Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government

Martin Rambe
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 📅 2022 Vol 1, No 3 🔗 DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.1546
Abstract
Salah satu upaya dalam perkembangan administrasi publik adalah penerapan e-government. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. Artikel ini membahas aspek-aspek penting penerapan e-government di Australia dan Indonesia serta bagaimana itu mempengaruhi efektivitas pemerintah dan kontrol terhadap korupsi. Australia telah jauh melampaui Indonesia dalam penerapan e-government. Namun, yang juga menarik adalah bahwa meski skor e-government tinggi itu tidak secara linier berdampak pada indeks persepsi korupsi tinggi. Indonesia dan Australia masih berjuang keras memberantas perilaku korupsi para pejabatnya.
 
 
Keywords
administrasi publik; e-government; pembangunan administrasi publik
How to Cite

Martin Rambe (2022). Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(3). https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.1546

Martin Rambe, "Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government," JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, vol. 1, no. 3, 2022.

Martin Rambe. "Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, vol. 1, no. 3, 2022.

Martin Rambe. "Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 1, no. 3 (2022).

Martin Rambe (2022) 'Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government', JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 1(3). doi: 10.55606/jhpis.v1i3.1546.

Martin Rambe. Perbandingan Perkembangan Administrasi Publik Di Australia Dan Indonesia Dalam Penerapan E-Government. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL. 2022;1(3).

Artikel Terkait

Penerapan Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Persidangan Perkara Pidana

Uun Ulfiana; Y.A Triana Ohoiwutun; Samuel Saut Martua Samosir

The City Government's Role In Begging

Hardi Fardiansyah; Nanda Dwi Rizkia

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Gani Hamaminata

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kerja Tindakan Penahanan Ijazah Pekerja Oleh Perusahaan Berdasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

I Made Chossy Narayanan; I Wayan Novy Purwanto

Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah dengan Perlindungan Hukumnya Di Kabupaten Buleleng

I Gusti Agung Wisnu Satria Wangsa; I Gusti Ngurah Dharma Laksana

Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (PERMEN ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 Dan Pasal 19 Ayat 2 UUPA

Heriyanti Heriyanti; Sandi Noel Rajagukguk; Samuel Sitinjak; Elvira Fitriyani Pakpahan
Tren Sitasi Jurnal