapat menggunakan kewenangannya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) pada perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang gunakan adalah merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian mengenai KPK tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, pasca perubahan atau revisi Undang-Undang KPK dalam Melakukan Penyidikan diberikan kewenangan baru berupa penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 sebagaimana di atur dalam pasal 40 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang mana KPK dapat menghentikan penyidikan yang tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan syarat-syarat dikeluarkannya (SP3) oleh KPK yaitu:1. perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; 2.  Tidak terdapat cukup bukti; 3. Peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana.

Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative jurdicial research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.

Salah satu upaya dalam perkembangan administrasi publik adalah penerapan e-government. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Artikel ini membahas aspek-aspek penting penerapan e-government di Australia dan Indonesia serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi. Australia telah jauh melampaui Indonesia dalam penerapan e-government. Namun, yang juga menarik adalah bahwa meski skor e-government tinggi itu tidak secara linier berdampak pada indeks persepsi korupsi tinggi. Indonesia dan Australia masih berjuang keras memberantas perilaku korupsi para pejabatnya.    

Kasus korupsi di Indonesia kian hari semakin meningkat, dikutip pada Suarajakarta.id menyatakan bahwa  korupsi di Indonesia semakin memburuk hingga mencapai 58%  Hal tersebut menjadikan lambat tahun korupsi sebagai budaya di Indonesia dan akan sulit untuk diberantas. Dalam artikel ini akan membahas pengimplementasian pendidikan anti korupsi melalui program pusat edukasi antikorupsi di Sekolah Dasar. Dalam program pusat edukasi antikorupsi yang disediakan oleh pemerintah ini kepada sekolah dinilai cukup efektif dalam membantu pendidik melaksanakan pendidikan anti korupsi. Dengan adanya pendidikan anti korupsi melalui program ini diharapkan dapat menciptakan manusia yang memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang luas, kesadaran pada diri sendiri akan buruknya melakukan tindakan korupsi.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk implementasi pada tahapan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses prapenuntutan. Teknik pengumpulan data adalah melalui survey yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk implementasi pemeriksaan pada tahapan pemeriksaan tambahan oleh Kejaksaan pada kasus tindak pidana korupsi sebagai bagian dari proses pra penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, yakni bahwa implementasi pemeriksaan tambahan sebagai bentuk kewenangan jaksa penuntut umum dalam tahapan prapenuntutan belumlah secara optimal dapat terealisasi. Hal ini dapat diamati dari adanya beberapa berkas perkara yang bolak balik dari pihak penyidik ke penuntut umum.

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan relevannya peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) sebagai Pendidikan Karakter, Pendidikan Kewarganegaraan sangat berkompeten dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, karena struktur keilmuannya serta posisinya dalam kurikulum nasional Indonesia sangat mendukung, 2) sebagai Pendidikan Keadilan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan dalam membentuk individu yang memiliki semangat keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai moralitas untuk menjauhi perilaku koruptif, serta berpartisipasi dalam membantu negara untuk mewujudkan keadilan sosial, 3) tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dalam menginternalisasikan nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik, tentu akan lebih efektif dan menyenangkan apabila menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual, yang berfokus pada analisis kasus korupsi, sehingga peserta didik mampu mengetahui dan merefleksikan bahayanya praktik korupsi bagi keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Article 67 of the Criminal Procedure Code states that defendants or public prosecutors have the right to appeal against decisions of the first level court except for acquittals, apart from all lawsuits concerning the problem of inaccurate application of the law and court decisions in rapid proceedings. Therefore, an appeal against a decision cannot be appealed, however, the fact is that there are prosecutors who appealed against the verdict as contained in the appeal deed number: 60 / Appeal / deed.Pid / 2006 / PN. As for the problems in this research are: (1) How can the decision to be released from lawsuits in terms of Law No. 31/1999 jo. Law no. 20 of 2001 (case study No. 942 / Pid.B / 2005 / PN.Smg)? (2) Whether the decision is free from legal charges based on case No. 942 / Pid. B / 2005 / PN.Smg Jo. Cassation Decision No.898 K / Pid.Sus / 2008 can legal remedies be made? The type of research used in this research is the type of normative legal research on certain legal events. The application can be realized through concrete actions and legal documents, the results of the application will create an understanding of the realization of the implementation of the normative legal provisions that have been studied properly or not. Based on the results of research and discussion is a decision based on case No. 942 / Pid. b / 2005 / PN.Smg which uses Law No. 31/1999 jo. UU no. 20 of 2001 as a basis for conviction, in the judicial process it turned out that the elements of the articles charged by the Public Prosecutor were proven proven, but because the actions of Defendant I and Defendant II were carried out at the orders of their superiors, based on article 51 paragraph 1 of the Criminal Code, so that the actions of Defendant I and Defendant II cannot be held accountable by Defendant I and Defendant II because it is an act to carry out a position order given by his superior, namely the Mayor of Semarang and was decided to be released from the lawsuit. Against the decision to release based on the District Court Decision No. 942 / Pid. B / 2005 / PN.Smg Jo. Cassation Decision No.898 K / Pid.Sus / 2008 which decided that Defendants I and II were to be freed from all legal charges, so based on article 67 of the Criminal Procedure Code a decision to release all lawsuits could only be legal remedies through cassation.   Keywords : Corruption, Legal Efforts, Release Decision.

The research want to analysis about corruption and economic growth. The method of analysis use pooling data. Number of cross-section data are 33 provinces and times-series data are three years. The best model obtained from redundant fixed effect test and correlated random effects-Hausman test. The model used an estimation methodin whichthe cross-section is none and the period is fixed. Based on regression output, corruption has negative significant to Indonesia economic growth. So,corruption becomea grease of wheel for indonesia economics. The meaning is corruption increase economic growth. There areten provincesin which theCPI variable significantly to economic growth. Two provinceshave negatif significant and others positif significant to economic growth. If the ten provinces removed from regression,CPI becomes insignificant. So, the ten provinces have big influence to Indonesia economics, especially in CPI.Key words: CPI, economics growth, pooling data, none, fixed, and grease of wheel

Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to serve, to give welfare and education to its people.  It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort must be in extra ordinary one as well. Keywords: corruption, extra ordinary crime.