KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA
Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even a good one will be segregated by others. State apparaturs does not work for the sake of people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an extra ordinary crime and its eradication effort must be in extra ordinary one as well. Keywords: corruption, extra ordinary crime.
WIDIASTUTI & TRI WAHYU (2012). KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA. Wacana Hukum, 8(2). https://doi.org/10.33061/wh.v8i2.317
WIDIASTUTI, TRI WAHYU, "KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA," Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.
WIDIASTUTI, TRI WAHYU. "KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA." Wacana Hukum, vol. 8, no. 2, 2012.
WIDIASTUTI, TRI WAHYU. "KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA." Wacana Hukum 8, no. 2 (2012).
WIDIASTUTI & TRI WAHYU (2012) 'KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA', Wacana Hukum, 8(2). doi: 10.33061/wh.v8i2.317.
WIDIASTUTI, TRI WAHYU. KORUPSI DAN UPAYA PEMBERANTASANNYA. Wacana Hukum. 2012;8(2).
PENGATURAN HAK MENYUSUI ANAK PADA WAKTU KERJA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN
Pangestika, Elza Qorina
MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Aminah, Siti
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK LAINNYA NON UPAH PEKERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
di, Arben
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2013 DALAM MENDUDUKKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Basuki, Udiyo; Jaelani, Abdul Kadir
REFLEKSI TERHADAP HUBUNGAN LEGISLASI: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
toro, Iswan
ANALISIS YURIDIS PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Arbani, Tri Suhendra